Indonesian Journal of Legality of Law
Indonesian Journal of Legality of Law is a peer-review scholarly Law Journal issued by Postgraduate Bosowa University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). Indonesian Journal of Legality of Law accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Articles
264 Documents
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERBANKAN DI KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Saleh, Muhammad]]>;
<![CDATA[Pattenreng, Andi Muhammad Arfah]]>;
<![CDATA[Hamid, Abdul Haris]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Postgraduate Bosowa University Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35965/ijlf.v3i2.638
<![CDATA[Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, dibentuk dengan salah satu tujuan yaitu untuk mengawasi lembaga keuangan. Pengawasan OJK dilakukan agar lembaga keuangan yang diawasi tidak melakukan pelanggaran dan terus berkembang serta tidak merugikan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok Otoritas Jasa Keuangan di Kota Makassar dalam pengawasan aktifitas perbankan, meliputi kelembagaan bank, kesehatan bank dan aspek kehati-hatian bank. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulawesi Maluku Papua (SULAMPUA) Kota Makassar. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris. Maksudnya pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif kepada publik mengenai peranan Otoritas Jasa Keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan sangat penting dalam pengawasan aktivitas perbankan yang meliputi kegiatan usaha, tingkat kepatuhan, serta hal yang berdampak kepada masyarakat terkait krisis integritas sebuah lembaga keuangan. Financial Services Authority (OJK) is an independent institution and free form other parties’ interference, which was formed with one of the objectives of a joint financial institution. OJK supervision is carried out so that the supervised financial institutions do not commit violations and continue to develop as well as do not harm the public. This study aims to see the implementation of the main duties of the financial services authority in Makassar City in monitoring banking activities which include aspects of banking, bank health and banking prudence. This research was conducted in Makassar City at the Regional Financial Services Authority Office 6 Sulawesi Maluku Papua (SULAMPUA) Makassar City. The method used is empirical normative approach. This means that the approach is to analyze the extent to which a regulation or statute is appropriate and effective for the public regarding the roles of Financial Services Authority. The results showed that the implementation of supervision by the Financial Services Authority is very important in the supervision of banking activities, including business activities, the level of supervision, as well as matters that have an impact on society related to the integrity of a financial institution.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA POLISI LALU LINTAS YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN PADA SAAT BERTUGAS ]]>
<![CDATA[Sumange Alam, Andi]]>;
<![CDATA[Mas, Marwan]]>;
<![CDATA[Renggong, Ruslan]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Postgraduate Bosowa University Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35965/ijlf.v3i2.639
<![CDATA[Penganiayaan diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Penganiayaan yang dilakukan anggota Polisi Lalu lintas atas dasar-dasar tertentu. Anggota Polri yang melakukan penganiayaan terhadap pengendara motor pada dasarnya tunduk pada Peradilan umum. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain : (1) Penerapan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dengan pemberatan yang dilakukan oleh Anggota Polisi lalu lintas yang sedang ditangani oleh Propam Polrestabes Makassar yaitu melanggar Pasal 351 ayat 1 ke-3 dan 5 KUHP. (2) berdasarkan alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan pelaku, pertanggungjawaban tindak pidana sebagai penegakan hukum, mencakup pengertian mengenai subjek dan objek dalam proses tegaknya hukum itu sendiri. Dalam penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, Polri melalui Propam (Profesi dan Pengamanan) memiliki tanggungjawab dan tugas struktur organisasi di Polres. Hukuman Tindakan Disiplin, Kode Etik, dan Peradilan Umum merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini dilaksanakan di Propam Polrestabes Makassar dengan melakukan wawancara langsung dan menganalisis proses hukum Tindak Pidana Penganiayaan yang di lakukan anggota Polisi Lalu lintas. Financial S Persecution is defined as causing unpleasant feelings, pain, or injury intentionally. Persecution committed by Traffic Policemen is based on certain principles. Indonesian policemen who abuse motorcyclists are basically subject to the general court. The findings obtained from this research include: (1) The implementation of the law against the persecution criminal act by aggravating the traffic policemen handled by Profession and Security (Propam) of Makassar Police is violating Article 351 verses 1 to 3 and 5 of the Criminal Code. (2) based on evidence from testimony of witnesses and statements of perpetrators, liability for criminal acts as law enforcement includes the notion of subjects and objects in the process of upholding the law itself. In enforcing the law against Indonesian Policemen who commit disciplinary violations, Indonesia National Police through Propam (Profession and Security) has the responsibility and task of the organizational structure at Police Stations. Disciplinary Action Punishment, Code of Ethics, and General Courts are forms of criminal liability. This research was conducted at Propam of Makassar Police Station by conducting direct interviews and deciding on the Criminal Act of Persecution by the Traffic Policemen.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA BANK BNI 46 CABANG POLEWALI MANDAR ]]>
<![CDATA[Tasman, Syarief Rahman]]>;
<![CDATA[Makkawawu, Zulkifli]]>;
<![CDATA[Hasan, Yulia A.]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Postgraduate Bosowa University Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35965/ijlf.v3i2.640
<![CDATA[Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui cara penyelesaian kredit bermasalah di Bank BNI 46 Cabang Polewali Mandar. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu dengan menguraikan data secara sistematis dari fakta-fakta yang didapat kemudian dihubungkan dengan prosedur penyelesaian kredit bermasalah pada Bank BNI 46 Cabang Polewali Mandar. Terjadinya Kredit bermasalah di Bank BNI 46 disebabkan oleh faktor intern yaitu pejabat kredit mudah dipengaruhi atau dipaksa oleh calon nasabah, kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon nasabah dan manfaat kredit yang diberikan seperti kredit modal kerja digunakan untuk komsumtif, kurangnya pengecekan latar belakang calon nasabah dan juga disebabkan oleh faktor ektern yaitu karena merosotnya perekonomian debitur, terjadinya PHK mendadak ditempat kerja debitur, penurunan omset usaha debitur, dan Upaya penyelesaian Kredit bermasalah yang disebabkan oleh Faktor Intern dilakukan dengan peringatan tertulis dalam bentuk Surat Peringatan (SP), mutasi dan penurunan jabatan, serta upaya penyelesaian Kredit bermasalah yang disebabkan oleh faktor ekstern dilakukan dengan mengirim Surat Peringatan SP I sampai SP 3 melakukan penangihan kepada pihak yang ikut serta menandatangani perjanjian kredit dan terakhir melakukan penarikan dan pelelangan agunan. The purpose of this study was to determine what to find out how to solve problem loans at Bank BNI 46 Polewali Mandar Branch. The data analysis method for this research is descriptive method, namely by describing the data systematically from the facts which can then be linked to the procedure for solving problem loans at Bank BNI 46 Polewali Mandar Branch. The occurrence of non-performing loans at Bank BNI 46 is caused by internal factors, namely credit officials who are easily influenced or forced by prospective customers, a lack of understanding of the actual financial needs of the prospective customer and the benefits of loans such as working capital loans used for commercial use, lack of background checks on candidates customers and also caused by external factors, namely due to the decline in the debtor's economy, sudden layoffs at the debtor's workplace, a decrease in the debtor's business onset, and efforts to resolve problem loans caused by Internal Factors are carried out with written warnings in the form of Warning Letters (SP), mutations and decreases position, as well as efforts to resolve non-performing loans caused by external factors are carried out by sending a warning letter from SP I to SP 3 for invoicing the parties participating in signing the credit agreement and finally making a withdrawal and auction of collateral.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL ORANG ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN ]]>
<![CDATA[Reza, Andi Muhammad]]>;
<![CDATA[Renggong, Ruslan]]>;
<![CDATA[Madiong, Baso]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Postgraduate Bosowa University Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35965/ijlf.v3i2.641
<![CDATA[Kehadiran orang asing di wilayah Kota Makassar meningkat dengan cepat. Tetapi kebanyakan orang asing yang datang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan diberikannya izin keimigrasian. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian dilakukan dengan tindakan administratif dan tindakan pro-keadilan imigrasi. Saran dari penelitian ini adalah penempatan pegawai pada kantorimigrasi harus lebih diperhatikan sesuai dengan kemampuannya. Pro-keadilan dalam tindakan penegakan hukum harus dilakukan, untuk memastikan efek jera kepada pelaku dan orang asing lainnya agar tidak melakukan kejahatan imigrasi yang sama. Selain itu, Masyarakat Kota makassar diharapkan untuk bekerja sama dengan petugas imigrasi untuk membuat keluhan tentang keberadaan atau kegiatan orang asing yang berada di dekatnya melalui APOA. The presence of foreigners in Makassar City is increasing rapidly. However, most foreigners who come conduct activities that are not in accordance with the purpose of being granted an immigration permit. The results of this research and discussion show that law enforcement of the abuse of immigration residence permits is carried out by administrative measures and immigration pro-justice measures. The suggestion from this research is that the placement of employees at the immigration office must be considered according to their capability. Pro-justice in law enforcement actions must be carried out, to ensure a deterrent effect on the perpetrators and other foreigners from committing the same immigration crime. In addition, the Makassar City Community is expected to cooperate with immigration officers to make complaints about the presence or activities of foreigners nearby through APOA.]]>
<![CDATA[KENDALA DALAM PELAKSANAAN FUNGSI BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PADA SISTEM PERADILAN ANAK ]]>
<![CDATA[Nurdin, Nuryuli]]>;
<![CDATA[Madiong, Baso]]>;
<![CDATA[Hasan, Yulia A.]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Postgraduate Bosowa University Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35965/ijlf.v3i2.642
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Makassar Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Sistem Pidana Anak dan Kendala Balai Pemasyarakatan dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Sistem Peradilan Anak. Penelitian merupakan penelitian normatif. Metode Pengumpulan Data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknis Analisis data ini merupakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Pemasyarakatan kelas I Makassar sebagai salah satu penegak hukum khususnya dalam pembimbingan terhadap anak nakal menjalankan perannya tersebut melalui tiga tahap, yaitu tahap Pra ajudikasi, tahap ajudikasi dan tahap Post ajudikasi. Faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) antara lain kelemahan aturan hukum yang berlaku terhadap tindak pidana anak, kurangnya koordinasi diantara sesama aparat penegak hukum, rendahnya kualitas sumber daya manusia di BAPAS, and kurang Sarana dan Prasarana yang memadai. Mengakibatkan pelaksaan Fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kurang optimal, dan alokasi anggaran dana yang sangat minim. This study aims to determine the implementation of the function of Makassar Correctional Center (BAPAS) in the Protection of Human Rights in the Criminal Justice System of Children and the Obstacles of the Correctional Center in the Protection of Human Rights in the Justice System of Children. This research is normative research. Data collection methods were through interviews and documentation. Technical analysis of the data is a qualitative analysis. The results showed that Correctional Center Class I Makassar as one of the law enforcers, especially in guiding delinquents carried out their roles in three stages, which are the Pre-adjudication stage, the adjudication stage and the Post-adjudication stage. Obstacles faced in the implementation of the function of Correctional Center (BAPAS) are weaknesses in the rule of law that applies to the crimes of children, lack of coordination among law enforcement officials, low quality of human resources at BAPAS, and lack of adequate facilities and infrastructure. As a result, the implementation of the function of Correctional Center (BAPAS) is not optimal, and the budget allocation for funds is very minimal.]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM KEMENKUM HAM SULAWESI SELATAN TENTANG BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN ]]>
<![CDATA[Akbar, A. Ardiansyah]]>;
<![CDATA[Makkawaru, Zulkifli]]>;
<![CDATA[Madiong, Baso]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Postgraduate Bosowa University Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35965/ijlf.v3i2.643
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dan memahami mengenai Pelaksanaan Kerjasama kemitraan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dengan Organisasi Bantuan Hukum dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau tidak mampu di wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Organisasi Bantuan Hukum dalam Pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau tidak mampu. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yang mengkaji mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin demi terselenggaranya proses hukum yang adil di Makassar. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan maka penelitian ini mengambil data dari Kantor Kanwil Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Rutan Kelas I Makassar dan LBH Makassar merupakan lokasi penelitian yang akan digunakan peneliti untuk mandapatkan bebrapa data terkait bantuan hukum di makassar pada khususnya. Pelaksanaan Program Kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dengan Organisasi Bantuan Hukum dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di wilayah Sulawesi Selatan sudah berjalan dengan baik namun masih kurang efektif karena dalam pelaksanaannya masih ditemukan Organisasi Bantuan Hukum yang melaksanakan tugasnya namun tidak sesuai standar pemberian bantuan hukum. This research aims to study, analyze, and understand the implementation of partnership cooperation between the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of South Sulawesi and the Legal Aid Organization in providing legal assistance for the poor or underprivileged in the province of South Sulawesi. This is to find out the obstacles faced by legal aid organizations in implementing legal aid for the poor or underprivileged. This legal research is an empirical legal research, which examines legal assistance for the poor for the sake of implementing a fair legal process in Makassar. To obtain accountable research results, this study collects data from the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of South Sulawesi, Prison Class I Makassar and LBH Makassar as research locations to obtain some data related to legal aid in Makassar particularly. The implementation of the Cooperation Program between the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of South Sulawesi and the Legal Aid Organization in providing legal assistance to the poor in the South Sulawesi region has been running well but this is still ineffective because in its implementation there are still legal aid organizations that do not comply with the standards of legal assistance when carrying out their duties.]]>
<![CDATA[ANALISIS UPAYA HUKUM KASASI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS ]]>
<![CDATA[Munarty, Munarty]]>;
<![CDATA[Mas, Marwan]]>;
<![CDATA[Renggong, Ruslan]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Postgraduate Bosowa University Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35965/ijlf.v3i2.644
<![CDATA[Secara teori, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak diperkenankan mengajukan upaya hukum kasasi terhadap vonis bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP. Namun dalam praktek selama ini, Jaksa Penuntut Umum telah beberapa kali mengajukan kasasi terhadap putusan bebas dan beberapa di antaranya di kabulkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini terjadi karena larangan mengajukan kasasi atas vonis bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP terkesan multitafsir sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dalam penerapannya. Kondisi semacam ini sangat berseberangan dengan prinsip-prinsip Negara Hukum, khususnya dalam Upaya mewujudkan kepastian hukum. Atas dasar itulah, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dengan nomor 114/PUU-X/2012 menyatakan bahwa Frasa “kecuali terhadap putusan bebas” sebagaimana tercantum dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, larangan mengajukan kasasi atau Putusan Bebas oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan upaya hukum biasa terhadap putusan bebas serta menghilangkan fungsi Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi terhadap Putusan Bebas, sehingga tidak tercapai kepastian hukum yang adil dan prinsip perlakukan yang sama di hadapan hukum. In theory, public prosecutors (JPU) are not allowed to file a cassation against the acquittal as stipulated in Article 244 of the Criminal Procedure Code. However, in practice so far, Public Prosecutors have several times filed an appeal against the acquittal decisions and some of them have been granted by the Supreme Court. This occurs because the prohibition on filing an appeal for an acquittal as stipulated in Article 244 of the Criminal Procedure Code has multiple interpretations, which creates different opinions in its application. This kind of condition is very contrary to the principles of rule of law, especially in the effort to create legal certainty. On that basis, the Constitutional Court through its decision number 114 / PUU-X / 2012 stated that the phrase "except for free decisions" as contained in Article 244 of Law Number 8 Year 1981 concerning Criminal Procedure Law (KUHAP) is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. According to the legal considerations of the Constitutional Court, the prohibition against filing an appeal or Free Decision by Public Prosecutors does not provide ordinary remedies against free decisions and eliminates the function of the Supreme Court as a Cassation Court against Free Decisions, so that fair legal certainty is not achieved and the principle of equal treatment in the law.]]>
<![CDATA[ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM NAKHODA TERHADAP KESELAMATAN PELAYARAN DI WILAYAH KESYAHBANDARAN UTAMA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Badaruddin, Badaruddin]]>;
<![CDATA[Renggong, Ruslan]]>;
<![CDATA[Hasan, Yulia A.]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Postgraduate Bosowa University Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35965/ijlf.v3i2.645
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan (a) untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab hukum nakhoda terhadap keselamatan pelayaran. (b) untuk mengetahui faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya tanggung jawab hukum nahkoda kapal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriftip yakni penelitian yang mengkaji permasalahan dengan menggunakan data primer dan data sekunder dengan cara melalui wawancara dan penyebaran koesioner terhadap responden ke lapangasn serta menggunakan buku-buku, artikel melalui penelusuran internet termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian bahwa, Tanggung jawab nahkoda dalam keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab Nakhoda dan Nakhoda bisa lolos dari tanggung jawab itu hanya jika bisa dibuktikan sebaliknya, seorang Nakhoda kapal juga dapat di mintai tanggung jawab perdata jika terjadi tabrakan kapal di dermaga akibat kelalaian Nakhoda, Faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya tanggung jawab Hukum Nakhoda Kapal disebabkan oleh faktor internal meliputi kurangnya kompetensi dan skill serta mental dan disiplin yang kurang dalam melaksanakan tugasnya dan kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan pelayaran, dan kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang terhadap pelanggaran keselamatan pelayaran, faktor eksternal yaitu pengaruh cuaca buruk sehingga mengakibatkan kurangnya konsentrasi nakhoda dalam mengambil keputusan. This study aims (a) to determine the implementation of the skippers’ legal responsibility for sailing safety. (b) to determine factors that cause the non-compliance of the ship captain's legal responsibility. The research method used is descriptive research, that examines problems using primary data and secondary data by means of interviews and distributing questionnaires to respondents and using books, articles through internet searches, including laws and regulations relating to problems discussed in this study. The results of the study show that the responsibility of skippers in sailing safety is the responsibility of the captains and they can escape from that responsibility only if it can be proven, otherwise a captain can also be asked for civil liability if a ship collision at the dock happens due to the captain's negligence, factors causing the failure to carry out the legal responsibility of the captains due to internal factors including lack of competence and skill as well as inadequate mental and discipline in carrying out their duties and lack of understanding of sailing laws and regulations, and lack of supervision from the authorities regarding violations of sailing safety, external factors namely the influence of bad weather resulting in a lack of concentration of skippers in making decisions.]]>
<![CDATA[KONTRAK PERSEROAN TERBATAS YANG MENGANDUNG TINDAKAN ULTRA VIRES ]]>
<![CDATA[Bello, Yoel]]>;
<![CDATA[Makkawaru, Zulkifli]]>;
<![CDATA[Hamid, Abd. Haris]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Postgraduate Bosowa University Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.357
<![CDATA[Kegiatas usaha perseroan terbatas dilaksanakan oleh organ perseroan terbatas yaitu Direksi perseroan terbatas, Direksi dapat mewakili perseroan terbatas untuk melakukan kontrak dengan pihak terkait. Tindakan mewakili Perseroan Terbatas oleh Direksi harus sesuai dengan aturan sebagaiman dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas atau yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Apabilan tidakan Direksi Perseroan Terbatas melaksanakan Kontrak yang dapat merugikan Perseroan karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas atau yang telah ditatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas maka kontrak yang dibuat mengandung Ultra Vires. Jika Direksi melakukan tindakan Ultra Vires maka sesuai dengan Pasal 61 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kepada Pemegang sahan berhak mengajukan Gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri. Limited liability companies are carried out by Directors of limited liability companies. The directors can represent limited liability companies to enter into contracts with related parties. The act of representing a Limited Liability Company by the Board of Directors must be in accordance with the provisions in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies or those stipulated in the Articles of Association of Limited Liability Companies. If the actions of the Board of Directors of a Limited Liability Company implement a Contract that could be detrimental to the Company because it is contrary to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies or those stipulated in the Articles of Association of Limited Liability Companies, the contracts made contain Ultra Vires. If the Board of Directors carries out Ultra Vires actions, in accordance with Article 61 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the shareholders have the right to file a lawsuit against the Company to the District Court.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HAK AZASI MANUSIA TERHADAP PENJATUHAN PIDANA PENCABUTAN HAK POLITIK TERPIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Sjarif, Muhtar]]>;
<![CDATA[Mas, Marwan]]>;
<![CDATA[Siku, Abdul Salam]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Postgraduate Bosowa University Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.611
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis terdakwa siapa saja yang terlibat dalam perkara korupsi yang berhak dijatuhi pidana tambahan. Jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data sekunder. Bahan hukum primer putusan hakim. Analisis data pada penelitian hukum yuridis normatif ini secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diperoleh menunjukkan bahwa penjatuhan putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik kepada terpidana korupsi merupakan upaya yang menjerakan bagi para terpidana korupsi serta upaya preventif terjadinya tindak pidana korupsi, akhirnya penulis merekomendasikan untuk agar hakim harus konsisten dalam menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik serta mencantumkan kapan mulai berlakunya serta batas waktu berlakunya. This study aims to analyze the defendants who were involved in a corruption case who have the right to be sentenced to additional crimes. This study is normative juridical research. Secondary data sources were primary legal materials for the judge's decision. Data analysis in this normative juridical legal research is descriptive qualitative. The results obtained show that the imposition of additional criminal decisions in the form of revocation of the right to vote and to be elected in public office to corruptors is an effort to deter corruptors as well as efforts to prevent corruption. Finally the author recommends that judges must be consistent in imposing additional crimes of political rights revocation and stating when it comes into effect and the time limit for this.]]>
