cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27146197     DOI : https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
IQTISHADUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 2 Nomor 4 Juli 2021" : 7 Documents clear
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE DENGAN PENERAPAN PASAL 1320 KUH PERDATA Jamal, Indira; Raya, Muhammad Yaasiin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 4 Juli 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i1.21622

Abstract

Abstrak Transaksi jual beli online diperbolehkan dalam Hukum Islam tetapi harus memenuhi rukun dan syarat sesuai yang diatur dalam QS al-Baqarah/2: 282 dan Hadis Riwayat Muslim. Para ulama pun sepakat menghalalkan transaksi ini jika tidak mengandung gharar didalamnya. Syarat keabsahan jual beli online menurut Hukum Islam dan Pasal 1320 KUH Perdata masing-masing memiliki persamaan, dalam hukum Islam para pihak yang membuat akad yaitu tamyiz dan di dalam KUH Perdata yaitu kecakapan hukum. Perbedaan dalam hukum Islam para pihak yang membuat akad yaitu berdasarkan urf, dan didalam KUH Perdata yaitu sbatasan kecakapan hukum seseorang 21 tahun. Didalamnya mempunyai dasar hukum tersendiri dan juga aturan bagaimana baik dan buruknya bagi penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli online. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Diharapkan kepada masyarakat, hendaknya memanfaatkan kecanggihan teknologi yang semakin tahun semakin canggih karena dalam Hukum Islam diperbolehkan melakukan transaksi jual beli online jika tidak mengandung gharar atau penipuan didalamnya dan adanya kejelasan spesifik objek dari transaksi tersebut. 2) Diharapkan kepada masyarakat, hendaknya mengetahui syarat diperbolehkannya menurut Hukum Islam dan Pasal 1320 KUH Perdata dalam aturan atau dasar hukum yang ada, agar tidak menimbulkan kerugian didalamnya, transaksi tersebut bisa aman dan tentram jika para pihak patuh terhadap aturan yang ada mengenai transaksi jual beli online. Kata Kunci : Jual Beli Online, Hukum Islam, KUH Perdata. Abstract Online buying and selling transactions are allowed in Islamic law but must meet the pillars and conditions as stipulated in QS al-Baqarah/2: 282 and the Hadith of Muslim History. The scholars also agreed to justify this transaction if it doesn’t contain gharar in it. The requirements for the validity of buying and selling online according to Islamic Law and Article 1320 of the Civil Code each have similarities, in Islamic law the parties making the contract are tamyiz and in the Civil Code, namely legal skills. The difference in Islamic law is that the parties who make the contract are based on urf, and in the Civil Code, the legal skill limit of a person is 21 years. It has its own legal basis and also rules on how good and bad it is for sellers and buyers in online buying and selling transactions. The implications of this research are: 1) It is hoped that the community should take advantage of technological sophistication which is increasingly sophisticated because in Islamic law it is permissible to conduct online buying and selling transactions if it doesn’t contain gharar or fraud in it and there is clarity on the specific object of the transaction. 2) It is hoped that the public should know the conditions for allowing it according to Islamic law and Article 1320 of the Civil Code in the existing rules or legal basis, so as not to cause harm in it, the transaction can be safe and peaceful if the parties comply with the existing rules regarding buying and selling transactions. on line. Keywords: Buying and Selling Online, Islamic Law, Civil Code.
SISTEM KEMITRAAN PERUSAHAAN TRANSPORTASI ONLINE GRAB DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Rafika Sari; Nila Sastrawati
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 4 Juli 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v1i1.10942

Abstract

AbstrakKemitraan Perusahaan Grab dengan driver dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah bentuk kemitraan waralaba. Sedangkan dalam hukum Islam sistem kemitraan perusahaan Grab dengan driver masuk dalam kategori syirkah ‘inan. Upah yang diterima driver dipotong 20% sebagai profit bagi perusahaan. Beberapa syarat tentang ma’qud ‘alaih (aset, usaha, dan profit) belum sepenuhnya sesuai dengan syarat musyarakah dan dalam beberapa praktik masih ditemukan unsur-unsur kemitraan yang dilarang dalam Islam seperti adanya gharar dan kecurangan.Kata Kunci: Sistem Kemitraan, Transportasi Online, Hukum Islam. AbstractThe Grab Company partnership with drivers in Law number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises is a form of franchise partnership. Whereas in Islamic law the Grab company partnership system with drivers is included in the syirkah ‘inan category. Wages received by drivers are cut by 20% as profit for the company. Some conditions regarding ma'qud ‘alaih (assets, business, and profit) aren’t yet fully in accordance with the requirements of musharaka and in some practices elements of partnership are still prohibited in Islam such as gharar and cheating.Keywords: Partnership Systems, Online Transportation, Islamic Law.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PEMBANGUNAN DALAM OTONOMI DAERAH DESA PADA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Rezky Arsita; M. Gazali Suyuti
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 4 Juli 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v1i1.10943

Abstract

AbstrakPembangunan di Desa Tapong bisa dikatakan efektif karena sejak masa pemerintahan Bapak Ridwan selaku Kepala Desa, dari tahun 2016-2018 sudah banyak pembangunan yang dilakukan dan berjalan sesuai dengan keinginan, walaupun ada beberapa faktor yang menjadi kendala yang di hadapi namun itu semua bisa diatasi dengan adanya faktor pendukung dalam hal kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah setempat. Dalam Al-Qur’an menuntut kedua pihak yakni yang memerintah dan diperintah agar kembali kepada kitabullah dan Sunnah Rasul yang menjelaskan atau menerapkan apa yang tercantum dalam kitabullah itu Berdasarkan hal ini hukum Islam dan hukum adat tidak bertentangan dalam lingkungan Desa Tapong kecematan Tellu Limpoe Kabupaten Bone. Kata Kunci : Desa, Bantuan Pembangunan, Kebijakan, Otonomi Daerah. AbstractDevelopment in Tapong Village can be said to be effective because since the reign of Mr. Ridwan as the Village Head, from 2016-2018 many developments have been carried out and run in accordance with the wishes, although there are several factors that become obstacles encountered, but they can all be overcome by supporting factors in terms of cooperation between the community and the local government. In the Qur'an demands both parties namely those who rule and are ordered to return to the book of Allah and the Sunnah of the Apostles who explain or apply what is stated in the book based on this Islamic law and customary law do not conflict in the environment of Tapong Village kecamatan Tellu Limpoe Bone Regency .Keywords: Development Assistance, Policy, Regional Autonomy, Village.
KEDUDUKAN BARANG LELANG YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Riska Alfiana; Ashar Sinilele
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 4 Juli 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v1i1.10944

Abstract

AbstrakPelaksanaan lelang terhadap barang yang digunakan dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Gowa selama ini tidak berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh lamanya waktu yang dibutuhkan oleh pihak Kejaksaan, jurusita dan panitia lelang yang terkait dalam proses penyelesaian suatu lelang terhadap barang rampasan. Dalam pandangan Hukum Islam barang lelang yang di rampas untuk negara yaitu barang yang digunakan dalam tindak pidana, hukumnya boleh karena penyitaan yang dilakukan oleh negara tersebut bisa dibenarkan oleh syariat karena penyitaan tersebut dalam rangka mewujudkan kepentingan bersama seluruh masyarakat serta dalam rangka pengembalian hak. Kata Kunci : Barang Lelang, Tindak Pidana Pencurian, Hukum Islam. AbstractThe auction of goods used in the theft crime carried out by the Gowa District Attorney hasn’t been effective. This is caused by the length of time required by the Prosecutor's Office, the bailiff and the auction committee involved in the process of completing an auction of the spoils. In view of Islamic Law, auctioned goods seized for the state are goods used in criminal acts, the law may be because the confiscation carried out by the state can be justified by the Shari'a because the confiscation is in order to realize the common interests of all people and in the context of returning rights.Keywords: Auction Items, Criminal Crimes, Islamic Law.
PEMANFAATAN ZAKAT PROFESI SEBAGAI BANTUAN EKONOMI UMAT DI TENGAH WABAH COVID-19 DI BAZNAS KABUPATEN BONE Muhammad Mardianto P; M. Thahir Maloko
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 4 Juli 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i2.21936

Abstract

AbstrakIslam merupakan agama yang paling banyak di anut oleh masyarakat Indonesia. Tentunya dengan jumlah penduduk pemeluk agama Islam terbanyak di dunia memberikan salah satu potensi yaitu merealisasikan, mengaktualisasikan sungguh pentingnya pemberdayaan zakat untuk pembangunan ekonomi umat. Zakat profesi dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat saat ini. Apalagi pandemi Covid-19 mulai masuk di Indonesia pada awal tahun 2020, pemerintah memberlakukan pembatasan aktivitas bagi masyarakat dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga memberikan dampak pada sektor perekonomian. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan zakat profesi sebagai bantuan ekonomi umat di tengah wabah covid-19 di BAZNAS Kabupaten Bone. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teologi normatif (syar’i), yuridis, dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme penyaluran dana zakat profesi sebagai bantuan ekonomi umat di tengah wabah covid-19 yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bone dengan cara menghimpun zakat profesi dan jenis zakat lainnya yang di peroleh dari muzakki, bersama mitranya BAZNAS Kabupaten Bone melakukan pendataan dan melakukan survei secara langsung kepada mustahik yang terkena dampak covid-19 kemudian di berikan bantuan kepada para mustahik yang memenuhi  pensyaratan yang telah di tetapkan sesuai dengan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Peran lembaga BAZNAS Kabupaten Bone sangat besar manfaatnya bagi masyarakat karena sedikit demi sedikit mampu mengurangi masalah ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan bantuan komsumtif atau produktif kepada mustahik sehingga membantu ekonomi umat Islam di tengah wabah covid-19.Kata Kunci: Bantuan Ekonomi, Wabah Covid-19, Zakat Profesi.AbstractIslam is the most widely practiced religion by indonesian people. Of course, with the largest number of Muslims in the world gives one of the potentials that is to realize, actualize the importance of empowerment of zakat for the economic development of the people. Zakat profession can be used as one of the solutions in increasing people's income today. Moreover, the Covid-19 pandemic began to enter Indonesia in early 2020, the government imposed restrictions on activities for the community for a long period of time so as to have an impact on the economic sector. The main problem in this study is how the use of professional zakat as an economic assistance of the people in the midst of the covid-19 outbreak in BAZNAS Bone Regency. This type of research is field research using qualitative methods, with the research approach used is normative theological approach (syar'i), juridical, and empirical. The results showed the mechanism of distribution of professional zakat funds as economic assistance to the people in the midst of the covid-19 outbreak conducted by BAZNAS Bone Regency by collecting professional zakat and other types of zakat obtained from muzakki, together with its partners BAZNAS Bone Regency conducted data collection and conducted a survey directly to mustahik affected by covid-19 then provided assistance to the mustahik who meet the requirements that have been set in accordance with Islamic law and applicable legislation. The role of BONE BAZNAS institutions is very beneficial for the community because little by little able to reduce the economic problems of low-income people by providing consumer or productive assistance to mustahik so as to help the Economy of Muslims in the midst of the covid-19 outbreak.Keywords: Covid-19 Outbreak, Economic Assistance, Zakat Profession.
POTENSI ZAKAT PERTANIAN DI DESA BISSOLORO KECAMATAN BUNGAYA KABUPATEN GOWA Kurniati Kurniati; Alimuddin Alimuddin; Muammar Muhammad Bakry
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 4 Juli 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i2.21793

Abstract

AbstrakPotensi zakat pertanian di Desa Bissoloro sangat besar, terkhusus dalam pertanian padi dan jagung. Setiap panen rata-rata masyarakat paling di bawah 30 karung atau 1.500 kg dan paling banyak 80 karung gabah (padi). Sedangkan jagung berkisar antara 3 ton sampai 8 ton dalam satu kali panen. Pengelolaan zakat di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa, belum berjalan dengan baik. Masih ada masyarakat yang belum mengeluarkan zakat, sebab kurangnya pemahaman tentang hukum zakat. Dalam hal pengeluaran zakat di Desa Bissoloro, ada yang sudah sesuai syariat Islam dan ada yang belum sesuai serta takaran zakat pertanian yang dikeluarkan, sesuai dengan yang mereka inginkan atau dirasa cukup tanpa memikirkan bahwa ini sudah sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam. Berdasarkan Undang-undang tentang pengelolaan zakat pada pasal 38, dijelaskan bahwa zakat harus dikelola oleh lembaga yang resmi agar tidak terjadi kesinambungan sosial. Walaupun pihak Kecamatan mengatakan akan membentuk kembali amil zakat yang lebh baik, akan tetapi itu hanya di kecamatan bukan di Desa Bissoloro.Kata Kunci: Hasil Pertanian, Potensi Zakat,  Zakat pertanian.AbstractThe potential for agricultural zakat in Bissoloro Village is very large, especially in rice and corn farming. Every harvest the community averages at least 30 sacks or 1,500 kg and a maximum of 80 sacks of grain (paddy). While corn ranges from 3 tons to 8 tons in one harvest. The management of zakat in Bissoloro Village, Bungaya District, Gowa Regency, has not been going well. There are still people who have not issued zakat, due to a lack of understanding of the law of zakat. In terms of spending zakat in Bissoloro Village, there are those that are in accordance with Islamic law and some are not appropriate and the amount of agricultural zakat issued is according to what they want or is deemed sufficient without thinking that this is in accordance with what is specified in Islam. Based on the Law on the management of zakat in article 38, it is explained that zakat must be managed by an official institution so that social sustainability does not occur. Although the sub-district said it would re-establish a better amil zakat, but that was only in the sub-district, not in Bissoloro Village.Keywords: Agricultural Products, Agricultural Zakat, Potential Zakat.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PADA MARKETPLACE ONLINE LAZADA Sumarni Arny; Hadi Daeng Mapuna; Muhammad Anis
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 4 Juli 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i3.21658

Abstract

AbstrakPokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli yang dilakukan secara online. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian literatur (library research), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pelaksanaan jual beli pada marketplace online Lazada dijalankan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang diberikan oleh Lazada, mulai dari melakukan pendaftaran, mengikuti persyaratan dan melakukan proses jual beli sehingga pembeli bisa berbelanja sesuai dengan jenis barang yang dipilih, sampai proses konfirmasi barang akan dikirim ke alamat dituju. Jika barang yang datang tidak sesuai dan/atau rusak maka konsumen boleh melakukan pengembalian dana atau penukaran barang. 2) menurut hukum Islam jual beli online khususnya jual beli yang dilakukan pada marketplace Lazada diperbolehkan dalam hukum Islam, karena sesuai dengan jual beli secara hukum Islam berdasarkan dalil-dalil al-Qur’an, as-Sunnah dan ijma. Dalam sistem jual beli secara online sama dengan sistem jual beli salam atau biasa disebut dengan jual beli dengan sistem pemesanan terlebih dulu, dan sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli salam serta transaksi dalam sistem jual beli online ini tidak mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan.Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli Online, LazadaAbstract: The main problem in this study is how to review Islamic law on buying and selling online. The type of research used in this study is a type of literature research (library research), using qualitative research methods with the research approach used is normative. The results of the study indicate that: 1) the implementation of buying and selling on the Lazada online marketplace is carried out in accordance with the provisions and procedures provided by Lazada, starting from registering, following the requirements and carrying out the buying and selling process so that buyers can shop according to the type of goods selected, to the process of buying and selling. Confirmation of goods will be sent to the destination address. If the goods that arrive do not match and/or are damaged, the consumer may refund or exchange the goods. 2) according to Islamic law, buying and selling online, especially buying and selling carried out on the Lazada marketplace, is allowed in Islamic law, because it is in accordance with Islamic law buying and selling based on the arguments of the Qur'an, as-Sunnah and ijma. The online buying and selling system is the same as the salam buying and selling system or commonly referred to as buying and selling with a pre-order system, and has fulfilled the pillars and conditions in the sale and purchase of greetings and transactions in this online buying and selling system do not contain elements of gharar or ambiguity. Keywords: Islamic Law, Lazada, Online Buying and Selling.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2026): Januari Vol 7 No 1 (2025): Oktober Vol 6 No 4 (2025): Juli Vol 6 No 3 (2025): April Vol 6 No 2 (2025): Januari Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024 Volume 5 Nomor 4 Juli 2024 Volume 5 Nomor 3 April 2024 Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023 Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 Volume 4 Nomor 3 April 2023 Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022 Volume 3 Nomor 4 Juli 2022 Volume 3 Nomor 3 April 2022 Volume 3 Nomor 2 Januari 2022 Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021 Volume 2 Nomor 4 Juli 2021 Volume 2 Nomor 3 April 2021 Volume 2 Nomor 2 Januari 2021 Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020 Volume 1 Nomor 4 Juli 2020 Volume 1 Nomor 3 April 2020 Volume 1 Nomor 2 Januari 2020 Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019 More Issue