cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
ijlf.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Phone
+62411-452901
Journal Mail Official
ubpostgradjournal@gmail.com
Editorial Address
Program PascaSarjana Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Legality of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : -     EISSN : 2477197x     DOI : https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i1.228
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Indonesian Journal of Legality of Law is a peer-review scholarly Law Journal issued by Postgraduate Bosowa University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). Indonesian Journal of Legality of Law accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 264 Documents
 2   3   4   5   6 
FUNGSI POLISI DALAM PENATALAKSANAAN CYBER CRIME DI POLISI DAERAH SULAWESI BARAT Saputro, Reynaldi Eko; Madiong, Baso; Siku, Abdul Salam
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan dunia maya di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, dan hambatan yang dialami oleh polisi dalam memberantas kejahatan dunia maya di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan dunia maya di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, dan hambatan yang dialami oleh polisi dalam memberantas kejahatan dunia maya di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah Republik Indonesia Sulawesi Barat (Polda Sulawesi Barat). Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, yaitu penelitian yang meneliti tinjauan dokumen, yang menggunakan berbagai bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian yang penulis peroleh dari penelitian ini, yaitu (1) Tindakan Tindak Pidana Kepolisian oleh Petugas Polri yaitu Upaya Pencegahan dan Penindasan. (2) faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan dunia maya di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat terdiri dari dua faktor: faktor internal yang terdiri dari ahli yang terbatas, aspek bukti dan aspek fasilitas, kemudian faktor eksternal terdiri dari faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya dan faktor intelektual . (3) Kendala yang dialami oleh polisi dalam mengatasi kejahatan dunia maya di kepolisian daerah Sulawesi Barat adalah hambatan internal yang terdiri dari lemahnya pengawasan pemerintah dan polisi, terbatasnya anggaran operasional dan aspek yurisdiksi, kendala eksternal terdiri dari kurangnya kesadaran hukum publik, kurangnya sosialisasi atau konseling publik yang dilakukan oleh polisi dan kurangnya laporan publik
EFEKTIVITAS FUNGSI INTELIJEN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM POLRES MAMUJU Ahmad, S; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v2i2.333

Abstract

Penelitian ini bertujuan (a) untuk mengetahui Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju. (b) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriftif yakni penelitian yang mengkaji permsalahan dengan menggunakan data perimer dan sekunder dengan cara melalui wawancara, kuesioner dan observasi langsung kelapangan serta menggunakan buku-buku, artikel melalui penelusuran internet termasuk peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju dapat dikatakan cukup baik dan hal ini dapat dilihat dari Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju melalui (1) fungsi penyelidikan, (2) fungsi pengamanan., (3) fungsi penggalangan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju juga dapat dilihat dalam tiga hal yaitu (1) Faktor sumber daya manusia, (2) Faktor Sarana dan prasarana, (3) Faktor kondisi wilayah. The research aims to know: (a) the effectiveness of the function of Indonesian Police Force Intelligence to create security and order in Law District of Mamuju Resort Police. (b) the factors that affect the effectiveness of the Function of Indonesian Police Force Intelligence to create security and order in Law District of Mamuju Resort Police. The research method used was descriptive research, a research that is used to collect primary and secondary data through interview, questionnaire and direct observation supported by the use of books and articles from the internet as well as the law and regulations in the Constitution related to the topic of this research. The result of the research shows that the effectiveness of the function of Indonesian Police Force Intelligence to create security and order in Law District of Mamuju Resort Police is quite well, which is proven by the effectiveness of the function  of Indonesian Police Force Intelligence to create security and order in Law District of Mamuju Resort Police through the function of (1) Investigation, (2) Security, (3) Coordination, while the factors that affect the effectiveness of the function of Indonesian Police Force Intelligence to create security and order in Law District of Mamuju Resort Police consist of (1) Human resources, (2) Infrastructure and (3) District Environment.
ANALISIS HUKUM TENTANG PENYANGKALAN TERDAKWA DI TINGKAT PERSIDANGAN DAN IMPLIKASINYA DALAM HUKUM PEMBUKTIAN Idris, Idris; Renggong, Ruslan; Siku, Abdul Salam
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v2i2.388

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis boleh-tidaknya terdakwa menyangkali keterangannya dalam persidangan. Dan untuk menganalisisnya bagaimana implikasi yuridis dari Penyangkalan terdakwa dalam hukum pembuktian, dengan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif emperis. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif emperis. Di dalam penelitian hukum ini, penulis melakukan penelitian dengan mencari perkara-perkara pidana yang berkenaan dengan adanya penyangkalan keterangan terdakwa ditingkat persidangan Pengadilan (dalam hal ini di Pengadilan Negeri Makassar),  kemudian menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan atau perundang - undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif mengenai penyangkalan keterangan terdakwa ditingkat persidangan dan implikasinya dalam pembuktian Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyangkalan terdakwa dalam persidangan boleh dilakukan oleh terdakwa, dengan syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan harus disertai dengan alasan yang mendasar dan logis. Alasan yang mendasar dan logis tersebut mengandung arti bahwa alasan yang menjadi dasar pencabutan tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan pencabutan tersebut benar dan dapat dibuktikan oleh hakim. The study aims to analyze whether or not the defendant denying his statements in the trial. Also, it aims to analyze how the juridical implications of the denial of the defendant in the evidentaiary law with a reasearch method used is a normative emprical approach. The results showed that the defendant’s denial in the trial may be conducted by the defendant, on the conditon of revocation conducted during court procedings and hearings must be accompanied by basic and logical reasons. The fundamental and logical reasons mean that the reasons are the basis for revocation must be proven true and strengthened or suuported by other evidence that shows that the reason for the revocation is true and can be proven by the judge.
EFEKTIVITAS FUNGSI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP PENGAWASAN KLIEN ANAK KASUS NARKOTIKA DI LEMBAGA PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL Soeardy, Soeardy; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v3i1.406

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas fungsi pembimbing kemasyarakatan terhadap pengawasan klien anak kasus narkotika di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) serta kendala yang mempengaruhi efektivitas fungsi pengawasan pembimbing kemasyarakatan terhadap klien anak kasus narkotika di LPKS tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian di LPKS yang berbentuk Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar dan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Makassar. Responden penelitian ini adalah petugas pembimbing kemasyarakatan Bapas Kelas I Makassar yang menangani klien anak. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan peneliti, disimpulkan bahwa efektivitas fungsi pembimbing kemasyarakatan terhadap pengawasan klien anak kasus narkotika di BRSAMPK Toddopuli Makassar belum terlaksana secara optimal. Efektivitas fungsi pengawasan pembimbing kemasyarakatan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yakni tahap pelaksanaan pengawasan yakni pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, tahap pembimbingan yakni pemberian saran, nasihat dan motivasi, serta tahap evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan secara periodik. Adapun kendala pelaksanaan fungsi pengawasan pembimbing kemasyarakatan terhadap klien anak yakni keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan anggaran, koordinasi antar lembaga kurang optimal, cakupan wilayah kerja Bapas Kelas I Makassar yang sangat luas, serta kurangnya peran orangtua dan keluarga klien anak dalam mendukung upaya rehabilitasi bagi klien anak tersebut. This study aims to determine the effectiveness of the social advisers’ function in the supervision of child clients with narcotics cases at the Social Welfare Organizations (LPKS) as well as the constraints that affect the effectiveness of the supervisory function for child clients with narcotics cases in the LPKS. This type of research is empirical law research. The research locations were in the LPKS in the form of the Social Rehabilitation Center for Children Needing Special Protection (BRSAMPK) in Toddopuli Makassar and at the Class I Makassar Correctional Center (Bapas). Respondents of this study were social advisers’ for Bapas Class I Makassar who handled child clients. Data collection methods used interviews and literature studies. Based on the results, it was concluded that the effectiveness of the social advisers’ function in monitoring child clients with narcotics cases at BRSAMPK Toddopuli Makassar has not been implemented optimally. The effectiveness of the social supervisory function is carried out in 3 (three) stages, namely the implementation stage of supervision, which is direct supervision and indirect supervision, the guidance stage, which is the provision of advice and motivation, and the evaluation and reporting stage which is carried out periodically. As for the obstacles in implementing the social supervisory function of child clients, there are limited human resources (HR), budget constraints, less optimal coordination between institutions, the very wide coverage of the Class I Makassar Bapas work area, as well as the lack of the role of parents and families of child clients in supporting rehabilitation efforts for the child clients.
EFEKTIVITAS PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR Harliyanti, Harliyanti; Renggong, Ruslan; Haris, Abd. Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v2i2.420

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan restorative justice terhadap anak pelaku tindak pidana dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat. Penelitian ini dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan restorative justice, terhadap pendampingan, pembimbingan, Pengawasan  anak pelaku tindak pidana belum efektif,  disebabkan masih terdapat kendala sehingga  perlu  dilakukan  peningkatan kualitas dalam penerapan restorative justice. Faktor-faktor yang menghambat peran pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan restorative justice adalah kurangnya sumber daya manusia pembimbing kemasyarakatan, jangkauan wilayah kerja Bapas, kurangnya sarana dan prasarana, dukungan masyarakat dalam penerapan Restorative Justice, kurangnya partisipasi  korban, orang tua dan pelaku, dan lambatnya koordinasi antar lembaga yang menangani masalah anak pelaku tindak pidana. This study aims to determine the role of Parole and Probation Officers in the implementation of restorative justice against children who are dealing with the law and to determine the factors that inhibit the role of social counselors in the implementation of restorative justice against children who commit criminal acts at Bapas Kelas I Makassar. This research was conducted at the Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, by using data collection techniques in the form of literature research and field studies by conducting direct interviews with relevant parties. The results of this study indicate that: (1) The role of Parole and Probation Officers is very important in the implementation of restorative justice, providing assistance, guidance, supervision as well as conducting research and reporting through (LITMAS) to have a significant influence on children who are dealing with the law and the victims in implementing restorative justice. (2) Coordination between institutions that deal with the problem of children in conflict with the law, limited number of Parole and Probation Officers, incompatible tasks performed with what should be done, lack of understanding from the perpetrators and victims regarding restorative justice manifested in the form of diversion, and determination of agreements on compensation victims who can be accepted by children who are dealing with the law.
PENANGANAN NARAPIDANA RISIKO TINGGI DALAM PEMENUHAN HAK-HAKNYA UNTUK MENDAPATKAN PROGRAM PEMBEBASAN BERSYARAT DI LAPAS KELAS I MAKASSAR Rosliani, Rosliani; Mas, Marwan; Siku, Abdul Salam
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v3i1.453

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas I Makassar serta mengetahui bagaimana perlakuan khusus terhadap narapidana risiko tinggi di dalam lembaga pemasyarakatan serta implementasi kebijakan perlakuan khusus terhadap narapidana risiko tinggi di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar pada Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar. Metode yang digunakan penulis adalah pendekatan normative empiris. Maksudnya pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif dalam masyarakat mengenai pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas I Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan narapidana resiko tinggi pada Lapas Kelas I Makassar sudah cukup efektif dengan menempatkan narapidana resiko tinggi ditempat terpisah dengan narapidana tindak pidana lain serta pemberian program pembebasan bersyarat agar narapidana memperoleh kesempatan beradaptasi dan berbaur kembali dengan masyarakat luas. This study aims to determine the implementation of parole for prisoners in Class I Penitentiary (LAPAS) Makassar and to find out how the special treatment of high-risk prisoners in penitentiary and the implementation of special treatment policies for high-risk prisoners in penitentiary. This research was conducted in Makassar in the Class I Penitentiary Office. The method used was an empirical normative approach. The purpose of this approach taken was to analyze the extent of a regulation or legislation or law applicable in the community regarding the implementation of granting parole for prisoners in Class I Penitentiary Makassar. The results of this study indicate that the handling of high-risk prisoners in Class I Penitentiary Makassar is quite effective by placing high-risk prisoners separated from other criminal inmates and providing parole programs so that prisoners have the opportunity to adapt and socialise with a wider community.
EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BERSYARAT DARI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR Immawati, Andi; Renggong, Ruslan; Siku, Abdul Salam
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v2i2.455

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pengawasan terhadap pembebasan bersyarat yang dilaksanakan oleh BAPAS serta mengetahui kendala seperti apa yang dihadapi Bapas saat melakukan pengawasan terhadap pembebasan bersyarat. Fokus Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris. Maksudnya pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang efektivitas pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mereka yang bertugas dalam mengurus pemberian hak narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat sudah berupaya semaksimal mungkin bahkan mengusulkan sebanyak-banyak narapidana untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat namun hal yang terjadi adalah tidak semua narapidana yang diusulkan dapat pula terealisasi semuanya, hal ini karena ulah si narapidana sendirilah yang menghambat proses pelaksanaan pemberian hak narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. This study aims to determine the mechanism of parole supervision conducted by BAPAS (Penitentary) as well as to find out what are the obstacles faced by Bapas in conducting parole supervision. This research was conducted in Makassar City at Penitentiary Class I Makassar. The method used by the author is an empirical normative approach. That is the approach taken to analyze the effectiveness of supervision of prisoners who receive parole by Penitentiary Class I Makassar. The results of this study indicate that those who are in charge of administering prisoners' rights to get parole have tried their best to even propose as many prisoners as possible to get parole rights, but what happens is that not all proposed prisoners can all be realized. This is because of the act of the prisoners themselves who obstruct the process of giving prisoners the right to obtain parole.
ANALISIS HUKUM PEMENUHAN HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI PRODUK HALAL PADA RESTORAN DI KOTA MAKASSAR Nurlela Nurlela; Andi Muhammad Arfah Pattenreng; Abd. Hamid Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v2i2.459

Abstract

Penelitian ini betujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak konsumen atas informasi produk halal pada Restoran di Kota Makassar dan faktor yang mempengaruhi ketidakterpenuhan hak konsumen atas informasi produk halal pada Restoran di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, dengan lokasi  penelitian khususnya pada kantor LPPOM MUI, dan di beberapa Restoran. Metode yang penulis gunakan adalah peneliian kualitataif dengan tujuan untuk menguji pelaksanaan pemenuhan hak konsumen atas informasi produk halal pada Restoran di Kota Makassar dan faktor yang mempengaruhi ketidakterpenuhan hak konsumen atas informasi produk halal pada Restoran di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, dengan lokasi  penelitian khususnya pada kantor LPPOM MUI, dan di beberapa Restoran Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Pelaksanaan pemenuhan hak konsumen atas informasi produk halal pada restoran di Kota Makassar telah dilaksanakan namun, belum efektif. Adapun faktor yang mempengaruhi ketidakterpenuhan hak konsumen atas informasi produk halal pada Restoran di Kota Makassar adalah, Pemerintah dalam hal ini Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH) tidak bisa melaksanakan fungsinya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jaminan produk halal di Kota Makassar mengingat lembaga ini hanya ada di Pusat, tidak ada di daerah Kabupaten/Kota, Restoran/pelaku usaha yang ada di Kota Makassar cenderung mengabaikan hak konsumen dengan tidak menyampaikan keadaan kehalalan produk yang mereka sajikan dan konsumen cenderung melihat dari sisi pemilik dan pegawai restoran. Umumnya, mereka tidak memiliki sikap kritis, sehingga kadang abai dari memperhatikan masalah kehalalan produk yang disediakan di restoran. Padahal itu dapat merugikan mereka sebagai konsumen. This research was conducted in Makassar City, precisely at the office of LPPOM MUI, and in some restaurants. The method used by the author is a qualified study with the aim to test the fulfillment of consumer rights for halal product information at restaurants in Makassar City and the factors that affect the unenforceability of consumer rights of halal product information at restaurants in Makassar City. The results showed that the implementation of consumer rights fulfillment of halal product information at restaurants in Makassar City has been implemented, however, not yet effective. The factors that influence the unterpenes of consumer rights of halal product information at the restaurants in Makassar City are that the government in the implementation of Halal Product Guarantee (BPJPH) cannot carry out its function in conducting construction and supervision of halal product guarantee in Makassar City considering that the institution is only in the center, not in the district/city, restaurants/business owners in Makassar City who tend to ignore the rights of consumers by not convey the circumstances of the products they serve, and consumers who tend to see from the side of the restaurant owners and employees. Generally, they do not have a critical attitude, so sometimes they neglect to pay attention to the problem of the products provided at the restaurants. Indeed, it can harm them as consumers.
FUNGSI PENGAWASAN OMBUDSMAN TERHADAP PELAKSANAAN TATA KELOLA ADMINISTRASI DI PENGADILAN NEGERI MAMUJU Arifain, Muhammad; Siku, Abdul Salam; Hamid, Abd. Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v2i2.468

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas fungsi pengawasan ombudsman terhadap pelaksanaan tata kelola administrasi di Pengadilan Negeri Mamuju serta untuk mengetahui apa saja kendala yang menjadi kendala dalam menjalankan fungsi pengawasan Ombudsman terhadap tata kelola administrasi di Pengadilan Negeri Mamuju, Penelitian ini dilakukan di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat dan di Pengadilan Negeri Mamuju. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena dengan melalui pengumpulan data dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Maksudnya  pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang fungsi pengawasan Ombudsman terhadap pelaksanaan tata kelola administrasi Pengadilan Negeri Mamuju. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi Pencegahan dan Pemeriksaan Laporan Oleh Ombudsman terhadap pelaksaaan Tata Kelola Administrasi Pengadilan Negeri mamuju kurang efektif, sedangkan penerimaan dan verifikasi laporan cukup efektif namun secara umum Ombudsman Perwakilan Sulawesi Barat cukup efektif namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yaitu kendala mengenai Regulasi, Sumber Daya Manusia, Anggaran dan factor Sosialisasai terhadap Masyarakat. The purpose of this study is to determine the effectiveness of the ombudsman oversight function on the implementation of administrative governance in the Mamuju District Court and to find out the problems that become obstacles in carrying out the Ombudsman's supervision function of administrative governance in the Mamuju District Court. This research was conducted at the Ombudsman Republic of Indonesia Representative in West Sulawesi and in the Mamuju District Court. The research method used is qualitative research, which is research that aims to explain the phenomenon by collecting data through normative and juridical approaches. That is the approach taken to analyze the Ombudsman's oversight function of the administration of the Mamuju District Court administration. The results of this study indicate that the function of the Prevention and Examination of Reports by the Ombudsman on the implementation of the District Court Administration is less effective,  while receiving and verifying reports are quite effective but in general the West Sulawesi Representative Ombudsman is quite effective although in its implementation there are several obstacles namely the constraints regarding Regulation, Human Resources, Budget and Socialization factors towards the Community.
ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR: (Studi Kasus Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN Mks) Anwar, Andi Ilham; Mas, Marwan; Siku, Abdul Salam
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v2i2.474

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana narkotika, mengetahui pertimbangan hakim tentang hal – hal yang memberikan penjatuhan Putusan Bebas Pasal 191 KUHP Ayat (1) terhadap terdakwa tindak pidana narkotika, menganalis dan mengamati fakta – fakta pada persidangan. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengadilan Negeri di Kota Makassar. Hasil Putusan 1434/Pid.Sus/2018/PN Mks. Jaksa Penuntut umum menggunakan dakwaan alternative Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), dimana unsur dan pasal saling berkesesuaian, namun berdasarkan fakta persidangan dan pengakuan saksi-saksi khususnya saksi a de charger dimana pasal yang didakwakan memuat unsur subjektif yaitu setiap orang, namun fakta antara apa yang didakwakan unsur setiap orang (terdakwa) tidak memiliki hubungan dari pengembangan atas kasus narkotika, sehingga atas keterangan tersebut majelis berkesimpulan bahwa unsur setiap orang pada pasal ini tidak terbukti, oleh sebab itu sudah sepatutnya terdakwa dibebaskan dari dakwaan, mengingat ketentuan pasal 191 KUHP ayat (1) dan ketentuan Hukum lainnya yang saling berkaitan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Proses persidangan berjalan tanpa mengesampingkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman pada kasus tindak pidana narkotika. This study aims to determine the process of applying the material criminal law in narcotics crime, to know the judge's considerations on matters that provide the ruling on Article 191 of the Criminal Code Free Verdict Paragraph (1) against narcotics criminal defendants, to analyze and observe facts at the trial. This research was conducted in the District Court Office in Makassar City. From this study, the authors get the verdict of 1434 / Pid.Sus / 2018 / PN Mks. The Public Prosecutor uses the alternative indictment of Article 114 paragraph (2) Jo Article 132 paragraph (1) of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics or Article 112 paragraph (2) Jo Article 132 paragraph (1), where the elements and articles are compatible, but based on the facts of the trial and the testimony of witnesses especially witness a de charger where the article charged contains a subjective element that is each person, but the fact between what is charged by the element of each person (the defendant) has no relationship with the development of narcotics cases, so based on the information the panel of judges concluded that the element of each person in this article was not proven, therefore the defendant should have been acquitted of the indictment, bearing in mind the provisions of article 191 of the Criminal Code paragraph (1) and other interrelated legal provisions. The results of this study indicate that the implementation of the Trial Process proceeded without prejudice to the implementation of judicial authority in narcotics crime cases.

Page 4 of 27 | Total Record : 264

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025 Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025 Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024 Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024 Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023 Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023 Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022 Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022 Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021 Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021 Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020 Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020 Vol. 2 No. 1 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2019 Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019 Vol. 1 No. 1 (2018): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2018 More Issue