cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahid Fathoni
Contact Email
wafathoni@umy.ac.id
Phone
+6282135475627
Journal Mail Official
mlsjjournal@gmail.com
Editorial Address
Pusat Kajian, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Gedung E5, Lt. 2 Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Media of Law and Sharia
Published by Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
ISSN : 27211967     EISSN : 27162192     DOI : https://doi.org/10.18196/mls
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Media Law and Sharia Journal (P-ISSN: 2721-1967 dan E-ISSN : 2716-2192) adalah jurnal hukum yang diterbitkan oleh Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kehadiran jurnal ini bertujuan sebagai wadah aktualisasi pendapat, hasil-hasil riset, artikel ilmiah para sarjana hukum, akademisi, peneliti, dan praktisi hukum yang disebarluaskan secara publik demi kemajuan dan pengembangan ilmu hukum Indonesia. Jurnal ini diterbitkan empat kali setahun pada Maret, Juni, September, dan Desember. Lingkup tulisan yang dimuat mencakup seluruh aspek ilmu hukum positif nasional termasuk yang berdimensi hukum syariah di Indonesia.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 1: December 2021" : 6 Documents clear
Pembuktian dalam Penyelesaian Perkara Persekongkolan Tender Prasetya, Hendi Indra; Muhammad, Danang Wahyu
Media of Law and Sharia Vol 3, No 1: December 2021
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.515 KB) | DOI: 10.18196/mls.v3i1.13223

Abstract

Suatu pembuktian perkara persaingan usaha penggunaan alat-alat bukti langsung dan tidak langsung mempunyai peranan yang sangat penting. Persekongkolan tender dilakukan oleh PT Agung Perdana dengan PT Nurul Ilham Pratama pada tender perbaikan jalan. Persekongkolan dilarang dalam Pasal 22 UU Antimonopoli menyatakan pelaku usaha tidak dibolehkan menentukan pemenang tender karena berdampak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.Panitia tender melaporkan tindakan kecurangan uploud dokumen elektronik kepada KPPU. KPPU mengizinkan dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Bukti langsung berupa surat baik berwujud dokumen penawaran serta akta pendirian perusahaan. Bukti tidak langsung ditemukan KPPU melalui pengakuan saksi-saksi serta pengakuan kedua pelaku usaha yang termanifestasikan sebagai petunjuk. Perkara di ajukan kasasi oleh KPPU mendapat penolakan oleh Majelis MA. Tujuan penelitian dilaksanakan untuk mempelajari bagaimana proses pembuktian yang terjadi di KPPU dan MA. Alat-alat bukti apa yang digunakan KPPU dalam membuktikan perkara PT Agung Perdana dengan PT Nurul Ilham Pratama. Pertimbangan-pertimbangan Majelis MA dalam menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 28/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Blk. Penelitian dilakukan secara penelitian hukum normatif, metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Bahan penelitian memakai UU Antimonopoli, Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, KUHPerdata dan HIR. Hasil penelitian diperoleh alat bukti digunakan KPPU dalam membuktikan perkara persekongkolan tender menggunakan alat bukti saksi, alat bukti surat, sumpah dan alat bukti ahli elektronik. Pertimbangan MA atas permohonan kasasi PN tidak salah menerapkan hukum.
Pengharmonisasian Materi Muatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah Rukmanda, Madha Agsyanohabi; Prasetyoningsih, Nanik
Media of Law and Sharia Vol 3, No 1: December 2021
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.929 KB) | DOI: 10.18196/mls.v3i1.13224

Abstract

Mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah cita cita Negara Indonesia, dalam proses mewujudkan tersebut diperlukanlah suatu produk hukum yang mengatur tata cara pemerintahan yang mengatur jalannya roda pemerintahan. Suatu produk hukum yang mengatur tersebut dapat tercipta dengan melalui berbagai runtutan alur yang baik dan benar menurut peraturan perundang-undangan. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana saja proses dan alur penyusunan produk hukum tersebut. Dari penelitian ini dijelaskan bahwa dalam proses pembahasan perancangan produk hukum daerah ternyata banyak dalam pembahasan penyusunan produk hokum akan melewai banyak tahapan, salah satunya harmonisasi. Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian gabungan yakni Normatif-Empiris. Kemudian dari yang didapat akan diolah secara deskriptif dengan memberikan pemaparan tertulis yang lengkap dan mendalam untuk mengungkap apasaja materi yang dibahas dalam penyusunan rancangan peraturan daerah. Data yang digunakan oleh penulis diambil dari lokasi yang relevan dengan pembahasan serta menggunakan tambahan dari wawancara, studi pustaka dan internet. Hasil akhir dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam menyusun suatu produk hukum diperlukan tahapan tahapan yang panjang, salah satunya adalah harmonisasi materi muatan, tahapan harmonisasi tersebut dintara pembicaraan terhadap pandangan umum dan pembahasan frasa bahasa peraturan daerah. Hal ini dilakukan agar produk hukum yang dibentuk sesuai dengan tujuan dan cita-cita Negara Indonesia.
Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Masa Pandemi Covid-19 Nadia Rifka Safira; Bagus Sarnawa
Media of Law and Sharia Vol 3, No 1: December 2021
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.866 KB) | DOI: 10.18196/mls.v3i1.13227

Abstract

Pelaksanaan hak keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja, karena dalam melakukan suatu pekerjaan, pekerja akan dihadapkan dengan resiko kecelakaan kerja. Dalam masa pandemi covid-19 ini program keselamatan dan kesehatan kerja perlu ditingkatkan sebagai upaya pencegahan terjadinya penyakit akibat kerja, yaitu penyebaran virus corona (covid-19). Toserba Mulia Godean merupakan tempat umum dimana semua orang dapat berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan jual beli yang mana jika terdapat banyak orang, peluang penyebaran covid-19 dapat dikatakan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hak  keselamatan dan kesehatan kerja di Toserba Mulia Godeanpada masa pandemi covid-19 serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan hak tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan analisis data deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, jenis data yang digunakan adalah data primer dimana untuk mendapat data tersebut harus dilakukan secara langsung melalui wawancara dan/atau kuesioner serta data sekunder, yaitu dengan penelaahan kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dll. Metode penentuan sample yang digunakan adalah random sampling, yaitu pengambilan sample secara acak kepada pekerja di Toserba Mulia Godean. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, pelaksanaan hak keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja sudah dilakukan, yaitu dengan mengikutsertakan pekerja dalam jaminan sosial yang berupa BPJS Ketenagakerjaan, namun belum maksimal karena ada beberapa hambatan, seperti masa pekerja yang tidak tetap dimana pekerja dapat mengundurkan diri dari pekerjaanya sewaktu-waktu.
Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik dengan Menggunakan Cyber Notary Musdamayanti Musdamayanti; Ahdiana Yuni Lestari
Media of Law and Sharia Vol 3, No 1: December 2021
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.714 KB) | DOI: 10.18196/mls.v3i1.13229

Abstract

Penandatangan akta otentik merupakan salah satu kewajiban  notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.Akta otentik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang berbeda dengan alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, karena tingkat orisinalitas atau keasliannya masih perlu dibuktikan terlebih dahulu, atau dengan kata lain untuk memiliki beberapa syarat terhadap alat bukti elektronik tersebut memiliki kekuatan hukum.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentangkekuatan pembuktian tanda tangan elektronikmenggunakan cyber notary. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan teknik analisis preskriptif yang bertujuan memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah, atau apa yang seyogyanya menurut hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanda tangan elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah namun tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai akta otentik, sehingga kedudukan akta ini dipersamakan dengan akta dibawah tangan.
Pemulihan Ekonomi Terkait Kebijakan Karantina Wilayah Akibat Adanya Penerapan Regulasi Penanggulangan Pandemi COVID-19 Yanuar Ramadhana Fadhila; Sri Bintang Ayu Ningrat; Titi Mahira A’dawiyah; Nur Azizah Hidayat; Anang Dony Irawan; Al Qadar Purwo Sulistyo
Media of Law and Sharia Vol 3, No 1: December 2021
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.67 KB) | DOI: 10.18196/mls.v3i1.13151

Abstract

Wabah Covid-19 terjadi hampir di seluruh penjuru dunia yang kemudian muncul kebijakan tentang karantina wilayah  yang ada di seluruh dunia. Indonesia juga menjadi salah satu Negara yang menerapkan kebijakan karantina wilayah tersebut. Tentu hal ini berdampak pada seluruh sendi kehidupan masyarakat yang salah satunya pada sektor ekonomi. Dengan melihat kondisi seperti itu, kami mencoba untuk melakukan studi kasus untuk mengetahui dampak dan solusi serta dasar hukum yang ada untuk menyelesaikan dampak ekonomi, termasuk efektivitas kebijakan Pemerintah untuk mengatasi dampak yang disebabkan penyebaran wabah Covid-19 ini. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif, yaitu mengkaji dari bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan pokok penelitian ini. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan regulasi dari kebijakan Pemerintah atas penanggulangan dampak Covid-19 agar tidak semakin meluas dengan salah satunya menerapkan karantina wilayah, khususnya dalam hal pemulihan ekonomi. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa taraf efektivitas karantina wilayah membaik seiring berjalannya waktu. Namun tidak akan turun hingga ke titik nol dengan cepat dan masih memerlukan proses yang relatif panjang.
Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Rumah dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan Pengembang Muhammad Boma Adichandra; Reni Budi Setianingrum
Media of Law and Sharia Vol 3, No 1: December 2021
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.953 KB) | DOI: 10.18196/mls.v3i1.13222

Abstract

Pengembang perumahan dalam menjalankan usahanya dapat memperoleh bantuan pembiayaan dari pihak lain. Namun seringkali dalam perjanjian utang-piutang pengembang perumahan atau debitor tidak dapat melunasi utangnya hingga waktu jatuh tempo. Sehingga pengembang perumahan dapat dimohonkan pailit oleh kreditornya. Sehingga rumah yang belum beralih kepemilikannya kepada pembeli akan menjadi boedel pailit dan berada di bawah pengawasan kurator dan hakim pengawas. UUK dan PKPU tidak memberikan kejelasan kedudukan pembeli dalam kepailitan. Posisi ini memberikan kerugian kepada pembeli dalam proses kesepakatan pembayaran piutang. Dalam penelitian ini menggunakan studi putusan Pengadilan Niaga Nomor : 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga Jkt.Pst.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak pembeli dalam perjanjian jual-beli rumah dengan pengembang perumahan yang diputus pailit dan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pembagian pembayaran piutang kepada para kreditor khususnya kepada kreditor konkuren yang proposional sehingga mewujudkan pembayaran piutang yang adil. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridsi normatif, kemudian menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa segera dilakukan pemecahan sertifikat induk. Pemberian hak milik atas rumah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pembeli. Sehingga apabila ditengah jalan pengembang perumahan dinyatakan pailit, status rumah tersebut tidak akan menjadi boedel pailit. Pembayaran kepada kreditor konkuren melalui presentase, yang selanjutnya pembagian menggunakan prinsip pari passu pro rata parte. Yang berarti harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proposional antara mereka. Dalam UUK dan PKPU memberikan title eksekusi kepada seluruh kreditor yang tagihannya belum dibayar lunas untuk menuntut pemenuhan pembayaran utang dikemudian hari.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 1: December 2022 Vol 3, No 4: September 2022 Vol 3, No 3: June 2022 Vol 3, No 2: March 2022 Vol 3, No 1: December 2021 Vol 2, No 4: September 2021 Vol 2, No 3 (2021): June Vol 2, No 3: June 2021 Vol 2, No 2: March 2021 Vol 2, No 2 (2021): March Vol 2, No 1 (2020): December Vol 2, No 1: December 2020 Vol 1, No 4 (2020): September Vol 1, No 4: September 2020 Vol 1, No 3: June 2020 Vol 1, No 3 (2020): June Vol 1, No 2 (2020): March Vol 1, No 2: March 2020 Vol 1, No 1 (2019): December Vol 1, No 1: December 2019 More Issue