cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nancy Nopeline
Contact Email
widia.sianturi06@gmail.com
Phone
+6285211304551
Journal Mail Official
jurnalpatik@uhn.ac.id
Editorial Address
Jl. Sutomo No. 4A Medan
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Hukum PATIK
Published by Universitas HKBP Nommensen
ISSN : 20864434     EISSN : 27770605     DOI : 10.51622
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum PATIK ini merupakan jurnal ilmiah yang sifatnya terbuka terhadap perkembangan masalah-masalah hukum baik yang terkait dengan sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, teknologi dan seni.b Jurnal ini menerima tulisan dari pembaca baik yang berupa hasil penelitian, kajian pemikiran, analisa, maupun opini.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 77 Documents
 4   5   6   7   8 
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH DIREKTUR BUMD (STUDI PUTUSAN No. 24/Pid.Sus_TPK/2018/PN.Mdn) yogi parsaoran sitompul; Herlina Manullang; Ojak Nainggolan
Jurnal Hukum PATIK Vol. 7 No. 1 (2018): Edisi April 2018
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Dalam perkembangannya tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh individu. Tindak pidana korupsi sekarangan ini juga dilakukan oleh korporasi. Dalam penelitian ini korporasi yang dimaksud adalah BUMDKeberadaan BUMD merupakan salah satu pilar perekonomian Daerah didasarkan amanat UUD 45 disamping keberadaan koperasi dan swasta. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Dengan hasil pembahasan yakni bahwa pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dilakukan oleh direktur BUMD telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERSUMBER DARI HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KPUTUSAN NOMOR:81/PID.SUS/2017/PN.JPA) mastina malau; Lesson Sitohang; Roida Nababan
Jurnal Hukum PATIK Vol. 7 No. 1 (2018): Edisi April 2018
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemidanaan terhadap pelaku yang memiiki hasil dari tindak pidana narkotika yang berimbas adanya tindak pidana pencucian uang yang menimbulkan problematika dalam sistem pemidanaannya. Karna terdapat dua jenis tindak pidana yang berkaitan antara satu dengan tindak pidana lainnya yakni tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang. Masing-masing dari tidak pidana tersebut telah memiliki Undang-undang yang memuat ketentuan pidana dengan unsur-unsur pidana yang sesuai dengan pasal dalam undang-undang terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan mempunyai hukuman tetap serta pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif serta memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Dalam mengungkap kasus peredaran gelap Narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) selalu menjerat jaringan sindikat Narkoba dengan tindak pidana pencucian uang.
PERAN DAN UPAYA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM MEMINIMALISIR MENINGKATNYA TINDAK PIDANA KEPABEANAN (Studi kasus : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan) melisa anggia sitanggang; August Silaen; Rinsofat Naibaho
Jurnal Hukum PATIK Vol. 7 No. 1 (2018): Edisi April 2018
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perdagangan internasional merupakan bagian dari kepabeanan dan terjadi di daerah pabean. Berdasarkan hal tersebut maka penulis akan membahas lebih lanjut studi kasus tentang peran dan upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam meminimalisir meningkatnya tindak pidana kepabeanan dengan pokok permasalahan tentang peran dan upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Belawan dalam meminimalisir meningkatnya tindak pidana kepabeanan dan apa saja yang menjadi kendala-kendala yang dihadapu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Belawan dalam meminimalisir meningkatnya tindak pidana kepabeanan. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap perundang-undangan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dan pendekatan terhadap kasus dengan cara melakukan pencarian fakta langsung melalui wawancara di Kantor Pengawasan Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Belawan yang didapatkan penulis bahwa terkait peran dan upaya bea dan cukai Belawan dalam meminimalisir meningkatnya tindak pidana kepabeanan yakni sebagai pengawasan, pelayanan kepabeanan dan penindakan, yang dilakukan secara secara preventif dan secara represif.
PENANGANAN PERKARA OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM KASUS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG (Studi di Kejaksaan Negeri Medan) Simamora, Sarma Uli; Sinaga, Budima NPD; Siregar, Hisar
Jurnal Hukum PATIK Vol. 7 No. 1 (2018): Edisi April 2018
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi membuat peredaran narkotika sebagian tidak mempunyai ijin, sehingga terjadi peredaran illegal narkotika tersebut. Selain Polisi, BNN, maupun Penuntut Umum, Hakim memiliki peran yang sangat sentral dalam penegakan hukum bagi pelanggar tindak pidana narkotika sehingga pertimbangan hakim harus benar-benar memperhatikan perbuatan dan peraturan perundang-undangan. Isu hukum tersebut diteliti dengan dilakukan menggunakan metode yuridis normatif yang menganalisis kasus dari studi putusan Nomor: 2474/ Pid. Sus/ 2019/PN. Mdn.yang dilakukan secara kepustakaan. Menghasilkan pembahasan bahwa Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (yuridis), walaupun belum melihat lebih dalam faktor perbuatan terdakwa (non yuridis) sehingga seharusnya terdakwa tidak sampai dihukum seumur hidup. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan hakim yang menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana narkotika jenis ganja yang beratnya mencapai 170 kilogram studi Putusan Nomor: 2474/ Pid. Sus/ 2019/PN. Mdn telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU YANG SENGAJA MEMBANTU MENTRANSMISIKAN DAN MEMBUAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN KESUSILAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 146/PID.SUS/2019/PN BJN) marganda tua lumbangaol; Besty Habeahan; Uton Utomo
Jurnal Hukum PATIK Vol. 7 No. 1 (2018): Edisi April 2018
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktik prostitusi online ini menjadikan seseorang sebagai objek untuk di perdagangkan melalui media elektronik atau online. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) melarang mereka yang mempunyai profesi sebagai penyedia sarana dan mereka yang mempunyai profesi sebagai pekerja seks komersial (PSK) serta mucikari atau pelindung PSK (Pasal 296 KUHP). Mereka yang menjual perempuan dan laki-laki dibawah umur untuk dijadikan pelacur (Pasal 297 KUHP). Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan 5 tahun penjara. Perbuatan mengenai praktik prostitusi diatur oleh Pasal 4 ayat 2 huruf d Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Dan Pornoaksi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang sengaja membantu mentransmisikan dan membuat di aksesnya informasi elektronik yang memiliki suatu kesusilaan (Studi Putusan No.146/ Pid.Sus/ 2019/ PN Bjn). Metode Penelitian Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Yurudis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai sebagai kajiannya.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Putusan Nomor. 4/Pid.Sus-Anak /2019/PN.Mdn) sri intan ndruru; Haposan Siallagan; Kasman Siburian
Jurnal Hukum PATIK Vol. 7 No. 1 (2018): Edisi April 2018
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan efek tergantung dari yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat ke dalam tubuhnya, efek ini berupa pembiasan untuk menghilangkan rasa sakit, rangsangan dan halusinasi. Adapun rumusan masalah yaitu Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menjadi Perantara dalam Kasus Jual Beli Narkotika Kategori I (No.4 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN.Mdn). Penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data melalui studi pustaka, sumber bahan hukum sekunder dengan menggunakan data primer yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang Tanggung Jawab Pidana Anak Yang Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Kategori I Dalam Kasus (No.4 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN.Mdn). Sehingga berdasarkan unsur pertanggungjawaban pidana, terdakwa Imam Wijaya Sinaga dengan kata lain Imam dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tindak pidana yang dilakukannya itu dilakukan. Ia dipertanggungjawabkan yakni dengan hukuman pelatihan kerja selama 6 bulan di Rumah Inspirasi Pusat Pelatihan Yayasan Inspirasi Bangsa dan pidana pelatihan kerja untuk 3 orang. (tiga) bulan di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN PENYALAGUNAAN JABATAN DALAM BENTUK PENYUAPAN AKTIF (Studi Putusan Nomor : 195/PID.SUS/TPK/2017/PN SBY) hisar sitohang; Martono Anggusti; Uton Utomo
Jurnal Hukum PATIK Vol. 7 No. 2 (2018): Edisi Agustus 2018
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi adalah satu kata yang telah menjadi istilah yang populer di Indonesia sebagai suatu tindakan yang merugikan pemerintah dengan mengambil uang negara yang semestinya untuk kepentingan rakyat. Penyuapan atau suap adalah salah satu masalah yang sudah sangat lama terjadi dalam masyakat. Pada umumnya suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Tujuan dalam penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk suap kepada pejabat penyelenggara negara yang melakukan penyalahgunaaan jabatan dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk penyuapan aktif. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (Normative law research) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, yaitu buku, jurnal, artikel-artikel resmi, menelusuri doktrin-doktrin dan teori hukum dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi suap dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 195/Pid Sus/TPK/2017/PN Sby dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN PENGAKUTAN DAN/ATAU NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI (STUDI PUTUSAN NOMOR 230/PID.SUS/2018/PN.PLI) indra ijon sipayung; Lesson Sitohang; Marthin Simangungsong
Jurnal Hukum PATIK Vol. 7 No. 2 (2018): Edisi Agustus 2018
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki setiap Negara dan dikuasai oleh negara. Sebagai Negara yang merupakan bagian dari masyarakat dunia, Hal ini sejalan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (2). Masalah dalam penelitian ini pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar bersubsidi Studi Putusan Nomor 230/Pid.sus/2019/PN.Pli. Metode penelitian hukum yang digunakan merupakan metode yuridis normatif yaitu analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan,dan bahan hukum primer Undang-Undang 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang kegiatan usaha minyak dan gas bumi untuk menjawab persoalan pada studi putusan Nomor 230/Pid.sus/2019/PN.Pli. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada putusan Nomor 230/Pid.sus/2019/PN.Pli maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini para terdakwa melanggar pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Minyak Gas dan Bumi jo pasal 53 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
UPAYA KEPOLISIAN DI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA) johan silalahi; July Esther; Jinner Sidauruk
Jurnal Hukum PATIK Vol. 7 No. 2 (2018): Edisi Agustus 2018
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara mengakibatkan orang tereksploitasi. Adapun yang menjadi permasalahan penelitian adalah upaya dan kendala Kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Sumatera Utara. Metode Penelitian dan Metode yuridis empiris yaitu dengan cara meneliti secara langsung ke Panit Diretskrimum Polda Sumatera Utara ditambah dengan menelaah pustaka dan mendapatkan penjelasan lebih lanjut. menggunakan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007. Hasil dari penelitian ini bahwa Kepolisian Daerah Sumatera Utara menggunakan upaya-upaya Pre-emtif, Preventif dan Represif dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumatera Utara, sedangkan kendala-kendala yang dihadapi adalah kurang kesadaran masyarakat dalam upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Panit Diretskrimum Polda Daerah Sumatera Utara dan adanya masyarakat yang menyalahgunakan aplikasi (MICHAT) sehingga menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMABAYARAN UTANG TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA MENURUT UNDANG – UNDANG NO.37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMABAYARAN UTANG David Tambunan; Besty Habeahan; August Silaen
Jurnal Hukum PATIK Vol. 7 No. 2 (2018): Edisi Agustus 2018
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan MK sebagai lembaga negara merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan belakangan ini. Pembentukan MK yang digulirkan melalui perubahan ketiga UUD 1945 yang dilangsungkan pada tahun 2001 lalu merupakan salah satu upaya penataan kekuasaan kehakiman secara kelembagaan. dari sudut keberadaan MK itu sendiri, yaitu bahwa data tersebut menunjukkan betapa tingginya tingkat kepercayaan para pencari keadilan di tanah air kepada MK, khususnya dalam bidang pengujian undang-undang terhadap UUD. Melalui kewenangan dimaksud, MK sangat diharapkan mampu memberikan keadilan dalam bentuk pengujian undang-undang terhadap UUD, yaitu menegakkan serta menjamin terpenuhinya norma-norma konstitusi dalam setiap undang-undang.

Page 6 of 8 | Total Record : 77

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2017 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 1 (2021): Edisi April 2021 Vol. 9 No. 3 (2020): Edisi Desember 2020 Vol. 9 No. 2 (2020): Edisi Agustus 2020 Vol. 9 No. 1 (2020): Edisi April 2020 Vol. 8 No. 3 (2019): Edisi Desember 2019 Vol. 8 No. 2 (2019): Edisi Agustus 2019 Vol. 8 No. 1 (2019): Edisi April 2019 Vol. 7 No. 3 (2018): Edisi Desember 2018 Vol. 7 No. 2 (2018): Edisi Agustus 2018 Vol. 7 No. 1 (2018): Edisi April 2018 Vol. 6 No. 3 (2017): Edisi Desember 2017 More Issue