cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27146197     DOI : https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
IQTISHADUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 1 Nomor 3 April 2020" : 7 Documents clear
SISTEM PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN PADA PERBANKAN SYARIAH DALAM PRESFEKTIF HUKUM ISLAM Adi Nurhani Mufrih; Nur Taufiq Sanusi; Hadi Daeng Mapuna
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 3 April 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i2.15551

Abstract

AbstrakSistem pengawasan OJK pada perbankan syariah dalam penerapannya dengan memberikan perizinan, mengintegrasikan seluruh ketentuan, dan mengintegrasikan perizinan satu pintu.. Ditinjau dari hukum Islam sistem pengawasan OJK pada perbankan syariah hanya dalam bentuk memberikan aturan dan ketentuan terkait pengelolaan dan perizinan perbankan dalam hal ini melakukan penyawasan secara langsung dengan mengeluarkan peraturan OJK, dan pengawasan secara tidak langsung dengan bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawasi kepatuhan perbankan terhadap ketentuan dan prinsip-prinsip syariah yang di gunakan. Secara tidak langsung OJK bertindak sebagai Lembaga Al-Hisbah yakni istilah lembaga pengawas yang mengawasi perjalan pasar, dan DPS yang dibentuk oleh OJK bersama DSN sebagai Muhtasib  yakni seorang yang diutus untuk melakukan pengawasan secara langsung dalam sektor perbankan syariah pada setiap bank syariah. Namun dalam hal ini OJK hanya memberikan kewenangan kepada DPS hanya sebatas mengontrol dan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan konsep syariah pada sektor perbankan syariah, dan tidak memilki otoritas untuk memberikan ketentuan serta kebijakan atau menghakimi, dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan pada bank syariah. Tentu dengan perkembangan dan peningkatan ekonomi syariah di Indonesia ini perlunya untuk selalu diawasi secara khusus dan DPS yang bertindak sebagai Muhtasib dalam pengawasan dan DPS diberikan kewenangan khusus selain mengontrol dan menilai, melainkan juga memberikan kebijakan, dan ketentuan terkait perizinan sebelum, dan sedang berjalannya kegiatan pada sektor perbankan syariah.Kata Kunci: Hukum Islam, Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan Syariah, Sistem Pengawasan. Abstractthe implementation of the OJK supervisory system in Islamic banking by providing licensing, integrating all provisions, and integrating one-stop licensing In terms of Islamic law, the OJK supervision system in sharia banking is only in the form of providing rules and regulations related to banking management and licensing, in this case conducting direct supervision by issuing OJK regulations, and indirect supervision in collaboration with the National Sharia Council (DSN) to establish a Sharia Supervisory Board (DPS) to oversee banking compliance with the provisions and principles of sharia used OJK indirectly acts as the Al-Hisbah Institution, which is the term for a supervisory agency that oversees market travel, and the DPS formed by the OJK together with DSN as Muhtasib, namely a person sent to conduct direct supervision in the Islamic banking sector at each Islamic bank. However, in this case the OJK only gives DPS authority to control and provide an assessment of the implementation of the sharia concept in the Islamic banking sector, and does not have the authority to provide provisions and policies or to judge, in supervising the implementation of activities at Islamic banks. Of course with the development and improvement of the sharia economy in Indonesia, it is necessary to always be specially supervised and DPS which acts as Muhtasib in supervision and DPS is given special authority besides controlling and assessing, but also providing policies and provisions related to permits before, and ongoing activities at Islamic banking sector.Keywords: Financial Services Authority, Islamic Banking, Islamic Law, Supervision System.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Transaksi Gadai Sawah Ayu Reski Cahyani Putri Biri; Andi Safriani
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 3 April 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i2.16408

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bentuk kesepakatan transaksi gadai sawah yang ada di Kabupaten Pinrang, untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat mengenai bentuk transaksi pelaksanaan gadai tanah di Kabupaten Pinrang terkhusus di Desa Masolo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dan Untuk mengetahui pelaksanaan transaksi gadai sawah di Kabupaten Pinrang sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field reserch), jenis penelitian ini tergolong kuantitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: sosiologis dan budaya Adapun sumber sumber data penelitian ini adalah Sekertaris Desa, Aparat Desa, dan Masyarakat. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan adalah dengan 2 tahapan, yaitu: 1) pengelolaan data berupa editing dan verifikasi. 2) analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kejanggalan dalam melakukan bentuk transaksi gadai tanah di Desa Masolo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, yaitu bentuk transaksi gadai tidak sesuai dengan rukun dan syarat sahnya dalam gadai menurut hukum Islam yaitu adanya beberapa ketidaksahan dalam shigat akad, ketika ijab qabul diucapkan tidak ada batas waktu yang ditetapkan sehingga apa yang disyaratkan tersebut mengandung unsur yang tidak jelas, bahwa terjadinya pemanfaatan barang gadai secara berlebihan  yang dilakukan oleh pihak murtahin kepada pihak rahin yang meminta bagi hasil tetapi mematok harga tanpa mengetahui hasil dari jaminan barang gadai tersebut, sehingga membuat salah satu pihak merasa terbebani dikarenakan pihak rahin harus membayar hutang diluar hutang pokoknya sehingga bertentangan dalam syariat Islam, karena rukun dan syarat sahnya akad tidak terpenuhi.Kata Kunci : Tinjauan, Hukum Islam, Transaksi, Gadai 
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah-Buahan Diatas Pohon Rezky Amaliah Burhani; Muhammad Anis
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 3 April 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i2.16422

Abstract

AbstrakAl-Qur’an dan As-Sunnah adalah pedoman hidup manusia khusunya bagi umat Islam dialam semesta ini. Islam merupakan ajaran yang bersifat rahmat atau kemaslahatan bagi seluruh umat. Al-Qur’an dan As-Sunnah juga mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan manusia lain atau dikenal dengan istilah muamalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jual beli buah diatas pohon di desa Puncak kecamatan Sinjai Selatan dan mengetahui pandangan hukum Islam terhadap jual beli buah di atas pohon tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskripif kualitatif.  Data yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.  Data primer dari penelitian ini adalah para petani atau penjual buah-buahan diatas pohon di desa Puncak kecamatan Sinjai Selatan. Hasil penelitian ini menunjuakkan bahwa jual beli buah diatas pohon di desa Puncak kecamatan Sinjai Selatan dilakukan dengan cara menjual buah yang masih belum jelas hasil buahnya kemudian disepakati harga dan pembeli melakukan pembayaran, yang kemudian dipetik oleh pembeli pada saat buah telah matang.  Jual beli buah diatas pohon ditinjau dari Hukum Islam dalam proses jual beli ini terdapat gharar dan dapat menzhalimi pihak-pihak yang melakukan jual beli.Kata Kunci: Buah-Buahan, Hukum Islam, Jual Beli. AbstractAl-Qur'an and As-Sunnah are guidelines for human life especially for Muslims in this universe. Islam is a teaching that is a blessing or benefit for all people. Al-Qur'an and As-Sunnah also regulate human relations with Allah SWT and human relations with other humans or known as muamalah. The purpose of this study was to determine how to buy and sell fruit on a tree in Puncak village, South Sinjai sub-district and to know the Islamic law view of buying and selling fruit on the tree. This research is a field research (field research). The method used in this research is descriptive qualitative. The data obtained by using interview, observation and documentation methods. Primary data from this study were farmers or fruit sellers on trees in Puncak village, South Sinjai district. The results of this study indicate that the sale and purchase of fruit on trees in Puncak village, South Sinjai sub-district is carried out by selling fruit which is still unclear, then a price is agreed upon and the buyer makes a payment, which is then picked by the buyer when the fruit is ripe. Buying and selling fruit on a tree is viewed from Islamic law in the buying and selling process there is gharar and can tyrannize those who buy and sell.Keywords: Buying and Selling, Fruits, Islamic Law.
Gadai Tanah Pertanian Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Annisa Reski Syamsuri; Sohrah Sohrah; Nurjannah Nurjannah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 3 April 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i2.16225

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan gadai tanah pertanian di Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap dan untuk mengetahui bagaimana implementasi gadai tanah pertanian Menurut Pasal 7 Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 di Desa Dongi Kecamatam Pitu Riawa Kabupaten Sidrap.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field reserch), jenis penelitian ini tergolong kuantitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: Yuridis dan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah Sekertaris Desa, Staf Desa, dan Masyarakat. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan adalah dengan 2 tahapan, yaitu: 1) pengelolaan data berupa editing dan verifikasi. 2) analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan dalam transaksi gadai tanah pertanian di Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap, yaitu transaksi pertanian tidak sejalan dengan gadai tanah pertanian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun1960 dan tidak terimplementasi hal tersebut tidak serta-merta terjadi dengan sendirinya, tetapi disebabkan oleh berbagai faktor yaitu: Belum Ada Sosialisasi Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 Yang Mengatur Mengenai Masalah Gadai Tanah Pertanian Di Desa Dongi. serta Tingkat Pendidikan  Masyarakat Di Desa Dongi Yang Masih Rendah, kemudian Kultur Masyarakat Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap yang masih sesuai dengan adat atau kebiasaan. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1). Sosialisasi dari pihak berwenang terkait Undang-Undang nomor 56 Prp tahun 1960 perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat khususnya dalam masalah gadai tanah. 2). Peran perguruan tinggi adalah mampu menjadi sarana dalam percepatan penangananan masalah yang terjadi didalam masyarakat sebagaimana halnya Tri Darma Perduruan Tinggi yaitu pengabdian kepada Masyarakat.Kata Kunci : Gadai, Tanah, Pasal 7 Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Tani Secara Tebasan Nurhikma Nurhikma; Hamsir Hamsir; Ashar Sinilele
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 3 April 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i2.16280

Abstract

AbstrakJual beli secara tebasan memenuhi rukun jual beli namun masih terdapat didalamnya indikator jual beli yang terlarang dalam Islam, seperti adanya perselisihan yang terjadi di kemudian hari mengenai harga dan adanya sifat untung-untungan. Namun jual beli secara tebasan ini memiliki sisi positif yang dirasakan masyarakat seperti adanya kemudahan memasarkan hasil pertaniannya. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Untuk proses jual belinya ada baiknya jika dilakukan setelah sayur mayur tersebut sudah tiba masa panennya agar tidak ada lagi kemungkinan ada yang merasa dirugikan. 2) Jika ingin melakukan jual beli perlu untuk mengetahui terlebih dahulu jual beli apa saja yang dilarang dalam Islam. sehingga jual beli yang dilakukan sesuai dengan aturan jual beli yang ada dalam Al-Qur’an dan HadisKata Kunci: Hasil Tani, Hukum Islam, Jual Beli. AbstractBuying and selling in slash met the pillars of buying and selling, but there were still indicators of buying and selling which were forbidden in Islam, such as disputes that occurred later on regarding prices and the nature of chancy. However, buying and selling by slash has a positive side that is felt by the community, such as the ease of marketing agricultural products. The implications of this research are: 1) For the buying and selling process, it is better if it is done after the vegetables are harvested so that there is no longer the possibility of anyone feeling disadvantaged. 2) If you want to buy and sell it is necessary to know in advance what trading is prohibited in Islam. so that buying and selling is carried out in accordance with the rules of sale and purchase in the Al-Qur'an and Hadith.Keywords: Agricultural Products, Buying and Selling, Islamic Law.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Dengan Pembayaran Sebelum Panen Nurapriani Nurapriani; Ashabul Kahfi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 3 April 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i2.16307

Abstract

AbstrakPokok masalah dalam penelitian ini mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli gabah dengan pembayaran sebelum panen di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, Bagaimana praktik jual beli dengan pembayaran sebelum panen yang dilakukan oleh tengkulak di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik jual beli gabah dengan pembayaran sebelum panen di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. Jenis penelitian ini adalah peneitian lapangan (field research) menggunakan metode kualitatif dimana dilakukan dengan Pendekatan Sosiologi Normatif, dan Pendekatan Yuridis dengan sumber data dari pelaku transaksi jual beli, selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian tehnik pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya, pengelolaan data, reduksi data, dan analisis data. Hasil penelitian tersebut menunjukkan praktik jual beli gabah yang terjadi di Kelurahan Bulujaya, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto sudah sah menurut pasal 1457 dan 1450 KUHPerdata karena sudah terpenuhinya unsur dan asas suatu peranjian jual beli dalam hukum positif, dan sah menurut hukum Islam Quran surah Al-baqarah 185 dan juga telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dengan menggunakan akad salam.Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Panen. AbstractThe subject matter in this study examines the review of Islamic law on the practice of buying and selling grain with payment before harvest in Bulujaya Village, West Bangkala District, Jeneponto Regency. How is the practice of buying and selling with payments before harvest carried out by middlemen in Bulujaya Village, Bangkala Barat District, Jeneponto Regency. What is the view of Islamic law regarding the practice of buying and selling unhulled rice with payment before harvest in Bulujaya Village, West Bangkala District, Jeneponto Regency. This type of research is field research (field research) using qualitative methods where it is carried out with the Normative Sociological Approach, and a Juridical Approach with data sources from the buying and selling transactions, then the data collection methods used are observation, interviews and documentation, then data management techniques are carried out. through several stages including, data management, data reduction, and data analysis. The results of this study indicate that the practice of buying and selling grain that occurs in Bulujaya Village, West Bangkala District, Jeneponto Regency is legal according to articles 1457 and 1450 of the Civil Code because the elements and principles of a sale and purchase agreement are fulfilled in positive law, and are valid according to the Islamic law of the Quran surah Al. -baqarah 185 and has also fulfilled the requirements and is in harmony with buying and selling using the salam contract.Keywords: Buying and Selling, Harvest, Islamic Law.
PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA PEDAGANG Nur Aidil; M. Thahir Maloko; A. Intan Cahyani
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 3 April 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i2.16229

Abstract

AbstrakPenelitian ini membahas peran lembaga keungan mikro baitul maal wa tamwil (BMT) terhadap pengembangan usaha pedagang, dan dampak yang ditimbulkan oleh lembaga keuangan BMT dalam pengembangan usaha pedagang.Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) menggunakan metode kualitatif dimana dilakukan dengan pendekatan teologis normatif, sosiologis dan fenomenologi dengan sumber data dari  BMT fastabiqul Khorat, selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, kemudian tekhnik pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya: reduksi data, melakukan pengelolaan data dan pengujian keabsahan data. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Baitul maal wat tamwil Fastabiqul Khoirat (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro mempunyai peran mengurangi praktek riba, serta mensejahterahkan masyarakat kecil. Sedangkan dampak  yang diberikan BMT terhadap pengembangan usaha pedagang yakni BMT memberikan kontribusi dalam pengembangan usaha pedagang karena BMT melakukan pembiayaan kepada pedagang sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pedagang.Kata Kunci : Baitul Mal Wa Tanwil, Pedagang, Pembiayaan Mikro. AbstractThis thesis discusses the role of microfinance institutions baitul maal wa tamwil (BMT) in the development of merchant businesses, and the impact caused by BMT financial institutions in the development of merchant businesses. This type of research is field research (field research) using qualitative methods which is carried out with a theological approach. normative, sociological and phenomenological with data sources from BMT fastabiqul Khorat, then the data collection methods used are observation, interviews, documentation, then data management techniques are carried out through several stages including: data reduction, data management and data validity testing. The results of this study indicate that Baitul maal wat tamwil Fastabiqul Khoirat (BMT) as a microfinance institution has a role in reducing the practice of usury, and in prospering the poor. Meanwhile, the impact given by BMT on the development of merchant business, namely BMT contributes to the development of merchant business because BMT provides financing to traders so that it can encourage economic growth of traders.Keywords: Baitul Mal Wa Tanwil, Micro Financing, Trader.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2026): Januari Vol 7 No 1 (2025): Oktober Vol 6 No 4 (2025): Juli Vol 6 No 3 (2025): April Vol 6 No 2 (2025): Januari Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024 Volume 5 Nomor 4 Juli 2024 Volume 5 Nomor 3 April 2024 Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023 Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 Volume 4 Nomor 3 April 2023 Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022 Volume 3 Nomor 4 Juli 2022 Volume 3 Nomor 3 April 2022 Volume 3 Nomor 2 Januari 2022 Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021 Volume 2 Nomor 4 Juli 2021 Volume 2 Nomor 3 April 2021 Volume 2 Nomor 2 Januari 2021 Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020 Volume 1 Nomor 4 Juli 2020 Volume 1 Nomor 3 April 2020 Volume 1 Nomor 2 Januari 2020 Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019 More Issue