Garuda - Garba Rujukan Digital

DETERMINAN KINERJA SDM: KAJIAN TENTANG PENGALAMAN KERJA, RELIGIUSITAS, DAN KEPEMIMPINAN SPIRITUAL
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.66906

Abstrak Studi literatur ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pengalaman kerja sebagai aspek kuantitatif, religiusitas sebagai aspek personal, dan kepemimpinan spiritual sebagai aspek struktural dalam membentuk kinerja sumber daya manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka kualitatif dengan pendekatan sintesis tematik mengikuti prosedur tinjauan literatur sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman kerja memberikan dasar pengetahuan, keterampilan, dan kearifan praktis yang memungkinkan karyawan untuk melaksanakan tugas secara kompeten dan efisien. Religiusitas memberikan motivasi internal, kompas moral, dan kerangka makna yang membuat karyawan bekerja dengan integritas, dedikasi, dan etos kerja yang kuat. Kepemimpinan spiritual menciptakan lingkungan organisasi yang memungkinkan nilai-nilai keagamaan diwujudkan dan pengalaman kerja dimanfaatkan secara optimal, melalui penciptaan makna, pemupukan rasa memiliki, dan pembangunan budaya organisasi berdasarkan nilai-nilai luhur. Ketiga faktor ini saling memperkuat dan secara kolektif membentuk ekosistem yang kondusif untuk pertumbuhan kinerja yang unggul dan berkelanjutan. Karyawan berpengalaman dengan religiusitas tinggi yang dipimpin oleh pemimpin spiritual akan mencapai tingkat kinerja yang jauh lebih tinggi jika masing-masing faktor bekerja secara independen. Studi ini memberikan kontribusi teoritis untuk memperkaya literatur manajemen sumber daya manusia dengan mengintegrasikan dimensi kuantitatif, personal-spiritual, dan struktural, serta secara praktis memberikan landasan reflektif bagi organisasi dalam merancang kebijakan pengembangan SDM yang komprehensif. Abstract This literature study aims to analyze the relationship between work experience as a quantitative aspect, religiosity as a personal aspect, and spiritual leadership as a structural aspect in shaping human resource performance. The method used is qualitative library research with a thematic synthesis approach following systematic literature review procedures. The results indicate that work experience provides the foundation of knowledge, skills, and practical wisdom enabling employees to perform tasks competently and efficiently. Religiosity provides internal motivation, moral compass, and meaning framework that makes employees work with integrity, dedication, and strong work ethic. Spiritual leadership creates an organizational environment that allows religious values to be actualized and work experience to be optimally utilized, through creating meaning, fostering belonging, and building organizational culture based on noble values. These three factors reinforce each other and collectively form a conducive ecosystem for the growth of superior and sustainable performance. Experienced employees with high religiosity led by spiritual leaders will achieve performance levels far beyond if each factor worked independently. This study contributes theoretically to enriching human resource management literature by integrating quantitative, personal-spiritual, and structural dimensions, and practically provides reflective foundations for organizations in designing comprehensive HR development policies. Keywords: work experience, religiosity, spiritual leadership, employee performance, human resources, organizational culture, value-based management

STUDI PUTUSAN No.9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN BNA TENTANG KEABSAHAN HAK PEKERJA PASCA PHK PADA PT. BERSAMA SUKSES BAHAGIA MENURUT KONSEP IJĀRAH ‘ALA AL-‘AMĀL
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.66975

Abstrak Penelitian ini mengkaji keabsahan serta pemenuhan hak pekerja setelah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT Bersama Sukses Bahagia berdasarkan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bna, dengan pendekatan hukum ketenagakerjaan nasional dan konsep akad ijārah ‘alā al-‘amāl. Permasalahan PHK pada pekerja berstatus PKWT masih menjadi isu krusial, khususnya ketika hak normatif tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan PKWT secara berulang untuk pekerjaan tetap menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan perlindungan pekerja pasca hubungan kerja. Hal ini tampak dalam kasus PT BSB, di mana pekerja yang telah lama bekerja tetap berstatus kontrak dan tidak memperoleh hak pasca PHK secara layak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui analisis putusan, regulasi, dan literatur fikih muamalah. Hasilnya menunjukkan bahwa hakim menilai hubungan kerja berdasarkan fakta keberlanjutan, bukan sekadar kontrak formal, sehingga status PKWT berubah menjadi PKWTT. Putusan ini mencerminkan perlindungan melalui pemenuhan hak pekerja, baik finansial maupun non-finansial, sejalan dengan prinsip keadilan dan amanah dalam ijārah. Kata Kunci: Hak Pekerja, ijārah ‘ala al-‘amāl, Pemutusan Hubungan Kerja, Perlindungan Hukum, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Abstract This study examines the validity and fulfillment of workers’ rights following termination of employment at PT Bersama Sukses Bahagia, based on Decision Number 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bna, using both national labor law and the concept of ijārah ‘alā al-‘amāl. Termination involving fixed-term contract workers (PKWT) remains a critical issue, particularly when statutory rights are not properly fulfilled. The repeated use of PKWT for permanent work creates legal uncertainty and weakens post-employment protection. This is reflected in the PT BSB case, where long-serving workers remained classified as contract employees and did not receive adequate post-termination rights. This research applies a qualitative method with a normative juridical approach, analyzing court decisions, regulations, and Islamic jurisprudence literature. The findings show that judges prioritized the factual continuity of the employment relationship over formal contractual status, resulting in the conversion of PKWT into permanent employment (PKWTT). The decision reflects the protection of workers through the fulfillment of both financial and non-financial rights, in line with the principles of justice and trustworthiness in ijārah. Keywords: Workers’ Rights, Ijārah ‘Alā Al-‘Amāl, Termination Of Employment, Legal Protection, Industrial Relations Court Decisions

PENGELOLAAN TABUNGAN PADA BMT SYARIAH RIYAL (BSR) DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP AKAD WADIAH (STUDI KASUS DI BMT SYARIAH RIYAL)
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.67011

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara komprehensif pengelolaan tabungan dengan menggunakan akad wadiah pada BMT Syariah Riyal (BSR) Kabupaten Bekasi. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah implementasi akad wadiah setelah perubahan sistem keanggotaan pada tahun 2023, dari keanggotaan terbuka (open lub) menjadi keanggotaan tertutup (close lub). Perubahan kebijakan ini berdampak signifikan pada mekanisme operasional, tingkat partisipasi anggota, serta persepsi nasabah terhadap keamanan, kemudahan, dan kualitas layanan. Penelitian dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta analisis dokumentasi sebagai sumber data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad wadiah di BSR telah berjalan efektif dan sesuai prinsip syariah, terutama dalam konteks penguatan nilai amanah dan pengelolaan dana titipan tanpa imbal hasil yang diperjanjikan. Kualitas layanan diukur melalui lima dimensi SERVQUAL, yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy, dan terbukti bahwa masing-masing dimensi telah diterapkan dengan baik melalui sistem pelayanan yang proaktif serta infrastruktur yang memadai. Meskipun demikian, penelitian juga menemukan beberapa kendala, seperti rendahnya partisipasi menabung, ketidakteraturan dalam penyetoran dana oleh siswa, serta kurang optimalnya layanan digital dan respon 24 jam. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi literasi keuangan, penguatan inovasi digital, serta pengembangan program motivasi menabung untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan produk tabungan wadiah. Kata Kunci: Akad Wadiah, BMT, Manajemen Tabungan, Layanan Syariah. Abstract This study aims to comprehensively evaluate the management of savings using the wadiah contract at BMT Syariah Riyal (BSR) in Bekasi Regency. The research primarily examines the implementation of the wadiah contract following the institution’s policy change in 2023 from an open membership (open lub) to a closed membership (close lub) system. This transition significantly impacted operational mechanisms, customer participation rates, and clients’ perceptions regarding security, convenience, and service quality. A qualitative descriptive approach with a case study method was applied, using in-depth interviews, participatory observation, and document analysis as the main data sources. The results indicate that the implementation of the wadiah contract at BSR is effective and complies with Islamic principles, particularly in strengthening trust and ensuring the proper management of entrusted funds without predetermined returns. Service quality, measured through the SERVQUAL dimensions tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy is found to be properly fulfilled through proactive service systems and adequate infrastructure. However, several challenges remain, including low saving participation, irregular saving habits among students, and suboptimal digital service responsiveness. This study recommends improving financial literacy education, enhancing digital innovation, and developing saving motivation programs to strengthen the effectiveness of wadiah-based savings management. Keywords: Wadiah Contract, BMT, Savings Management, Islamic Financial Services.

PENGARUH VIRALITAS PRODUK, INFLUENCER REVIEW, DAN CUSTOMER REVIEW TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK SKINCARE (Studi Kasus pada Generasi Z: Teori Konsumsi Ekonomi Islam Sebagai Mediator)
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.67016

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh viralitas produk, influencer review, dan customer review terhadap keputusan pembelian produk skincare pada Generasi Z dengan teori konsumsi ekonomi Islam sebagai variabel mediator. Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah merevolusi cara pemasaran produk, terutama dalam industri skincare yang mengalami pertumbuhan signifikan. Generasi Z sebagai konsumen skincare menunjukkan karakteristik yang sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan akses informasi digital. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal terhadap mahasiswa aktif UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu angkatan 2022-2024 yang menggunakan produk skincare tertentu (Glad2Glow, Facetology, The Originote, Wardah, dan Azzarine) selama kurang lebih tiga bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa viralitas produk dan customer review memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk skincare, dengan teori konsumsi ekonomi Islam berperan sebagai mediator yang memediasi hubungan tersebut. Namun berbeda dengan influencer review yang telah ditemukan pengaruh negatif secara signifikan terhadap keputusan pembelian serta teori konsumsi ekonomi islam tidak berperan sebagai mediator yang memediasi hubungan tersebut. Temuan ini memberikan wawasan penting bahwa Generasi Z Muslim tidak hanya terpengaruh oleh tren viral atau ulasan positif, tetapi juga menerapkan filter nilai-nilai syariah seperti maṣlaḥah (kemaslahatan), menghindari israf (pemborosan), dan memastikan produk halal dan ṭayyib dalam proses pengambilan keputusan pembelian mereka. Kata Kunci: Viralitas Produk, Influencer Review, Customer Review, Keputusan Pembelian, Teori Konsumsi Ekonomi Islam. Abstract This study aims to analyze the effect of product virality, influencer reviews, and customer reviews on Generation Z's decision to purchase skincare products, using Islamic economic consumption theory as a mediating variable. The development of digital technology and social media has revolutionized product marketing, especially in the skincare industry, which has experienced significant growth. Generation Z, as skincare consumers, exhibits characteristics that are highly influenced by technological advances and access to digital information. This study uses a quantitative method with a causal associative approach on active students at UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu from the 2022-2024 batch who have used certain skincare products (Glad2Glow, Facetology, The Originote, Wardah, and Azzarine) for approximately three months. The results show that product virality and customer reviews have a significant influence on skincare product purchase decisions, with Islamic economic consumption theory acting as a mediator that moderates this relationship. However, unlike influencer reviews, which have been found to have a significant negative influence on purchase decisions, Islamic economic consumption theory does not act as a mediator that moderates this relationship. These findings provide important insights that Muslim Generation Z is not only influenced by viral trends or positive reviews, but also applies Sharia values such as maṣlaḥah (benefit), avoids isrāf (wastefulness), and ensures that products are halal and tayyib in their purchasing decision-making process. Keywords: Product Virality, Influencer Review, Customer Review, Purchase Decision,, Islamic Economic Consumption Theory

PAJAK TRANSAKSI E-COMMERCE PADA MARKETPLACE SYARIAH: TANTANGAN REGULASI DAN KEPATUHAN Aisyah Karimah; Safinaturahmah; Fadhil Akbar; Agus Rojak Samsudin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.64390

Abstrak Perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik membawa implikasi signifikan terhadap pengaturan perpajakan, khususnya pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital. Pemerintah merespons hal tersebut melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 dengan menunjuk marketplace sebagai pemungut PPN atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian mekanisme pemungutan dan pelaporan PPN melalui marketplace dengan prinsip keadilan serta kejelasan hubungan hukum dalam konteks marketplace syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, melalui analisis terhadap ketentuan perpajakan dan prinsip hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemungutan dan pelaporan PPN oleh marketplace telah memberikan kepastian hukum dan efisiensi administrasi. Namun, penempatan marketplace sebagai pemungut pajak menimbulkan beban administratif yang kurang proporsional dengan perannya sebagai fasilitator transaksi serta belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi dalam hukum ekonomi syariah. Kata Kunci: Marketplace Syariah, Sistem Digital, Keadilan Abstract The development of trade through electronic systems has significant implications for taxation regulations, particularly the collection of Value Added Tax (VAT) on digital transactions. The government has responded to this through Minister of Finance Regulation No. 60/PMK.03/2022 by appointing marketplaces as VAT collectors for Electronic Trading System (PMSE) transactions. This study aims to analyze the suitability of the VAT collection and reporting mechanism through marketplaces with the principles of fairness and clarity of legal relationships in the context of sharia marketplaces. The research method used is normative juridical with a legislative approach, through analysis of taxation provisions and sharia economic law principles. The results of the study indicate that the mechanism for VAT collection and reporting by marketplaces has provided legal certainty and administrative efficiency. However, the placement of marketplaces as tax collectors creates an administrative burden that is disproportionate to their role as transaction facilitators and does not fully reflect the principles of fairness and transparency in sharia economic law. Keywords: Sharia Marketplace, Digital System, Justice

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN SYARIAH: ANALISIS YURIDIS NORMATIF PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA Ainun Nazhifah; Ahmadi Hasan; Mariani
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.64488

Abstrak Mediasi merupakan salah satu mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) yang semakin penting dalam menangani meningkatnya kasus pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Litigasi sering dianggap tidak efektif karena prosesnya yang panjang, biaya tinggi, serta sifat adversarial yang berpotensi merusak hubungan antara bank syariah dan nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pembiayaan syariah, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kendalanya, serta membandingkan efektivitas mediasi dengan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, kebijakan OJK, dan studi akademik terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki legitimasi hukum yang kuat dan sejalan dengan prinsip syariah, serta secara normatif lebih fleksibel dibandingkan litigasi dan arbitrase. Namun, optimalisasi mediasi masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi hukum syariah, keterbatasan mediator bersertifikat syariah, belum optimalnya kelembagaan mediasi, serta kultur hukum yang masih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan pendukung mediasi, peningkatan kualitas mediator, dan literasi hukum publik guna mengoptimalkan peran mediasi sebagai mekanisme utama penyelesaian sengketa pembiayaan syariah di Indonesia. Kata Kunci: Mediasi, ADR, sengketa pembiayaan syariah, lembaga keuangan syariah. Abstract Mediation has become an increasingly important Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanism in addressing the growing number of problematic Islamic financing cases in Indonesia. Litigation is often considered ineffective due to lengthy procedures, high costs, and its adversarial nature, which may undermine the relationship between Islamic financial institutions and their customers. This study aims to analyze the legal foundations of mediation as an alternative mechanism for resolving Islamic financing disputes, identify factors influencing its effectiveness and implementation constraints, and compare the effectiveness of mediation with other dispute resolution mechanisms. This research employs a normative juridical approach by examining statutory regulations, Financial Services Authority (OJK) policies, and relevant academic literature. The findings indicate that mediation has strong legal legitimacy, aligns with Sharia principles, and is normatively more flexible than litigation and arbitration. However, the optimization of mediation remains constrained by low levels of Sharia legal literacy, a limited number of certified Sharia mediators, underdeveloped mediation-supporting institutions, and a legal culture that continues to prioritize court-based dispute resolution. This study emphasizes the need to strengthen institutional capacity, enhance mediator quality, and improve public legal literacy to optimize the role of mediation as a primary mechanism for resolving Islamic financing disputes in Indonesia. Keywords: Mediation, ADR, Islamic financing disputes, Islamic financial institutions.

IMPLEMENTASI PRINSIP AKAD MUAMALAH DALAM TRANSAKSI FINTECH SYARIAH: STUDI KASUS PADA PLATFORM ALAMI SHARIA INDONESIA Fahmiah Akilah; Wahidah Rahim; Hamzah Haeriyah; Abdi Wijaya
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.64512

Abstrak Paper ini menganalisis implementasi prinsip-prinsip akad muamalah dalam transaksi fintech syariah pada platform ALAMI Sharia Indonesia dengan meninjau kesesuaian praktiknya terhadap kaidah fiqh muamalah serta rujukan regulatif Fatwa DSN-MUI. Fokus kajian diarahkan pada tiga akad utama yang digunakan ALAMI, yakni wakalah bil ujrah, musyarakah, dan murabahah. Metode yang digunakan adalah studi kasus kualitatif berbasis kajian normatif dan analisis dokumen, meliputi telaah struktur akad, kontrak digital, serta pedoman operasional yang terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa akad wakalah bil ujrah telah memenuhi prinsip transparansi karena ujrah/fee ditetapkan sejak awal dan disepakati para pihak melalui kontrak digital. Akad musyarakah mencerminkan prinsip keadilan melalui pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan risiko/kerugian secara proporsional berdasarkan porsi modal. Sementara itu, akad murabahah dijalankan dengan keterbukaan harga pokok, margin, dan tenor sehingga meminimalkan gharar/jahalah. Secara keseluruhan, implementasi akad di ALAMI dinilai selaras dengan fatwa DSN-MUI dan mendukung praktik pembiayaan yang adil dan akuntabel dalam ekosistem ekonomi digital. Kata kunci: fintech syariah; akad muamalah; ALAMI Sharia; DSN-MUI; P2P lending. Abstract This paper analyzes the implementation of muamalah contract principles in Sharia fintech transactions on the ALAMI Sharia Indonesia platform by reviewing their compliance with the principles of muamalah fiqh and the regulatory references of the DSN-MUI Fatwa. The study focuses on the three main contracts used by ALAMI: wakalah bil ujrah, musyarakah, and murabahah. The method used is a qualitative case study based on normative studies and document analysis, including a review of the contract structure, digital contracts, and related operational guidelines. The analysis shows that the wakalah bil ujrah contract meets the principle of transparency because the ujrah/fee is determined from the outset and agreed upon by the parties through the digital contract. The musyarakah contract reflects the principle of fairness through the distribution of profits according to the agreement and risks/losses proportionally based on the capital portion. Meanwhile, the murabahah contract is executed with transparency regarding the principal price, margin, and tenor, thereby minimizing gharar/jahalah. Overall, the implementation of contracts at ALAMI is considered to align with the DSN-MUI fatwa and supports fair and accountable financing practices in the digital economy ecosystem. Keywords: Sharia fintech; muamalah contracts; ALAMI Sharia; DSN-MUI; P2P lending.

ETIKA BISNIS HALAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN (STUDI KOMPARATIF KETERKAITAN ANTARA EKONOMI HALAL, KONSUMSI TAYYIB, DAN KESEJAHTERAAN FISIK) Andi Indra Suhendar; Laode Ismail; Muhammadiyah Amin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.64603

Abstrak Kepemimpinan dalam manajemen organisasi modern sering kali berorientasi pada kekuasaan, efisiensi, dan profit, mengabaikan dimensi etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Artikel ini bertujuan mengungkap prinsip kepemimpinan berbasis ekonomi Islam khususnya nilai ‘adl (keadilan), amanah (tanggung jawab), dan syūrā (musyawarah) serta merumuskan relevansinya dalam tata kelola organisasi kontemporer. Penelitian menggunakan metode library research dengan pendekatan tafsir tematik (maudhu’i) dan analisis normatif-kritis terhadap sumber primer (Al-Qur’an, hadis, tafsir klasik) dan sekunder (jurnal Sinta/Scopus, buku akademik 5 tahun terakhir). Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qur’an menolak model kepemimpinan otoriter dan eksploitatif, sebaliknya menawarkan paradigma kepemimpinan sebagai khilāfah yang partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan substantif. Prinsip-prinsip ini dapat dioperasionalkan melalui struktur organisasi egaliter, sistem insentif berkeadilan, dan budaya pengambilan keputusan kolektif. Artikel ini berkontribusi pada pengembangan manajemen Islam yang tidak hanya teologis, tetapi juga praktis dan responsif terhadap tantangan organisasi global[1]. Kata Kunci: Amanah, Ekonomi Islam, Keadilan, Kepemimpinan, Syūrā Abstract Leadership in modern organizational management is often driven by power, efficiency, and profit, neglecting ethical, justice-oriented, and socially responsible dimensions. This article explores Islamic economic leadership principles particularly ‘adl (justice), amanah (trustworthiness), and shūrā (consultation) and assesses their relevance in contemporary organizational governance. Using library research with a thematic interpretation (maudhu’i) and normative-critical analysis, the study examines primary sources (Qur’an, hadith, classical tafsir) and secondary sources (Sinta/Scopus-indexed journals, academic books from the last five years). Findings reveal that the Qur’an rejects authoritarian and exploitative leadership, proposing instead a participatory, accountable, and justice-centered model rooted in the concept of khilāfah. These principles can be operationalized through egalitarian organizational structures, equitable incentive systems, and collective decision-making cultures. This article contributes to the development of Islamic management that is not only theological but also practical and responsive to global organizational challenges[2]. Keywords: Amanah, Islamic Economics, Justice, Leadership, Shūrā [1] M. Umer Chapra, The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah (Jeddah: IRTI, 2020), hlm. 73. [2] M. Kabir Hassan & M. K. Lewis, Handbook of Islamic Banking (Cheltenham: Edward Elgar, 2019), hlm. 112.

POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL Aslan Syah Mattulanreng; Rahmat; Mukhlis Achmad; Armawansya; Riyan Adnan Wahyudi; Muh.Ramli
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.64661

Abstrak Politik hukum merupakan arah kebijakan hukum yang ditetapkan oleh negara dalam rangka mencapai tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan nasional, politik hukum memiliki peran strategis dalam menentukan substansi, bentuk, serta mekanisme pembentukan regulasi agar selaras dengan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep politik hukum serta implementasinya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan nasional tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi politik yang berkembang, sehingga sering kali memengaruhi kualitas dan konsistensi regulasi yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan politik hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan konstitusi agar setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta menjamin terciptanya sistem hukum nasional yang demokratis dan berkeadilan. Kata kunci: Politik Hukum, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Hukum Nasional Abstract Legal politics refers to the direction of legal policy determined by the state in order to achieve the national goals as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In the context of the formation of national legislation, legal politics plays a strategic role in determining the substance, form, and mechanisms of regulatory drafting to ensure alignment with the values of justice, legal certainty, and expediency. This study aims to analyze the concept of legal politics and its implementation in the process of forming legislation in Indonesia. The research method employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the formation of national legislation cannot be separated from the prevailing political configuration, which often influences the quality and consistency of the regulations produced. Therefore, it is necessary to strengthen legal politics based on Pancasila and the Constitution to ensure that every regulation enacted is able to respond to societal needs and guarantee the realization of a democratic and just national legal system. Keywords: legal politics, law-making, legislation, national legal system

DETERMINAN KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA PERIODE 2020–2023 Gabareza peto alam
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.65630

Abstract This study examines the determinants of the timeliness of financial statement submission among infrastructure companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2020–2023. Using agency theory as the main theoretical framework, this study analyzes whether profitability, firm size, public ownership, and institutional ownership influence the probability of companies submitting their financial reports on time. The study employs a binary logistic regression model using panel data from listed infrastructure firms. The empirical results show that profitability has a positive and significant effect on reporting timeliness, while firm size, public ownership, and institutional ownership do not significantly affect reporting timeliness. These findings indicate that financial incentives rather than ownership structure play a more dominant role in encouraging management to comply with reporting deadlines. This research contributes to the literature by providing sector-specific evidence from the Indonesian infrastructure industry. Keywords: Timeliness, Financial Reporting, Profitability, Ownership Structure, Infrastructure Sector, Indonesia. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan subsektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2023. Dengan menggunakan kerangka teori agensi, penelitian ini menguji pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan publik, dan kepemilikan institusional terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi logistik biner karena variabel dependen bersifat dikotomi (tepat waktu atau tidak tepat waktu). Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan, sedangkan ukuran perusahaan, kepemilikan publik, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa insentif kinerja keuangan lebih dominan dibandingkan mekanisme kepemilikan dalam mendorong kepatuhan terhadap regulasi pelaporan. Kata kunci: Ketepatan waktu, Laporan keuangan, Profitabilitas, Struktur kepemilikan, Infrastruktur.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muh Yaasiin Raya

Contact Email yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone +6285343981818

Journal Mail Official iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location Kab. gowa, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA