cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Boby Iskandar
Contact Email
lppmstihumelmandiri@gmail.com
Phone
+628114478081
Journal Mail Official
lppmstihumelmandiri@gmail.com
Editorial Address
LPPM STIH Umel Mandiri Jl. Raya Abepura Depan Perpusatakaan Daerah, Jayapura-Papua
Location
Kota jayapura,
P a p u a
INDONESIA
Jurnal hukum IUS PUBLICUM
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri
ISSN : -     EISSN : 27235998     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Ius Publicum merupakan Jurnal Ilmiah yang menerbitkan artikel berupa gagasan konseptual dan laporan penelitian di bidang Ilmu Hukum. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri, diterbitkan secara berkala pada bulan Juni dan November dan telah disetujui dan siap dipublikasikan baik cetak maupun elektronik yang akan diedarkan setiap periode.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum" : 16 Documents clear
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BANJIR OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG: PERAN KELURAHAN DAN MASYARAKAT Prabarini, Alexandrea; Nugraha, Dwi Putra; Limbong, Eva Florence Dorothy; Putri Mayun, Ida Ayu May Kalinda; Gabriela, Nathanaya; Febrian, Valentina
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v6i1.361

Abstract

Banjir menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi Kota Tangerang, terutama pada musim hujan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah daerah melalui kelurahan serta keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan banjir. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris untuk menganalisis peran pemerintah daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, khususnya UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Perda Tangsel No. 7 Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelurahan tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan, tetapi juga sebagai penghubung komunikasi antara masyarakat dan instansi terkait. Di sisi lain, peran aktif masyarakat dalam kegiatan kerja bakti terbukti mendukung upaya pengurangan risiko banjir secara berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, kelurahan, dan warga menjadi kunci utama dalam membangun sistem penanggulangan banjir yang adaptif dan partisipatif.
URGENSI KESADARAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP BERLANDASKAN QS. AL-A’RAAF AYAT 56 Natsir, Muhammad Khaidir Kahfi
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v6i1.410

Abstract

Tulisan ini membahas pentingnya kesadaran hukum lingkungan hidup di Indonesia, dengan merujuk pada QS. Al-A’raf ayat 56, yang menekankan larangan berbuat kerusakan di bumi. Penelitian ini mengkaji hubungan antara kesadaran lingkungan dan pengaturan hukum yang ada, serta dampaknya terhadap perlindungan lingkungan hidup. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana kesadaran lingkungan dapat mempengaruhi kebijakan dan regulasi yang ada, terutama setelah disahkannya UU Cipta Kerja yang dianggap melemahkan perlindungan lingkungan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan analisis deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur perlindungan lingkungan, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal partisipasi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Kesimpulan yang diambil adalah perlunya peningkatan kesadaran hukum lingkungan dalam masyarakat serta evaluasi terhadap kebijakan yang ada untuk memastikan keberlangsungan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.
PENGARUH SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP EFEKTIFITAS PEMBERANTASAN KORUPSI: STUDI PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN SINGAPURA Aldiansyah; Revando, Aryo Tri; Saputra, Rizki; Zidan, Fajar M.; Karo-karo, Nathaniel Felix; Suherman, Asep
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v6i1.425

Abstract

Korupsi ialah sebuah kejahatan yang merugikan keuangan negara maupun kondisi sosial masyarakat. Korupsi merupakan bagian dari tindak pidana khusus (lex specialis) diluar dari tindak pidana umum sebab itu peraturan tentang tindak pidana korupsi disetiap negara berbeda-beda khususnya negara Indonesia dengan Singapura. Perbedaan dan persamaan nilai-nilai budaya, sosiologi, dan filosofi menjadi pertimbangan perbedaan aturan pada konteks menangani tindak pidana korupsi. Tujuan penulisan ini membandingkan regulasi mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura. Penulisan jurnal ini menerapkan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji terkait isu korupsi melalui pendekatan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Data diperoleh dari artikel jurnal, literatur hukum, dan informasi resmi lainnya. Hasil dari analisis perbandingan antara Indonesia dan Singapura berpeluang membuat paradigma baru dalam menegakkan hukum yang dapat menyelesaikan kejahatan korupsi.
PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA GORONTALO : TELAAH PERAN BAWASLU Jamila; Rahim, Erman I; Mustika, Waode
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v6i1.429

Abstract

Alat peraga kampanye memiliki aturan tersendiri dalam pemasangannya, namun sering di sepelekan oleh peserta pemilu, seperti yang terjadi di Kota Gorontalo. Hal ini perlu untuk mendapat tindakan tegas dari Bawaslu sebagai pihak yang menyelenggarakan pengawasan Pemilu dan Pilkada sekaligus mempunyai tanggungjawab dalam rangka melakukan penegakan ketentuan Pemilu.Berdasar pada persoalan tersebut, maka penting untuk menelaah peran Bawaslu dalam penegakan sanksi terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di Kota Gorontalo. Penelitian ini akan dilakukan secara empiris dengan menetapkan Bawaslu Kota Gorontalo sebagai sumber data primer dari penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu tidak hanya sebatas menjalankan fungsi pengawasan saat hari pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada yang rentan terjadi pelanggara, namun juga menunjukkan bahwa pengawasan kampanye sebagai rangkaian proses pelaksanaan Pemilu juga menjadi kewenanganan dari Bawaslu dalam memastikan setiap peserta Pemilu maupun Pilkada dalam masa kampanye memiliki hak yang sama dan setara tanpa adanya pengkhususan. Adapun peran Bawaslu Kota Gorontalo memiliki peran strategis dalam penegakan sanksi terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye dengan menjalankan fungsi pengawasan, pencegahan, dan penindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, masih terdapat kelemahan dari tindakan yang di lakukan oleh Bawaslu yang mengakibatkan kurangnya pemahaman dari masyarakat serta peserta pemilu mamuppun tim sukses.
ANALISIS TENTANG PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Senandi, Winna Amelia A.; Krey, Thresia Hilda M.Y.
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v6i1.430

Abstract

Penelitian dengan judul “Analisis Tentang Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana” dilakukan di Jayapura. Tujuan penulisan adalah Untuk Mengetahui penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan normatif empiris. Hasil dari penelitian menunjukan Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana dilakukan dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, yaitu UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, dengan tetap melindungi memperhatikan hak-hak dan kepentingan terbaik bagi anak pelaku tindak pidana. Dan Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Jayapura yang diberikan kepada anak pada tiap tingkatan pemeriksaan dari tahapan penyidikan, penuntutan, persidangan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi si anak serta pemenuhan hak-hak anak dan salah satu bentuk perlindungan hukum adalah proses penyelesaian perkara anak dengan menggunakan pendekatan restorative justice yaitu melalui Diversi. Akhirnya, dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum azas kepentingan terbaik bagi anak serta asas ultimum remidium harus selalu dikedepankan dalam proses penyelesaian perkara anak dalam sistem peradilan pidana kita.
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI KONTAK DARURAT SEPIHAK DI PLATFORM PINJAMAN ONLINE LEGAL (Studi Kasus Platform Pinjaman Online Legal Ada Modal) Harianto, Doni; Sinaga, Adithia Permana; Fajriansyah
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v6i1.459

Abstract

Penelitian ini mengkaji penyalahgunaan data pribadi kontak darurat oleh peminjam di platform pinjaman online legal Ada Modal, yang menyebabkan penagihan dengan cara intimidatif. Penelitian juga menelaah keabsahan klausul dalam kebijakan privasi yang mengalihkan tanggung jawab hukum penyelenggara yang dapat merugikan pihak ketiga. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, teori hukum, serta analisis perjanjian dan kebijakan privasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman kontak darurat tanpa persetujuan eksplisit pemilik data melanggar UU. No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, SEOJK No. 19/SEOJK.06/2023, dan asas perjanjian dalam KUHPerdata. Klausul indemnitas dalam kebijakan privasi dikualifikasi sebagai klausul eksenorasi yang melanggar Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 46 ayat (2) POJK 2022/2023. Oleh karena itu, pihak ketiga yang dirugikan memiliki dasar hukum untuk menempuh upaya hukum represif secara administratif, perdata, maupun pidana.

Page 2 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 2 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 2 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No 2 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No I (2020): Jurnal Hukum Ius Publicum