cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27146197     DOI : https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
IQTISHADUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021" : 7 Documents clear
TINJAUAN HUKUM TERJADINYA WANPRESTASI GADAI SAWAH Sutriani Sutriani; Andi Safriani; Ashar Sinilele
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i1.15590

Abstract

AbstrakWanprestasi gadai sawah di Desa Lambarese terjadi karena salah satu pemicunya adalah si pemilik sawah tidak jujur di awal perjanjian bahwasanya sawah tersebut banyak pihak  yang menggadai dan serifikat dari sawah tersebut telah di gadaikan di Bank. Proses dalam pelaksanaan transaksi gadai sawah  di desa Lambarese antara penggadai (rahin) dengan pihak penerima gadai (murtahin) dengan kata lain prinsipnya sama dengan gadai sawah pada umumnya yang berlaku dikalangan masyarakat lain. Upaya masyarakat dalam melaksanakan gadai sawah di desa Lambarese yaitu: Musyawarah secara kekeluargaan, ketika tidak menemukan titik temu, maka diadakan musyawarah dengan pemerintah setempat, ketika keduanya tidak menemukan titik temu maka masyarakat yang terlibat dalam gadai sawah tersebut mengajukannya kepengadilan. Di dalam KUHPer, perjanjian hutang piutang di golongkan sebagai perjanjian khusus. Perjanjian yang di lakukan oleh masyarakat Desa Lambarese dalam hal gadai sawah dilakukan secara tertulis.Kata Kunci: Gadai Sawah, Tinjauan Hukum, Wanprestasi. AbstractThe default of the paddy pawning in Lambarese Village occurred because one of the triggers was the dishonest owner of the rice field at the beginning of the agreement that many parties had pawned the rice field and the certificate of the rice field had been mortgaged at the Bank. The process of implementing a rice field pawning transaction in Lambarese village between the pawner (rahin) and the recipient of the pawning (murtahin) in other words, the principle is the same as the paddy pawn transaction in general which applies among other communities. The efforts of the community in implementing rice field pawning in Lambarese village are: Family discussion, when they do not find a common ground, a discussion is held with the local government, when the two do not find common ground, the community involved in the pawnshop submits it to court. In the Criminal Code, accounts payable agreement is classified as a special agreement. The agreement made by the people of Lambarese Village in the case of a rice field pawn is done in writing.Keywords: Default, Legal Review, Pawn of Rice
PROSPEK DAN TANTANGAN BANTUAN MODAL USAHA BAZNAS TERHADAP USAHA MIKRO KECIL MENENGAH Muh. Alim Furqan; Hamsir Hamsir
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i1.21653

Abstract

AbstrakPenelitian ini berjudul Prospek Dan Tantangan Bantuan Modal Usaha Baznas Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Majene. Dengan pokok masalah adalah bagaimana Prospek Dan Tantangan Bantuan Modal Usaha Baznas Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Majene.  Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) kualitatif dimana  dilakukan  dengan  pendekatan  Yuridis Normatif dan syar’i. sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1.) Implementasi bantuan modal usaha Baznas terhadap Usaha  Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Majene terlihat sangatlah baik sebelum pandemic covid 19 berlangsung di Indonesia,  para pelaku Usaha Mikro Kecil yang mendapat bantuan menyebabkan omset pendapatannya naik. 2)Adapun peluang dan tantangan bantuan modal usaha Baznas terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Majene yaitu mayoritas masyarakat Kabupaten Majene beragama Islam dan Baznas Kabupaten Majene bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Majene. Kemudian tantangan bantuan modal usaha Baznas terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Majene yaitu pengumpulan dana zakat infaq dan sedeqah belum efektif. 3)Pandangan hukum islam terhadap bantuan modal usaha Bazans terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah di kabupaten majene adalah boleh karena program tersebut sangatlah  membantu para pengusaha kecil yang sedang lemah perekonomiannya hal tersebut bertalian dengan ajaran agama islam dijelaskan dalam Qs. Al- Maidah/5: 2.Kata Kunci: Bantuan Modal Usaha, Prospek, Tantangan, Usaha Mikro Kecil Menengah. AbstractThis research is entitled Prospects and Challenges of Baznas Business Capital Assistance to Micro, Small and Medium Enterprises in Majene Regency. The main problem is how the Prospects and Challenges of Baznas Business Capital Assistance to Micro, Small and Medium Enterprises in Majene Regency. This type of research is a qualitative field research which is carried out with a normative and syar'i juridical approach. primary and secondary data sources. The results of this study indicate that 1.) The implementation of Baznas business capital assistance for Micro, Small and Medium Enterprises in Majene Regency looked very good before the covid 19 pandemic took place in Indonesia, Micro Small Business actors who received assistance caused their income turnover to increase. 2) The opportunities and challenges for Baznas business capital assistance to Micro, Small and Medium Enterprises in Majene Regency are the majority of the people of Majene Regency are Muslim and Baznas Majene Regency is in synergy with the Majene Regency government. Then the challenge of Baznas business capital assistance to Micro, Small and Medium Enterprises in Majene Regency, namely the collection of zakat, infaq and alms funds has not been effective. 3) The view of Islamic law on Bazans business capital assistance for Micro, Small and Medium Enterprises in Majene Regency is permissible because the program is very helpful for small entrepreneurs whose economy is weak, this is related to the teachings of the Islamic religion described in Qs. Al-Maidah/5: 2.Keywords: Business Capital Assistance, Challenges, Prospects, Micro, Small and Medium Enterprises.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL MASYARAKAT NELAYAN Israh Maudya Makmur; Marilang Marilang
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i2.16430

Abstract

AbstrakPenelitian menggunakan sampel penelitian dengan memilih beberapa orang yang terdiri dari Punggawa, Juragan/papalele, dan Buruh Nelayan/sawi desa Pala’lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, data yang diterima kemudian dianalisis untuk mengetahui bagaimana Sistem Bagi Hasil Masyarakat Nelayan (Patorani) di Desa Pala’lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. Hasil penelitian di Desa Pala’lakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar mengenai Sistem Bagi hasil belum sepenuhnya berjalan dengan adil, pada beberapa kasus, ketidak adilan biasa terjadi dilakuakan oleh pinggawa kepada sawi, seperti menyalahgunakan modal untuk kepentingan pribadi. Sistem bagi hasil antara Papalele, pinggawa, dan sawi di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong termasuk dalam kategori mudharabah muqayyadah, yang mana pemilik modal atau Papalele memberikan dana kepada Pinggawa untuk dipergunakan untuk menangkap telur ikan, dengan sistem pembagiaan yang didasarkan pada perhitungan 30% diambil papalele dan 70% akan dibagi oleh Pinggawa dan sawi dengan hitungan dua bagian akan diperoleh pinggawa. Namun, pada beberapa kasus jika Pinggawa dan sawi tidak memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tangkapan telur ikan. Maka, Pinggawa dan sawi tidak akan mendapatkan uang sepeserpun dari hasil melaut, bahkan pinggawa dan sawi memiliki hutang terhadap pemilik modal yakni Papalele untuk membayar kerugian yang diperoleh.Kata Kunci: Bagi Hasil, Hukum Islam, Masyarakat Nelayan. AbstractThe study used a research sample by selecting several people consisting of Punggawa, Juragan/papalele, and fishermen / sawi workers in Pala'lakkang Village, Galesong District, Takalar Regency, the data received was then analyzed to determine how the Fishermen Community Profit Sharing System (Patorani) in Pala Village 'lakkang, Galesong District, Takalar Regency. The results of research in Pala'lakkang Village, Galesong District, Takalar Regency regarding the profit sharing system have not been fully implemented fairly. The profit sharing system between Papalele, pinggawa, and mustard greens in Palalakkang Village, Galesong District is included in the mudharabah muqayyadah category, in which the owner of the capital or Papalele gives funds to Pinggawa to be used to catch fish eggs, with a sharing system based on a 30% calculation of papalele and 70% will be divided by Pinggawa and sawi with a count of two parts will be obtained by pinggawa. However, in some cases, Pinggawa and sawi did not get any profit from the sale of fish egg catch. So, Pinggawa and sawi will not get a penny from the proceeds from fishing, even pinggawa and sawi have a debt to the owner of the capital, namely Papalele to pay for the losses they have earned.Keywords: Fishermen Community, Islamic Law, Profit Sharing.
PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM Hendryanto Hendryanto; Nur Taufiq Sanusi; Musyifikah Ilyas
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i3.18510

Abstract

AbstrakTujuan untuk dari penelitian ini untuk memahami mekanisme pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS di Kabupaten Enrekan dan untuk mengetahui sebuah implementasi program pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS di Kabupaten Enrekang dan untuk mengetahui manfaat dana zakat yang diberikan kepada mustahiq. Jenis penulis gunakan adalah tergolong penelitian kualitatif menggunakan pendekatan penelitian yuridis, teologi normatif dan sosiologis. Adapun Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara. teknik pengelolaan yang digunakan yaitu analisis reduksi data dan penyajian datanya adalah penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan yaitu (1) mekanisme pendayagunaan zakat produktif adalah Skala prioritas pendayagunaan zakat disusun berdasarkan kebutuhan mustahik dengan berpedoman pada rencana kerja anggaran tahunan. (2) implementasi program modal usaha produktif badan amil zakat  nasional (baznas) kabupaten Enrekang yaitu diberikan secara hibah atau semata-mata membantu mustahiq untuk bisa hidup mandiri, memperbaiki keadaan ekonominya dan membantu pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan. (3) manfaat dana zakat yang diberikan kepada mustahiq pada dasarnya agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Implikasi dari penelitian ini adalah kepada badan amil zakat agar  dan melakukan pengawasan terhadap mustahiq penerima manaat zakat, amil zakat sekiranya dapat memberikan juga pemahaman kepada mustahiq agar mempunyai semangat dalam bekerja lebih giat dan memanfaatkan peluang yang dimiliki agar modal yang diberikan dapat dikembangkan secara optimal. Sedangkan untuk mustahiq sendiri dapat menggunakan modal tersebut dengan baik.Kata Kunci: Hukum Islam, Produktif, Zakat. AbstractThe purpose of this research is to understand the mechanisms for the utilization of productive zakat on BAZNAS in Enrekan Regency and to find out an implementation of the productive zakat utilization program at BAZNAS in Enrekang Regency and to find out the benefits of zakat funds given to mustahiq. The type the author uses is classified as qualitative research using juridical research approaches, normative theology and sociology. The data collection method used is the interview method. The management technique used is data reduction analysis and data presentation is drawing conclusions. From the results of the research that the authors get, namely (1) the mechanism of productive zakat utilization is the priority scale of zakat utilization which is arranged based on the needs of mustahik based on the annual budget work plan. (2) the implementation of the productive business capital program of the national amil zakat agency (Baznas) of Enrekang Regency, which is given on a grant basis or solely to help mustahiq be able to live independently, improve their economic situation and assist the government in alleviating poverty. (3) the benefits of zakat funds given to mustahiq are basically in order to fulfill their daily needs. The implication of this research is for the amil zakat agency to supervise the mustahiq recipients of zakat management, if the amil zakat can also provide understanding to the mustahiq in order to have the spirit to work harder and take advantage of the opportunities they have so that the capital provided can be developed optimally. As for the mustahiq itself, you can use this capital properly.Keywords: Islamic Law, Productive, Zakat.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KOPERASI PRODUSEN BUANA HARTA PADA PERUSAHAAN KELAPA SAWIT Andi Tenri Waru; Nila Sastrawati
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i2.21891

Abstract

AbstrakTerdapat beberapa Koperasi produsen pada perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Tengah Sulawesi Barat, yang dimana sistem koperasi tersebut dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Koperasi yang didirikan oleh masyarakat yang bekerja sama dengan perusahaan di fungsikan sebagai sarana pencari atau sebagai tempat pengumpul sebelum di bawa atau di kelolah oleh perusahaan. Koperasi yang didirikan oleh masyarakat setempat belum memiliki kejelasan secara khusus mengenai sistem dan cara kerja koperasi dan perusahaan yang memberikan harga serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem koperasi tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan syar’I. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yaitu wawancara langsung dengan pemilik koperasi, karyawan dan petani. Kedua sumber data sekunder yaitu bersumber dari jurnal, buku, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasrkan hasil kesimpulan bahwa sistem koperasi produsen bunana harta menggunakan akad jual beli. Sistem Koperasi Buana Harta di desa Tabolang Kec. Topoyo kab. Mamuju Tengah adalah sah menurut hukum islam karena terdapat Sikap tolong-menolong dalam jual beli di lakukan oleh Koperasi Buana Harta kepada para petani dengan mempermudah proses pembelian buah kelapa sawit. Ini sesuai dengan makna ayat dalam Qs Al- Maidah ayat 2. Selain itu juga tidak di temukannya praktek riba yang di haramkan oleh Allah.Kata Kunci: Hukum Islam, Perusahaan, Sistem Koperasi.AbstractThere are several cooperative producers pthereare palm oil companies in Mamuju Tengah Sulawesi Brat Regency, where the cooperative system is used as an alternative to improve the economy of the local community. Cooperatives established by the community that cooperates with the company is functioned as a means of search or as a place to collect before being brought or managed by the company. Cooperatives established by the local community do not yet have specific clarity on the system and how cooperatives and companies work that provide prices and how the Islam law review of thecooperative system. This research uses a type of field research (field research) using normative juridical approach and syar'I approach.  The source of this research data is the primary data source that is a direct interview with cooperativeowners, employees and farmers. Both secondary data sources are sourced from journals, books, and other references related to this study. Data collection methods are observation, interview and documentation. Based on the conclusion that the cooperative system of bunana producers of assets using a buy and sell agreement.  Buana Harta Cooperative System in tabolang village Kec. Topoyo kab. Mamuju Tengah is valid according to Islamic law because there is a helpful attitude in buying and selling by Buana Harta Cooperative to farmers by facilitating the process of purchasing oil palm fruit. This corresponds to the meaning of the verse in Qs Al-Maidah verse 2. And weedless practices which Allah has forbidden.Keywords: Islamic Law, Company, Cooperative System.
TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PENERAPAN UPAH BURUH CETAK BATU BATA Nurindah Pertiwi Ismail; M. Thahir Maloko
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakIslam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. membawa misi yang penuh dengan kemaslahatan bagi manusia. Hal tersebut bisa dilihat dan dipahami dalam al-Qur’an dan hadis. Hal itu dapat dikategorikan kedalam tiga bidang keilmuan yang saling berhubungan. Ketiga hal itu yakni aqidah, ibadah dan muamalah, yang harus dilaksanakan oleh manusia dalam menempuh kehidupan di dunia ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem upah buruh cetak batu bata di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo dan mengetahui pandangan fikih muamalah terhadap sistem pengupahan buruh cetak batu bata tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (field research). Data yang dikumpulkan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengupahan buruh cetak batu bata di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa diberikan sesuai dengan jumlah batu bata yang dapat dicetak oleh buruh dalam satu hari kerja yang akan dikalikan dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemilik usaha. Berdasarkan tinjauan dalam fikih muamalah sistem pengupahan buruh cetak batu bata di Desa Romanglasa telah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi semua rukun dan syarat dalam ijarah. Kata Kunci: Batu Bata, Fikih Muamalah, Upah (Ijarah).AbstractIslam is a religion revealed by Allah swt. To the Prophet Muhammad SAW. Carrying a mission that is full of benefits for humans. This can be seen and understood in the Qur'an and Hadith. It can be categorized into three interrelated scientific fields. These three things are aqidah, worship and muamalah, which must be carried out by humans in living life in this world. The purpose of this study was to determine the wage system for brick-printing workers in Romanglasa Village, Bontonompo District and to know the views of muamalah fiqh on the wage system for brick-printing workers. This research is qualitative research (field research). Data collected using data collection methods through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the wage system for brick printing workers in Romanglasa Village, Bontonompo District, Gowa Regency is given according to the number of bricks that can be printed by workers in one working day which will be multiplied by the price set by the business owner. Based on a review in muamalah fiqh, the wage system for brick-printing workers in Romanglasa Village is in accordance with Islamic law because it has fulfilled all the pillars and requirements of the ijarah.Keywords: Bricks, Muamalah Fiqh, Wages (Ijarah)
PENGEMBALIAN BARANG CACAT SETELAH TRANSAKSI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Nur Fauzan, Ahmad; Raya, Muhammad Yaasiin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i3.23471

Abstract

Abstrak Dalam praktik jual beli, saat melakukan transaksi pihak konsumen diwajibkan untuk teliti dalam memilih barang dan pelaku usaha juga diwajibkan untuk menjual barang yang tidak cacat (normal), hal ini dilakukan agar tidak terjadi indikasi yang yang dapat merugikan salah satu pihak. Pokok permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana perspektif hukum positif dan hukum islam terhadap barang cacat yang diperdagangkan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara hukum positif dan hukum Islam saling berkaitan mementingkan hak antara pelaku usaha dan konsumen. Akibat yang timbul dari jual beli barang yang mengalami cacat adalah berupa kerugian material juga kerugian fisik yang menimpa pembeli. Hukum positif memberikan ketegasan dan batasan bagi konsumen dan pelaku usaha agar terciptanya keseimbangan saat bertransaksi, juga memberikan sanksi apabila terdapat unsur-unsur perbuatan, kesalahan serta penipuan di dalam praktek jual beli. Cara penyelesaian sengketa dalam hukum positif, dapat dilakukan di pengadilan umum maupun diluar pengadilan. Penyelesaian diluar pengadilan dapat ditempuh melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), mediasi, konsiliasi, atau arbitrase sesuai dengan minat kedua belah yang berperkara. Begitupun dengan hukum islam, Allah swt. dan Rasulullah saw. sangat membenci seorang mukmin yang melakukan kejahatan terhadap sesamanya, khususnya dalam praktek bermuamalah. Kata Kunci : Barang Cacat, Pengembalian, Transaksi Abstract In the practice of buying and selling, when making transactions, consumers are required to be careful in choosing goods and business actors are also required to sell goods that are not defective (normal), this is done so that there are no indications that can harm one party. The main problem in the research is how the perspective of positive law and Islamic law on traded defective goods. The type of research used in this research is library research, with the approach used in this research is a normative juridical approach. The results of the study indicate that positive law and Islamic law are related to the importance of rights between business actors and consumers. The consequences arising from the sale and purchase of defective goods are in the form of material losses as well as physical losses that befall the buyer. Positive law provides firmness and boundaries for consumers and business actors in order to create a balance when transacting, also provides sanctions if there are elements of actions, mistakes and fraud in the practice of buying and selling. How to resolve disputes in positive law, can be done in general courts or outside courts. Settlement outside the court can be reached through the Consumer Dispute Settlement Agency, mediation, conciliation, or arbitration in accordance with the interests of both parties in the litigation. Likewise with Islamic law, Allah swt. and the Messenger of Allah. really hates a believer who commits crimes against others, especially in the practice of muamalah. Keywords: Defective Goods, Returns, Transactions

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2026): Januari Vol 7 No 1 (2025): Oktober Vol 6 No 4 (2025): Juli Vol 6 No 3 (2025): April Vol 6 No 2 (2025): Januari Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024 Volume 5 Nomor 4 Juli 2024 Volume 5 Nomor 3 April 2024 Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023 Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 Volume 4 Nomor 3 April 2023 Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022 Volume 3 Nomor 4 Juli 2022 Volume 3 Nomor 3 April 2022 Volume 3 Nomor 2 Januari 2022 Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021 Volume 2 Nomor 4 Juli 2021 Volume 2 Nomor 3 April 2021 Volume 2 Nomor 2 Januari 2021 Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020 Volume 1 Nomor 4 Juli 2020 Volume 1 Nomor 3 April 2020 Volume 1 Nomor 2 Januari 2020 Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019 More Issue