cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
ijlf.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Phone
+62411-452901
Journal Mail Official
ubpostgradjournal@gmail.com
Editorial Address
Program PascaSarjana Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Legality of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : -     EISSN : 2477197x     DOI : https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i1.228
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Indonesian Journal of Legality of Law is a peer-review scholarly Law Journal issued by Postgraduate Bosowa University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). Indonesian Journal of Legality of Law accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 312 Documents
 25   26   27   28   29 
PERAN PERJANJIAN PASCA PERKAWINAN MENGENAI HARTA GONO-GINI PADA PERCERAIAN Matakupan, Michelle Sharon Anastasia; Syailendra, Moody R
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7906

Abstract

Perjanjian pasca perkawinan merupakan instrumen hukum yang memperoleh legitimasi lebih kuat setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang membuka ruang bagi pasangan suami istri untuk mengatur pemisahan harta setelah berlangsungnya perkawinan. Penelitian ini mengkaji kedudukan dan implikasi perjanjian pasca perkawinan dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya terkait pembagian harta gono-gini ketika terjadi perceraian. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang mengatur hubungan keperdataan dalam perkawinan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perjanjian pasca perkawinan memiliki fungsi strategis dalam memberikan kepastian status harta, mempertegas batas antara harta pribadi dan harta bersama, serta meminimalkan sengketa yang timbul akibat percampuran aset selama perkawinan. Instrumen ini juga berperan dalam melindungi kepentingan ekonomi masing-masing pihak, terutama dalam kondisi ketika salah satu pasangan memiliki risiko usaha atau kewajiban hukum tertentu. Dalam konteks perceraian, perjanjian pasca perkawinan memberikan arah yang lebih jelas bagi hakim dalam menentukan objek pembagian harta, sehingga memperkuat efektivitas proses peradilan dan meningkatkan kepastian hukum. Penelitian ini menegaskan urgensi penguatan pemahaman masyarakat dan para praktisi mengenai prosedur, syarat, dan konsekuensi hukum dari perjanjian pasca perkawinan agar instrumen ini dapat berfungsi optimal sebagai bagian dari modernisasi hukum keluarga di Indonesia. Postnuptial agreements have gained significant legal legitimacy in Indonesia following the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015, which broadened the opportunity for married couples to regulate the separation of assets after the marriage has been established. This study examines the legal status and implications of postnuptial agreements within the Indonesian civil law system, particularly regarding the division of marital property in divorce proceedings. Employing a normative juridical approach, the research analyzes statutory regulations, legal doctrines, and judicial decisions governing marital property relations. The findings indicate that postnuptial agreements function as a strategic legal instrument that reinforces certainty concerning property status, clarifies the distinction between personal and joint assets, and reduces disputes arising from the commingling of assets throughout the marriage. This instrument also provides economic protection for each spouse, especially when one party is engaged in business activities or exposed to legal liabilities. In the context of divorce, postnuptial agreements offer clearer guidance for judges in determining the distribution of assets, thus enhancing judicial efficiency and strengthening legal certainty. The study highlights the importance of improving public and practitioner understanding regarding the procedures, requirements, and legal implications of postnuptial agreements to ensure that this instrument functions effectively as part of the modernization of family law in Indonesia.
REFORMULASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PEDOFILIA BERBASIS KOMUNITAS: PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA Hambali, Azwad Rachmat; Arief, Angreany
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7948

Abstract

Pedofilia sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan dengan dampak serius dan berjangka panjang, namun kebijakan hukum pidana di Indonesia masih bertumpu pada pendekatan represif setelah kejahatan terjadi. Meskipun regulasi seperti UU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan ketentuan terkait dalam KUHP telah menyediakan dasar hukum untuk penindakan, aspek pencegahan berbasis komunitas belum terintegrasi secara optimal dalam kebijakan kriminal nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan reformulasi kebijakan pencegahan pedofilia berbasis komunitas dalam perspektif hukum pidana dan perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip kriminologi terkait pencegahan kejahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya struktur pencegahan pedofilia di tingkat komunitas disebabkan oleh tidak tersedianya desain kebijakan yang mengatur peran komunitas secara sistemik dalam deteksi dini, edukasi perlindungan anak, dan mekanisme pengawasan sosial. Reformulasi kebijakan diperlukan dengan mengintegrasikan community-based prevention sebagai bagian dari kebijakan kriminal nasional melalui penguatan regulasi, pemberdayaan masyarakat, dan sinergi antara penegak hukum, keluarga, dan institusi sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencegahan pedofilia yang efektif membutuhkan pergeseran paradigma dari punitive approach menuju preventive community-based approach yang sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan perkembangan hukum pidana modern. Pedophilia as a form of sexual violence against children constitutes a crime with serious and long-lasting impacts. However, Indonesia’s criminal law policy still relies predominantly on a repressive approach that operates only after the crime has occurred. Although regulations such as the Child Protection Law, the Sexual Violence Crime Law, and several relevant provisions in the Criminal Code (KUHP) provide a legal basis for prosecution, community-based preventive measures have not been optimally integrated into national criminal policy.This study aims to analyze the need for reformulating community-based pedophilia prevention policies from the perspective of criminal law and child protection. The research employs a juridical-normative approach by examining statutory regulations, legal doctrines, and criminological principles related to crime prevention. The findings show that the weakness of pedophilia prevention structures at the community level stems from the absence of a policy design that systematically regulates the role of communities in early detection, child protection education, and social monitoring mechanisms. Policy reformulation is required by integrating community-based prevention into national criminal policy through strengthened regulations, community empowerment, and synergy between law enforcement, families, and social institutions. This study concludes that effective pedophilia prevention requires a paradigm shift from a punitive approach to a preventive, community-based approach aligned with child protection principles and developments in modern criminal law.
REFORMULASI HUKUM DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK DISABILITAS ATAS PEKERJAAN LAYAK: STUDI KASUS KOTA MAKASSAR Arif, Mohammad; Mamonto, Moch. Andry Wikra Wardhana; Akram, Khairil
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7951

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar No. 6 Tahun 2013 dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas atas pekerjaan layak. Menggunakan pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini mengkaji hubungan antara norma hukum yang mengatur pemenuhan hak atas pekerjaan dan kondisi empiris di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, penyebaran kuesioner, serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas masih didominasi sektor informal, sementara akses pada pekerjaan formal sangat terbatas. Implementasi Perda belum berjalan efektif akibat tidak tersedianya Peraturan Wali Kota sebagai regulasi pelaksana, lemahnya koordinasi antar-instansi, belum optimalnya kebijakan kuota, dan kurangnya fasilitas pendukung. Hambatan struktural dan kultural seperti keterbatasan aksesibilitas, minimnya anggaran, dan stigma negatif memperburuk kondisi tersebut. Temuan ini menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas empiris, sehingga reformulasi kebijakan diperlukan melalui penerbitan Perwali, pembentukan Unit Layanan Disabilitas, dan penguatan kolaborasi multisektoral untuk mewujudkan pemenuhan hak kerja yang inklusif dan berkeadilan. This study aims to analyze the effectiveness of Makassar City Regional Regulation No. 6 of 2013 regarding the fulfillment of the right of persons with disabilities to decent employment. Using a juridical-empirical approach, this research examines the correlation between legal norms and empirical realities in the field. Data were collected through interviews, observations, questionnaires, and literature review. The findings show that employment opportunities for persons with disabilities remain dominated by the informal sector, while access to formal employment is very limited. The implementation of the regulation has not been effective due to the absence of derivative policies such as a Mayor Regulation, weak inter-agency coordination, inadequate enforcement of quota policies, and insufficient supporting facilities. Structural and cultural barriers such as limited accessibility, insufficient budgeting, and persistent negative stigma further exacerbate the situation. These findings indicate a significant gap between legal norms and empirical realities; therefore, policy reformulation is urgently needed through the issuance of mayoral regulations, the establishment of a Disability Service Unit, and strengthened multisectoral collaboration to achieve inclusive and equitable employment rights..
FUNGSI INSPEKTORAT PENGAWASAN KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN TERHADAP PROSES PENYIDIKAN PERKARA PENGANIAYAAN Rejeki, Anggi Sri; Madiong, Baso; Oner, Basri
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.8048

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan online melalui metode phishing pada transaksi digital di wilayah hukum Polrestabes Makassar, serta mengidentifikasi strategi dan efektivitas upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan mengintegrasikan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan data empiris lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa maraknya tindak pidana phishing dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi, lingkungan sosial, tingkat pendidikan, rendahnya literasi digital, serta faktor psikologis seperti sikap mudah percaya dan dorongan memperoleh keuntungan instan. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi sehingga menjadikan tindak pidana phishing sebagai bentuk kejahatan siber yang kompleks dan sulit diberantas hanya melalui satu pendekatan penegakan hukum. Adapun upaya Polrestabes Makassar dalam menangani kejahatan ini dilakukan melalui strategi preemtif berupa edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat, preventif melalui patroli siber dan pemblokiran akses ilegal, serta represif melalui penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap pelaku. Meskipun demikian, proses penegakan hukum masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam forensik digital, keterbatasan sarana pendukung teknologi, perkembangan modus kejahatan siber yang sangat dinamis, serta hambatan pelacakan pelaku lintas wilayah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, serta intensifikasi edukasi publik guna meningkatkan efektivitas pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana phishing di Kota Makassar. This study aims to analyze the contributing factors behind online fraud involving phishing-based digital transactions within the jurisdiction of the Makassar Metropolitan Police (Polrestabes Makassar), and to examine the strategies and effectiveness of law enforcement efforts to address such crimes. This research applies a normative-empirical legal method by combining statutory, conceptual, and field-based empirical approaches. The findings reveal that interconnected factors, including economic motives, social environmental influences, low levels of education and digital literacy, and psychological aspects such as trust, vulnerability, and the desire for instant financial gain, drive phishing-related online fraud. These intertwined factors create a complex cybercrime ecosystem, making phishing difficult to eradicate through a single legal or operational strategy. Polrestabes Makassar has implemented a structured and continuous approach through preemptive strategies such as public awareness campaigns, preventive measures including cyber patrols and blocking illegal access, and repressive actions involving investigation, digital forensics, prosecution, and the arrest of perpetrators. However, several challenges remain, including limited law enforcement personnel specialized in digital forensics, inadequate technological infrastructure, rapidly evolving crime patterns, and cross-jurisdictional difficulties in tracking offenders. Therefore, strengthening institutional capacity, enhancing multi-agency collaboration, and intensifying public digital literacy programs are crucial to improving the effectiveness of prevention and law enforcement in combating phishing crimes within Makassar's jurisdiction.
PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN KAYU ILEGAL DI WILAYAH KOTA TARAKAN Muh. Farhan Ramadhan; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.6088

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan sanksi pidana terhadap pelaku penyelundupan kayu ilegal di wilayah Kota Tarakan serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penjatuhan sanksi pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris, yang memadukan kajian hukum normatif dengan realitas empiris di lapangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan kayu ilegal oleh pihak kepolisian, meskipun telah mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan Peraturan Menteri Kehutanan serta telah dilakukan upaya preventif maupun represif hingga pada tahap vonis, belum mampu memberikan efek jera secara optimal. Efek jera tersebut seharusnya tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga oleh pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas di bidang kehutanan. Adapun hambatan dalam penegakan hukum oleh Polres Tarakan terhadap pelaku penyelundupan kayu ilegal meliputi beberapa faktor, antara lain: luasnya wilayah hutan, keterlibatan oknum aparat, tekanan dari kelompok berkepentingan, keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, akses terbatas ke daerah rawan penyelundupan, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan dalam penggunaan teknologi. This study aims to analyze the enforcement of criminal sanctions against perpetrators of illegal timber smuggling in the Tarakan City area and the factors that become obstacles in the imposition of these criminal sanctions. The research method used in this paper is the normative-empirical legal research method, which combines normative legal studies with empirical realities in the field. The results of the study indicate that law enforcement against the crime of illegal timber smuggling by the police, although it has referred to the provisions of the legislation and the Regulation of the Minister of Forestry and has carried out preventive and repressive efforts up to the sentencing stage, has not been able to provide an optimal deterrent effect. The deterrent effect should not only be felt by the perpetrators, but also by other parties who are related to activities in the forestry sector. The obstacles in law enforcement by the Tarakan Police against perpetrators of illegal timber smuggling include several factors, including: the vastness of the forest area, the involvement of certain officers, pressure from interest groups, limited resources, low public awareness, limited access to areas prone to smuggling, lack of coordination between institutions, and limitations in the use of technology.
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUWU UTARA Inayah Artawidyati Salam; Zulkifli Makkawaru; Andi Tira
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.6097

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara serta menganalisis faktor-faktor yang mendukung efektivitas penyelesaian sengketa melalui mekanisme tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan lokasi penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara. Fokus utama kajian ini adalah memberikan pemahaman mengenai implementasi mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa tanah, serta mengidentifikasi elemen-elemen yang berkontribusi terhadap keberhasilan proses mediasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, yaitu suatu pendekatan yang menggabungkan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan kajian empiris terhadap pelaksanaan hukum di lapangan. Penelitian normatif dilakukan untuk menelaah norma-norma hukum yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan, maupun dokumen administratif lainnya. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan untuk memahami bagaimana norma-norma tersebut diimplementasikan dalam praktik penyelesaian sengketa di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2024 umumnya merupakan sengketa dengan klasifikasi sedang dan ringan. Tahapan mediasi yang diterapkan meliputi proses pengaduan, penelaahan kasus, pengiriman undangan kepada para pihak, hingga pelaksanaan mediasi itu sendiri. Adapun faktor-faktor pendukung efektivitas penyelesaian sengketa melalui mediasi di antaranya dapat dianalisis melalui dua perspektif. Pertama, dari sudut pandang teori penyelesaian sengketa yang mencakup pendekatan contending, yielding, withdrawing, dan inaction. Kedua, berdasarkan teori efektivitas hukum yang mencakup peran aparat penegak hukum, substansi hukum yang berlaku, sarana atau fasilitas pendukung, serta budaya hukum masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara dipengaruhi oleh kombinasi pendekatan teoritis dan praktik institusional, yang menunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menyelesaikan konflik agraria secara damai dan efisien. This study aims to determine the mediation process in resolving land disputes at the North Luwu Regency Land Office and to analyze the factors that support the effectiveness of dispute resolution through this mechanism. This study uses an empirical legal approach, with the research location at the North Luwu Regency Land Office. The main focus of this study is to provide an understanding of the implementation of mediation as an alternative to resolving land disputes, as well as identifying elements that contribute to the success of the mediation process. This study uses an empirical normative legal research method, which is an approach that combines normative analysis of laws and regulations with empirical studies of the implementation of law in the field. Normative research is conducted to examine the legal norms that regulate the mechanism for resolving land disputes through mediation, both those contained in laws and regulations, policies, and other administrative documents. Meanwhile, an empirical approach is carried out to understand how these norms are implemented in the practice of dispute resolution at the North Luwu Regency Land Office. The results of the study indicate that disputes resolved through mediation in 2024 are generally disputes with moderate and light classifications. The stages of mediation implemented include the complaint process, case review, sending invitations to the parties, and the implementation of the mediation itself. The supporting factors for the effectiveness of dispute resolution through mediation can be analyzed through two perspectives. First, from the perspective of dispute resolution theory which includes the contending, yielding, withdrawing, and inaction approaches. Second, based on the theory of legal effectiveness which includes the role of law enforcement officers, the applicable legal substance, supporting facilities or means, and the legal culture of the community. Thus, the success of mediation at the North Luwu Regency Land Office is influenced by a combination of theoretical approaches and institutional practices, which shows that mediation can be an effective instrument in resolving agrarian conflicts peacefully and efficiently.
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN Indrat Moko; Baso Madiong; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.6098

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko dalam upaya pencegahan penyalahgunaan kewenangan di wilayah Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif empiris, yakni pendekatan yang menggabungkan analisis terhadap norma hukum yang berlaku dengan pengamatan terhadap praktik pelaksanaan di lapangan. Pendekatan ini dianggap relevan untuk menggambarkan sejauh mana kebijakan manajemen risiko diimplementasikan oleh aparat kepolisian dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan telah dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi dan analisis risiko, evaluasi serta penanganan risiko, dan dilanjutkan dengan pemantauan serta reviu berkala terhadap potensi-potensi penyalahgunaan kewenangan. Meskipun demikian, implementasi tersebut belum berjalan secara optimal karena masih terdapat sejumlah hambatan, baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, serta keterbatasan anggaran. Sementara itu, faktor eksternal mencakup rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya budaya hukum, serta adanya tekanan dari pihak luar terhadap penyidik yang dapat memengaruhi independensi dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan hal tersebut, ditemukan bahwa keberhasilan penerapan manajemen risiko dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan institusional, kompetensi personel, serta dukungan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum yang profesional dan berintegritas. This study aims to analyze the implementation of risk management in an effort to prevent abuse of authority in the South Sulawesi Regional Police (Polda) area, as well as to identify factors that inhibit its implementation. This study uses an empirical normative legal method, namely an approach that combines analysis of applicable legal norms with observations of implementation practices in the field. This approach is considered relevant to describe the extent to which risk management policies are implemented by the police in order to increase accountability and prevent abuse of authority. The results of the study indicate that the implementation of risk management in the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police has been carried out through several stages, namely risk identification and analysis, risk evaluation and handling, and continued with periodic monitoring and review of potential abuse of authority. However, the implementation has not run optimally because there are still a number of obstacles, both from internal and external factors. Internal factors include limited competent human resources, lack of supporting facilities and infrastructure, and limited budget. Meanwhile, external factors include low public legal awareness, weak legal culture, and pressure from external parties on investigators that can affect independence in decision making. Based on this, it was found that the success of implementing risk management in preventing abuse of authority is highly dependent on the synergy between institutional policies, personnel competence, and community support for professional and integrated law enforcement efforts.
PEMENUHAN HAK PRO BONO BAGI TAHANAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I MAKASSAR Irhamsyah Irhamsyah; Yulia A. Hasan; Abd. Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.6100

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak atas bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono) bagi tahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Makassar, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan mengkaji regulasi yang berlaku serta menggali data lapangan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rutan Kelas I Makassar telah melaksanakan pemenuhan hak pro bono bagi para tahanan, baik dalam bentuk pendampingan litigasi maupun non-litigasi. Seluruh layanan tersebut diberikan tanpa dipungut biaya dan ditujukan khusus bagi tahanan yang tergolong tidak mampu secara ekonomi, dengan tetap mengedepankan kualitas pelayanan hukum. Meskipun demikian, implementasi hak pro bono masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa hambatan utama yang ditemukan antara lain adalah prosedur administrasi yang belum sepenuhnya mendukung kemudahan akses bantuan hukum bagi tahanan, keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas tenaga pendamping hukum, serta kesulitan dalam pengurusan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa sebagai syarat administratif. Selain itu, rendahnya pemahaman para tahanan mengenai hak atas bantuan hukum juga menjadi tantangan tersendiri, yang diperburuk oleh adanya stigma negatif dan ketidakpercayaan terhadap efektivitas layanan pro bono yang disediakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kelembagaan, sosialisasi yang masif, serta sinergi antara pihak rutan, lembaga bantuan hukum, dan pemerintah desa guna mewujudkan akses keadilan yang lebih inklusif bagi seluruh tahanan. This study aims to analyze the implementation of the fulfillment of the right to free legal aid (pro bono) for prisoners at the Makassar Class I State Detention Center (Rutan), and to identify the obstacles faced in its implementation. The research method used is a normative and empirical legal approach, by reviewing applicable regulations and collecting field data through interviews and observations. The results of the study indicate that the Makassar Class I Detention Center has implemented the fulfillment of pro bono rights for prisoners, both in the form of litigation and non-litigation assistance. All of these services are provided free of charge and are specifically intended for prisoners who are economically disadvantaged, while still prioritizing the quality of legal services. However, the implementation of pro bono rights still faces various obstacles. Some of the main obstacles found include administrative procedures that do not fully support easy access to legal aid for prisoners, limited human resources both in terms of quantity and quality of legal assistance personnel, and difficulties in processing a certificate of poverty from the village government as an administrative requirement. In addition, the low level of understanding of prisoners regarding the right to legal aid is also a challenge in itself, which is exacerbated by the negative stigma and distrust of the effectiveness of the pro bono services provided. Therefore, efforts are needed to strengthen institutions, massive socialization, and synergy between prisons, legal aid institutions, and village governments in order to realize more inclusive access to justice for all prisoners.
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN Sirajudin, Jamaluddin; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.6101

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penanganannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan masih belum konsisten dan belum optimal. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah kasus korupsi pada Tahun 2023–2024, serta banyaknya perkara dari tahun-tahun sebelumnya yang belum terselesaikan atau mengalami stagnasi. Kondisi ini memerlukan perhatian serius, khususnya dalam penguatan langkah-langkah preventif guna meminimalkan potensi kerugian negara. Adapun kendala utama yang dihadapi antara lain: kurangnya kooperasi dari saksi dalam memberikan keterangan secara jujur dan lengkap, hambatan dalam pelacakan serta penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi untuk dijadikan barang bukti maupun pemulihan kerugian negara, lamanya proses audit kerugian negara oleh auditor, serta adanya indikasi intervensi dalam proses hukum. Diperlukan upaya sistemik dan koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, khususnya dalam sektor pengadaan barang dan jasa. This study aims to analyze the handling of corruption in the procurement of goods and services by the South Sulawesi High Prosecutor's Office, and to identify various obstacles faced in the handling process. The method used is normative legal research with a statutory regulatory approach and literature study. The results of the study indicate that the handling of corruption cases by the South Sulawesi High Prosecutor's Office is still inconsistent and suboptimal. This is reflected in the increasing number of corruption cases in 2023–2024, as well as the many cases from previous years that have not been resolved or have stagnated. This condition requires serious attention, especially in strengthening preventive measures to minimize potential state losses. The main obstacles faced include: lack of cooperation from witnesses in providing honest and complete statements, obstacles in tracking and confiscating assets resulting from corruption to be used as evidence or for recovering state losses, the length of the state loss audit process by auditors, and indications of intervention in the legal process. Systematic efforts and cross-sector coordination are needed to increase the effectiveness of eradicating corruption, especially in the procurement of goods and services sector.
REHABILITASI DAN PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DI KOTA KENDARI Oktavianus Tombi; Yulia A. Hasan; Waspada Santing
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i2.6109

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan ketentuan rehabilitasi bagi pecandu narkotika di Kota Kendari serta mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif, yang memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan studi empiris melalui pengamatan dan wawancara langsung kepada pihak-pihak terkait, termasuk Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika di Kota Kendari masih belum optimal. Banyak pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika belum menunjukkan pemulihan total dan tidak memanfaatkan fasilitas rehabilitasi secara maksimal. Selain itu, masih ditemukan kecenderungan pecandu yang kembali menggunakan narkotika setelah menjalani proses rehabilitasi. Beberapa faktor yang menjadi hambatan utama antara lain: (1) substansi hukum terkait tindak pidana narkotika yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat; (2) keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi yang tidak sebanding dengan jumlah pengguna narkotika yang membutuhkan layanan tersebut; dan (3) kultur masyarakat yang masih memandang rehabilitasi sebagai bentuk hukuman, bukan sebagai proses penyembuhan. Meski demikian, BNNP Kendari telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, termasuk membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga pemasyarakatan serta menyusun program-program kolaboratif guna meningkatkan efektivitas layanan rehabilitasi di daerah tersebut. This study aims to determine and understand how the implementation of rehabilitation provisions for drug addicts in Kendari City and identify various factors that inhibit its implementation. This study uses a normative-empirical method with a qualitative approach, which combines normative studies of laws and regulations with empirical studies through direct observation and interviews with related parties, including the Southeast Sulawesi Provincial National Narcotics Agency (BNNP). The results of the study indicate that the implementation of rehabilitation for drug addicts in Kendari City is still not optimal. Many addicts and victims of drug abuse have not shown total recovery and do not utilize rehabilitation facilities optimally. In addition, there is still a tendency for addicts to return to using drugs after undergoing the rehabilitation process. Several factors that are the main obstacles include: (1) the legal substance related to drug crimes that are not fully understood by the community; (2) limited rehabilitation facilities and infrastructure that are not comparable to the number of drug users who need these services; and (3) community culture that still views rehabilitation as a form of punishment, not as a healing process. However, BNNP Kendari has made various efforts to overcome these obstacles, including building synergy with local governments and correctional institutions and developing collaborative programs to improve the effectiveness of rehabilitation services in the area.

Page 27 of 32 | Total Record : 312

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2026 Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025 Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025 Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024 Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024 Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023 Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023 Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022 Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022 Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021 Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021 Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020 Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020 Vol. 2 No. 1 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2019 Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019 Vol. 1 No. 1 (2018): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2018 More Issue