Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.138
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum Jurnal Panorama Hukum Jurnal Bina Mulia Hukum BERDIKARI : Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Istinbath : Jurnal Hukum Media of Law and Sharia Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Reformasi Hukum
Danang Wahyu Muhammad
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
The Charging of Administrative Fee for Customers of Mudharabah Saving Depositors Muhammad, Danang Wahyu; Mustika, Mega
Jurnal Media Hukum Vol 26, No 1, June 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.20190126

Abstract

One of the saving products in Islamic banks is mudharabah. In the practice of mudharabah saving, there are Islamic banks charge an administrative fee and some do not. The research aims to clarify the fiqh basis of the charge of administrative fees to Shahibul Maal by mudharib in mudharabah saving. This normative research used secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. It is found that the charge of administrative fee by mudharib to Shahibul Maal on mudharabah saving does not have a clear foundation in fiqh. Based on the Fatwa of the National Sharia Board (DSN), the operational cost of mudharabah savings is the responsibility of the Mudharib and not the Shahibul Maal, since the Shahibul Maal has provided the fund. Mudharib can charge for the operational cost only if there is an agreement with the Shahibul Maal.          
PEMBERDAYAAN KELOMPOK PETERNAK IKAN LELE DALAM RANGKA DIVERSIFIKASI USAHA muhammad, Danang Wahyu
Berdikari: Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks Vol 7, No 1 (2019): February
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/bdr.7155

Abstract

Di Dusun Sadang, Nanggulan, Kulon Progo terdapat kelompok peternak ikan lele yang mempunyai potensi untuk lebih dikembangkan lagi, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Dari sisi kuantitas, jumlah dan ukuran ikan lele masih bisa ditingkatkan dan dari sisi kualitas hasil panen ikan lele dapat diolah menjadi makanan olahan. Pengabdian ini bertujuan untuk memberdayakan Kelompok Peternak Ikan Lele sejak proses pembibitan sampai dengan pasca panen. Metode pelaksanaannya adalah dengan cara pemberian penyuluhan tentang pembudidayaan ikan lele, penyuluhan izin PIRT, penyuluhan hak atas merek, pelatihan tentang pembuatan abon ikan lele, dan pendampingan sejak pembibitan sampai dengan pasca panen ikan lele sehingga menjadi produk olahan yang layak jual.Hasil program pengabdian ini adalah 1) terdapat pemahaman yang lebih mendalam tentang pembudidayaan ikan lele pada anggota kelompok ternak ikan lele, terdapat pemahaman perlunya izin PIRT dan arti penting merek untuk pemasaran produk pada ibu-ibu PKK dan karang taruna; 2) bagi ibu-ibu PKK dan karang taruna mempunyai ketrampilan pembuatan abon ikan lele. Kata Kunci: Pengabdian, Kelompok Peternak Ikan lele, Ternak Ikan lele
INVESTIGATION THE INTEREST OF CREDITOR AND DEBTOR IN SUSPENSION OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS Kautsar, Izzy Al; Muhammad, Danang Wahyu
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 2 Agustus 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v4i2.5100

Abstract

AbstractThe purpose of this research is to determine what interests underlie debtors in proposing debt settlement through PKPU institutions and to analyze the legal position of separatist creditors in the PKPU process. This study uses a juridical normative research method by utilizing the statutory regulatory approach. An alternative way to settle debt payment obligations for debtors is by submitting a suspension of debt payment obligations. The essence of using this institution is to direct the parties in carrying out debt restructuring. In theory, the use of the suspension of debt payment obligation (PKPU) will protect the interests of the parties effectively and fairly. But in practice, this PKPU institution became ineffective and was only used by one party to achieve its own interests. Including the interests of separatist creditors which are limited through SKMA 3/KMA/SK/I/2020, it is implied that there is an injustice for the separatist creditors in submitting PKPU submissions, then the Supreme Court issued SKMA 3/KMA/SK/IV/2020 which revoked the previous regulation while providing legal protection for separatist creditors in the PKPU process. The result of this research is that the debtor's interest in PKPU submission is 1. That debtor wants to restructure its debt 2. Debtor is no longer able to compete with the market. It was also found that the settlement of PKPU cases could be faster than the time period provided by Law 34/2007. Separatist creditors must be included in the PKPU settlement process, because their voting rights will determine the outcome of the agreement and the interests of creditors in a fair and balanced manner, in addition to debt settlement through PKPU institutions based on article 222 Law 34/2007 there is no difference in criteria for creditors.Keywords: creditors; debtors; suspension of debt paymentAbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kepentingan apa saja yang mendasari debitor dalam mengajukan pemberesan utang melalui lembaga PKPU dan menganalisa kedudukan hukum kreditur separatis dalam proses PKPU. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan memanfaatkan metode pendekatan peraturan perundang-undangan. Jalan alternatif dalam penyelesaian pembayaran kewajiban utang bagi debitor adalah dengan cara mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang. Inti dari penggunaan lembaga ini untuk mengarahkan para pihak dalam melakukan restrukturisasi utang.  Secara teori penggunaan lembaga penundaan kewajban pembayaran utang(PKPU) akan melindungi kepentingan para pihak secara efektif dan adil. Tapi pada praktiknya, lembaga PKPU ini menjadi tidak efektif dan hanya dimanfaatkan oleh salah satu pihak untuk mencapai kepentinganya sendiri. Termasuk kepentingan kreditur separatis yang dibatasi melalui SKMA 3/KMA/SK/I/2020, tersirat bahwa terjadi ketidakadilan bagi kreditur separatis dalam melakukan pengajuan PKPU, kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan SKMA 3/KMA/SK/IV/2020 yang mencabut aturan sebelumnya sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi kreditur separatis dalam proses PKPU. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kepentingan debitor dalam pengajuan PKPU adalah 1. Bahwa dirinya ingin melakukan restrukturisasi utang 2. Sudah tidak mampu lagi bersaing dengan pasar. Ditemukan pula dalam penyelesaian perkara PKPU bisa lebih cepat dibandingkan periode waktu yang diberikan oleh UU 34/2007.  Kreditur separatis harus diikutsertakan dalam proses penyelesaian PKPU, karena hak suaranya akan menentukan hasil kesepakatan dan kepentingan para kreditur secara adil dan seimbang, selain itu dalam pemberesan utang melalui lembaga PKPU berdasarkan pasal 222 UU 34/2007 tidak ada perbedaan kriteria pada kreditur.
The Charging of Administrative Fee for Customers of Mudharabah Saving Depositors Muhammad, Danang Wahyu; Mustika, Mega
Jurnal Media Hukum Vol 26, No 1, June 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.20190126

Abstract

One of the saving products in Islamic banks is mudharabah. In the practice of mudharabah saving, there are Islamic banks charge an administrative fee and some do not. The research aims to clarify the fiqh basis of the charge of administrative fees to Shahibul Maal by mudharib in mudharabah saving. This normative research used secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. It is found that the charge of administrative fee by mudharib to Shahibul Maal on mudharabah saving does not have a clear foundation in fiqh. Based on the Fatwa of the National Sharia Board (DSN), the operational cost of mudharabah savings is the responsibility of the Mudharib and not the Shahibul Maal, since the Shahibul Maal has provided the fund. Mudharib can charge for the operational cost only if there is an agreement with the Shahibul Maal.          
Pembuktian dalam Penyelesaian Perkara Persekongkolan Tender Prasetya, Hendi Indra; Muhammad, Danang Wahyu
Media of Law and Sharia Vol 3, No 1: December 2021
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.515 KB) | DOI: 10.18196/mls.v3i1.13223

Abstract

Suatu pembuktian perkara persaingan usaha penggunaan alat-alat bukti langsung dan tidak langsung mempunyai peranan yang sangat penting. Persekongkolan tender dilakukan oleh PT Agung Perdana dengan PT Nurul Ilham Pratama pada tender perbaikan jalan. Persekongkolan dilarang dalam Pasal 22 UU Antimonopoli menyatakan pelaku usaha tidak dibolehkan menentukan pemenang tender karena berdampak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.Panitia tender melaporkan tindakan kecurangan uploud dokumen elektronik kepada KPPU. KPPU mengizinkan dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Bukti langsung berupa surat baik berwujud dokumen penawaran serta akta pendirian perusahaan. Bukti tidak langsung ditemukan KPPU melalui pengakuan saksi-saksi serta pengakuan kedua pelaku usaha yang termanifestasikan sebagai petunjuk. Perkara di ajukan kasasi oleh KPPU mendapat penolakan oleh Majelis MA. Tujuan penelitian dilaksanakan untuk mempelajari bagaimana proses pembuktian yang terjadi di KPPU dan MA. Alat-alat bukti apa yang digunakan KPPU dalam membuktikan perkara PT Agung Perdana dengan PT Nurul Ilham Pratama. Pertimbangan-pertimbangan Majelis MA dalam menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 28/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Blk. Penelitian dilakukan secara penelitian hukum normatif, metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Bahan penelitian memakai UU Antimonopoli, Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, KUHPerdata dan HIR. Hasil penelitian diperoleh alat bukti digunakan KPPU dalam membuktikan perkara persekongkolan tender menggunakan alat bukti saksi, alat bukti surat, sumpah dan alat bukti ahli elektronik. Pertimbangan MA atas permohonan kasasi PN tidak salah menerapkan hukum.
RES IPSA LOQUITUR: APPLICATION IN PRODUCT LIABILITY Putri, Windy Virdinia; Muhammad, Danang Wahyu
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 8 Nomor 1 September 2023
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v8i1.1255

Abstract

Consumers who experience loss, injury, or death due to a damaged or defective product can claim compensation. However, the difficulty of proof is a scourge for consumers. In law, the doctrine of res ipsa loquitur was introduced, which in English means that things speak for itself. Based on the doctrine, the law presumes a presumption of negligence which can then be applied to the reverse burden of proof. This study examines the principle of product responsibility in the Consumer Protection Act and the application of the res ipsa loquitur doctrine in product liability. This research is normative research using a conceptual approach and a statute approach. This study found that the principle of product liability in the Consumer Protection Act contains two principles: first, the presumption of negligence, and second, the presumption of liability principle with the burden of proof reversed. In line with the consumer interest-oriented doctrine, res ipsa loquitur also contains the presumption of negligence followed by the presumption of liability principle. The application of the res ipsa loquitur doctrine in product liability is found in 2 things: first as a principle and second as a means of evidence in civil procedural law which can be enforced through evidence of a presumption concluded by a judge.
KEDUDUKAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL Halima, Nazla Haditya; Muhammad, Danang Wahyu
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2024): Januari-April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v8i1.7817

Abstract

This article aims to analyze the position of multinational corporations as subjects of national law and international law and to analyze the imposition of responsibilities on multinational corporations in unlawful acts. The research method used in this paper is normative juridical by using laws and concepts. Indonesian national law does not specifically regulate national corporate entities. However, it is described through Law Number 40 of 2007 concerning limited liability companies. Whereas in international law multinational companies have been accommodated in various international agreements and conventions as well as international principles. Specific national laws do not regulate multinational corporations. However, it is quite possible to achieve harmony between multinational corporations and states as entities governed by international law. However, Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT of 2007) stipulates that the direction is responsible for the management. This is because of the important role and strategic direction as the management of a limited liability company. Meanwhile, the board of commissioners is responsible for overseeing company management policies according to regulations, advising directors on how to manage the company, and approving or assisting directions to take certain actions in terms of equity and business management in emergencies.
Legal Review of the Execution of Movable Objects Based on Fiduciary Guarantees Against Default Debtors from the Perspective of Islamic Law Rahman, Arief; Muhammad, Danang Wahyu
Al-Risalah Vol 21 No 2 (2021): December 2021
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v21i2.799

Abstract

The institutions involved in fiduciary guarantee services are constantly and continuously developing due to the increasing and evolving needs of the surrounding community. This directly impacts the people defaulting on their fiduciary guarantees or unable to repay their debts. In this case, debt transfers are often observed, requiring a down payment or guarantee money for the first one or two months. Debtors also commonly struggle to make subsequent payments, as they prioritize new goods or other secondary needs. This leads to defaults on transactions initiated by the debtor, ultimately causing harm to the creditor institution in terms of transferring fiduciary guarantee objects. Therefore, this study aims to compare the regulation of fiduciary guarantee objects transfer from the perspective of Islamic law. In this case, a qualitative research approach was employed by conducting a normative juridical analysis. A comparison was also carried out between the doctrines of formal and Islamic law within the local community. The results obtained are expected to minimize instances of default by debtors and protect the interests of creditors when transferring the objects of fiduciary guarantees in the future.
Urgensi Pembaharuan Asas-Asas Hukum Pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Berdasarkan Teori Keadilan Distributif Kautsar, Izzy Al; Muhammad, Danang Wahyu
Jurnal Panorama Hukum Vol 5 No 2 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v5i2.4529

Abstract

In Law Number 37 of 2004 there are many legal vacancies, due to the lack of existing legal principles causing injustice for the parties. The legal vacuum exists because there are many legal principles that are not heeded in the drafting of the Law, so that the justice of the parties is not guaranteed.. This research aims to find the principles that should exist in the Bankruptcy Law in order to be able to guarantee the continuity of perfect law and justice for the parties. This normative research used secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. It is found that the addition of legal principles is indispensable in order to maximize the presence of the bankruptcy law in Indonesia, the principle that needs to be added to the bankruptcy law is the principle which has an element of justice that is distributive justice.
Pengaturan Hukum Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak Oleh Perusahaan Multinasional: Pengaturan Hukum Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak Abid Akbar Velayati, Muhammad; Muhammad, Danang Wahyu
Jurnal Panorama Hukum Vol 9 No 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v9i1.9473

Abstract

Perusahaan multinasional merupakan hal yang sudah sangat umum di era globalisasi ini. Banyak peruabahan yang terjadi di dunia terutama di bidang ekonomi. Namun, dengan mudahnya Perusahaan multinasional ini hadir di sebuah negara, tidak hanya memberikan dampak yang positif namun juga ada dampak negatifnya. Seperti Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan Perusahaan multinasional. Pengaturan hukum yang jelas tentu diperlukan agar perilaku penghindaran pajak dapat dicegah. Penelitian ini mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, antara lain studi literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengaturan hukum pajak untuk Perusahaan multinasional. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk membantu memahami bagaimana pengaturan hukum yang dapat diaplikasikan terhadap perusahaan-perusahaan penghindar pajak. Hal tersebut krusial untuk memberikan kepastian hukum bagi para perusahaan multinasional yang berada ataupun melakukan kegiatannya di Indonesia.
Co-Authors Abdurrahman, Ahmad Khalid Abid Akbar Velayati, Muhammad Ahdiana Yuni Lestari Al Kautsar, Izzy Alfin, Fiorenzya Arief Rahman ARIF KURNIAWAN Ayu Andira Azmi, Salasatina Hasna Muti Fadly Kurniawan, Muhammad Faturahman, Shafa’ Aurelia Fauzi, Hendayani Risti Firdausi, Kamalia Giriputra, Zelda Pratama Halima, Nazla Haditya Ikhsan, Muhammad Fachrul Ikram, Muhammad Davin Ilmi, Vrisca Ghoniyyatul Izzadin, Muhammad Rafif Kaab, Rifyal Kartikaningsih, Hana Kautsar, Izzy Al Khoir, Uray Miftahul Mega Mustika Mega Mustika Nugroho, Duta Ardi Prasetya, Hendi Indra Purwandari, Rochma Putri, Aida Dyah Putri, Windy Virdinia Ramadhan, Zidane Haydar Raqo, Indi Rezzabadi, Muhammad Fai Sabila, Faizah Nur Sahida, Daffa Maulana Salsabila, Shafa Putri Saputra, Andita Yanu Saputri, Jelita Hermanda Dwi Sewanto, Alfando Digo Shella, Shyfa Dwi Nur Triana, Elgisa Erbi Vembry, Angelicenia Wahyuni, Anggita Tri Yasmin, Fais Amalia