cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27146197     DOI : https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
IQTISHADUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 467 Documents
 43   44   45   46   47 
TINJAUAN PUSTAKA SISTEMATIS: PENGARUH KOMPENSASI DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN Elmi Abbas; Abdul Hamid; Helmi Buyung Aulia
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.64221

Abstract

Abstrak Karyawan adalah aset terpenting dalam perusahaan. Kompensasi yang adil dan motivasi kerja yang tinggi diyakini dapat meningkatkan hal tersebut. produktivitas karyawan dan kualitas kerja dalam suatu organisasi, sehingga kemampuan karyawan dapat memberikan kinerja Terbaik bagi perusahaan. Kompensasi dan kinerja karyawan adalah dua hal yang saling terkait ima karyawan, baik secara langsung maupun tidak langsung, semakin baik kinerja karyawan .Jadi bisa dikatakan Kompensasi dan kinerja memiliki hubungan langsung secara Hubungan proporsional. Jika karyawan menerima kompensasi dalam jumlah yang meningkat, hal itu akan meningkatkan kinerja maksimal bagi perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tinjauan Pustaka Sistematis. Artikel-artikel yang digunakan untuk Referensi dari Google Scholar, dengan waktu publikasi 2020-2025. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel kompensasi dan variabel motivasi terhadap kinerja perusahaan, karena dengan adanya kompensasi dan motivasi, karyawan akan merasa lebih aktif dan antusias dalam meningkatkan kinerja perusahaan.. Kata kunci: Kompensasi, Motivasi Karyawan Pertunjukan.   Abstract Employees are a company's most important assets. Fair compensation and high work motivation are believed to improve employee productivity and work quality within an organization, enabling employees to deliver optimal performance for the company. Compensation and employee performance are interrelated, both directly and indirectly, and the better the employee's performance, the more likely it is that compensation and performance have a direct, proportional relationship. If employees receive increased compensation, it will maximize performance for the company. The method used in this study was a systematic literature review. The articles used for references were from Google Scholar, published between 2020 and 2025. Based on the research conducted, it can be concluded that compensation and motivation variables influence company performance. Compensation and motivation contribute to employee engagement and enthusiasm in improving company performance. Keywords: Compensation, Employee Motivation, Performance.
PENDEKATAN MODERNIS TERHADAP AL-QUR’AN: ANTARA INOVASI METODOLOGIS DAN PROBLEM EPISTEMOLOGIS M. Fafiyadi Taftazani; Fitrotun Nafi'ah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.64267

Abstract

Abstrak Artikel ini mengkaji pendekatan modernis dalam studi Al-Qur’an dengan menempatkannya dalam dialektika antara pembaruan metodologis dan problem epistemologis penafsiran. Munculnya pendekatan modernis dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk merespons realitas modern melalui penggunaan metode historis-kontekstual, hermeneutika, serta pendekatan ilmu sosial-humaniora. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik epistemologis pendekatan modernis, menelaah kontribusi metodologisnya dalam pengembangan tafsir Al-Qur’an, serta mengkritisi implikasi filosofis yang ditimbulkannya terhadap konsep wahyu, makna, dan otoritas tafsir. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis studi pustaka dengan analisis kritis terhadap karya-karya tokoh modernis dalam kajian Al-Qur’an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan modernis berperan penting dalam memperluas horizon pemaknaan Al-Qur’an dan memperkaya metodologi tafsir kontemporer, khususnya dalam aspek kontekstualisasi. Namun demikian, pendekatan ini juga mengandung problem epistemologis, seperti kecenderungan reduksi dimensi transendental Al-Qur’an, dominasi paradigma rasional-empiris Barat, serta relativisasi otoritas tafsir. Artikel ini menyimpulkan bahwa pendekatan modernis memerlukan kerangka epistemologi tafsir yang integratif, yang mampu mensinergikan inovasi metodologis dengan prinsip-prinsip normatif ulūm al-Qur’an. Kata Kunci: Pendekatan Modernis; Tafsir Al-Qur’an; Epistemologi Tafsir; Ulūm Al-Qur’an; Studi Al-Qur’an   Abstract This article examines modernist approaches to the Qur’an within the philosophical tension between methodological renewal and epistemological challenges in Qur’anic interpretation. The emergence of modernist approaches is driven by the need to respond to modern realities through historical-contextual analysis, hermeneutics, and the integration of social sciences and humanities. This study aims to identify the epistemological foundations of modernist approaches, assess their methodological contributions to contemporary Qur’anic exegesis, and critically evaluate their philosophical implications for the concepts of revelation, meaning, and interpretive authority. Employing a qualitative library-based method, this research conducts a critical analysis of major modernist thinkers in Qur’anic studies. The findings reveal that modernist approaches significantly broaden the interpretive horizons of the Qur’an and enrich exegetical methodologies, particularly in terms of contextualization. Nevertheless, these approaches also raise serious epistemological concerns, including the tendency to reduce the transcendental dimension of revelation, the dominance of Western rational-empirical paradigms, and the relativization of exegetical authority. The article concludes that modernist approaches require a more integrative epistemology of tafsir that harmonizes methodological innovation with the normative principles of ulūm al-Qur’an. Keywords: Modernist Approach; Qur’anic Exegesis; Epistemology Of Tafsir; Ulūm Al-Qur’an; Qur’anic Studies
PERANAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSISAL Alief Sugiarto S.
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.64268

Abstract

Abstrak Perkembangan media sosial sebagai ruang publik digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial masyarakat. Kebebasan berekspresi yang luas di media sosial sering kali tidak diimbangi dengan kesadaran hukum yang memadai, sehingga memicu berbagai pelanggaran hukum seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peranan sosiologi hukum dalam membangun kesadaran masyarakat dalam menggunakan media sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologis, yang mengkaji peraturan perundang-undangan terkait media sosial, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta teori sosiologi hukum Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat digital tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum dan sanksi, tetapi sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Sosiologi hukum berperan penting sebagai jembatan antara norma hukum dan realitas sosial, sehingga mampu mendorong internalisasi nilai-nilai hukum dalam perilaku bermedia sosial. Oleh karena itu, pendekatan sosiologi hukum diperlukan sebagai strategi preventif dan edukatif dalam membangun budaya bermedia sosial yang beretika dan bertanggung jawab. Kata kunci: sosiologi hukum, kesadaran hukum, media sosial, UU ITE, masyarakat digital.   Abstract The development of social media as a digital public space has brought significant changes to the patterns of social interaction. Broad freedom of expression on social media is often not matched by adequate legal awareness, thus triggering various legal violations such as the spread of hoaxes, hate speech, and defamation. This article aims to analyze the role of legal sociology in building public awareness regarding the use of social media. This research uses a normative legal research method with a sociological approach, examining laws and regulations related to social media, particularly the Electronic Information and Transactions Law, as well as the sociological theories of law by Soerjono Soekanto and Lawrence M. Friedman. The results show that the legal awareness of digital communities is not solely determined by the existence of legal norms and sanctions, but is also strongly influenced by social, cultural, and legal culture factors that develop within society. Legal sociology plays a crucial role as a bridge between legal norms and social reality, thereby encouraging the internalization of legal values ​​in social media behavior. Therefore, a sociological approach to law is necessary as a preventive and educational strategy in building an ethical and responsible social media culture. Keywords: sociology of law, legal awareness, social media, ITE Law, digital society.
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH PETERNAKAN DI AREA PERMUKIMAN (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Bojonegoro) Shely Yohana Arif; Muhammad Yasir; Hanin Alya’ Labibah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.64270

Abstract

Abstrak Pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan yang berada di sekitar permukiman masih menjadi permasalahan serius di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Bojonegoro. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan hidup, tetapi juga menimbulkan gangguan kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengawasan serta penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat terdampak, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama melalui mekanisme administratif secara bertahap. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan sumber daya dan masih adanya keluhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan penerapan sanksi administratif yang lebih tegas agar perlindungan lingkungan hidup dapat berjalan secara efektif. Kata Kunci: Lingkungan Hidup, Limbah Peternakan, Penegakan Hukum, Pengawasan.   Abstract Environmental pollution due to livestock waste around settlements is still a serious problem in various regions, including in Bojonegoro Regency. This problem not only has an impact on the quality of the environment, but also causes problems with people's health and comfort. This study aims to analyze the monitoring mechanism and law enforcement carried out by the Bojonegoro Regency Environmental Agency against environmental pollution due to livestock waste. The research method used is normative-empirical legal research with legislative, conceptual, and case approaches. Data was obtained through interviews with the Environment Agency and affected communities, as well as literature studies. The results of the study show that supervision and law enforcement have been carried out in accordance with the provisions of laws and regulations, especially through a gradual administrative mechanism. However, the implementation is not optimal due to limited resources and there are still  public complaints. Therefore, it is necessary to strengthen supervision and apply stricter administrative sanctions so that environmental protection can run effectively. Keywords: Environment, Livestock Waste, Law Enforcement, Supervision.
TAFSIR TEKS AL-QUR’AN TENTANG KONSEP “INFAK DAN SADAQAH” DALAM SISTEM EKONOMI SYARI’AH Alifah Fauziah; Mustopa Kamal; Hasan Bisri
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.64356

Abstract

Abstrak Infak dan sadaqah merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi syariah yang berfungsi sebagai sarana pemerataan kesejahteraan dan penguatan solidaritas sosial. Al-Qur’an memberikan landasan normatif yang kuat terkait praktik infak dan sadaqah, baik dari aspek spiritual maupun sosial-ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan konsep infak dan sadaqah serta menganalisis nilai-nilai ekonomi syariah yang terkandung di dalamnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis terhadap teks Al-Qur’an dan kajian tafsir yang relevan. Analisis dilakukan dengan menelaah makna ayat-ayat infak dan sadaqah serta mengaitkannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti keadilan, keseimbangan, dan kepedulian sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep infak dan sadaqah tidak hanya berorientasi pada ibadah individual, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan demikian, infak dan sadaqah dapat menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan kesejahteraan umat dalam kerangka ekonomi syariah. Kata Kunci: Infak, Sadaqah, Al-Qur’an, Ekonomi Syariah.   Abstract Infak and sadaqah are important instruments in the Islamic economic system that serve as a means of distributing welfare and strengthening social solidarity. The Qur'an provides a strong normative basis for the practice of infak and sadaqah, both from a spiritual and socio-economic perspective. This study aims to examine the verses of the Qur'an related to the concepts of infaq and sadaqah and analyze the Islamic economic values contained therein. The research method used is qualitative research with an analytical approach to the text of the Qur'an and relevant interpretive studies. The analysis was conducted by examining the meaning of the verses on infaq and sadaqah and relating them to Islamic economic principles such as justice, balance, and social concern. The results of the study show that the concepts of infaq and sadaqah are not only oriented towards individual worship, but also have a strategic role in building a fair and sustainable economic system. Thus, infaq and sadaqah can be effective instruments in realizing the welfare of the people within the framework of Islamic economics. Keywords: Infaq, Sadaqah, Al-Qur'an, Islamic Economics.
PERAN PEREMPUAN PAPALELE DALAM MENUNJANG EKONOMI KELUARGA DI DESA TULEHU KABUPATEN MALUKU TENGAH Umi Kalsum Hehanussa; Saira
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.64605

Abstract

Abstrak Peran Perempuan Papalele Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga di Desa Tulehu Kabupaten Maluku Tengah. Papalele merupakan aktivitas perdagangan tradisional yang dilakukan oleh perempuan di Desa Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai bagian dari strategi ekonomi rumah tangga masyarakat pesisir. Keterlibatan perempuan dalam aktivitas ini mencerminkan peran signifikan sektor informal dalam menopang perekonomian keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perempuan papalele dalam menunjang ekonomi keluarga serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong keterlibatan mereka dalam aktivitas papalele. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap perempuan papalele di Desa Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah. Analisis data dilakukan secara tematik dengan menekankan pada pemaknaan pengalaman subjek penelitian terkait kontribusi ekonomi, peran domestik, dan dinamika kerja di sektor informal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan papalele berperan signifikan dalam meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan pendidikan. Meskipun berada di sektor informal dengan pendapatan yang relatif tidak stabil, aktivitas papalele memberikan kontribusi finansial yang substansial terhadap pendapatan rumah tangga. Selain itu, perempuan papalele menjalankan peran ganda sebagai pencari nafkah dan pengelola rumah tangga, yang menuntut kemampuan adaptasi dan ketangguhan dalam menghadapi beban kerja serta tekanan ekonomi. Aktivitas papalele juga memperkuat kemandirian ekonomi perempuan dan kapasitas mereka dalam pengelolaan keuangan keluarga. Faktor pendorong keterlibatan perempuan dalam aktivitas papalele meliputi keterbatasan akses terhadap lapangan kerja formal, dukungan nilai budaya lokal yang mengakui peran perempuan dalam ekonomi keluarga, dan Modal usahanya yang relative rendah. Secara keseluruhan, perempuan papalele memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal di wilayah pesisir Maluku, khususnya di Desa Tulehu. Kata Kunci: Peran, Perempuan Papalele, Ekonomi Keluarga   Abstract The Role of Papalele Women in Supporting the Family Economy in Tulehu Village, Central Maluku Regency Papalele is a traditional trading activity carried out by women in Tulehu Village, Central Maluku Regency, as part of the household economic strategy of coastal communities. Women's involvement in this activity reflects the significant role of the informal sector in supporting the family economy. This study aims to analyze the role of papalele women in supporting the family economy and identify the factors that drive their involvement in papalele activities. This study used a qualitative approach with descriptive methods. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation of papalele women in Tulehu Village, Central Maluku Regency. Data analysis was conducted thematically, emphasizing the meaning of the research subjects' experiences related to economic contributions, domestic roles, and work dynamics in the informal sector. The research results show that papalele women play a significant role in improving family economic resilience, particularly in meeting basic needs such as food and education. Despite working in the informal sector with relatively unstable incomes, papalele activities make a substantial financial contribution to household income. Furthermore, papalele women fulfill dual roles as breadwinners and household managers, which requires adaptability and resilience in dealing with workloads and economic pressures. Papalele activities also strengthen women's economic independence and their capacity to manage family finances. Factors driving women's involvement in papalele activities include limited access to formal employment, support for local cultural values ​​that recognize women's role in the family economy, and low capital requirements. Overall, papalele women play a strategic role in improving family welfare and contributing to local economic development in coastal areas of Maluku, particularly in Tulehu Village. Keywords: Role, Papalele Women, Family Economy
MANAJEMEN DAN PELAYANAN RUMAH SAKIT SYARIAH DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO.107/DSN-MUI/X/2016: STUDI KASUS PADA RSU FASTABIQ SEHAT PKU MUHAMMADIYAH PATI Wildani, Luthfi; Abdul Wahab Abd Muhaimin; Hidayat
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.64688

Abstract

Abstrak Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah, pemenuhan kriteria rumah sakit syariah mencakup dua komponen utama, yaitu manajemen dan pelayanan. Komponen manajemen meliputi 11 dimensi nilai-nilai syariah, sedangkan komponen pelayanan mencakup 13 dimensi nilai-nilai syariah yang harus diterapkan oleh rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi konsep manajemen dan pelayanan rumah sakit syariah di Rumah Sakit Umum Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati, relevansinya dengan Fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yuridis empiris. Data diperoleh dari Fatwa DSN-MUI terkait, data internal rumah sakit, serta studi literatur berupa jurnal dan pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSU Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati telah menerapkan sebagian besar aspek manajemen rumah sakit syariah, meskipun dua unsur belum terlaksana optimal, yaitu penggunaan produk halal serta pemanfaatan jasa lembaga keuangan syariah. Pada aspek pelayanan, masih terdapat tiga dari 13 unsur yang belum terpenuhi. Peluang penerapan rumah sakit syariah dinilai sangat besar dan berpotensi menjadikan RSU Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati sebagai pionir rumah sakit syariah di wilayah Pati Raya, dengan tantangan utama pada aspek sumber daya manusia. Kata Kunci: Manajemen Syariah, Pelayanan Syariah, Rumah Sakit Syariah.   Abstract Based on DSN-MUI Fatwa No. 107/DSN-MUI/X/2016 on Guidelines for Sharia-Based Hospitals, sharia hospital compliance consists of two main components: management and services. The management component comprises 11 dimensions of sharia values, while the service component includes 13 dimensions. This study aims to examine the implementation of sharia-based hospital management and services at Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah General Hospital in Pati, assess its relevance to DSN-MUI Fatwa No. 107/DSN-MUI/X/2016. This research employed a qualitative case study with an empirical juridical approach. Data were collected from relevant DSN-MUI fatwas, internal hospital documents, and supporting literature. The findings show that the hospital has implemented most sharia management aspects; however, two of the 11 management dimensions—halal-certified products and the use of Islamic financial institutions—have not been fully fulfilled. In terms of services, three out of 13 dimensions remain unmet. The implementation of the sharia hospital concept offers significant opportunities and positions the hospital as a potential pioneer of sharia hospitals in the Pati region, with the main challenge related to human resource capacity. Keywords: Sharia Hospital, Sharia Management, Sharia Services.
PENGARUH KARAKTERISTIK WIRAUSAHA DAN MODAL USAHA TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM KOTA JAMBI Hanifa Putri Zavira; Ahsan Putra Hafiz
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.64767

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik wirausaha dan modal usaha terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Jambi. UMKM merupakan sektor penting dalam menggerakkan perekonomian daerah, namun perkembangannya masih menghadapi kendala seperti lemahnya kualitas wirausahawan serta keterbatasan modal. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei kepada para pelaku UMKM. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk melihat pengaruh variabel karakteristik wirausaha (pendidikan, pengalaman, sikap inovatif, dan kepemimpinan) serta modal usaha terhadap perkembangan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan kapasitas pelaku usaha serta kemudahan akses modal menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Kota Jambi. Kata Kunci: karakteristik wirausaha; modal usaha; UMKM; pengembangan usaha; Kota Jambi.   Abstract This study aims to analyze the influence of entrepreneurial characteristics and business capital on the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Jambi City. MSMEs play an important role in driving the regional economy, yet their development still faces obstacles, including weak entrepreneurial capacity and limited capital. This research uses a quantitative approach with a survey method involving MSME actors. Data were analyzed using multiple linear regression to determine the effect of entrepreneurial characteristics (education, experience, innovative attitude, and leadership) and business capital on MSME development. The findings show that both variables have a positive and significant effect on MSME growth. This confirms that improving entrepreneurial capacity and facilitating access to capital are crucial in supporting MSME development in Jambi City. Keywords: entrepreneurial characteristics; capital; MSMEs; business development; Jambi City.
IMPLEMENTASI UU KETENAGAKERJAAN DALAM INDUSTRI PERBANKAN: ANALISIS PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DI ERA DIGITALISASI LAYANAN KEUANGAN Mhd Khairul Anhar Nasution; Khairunnisa Aulia Harahap; Muhammad Rizky Putra; Divya Reyvani; Adik Tya Hasibuan; Nikmah Dalimunthe
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.64831

Abstract

Abstrak: Digitalisasi layanan keuangan telah mengubah secara signifikan pola hubungan kerja dalam industri perbankan dan menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan hak pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam industri perbankan di era digitalisasi layanan keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review terhadap jurnal nasional dan internasional terbitan tahun 2020–2025 yang diakses melalui Google Scholar. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi perbankan mendorong efisiensi dan fleksibilitas kerja, namun juga meningkatkan ketidakpastian hubungan kerja serta belum optimalnya perlindungan hak normatif pekerja, termasuk isu perlindungan data dan privasi. Penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan regulasi ketenagakerjaan yang adaptif agar perlindungan hak pekerja tetap terjamin seiring perkembangan digitalisasi perbankan. Kata kunci: digitalisasi perbankan, undang-undang ketenagakerjaan, perlindungan pekerja, hubungan kerja   Abstrack: The digitalization of financial services has significantly transformed employment relations in the banking industry and created new challenges for the protection of workers’ rights. This study aims to analyze the implementation of labor law in the banking sector in the era of financial services digitalization. The research employs a literature review method of  national and international journal articles published between 2020 and 2025 and accessed through Google Scholar. The findings indicate that banking digitalization enhances efficiency and work flexibility but also increases employment insecurity and weakens the protection of workers’ normative rights, including issues related to data protection and employee privacy. This study highlights the need for adaptive labor regulations to ensure adequate protection of workers’ rights while supporting the sustainability of the banking industry in the digital era. Keywords: banking digitalization, labor law, workers’ rights protection, employment relations
KEDUDUKAN LIVING LAW SEBAGAI PRANATA HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Fransiskus takdir dachi; Budiman Sinaga
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.64905

Abstract

Abstrak Indonesia sebagai negara hukum menganut asas legalitas dalam sistem hukum pidananya, sebagaimana tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, perkembangan masyarakat yang plural dan berakar pada nilai-nilai budaya lokal menuntut pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), khususnya hukum adat. Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai perubahan paradigma hukum pidana nasional dengan mengakomodasi keberlakuan living law sebagai dasar pemidanaan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis pengakuan living law sebagai pranata hukum dalam KUHP 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan living law dalam KUHP 2023 merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila, pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat, serta upaya mewujudkan keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan living law diposisikan sebagai pengecualian terbatas terhadap asas legalitas, sepanjang memenuhi syarat masih hidup, berkembang dalam masyarakat, serta tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, integrasi living law dalam hukum pidana nasional menjadi langkah strategis dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan, berkepribadian, dan berakar pada nilai-nilai budaya bangsa. Kata kunci: living law, hukum adat, hukum pidana, KUHP 2023, asas legalitas   Abstract Indonesia, as a state governed by law, adheres to the principle of legality in its criminal law system, as reflected in the Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP). However, the development of a plural society rooted in local cultural values necessitates the recognition of law living within society (living law), particularly customary law. The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code signifies a paradigm shift in national criminal law by accommodating the applicability of living law as a basis for certain forms of criminal liability. This study aims to analyze the philosophical, juridical, and sociological foundations for the recognition of living law as a legal institution within the 2023 Criminal Code. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, conducted through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the recognition of living law in the 2023 Criminal Code represents the embodiment of Pancasila values, constitutional recognition of customary law communities, and efforts to realize substantive justice that lives within society. The position of living law is construed as a limited exception to the principle of legality, provided that it remains alive and develops within society and does not conflict with human rights principles and the Unitary State of the Republic of Indonesia. Therefore, the integration of living law into national criminal law constitutes a strategic step toward building a just legal system with national character and rooted in the cultural values of the Indonesian people. Keywords: living law, customary law, criminal law, Criminal Code 2023, principle of legality.

Page 45 of 47 | Total Record : 467

 43   44   45   46   47 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 3 (2026): April Vol 7 No 2 (2026): Januari Vol 7 No 1 (2025): Oktober Vol 6 No 4 (2025): Juli Vol 6 No 3 (2025): April Vol 6 No 2 (2025): Januari Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024 Volume 5 Nomor 4 Juli 2024 Volume 5 Nomor 3 April 2024 Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023 Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 Volume 4 Nomor 3 April 2023 Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022 Volume 3 Nomor 4 Juli 2022 Volume 3 Nomor 3 April 2022 Volume 3 Nomor 2 Januari 2022 Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021 Volume 2 Nomor 4 Juli 2021 Volume 2 Nomor 3 April 2021 Volume 2 Nomor 2 Januari 2021 Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020 Volume 1 Nomor 4 Juli 2020 Volume 1 Nomor 3 April 2020 Volume 1 Nomor 2 Januari 2020 Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019 More Issue