cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
HALIDA ZIA
Contact Email
halidazia234@gmail.com
Phone
+6281278680105
Journal Mail Official
datinjurnal@gmail.com
Editorial Address
https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/about/editorialTeam
Location
Kab. bungo,
Jambi
INDONESIA
DATIN LAW JURNAL
Published by Universitas Muara Bungo
ISSN : -     EISSN : 27229262     DOI : 10.36355
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Datin” merupakan sebutan untuk kepala desa perempuan di Kabupaten Bungo, provinsi Jambi. Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo memilih nama ini untuk memberikan sebuah identitas atau pengenal supaya dikenal civitas akademika di seluruh Indonesia. Datin Law Journal mengumpullkan artikel hukum kemudian menyesuaikan format mengikuti standar Asosiasi Pengelola Hukum Se-Indonesia. Datin Law journal memberikan wadah untuk menampung kreatifitas mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo dalam bidang Literasi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 3 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6, No 2 (2025): Desember" : 3 Documents clear
KEABSAHAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Pratiwi, Yudhani Enggartiasty; Afita, Chindi Oeliga Yensi; Setiawan, M. Nanda
DATIN LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v6i2.1922

Abstract

ABSTRAKPerkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar terhadap sistem pembuktian dalam peradilan pidana di Indonesia. Salah satu implikasinya adalah penggunaan rekaman Closed Circuit Television (CCTV) yang semakin luas sebagai sumber informasi hukum. Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengatur secara eksplisit mengenai bukti elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan landasan hukum bahwa informasi atau dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta menelaah keterkaitannya dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP. Hasil kajian menunjukkan bahwa rekaman CCTV dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta dikelola sesuai prosedur hukum yang berlaku. Prinsip lex specialis pada UU ITE memungkinkan penerimaan bukti elektronik meskipun belum diatur secara eksplisit dalam KUHAP. Untuk memperkuat kepastian hukum, diperlukan harmonisasi antara KUHAP dan UU ITE, penyusunan pedoman teknis mengenai pengelolaan bukti digital, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan alat bukti elektronik.Kata kunci: alat bukti elektronik; CCTV; KUHAP; sistem peradilan pidana; keabsahan.
Tinjauan Yuridis Keabsahan dan Kekuatan Eksekutorial Smart Contract Berbasis Blockchain dalam Perspektif KUHPerdata Hidayat, Defril; Setiawan, M Nanda
DATIN LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v6i2.1924

Abstract

ABSTRAKPerkembangan teknologi Blockchain telah melahirkan Smart Contract sebagai instrumen perjanjian yang berjalan secara otomatis (self-executing) tanpa perantara. Fenomena ini menghadirkan tantangan baru bagi hukum perdata Indonesia, mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dikonstruksikan berdasarkan interaksi konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan Smart Contract ditinjau dari syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata serta implikasi hukum dari kekuatan eksekutorialnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Smart Contract memenuhi syarat "kesepakatan", "suatu hal tertentu", dan "sebab yang halal", namun menghadapi kendala yuridis pada syarat "kecakapan" akibat karakteristik pseudonymity (anonimitas) pengguna Blockchain yang menyulitkan verifikasi subjek hukum. Lebih lanjut, sifat eksekusi otomatis Smart Contract mencerminkan penerapan asas Pacta Sunt Servanda secara mutlak, namun berpotensi mengenyampingkan prinsip iktikad baik dan perlindungan debitur dalam keadaan memaksa (force majeure). Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi khusus terkait identitas digital dan penggunaan model Ricardian Contract untuk menjamin kepastian hukum yang berkeadilan.Kata Kunci: Blockchain; Hukum Perdata; Keabsahan Perjanjian; Smart Contract; Teknologi Finansial.
Ambiguitas Kriteria Bencana Nasional dan Dampaknya terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Katrino, Iqbal; Hidayat, Defril
DATIN LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v6i2.1925

Abstract

ABSTRAKUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memuat pengaturan mengenai bencana nasional, namun tidak merumuskan kriteria yang jelas, tegas, dan terukur. Kondisi tersebut menimbulkan multitafsir dalam praktik penetapan status bencana nasional dan membuka ruang diskresi yang luas bagi pemerintah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis problematika multitafsir bencana nasional dalam perspektif hukum tata negara serta dampaknya terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan kriteria bencana nasional telah melemahkan prinsip kepastian hukum, memperkuat dominasi diskresi eksekutif, dan menimbulkan ketimpangan perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas rasa aman, pelayanan publik, dan pemulihan pascabencana. Artikel ini menegaskan bahwa pengaturan bencana nasional tidak dapat dipahami semata sebagai isu teknokratis, melainkan sebagai persoalan konstitusional yang menyangkut kewajiban negara dalam melindungi hak warga negara. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi norma bencana nasional yang berbasis pada dampak terhadap hak konstitusional warga negara dan terintegrasi dengan prinsip negara hukum serta hak asasi manusia. Kata Kunci: Bencana Nasional, Multitafsir Norma, Hak Konstitusional, Negara Hukum.   

Page 1 of 1 | Total Record : 3

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2025): Desember Vol 6, No 1 (2025): FEBRUARI Vol 5, No 1 (2024): Februari 2024 Vol 5, No 2 (2024): Desember Vol 4, No 2 (2023): Desember Vol 4, No 1 (2023): Februari Vol 3, No 1 (2022): Februari 2022 Vol 3, No 2 (2022): Desember Vol 3, No 1 (2022): Februari-Juli Vol 2, No 1 (2021): Februari 2021 Vol 2, No 2 (2021): Desember Vol 2, No 1: Februari-Juli 2021 Vol 1, No 2: Agustus-Desember 2020 Vol 1, No 2: Desember 2020 Vol 1, No 1: Februari 2020 More Issue