cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
ijlf.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Phone
+62411-452901
Journal Mail Official
ubpostgradjournal@gmail.com
Editorial Address
Program PascaSarjana Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Legality of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : -     EISSN : 2477197x     DOI : https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i1.228
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Indonesian Journal of Legality of Law is a peer-review scholarly Law Journal issued by Postgraduate Bosowa University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). Indonesian Journal of Legality of Law accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 264 Documents
 23   24   25   26   27 
PERAN PERJANJIAN PASCA PERKAWINAN MENGENAI HARTA GONO-GINI PADA PERCERAIAN Matakupan, Michelle Sharon Anastasia; Syailendra, Moody R
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7906

Abstract

Perjanjian pasca perkawinan merupakan instrumen hukum yang memperoleh legitimasi lebih kuat setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang membuka ruang bagi pasangan suami istri untuk mengatur pemisahan harta setelah berlangsungnya perkawinan. Penelitian ini mengkaji kedudukan dan implikasi perjanjian pasca perkawinan dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya terkait pembagian harta gono-gini ketika terjadi perceraian. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang mengatur hubungan keperdataan dalam perkawinan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perjanjian pasca perkawinan memiliki fungsi strategis dalam memberikan kepastian status harta, mempertegas batas antara harta pribadi dan harta bersama, serta meminimalkan sengketa yang timbul akibat percampuran aset selama perkawinan. Instrumen ini juga berperan dalam melindungi kepentingan ekonomi masing-masing pihak, terutama dalam kondisi ketika salah satu pasangan memiliki risiko usaha atau kewajiban hukum tertentu. Dalam konteks perceraian, perjanjian pasca perkawinan memberikan arah yang lebih jelas bagi hakim dalam menentukan objek pembagian harta, sehingga memperkuat efektivitas proses peradilan dan meningkatkan kepastian hukum. Penelitian ini menegaskan urgensi penguatan pemahaman masyarakat dan para praktisi mengenai prosedur, syarat, dan konsekuensi hukum dari perjanjian pasca perkawinan agar instrumen ini dapat berfungsi optimal sebagai bagian dari modernisasi hukum keluarga di Indonesia. Postnuptial agreements have gained significant legal legitimacy in Indonesia following the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015, which broadened the opportunity for married couples to regulate the separation of assets after the marriage has been established. This study examines the legal status and implications of postnuptial agreements within the Indonesian civil law system, particularly regarding the division of marital property in divorce proceedings. Employing a normative juridical approach, the research analyzes statutory regulations, legal doctrines, and judicial decisions governing marital property relations. The findings indicate that postnuptial agreements function as a strategic legal instrument that reinforces certainty concerning property status, clarifies the distinction between personal and joint assets, and reduces disputes arising from the commingling of assets throughout the marriage. This instrument also provides economic protection for each spouse, especially when one party is engaged in business activities or exposed to legal liabilities. In the context of divorce, postnuptial agreements offer clearer guidance for judges in determining the distribution of assets, thus enhancing judicial efficiency and strengthening legal certainty. The study highlights the importance of improving public and practitioner understanding regarding the procedures, requirements, and legal implications of postnuptial agreements to ensure that this instrument functions effectively as part of the modernization of family law in Indonesia.
REFORMULASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PEDOFILIA BERBASIS KOMUNITAS: PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA Hambali, Azwad Rachmat; Arief, Angreany
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7948

Abstract

Pedofilia sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan dengan dampak serius dan berjangka panjang, namun kebijakan hukum pidana di Indonesia masih bertumpu pada pendekatan represif setelah kejahatan terjadi. Meskipun regulasi seperti UU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan ketentuan terkait dalam KUHP telah menyediakan dasar hukum untuk penindakan, aspek pencegahan berbasis komunitas belum terintegrasi secara optimal dalam kebijakan kriminal nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan reformulasi kebijakan pencegahan pedofilia berbasis komunitas dalam perspektif hukum pidana dan perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip kriminologi terkait pencegahan kejahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya struktur pencegahan pedofilia di tingkat komunitas disebabkan oleh tidak tersedianya desain kebijakan yang mengatur peran komunitas secara sistemik dalam deteksi dini, edukasi perlindungan anak, dan mekanisme pengawasan sosial. Reformulasi kebijakan diperlukan dengan mengintegrasikan community-based prevention sebagai bagian dari kebijakan kriminal nasional melalui penguatan regulasi, pemberdayaan masyarakat, dan sinergi antara penegak hukum, keluarga, dan institusi sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencegahan pedofilia yang efektif membutuhkan pergeseran paradigma dari punitive approach menuju preventive community-based approach yang sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan perkembangan hukum pidana modern. Pedophilia as a form of sexual violence against children constitutes a crime with serious and long-lasting impacts. However, Indonesia’s criminal law policy still relies predominantly on a repressive approach that operates only after the crime has occurred. Although regulations such as the Child Protection Law, the Sexual Violence Crime Law, and several relevant provisions in the Criminal Code (KUHP) provide a legal basis for prosecution, community-based preventive measures have not been optimally integrated into national criminal policy.This study aims to analyze the need for reformulating community-based pedophilia prevention policies from the perspective of criminal law and child protection. The research employs a juridical-normative approach by examining statutory regulations, legal doctrines, and criminological principles related to crime prevention. The findings show that the weakness of pedophilia prevention structures at the community level stems from the absence of a policy design that systematically regulates the role of communities in early detection, child protection education, and social monitoring mechanisms. Policy reformulation is required by integrating community-based prevention into national criminal policy through strengthened regulations, community empowerment, and synergy between law enforcement, families, and social institutions. This study concludes that effective pedophilia prevention requires a paradigm shift from a punitive approach to a preventive, community-based approach aligned with child protection principles and developments in modern criminal law.
REFORMULASI HUKUM DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK DISABILITAS ATAS PEKERJAAN LAYAK: STUDI KASUS KOTA MAKASSAR Arif, Mohammad; Mamonto, Moch. Andry Wikra Wardhana; Akram, Khairil
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.7951

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar No. 6 Tahun 2013 dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas atas pekerjaan layak. Menggunakan pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini mengkaji hubungan antara norma hukum yang mengatur pemenuhan hak atas pekerjaan dan kondisi empiris di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, penyebaran kuesioner, serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas masih didominasi sektor informal, sementara akses pada pekerjaan formal sangat terbatas. Implementasi Perda belum berjalan efektif akibat tidak tersedianya Peraturan Wali Kota sebagai regulasi pelaksana, lemahnya koordinasi antar-instansi, belum optimalnya kebijakan kuota, dan kurangnya fasilitas pendukung. Hambatan struktural dan kultural seperti keterbatasan aksesibilitas, minimnya anggaran, dan stigma negatif memperburuk kondisi tersebut. Temuan ini menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas empiris, sehingga reformulasi kebijakan diperlukan melalui penerbitan Perwali, pembentukan Unit Layanan Disabilitas, dan penguatan kolaborasi multisektoral untuk mewujudkan pemenuhan hak kerja yang inklusif dan berkeadilan. This study aims to analyze the effectiveness of Makassar City Regional Regulation No. 6 of 2013 regarding the fulfillment of the right of persons with disabilities to decent employment. Using a juridical-empirical approach, this research examines the correlation between legal norms and empirical realities in the field. Data were collected through interviews, observations, questionnaires, and literature review. The findings show that employment opportunities for persons with disabilities remain dominated by the informal sector, while access to formal employment is very limited. The implementation of the regulation has not been effective due to the absence of derivative policies such as a Mayor Regulation, weak inter-agency coordination, inadequate enforcement of quota policies, and insufficient supporting facilities. Structural and cultural barriers such as limited accessibility, insufficient budgeting, and persistent negative stigma further exacerbate the situation. These findings indicate a significant gap between legal norms and empirical realities; therefore, policy reformulation is urgently needed through the issuance of mayoral regulations, the establishment of a Disability Service Unit, and strengthened multisectoral collaboration to achieve inclusive and equitable employment rights..
FUNGSI INSPEKTORAT PENGAWASAN KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN TERHADAP PROSES PENYIDIKAN PERKARA PENGANIAYAAN Rejeki, Anggi Sri; Madiong, Baso; Oner, Basri
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v8i1.8048

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan online melalui metode phishing pada transaksi digital di wilayah hukum Polrestabes Makassar, serta mengidentifikasi strategi dan efektivitas upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan mengintegrasikan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan data empiris lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa maraknya tindak pidana phishing dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi, lingkungan sosial, tingkat pendidikan, rendahnya literasi digital, serta faktor psikologis seperti sikap mudah percaya dan dorongan memperoleh keuntungan instan. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi sehingga menjadikan tindak pidana phishing sebagai bentuk kejahatan siber yang kompleks dan sulit diberantas hanya melalui satu pendekatan penegakan hukum. Adapun upaya Polrestabes Makassar dalam menangani kejahatan ini dilakukan melalui strategi preemtif berupa edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat, preventif melalui patroli siber dan pemblokiran akses ilegal, serta represif melalui penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap pelaku. Meskipun demikian, proses penegakan hukum masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam forensik digital, keterbatasan sarana pendukung teknologi, perkembangan modus kejahatan siber yang sangat dinamis, serta hambatan pelacakan pelaku lintas wilayah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, serta intensifikasi edukasi publik guna meningkatkan efektivitas pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana phishing di Kota Makassar. This study aims to analyze the contributing factors behind online fraud involving phishing-based digital transactions within the jurisdiction of the Makassar Metropolitan Police (Polrestabes Makassar), and to examine the strategies and effectiveness of law enforcement efforts to address such crimes. This research applies a normative-empirical legal method by combining statutory, conceptual, and field-based empirical approaches. The findings reveal that interconnected factors, including economic motives, social environmental influences, low levels of education and digital literacy, and psychological aspects such as trust, vulnerability, and the desire for instant financial gain, drive phishing-related online fraud. These intertwined factors create a complex cybercrime ecosystem, making phishing difficult to eradicate through a single legal or operational strategy. Polrestabes Makassar has implemented a structured and continuous approach through preemptive strategies such as public awareness campaigns, preventive measures including cyber patrols and blocking illegal access, and repressive actions involving investigation, digital forensics, prosecution, and the arrest of perpetrators. However, several challenges remain, including limited law enforcement personnel specialized in digital forensics, inadequate technological infrastructure, rapidly evolving crime patterns, and cross-jurisdictional difficulties in tracking offenders. Therefore, strengthening institutional capacity, enhancing multi-agency collaboration, and intensifying public digital literacy programs are crucial to improving the effectiveness of prevention and law enforcement in combating phishing crimes within Makassar's jurisdiction.

Page 27 of 27 | Total Record : 264

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025 Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025 Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024 Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024 Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023 Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023 Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022 Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022 Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021 Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021 Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020 Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020 Vol. 2 No. 1 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2019 Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019 Vol. 1 No. 1 (2018): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2018 More Issue