Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa adalah jurnal penelitian yang dikhususkan untuk mahasiswa Fakultas hukum Universitas Samudra. Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa terbit sebanyak dua kali dalam setahun yaitu Juni dan Desember. Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa, diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Samudra dan dibentuk berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor 372a/UN54.1/2019. Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa diperuntukkan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Samudra sebagai salah satu syarat Sidang Skripsi.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WANITA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KOTA LANGSA ]]>
<![CDATA[M. Irsan]]>;
<![CDATA[Zuleha Zuleha]]>;
<![CDATA[Andi Rachmad]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i1.15
<![CDATA[Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyebutkan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. dengaan ancaman pidana yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,- Dalam KUHP Pasal 303 menyebutkan bahwa Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. sedangkan didalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. Pelaku perjudian yang baru-baru ini ditangkap oleh petugas Dinas Syariat Islam Kota Langsa dan Polisi Syariah Wilayatul Hisbah (WH) bersama anggota Polres Langsa terjadi di Gampong Paya Bujuk Tunong. Petugas menangkap 5 (lima) orang wanita yang sedang bermain judi di sebuah rumah barang bukti yang berhasil disita oleh petugas berupa uang taruhan sebesar Rp 265.000,- dan kartu remi. kasus sudah dilaporkan ke kantor polisi namun kemudian dikembalikan ke gampong untuk ditindaklanjuti sesuai dengan adat yang berlaku di gampong tersebut namun kenyataannya di lapangan sampai saat kelima wanita tersebut tidak ditinjaklanjuti.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN TERHADAP ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI KABUPATEN ACEH TIMUR ]]>
<![CDATA[Abu Amin]]>;
<![CDATA[Cut Elidar]]>;
<![CDATA[Siti Sahara]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i1.10
<![CDATA[Pasal 41 c menentukan kewajiban dari mantan suami yang berupa mut’ah, nafkah iddah (bila istrinya nusyuz) dan nafkah untuk anak-anak. Kasus yang terjadi dalam Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2017/MS.Idi dimana Penggugat rekonvensi menuntut nafkah yang selama ini belum diberikan berupa nafkah istri, nafkah anak. berdasarkan putusan yang dijatuhkan hakim, mantan suami sampai saat ini tidak memberikan nafkah berupa mut’ah, nafkah iddah dan nafkah untuk anak-anak, sehingga tidak terpenuhinya perlindungan terhadap istri dan anak pasca perceraian. Adapun rumusan masalah yang akan diangkat bagaimana pengaturan hukum terhadap nafkah istri dan anak pasca perceraian, bagaimana perlindungan terhadap istri dan anak pasca perceraian dalam Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2017/MS.Idi.dan bagaimana penyelesaian putusan perceraian atas nafkah istri dan anak jika putusan tersebut tidak dilaksanakan]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN TANAH WAKAF DITINJAU MENURUT PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 (Studi Penelitian Di Kampung Matang Ara Aceh Kabupaten Aceh Tamiang) ]]>
<![CDATA[Syawaluddin Syawaluddin]]>;
<![CDATA[Muhammad Natsir]]>;
<![CDATA[Vivi Hayati]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i1.5
<![CDATA[Nazhir belum sepenuhnya memberikan perhatian terhadap peraturan-peraturan pelaksnaan wakaf terutama bagi nazhir yang masih bersifat tradisional konsumtif. Tanah wakaf di Kampung Matang Ara Aceh dijelaskan dalam sertifikat tanah wakaf diwakafkan untuk Mesjid dan Meunasah di Kampung tersebut. Namun nazhir tidak memberikan hasil tanah tersebut kepada Meunasah, melainkan hanya kepada Mesjid. Sehingga aspek hukum yang lahir tidak hanya hukum tertulis, melainkan juga hukum tidak tertulis yang merupakan hasil dari waktu pemberian wakaf pada masa kepekataan hukum adat.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL DALAM PENANGKAPAN IKAN DILAUT MELALUI PERJANJIAN TIDAK TERTULIS ]]>
<![CDATA[Muhammad Ichsan]]>;
<![CDATA[Mhd Bahlian]]>;
<![CDATA[Vivi Hayati]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i1.16
<![CDATA[Dalam usaha melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal boat, maka terdapat tiga pihak yang aktif bekerja demi mendapatkan hasil tangkapan ikan di laut yaitu pemilik boat, pemberi modal kerja dan anak buah kapal. Masing-masing pihak mempunyai peranan yang penting dalam usaha mencari ikan dilaut dan hasil dari tangkapan ikan yang diperoleh para anak buah kapal boat di lelang dan hasilnya dibagi menurut persentase yang telah disepakati oleh masing-masing pihak. Namun pembagian hasil tangkapan ikan baru dinikmati oleh pemilik modal dan anak buah kapal bila hasil tangkapan ikan yang diperoleh mendapat keuntungan setelah dikurangi dengan modal kerja yang diberikan oleh pemilik modal. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridisnormative melalui kepustakaan (library research), mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli hukum yang ada kaitannya dengan penulisan, dan penelitian yuridisempiris dengan penelitian lapangan (field research) dilakukan dengan mewawancarai langsung pihak yang terlibat dalam pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pemberian modal dari pemberi modal kepada perahu penangkap ikan tidak dibuat secara tertulis, namun hanya perjanjian secara lisan dan telah menjadi kebiasaan turun temurun di kalangan masyarakat nelayan di Kota Langsa. Perjanjian dengan pekerja yang bekerja di perahu penangkap ikan juga tidak dibuat secara tertulis, namun disepakati oleh para pihak dimana para pihak tahu hak-hak dan kewajibannya. Pelaksanaan perjanjian tangkapan ikan dibuat secara tidak tertulis antara pihak pemilik boat, pemberi modal dan anak buah kapal. Pembagian hasil tangkapan ikan dilaksanakan sesuai kesepakatan yang aturannya sudah berlangsung secara terus menerus serta menjadi aturan yang tidak tertulis]]>
<![CDATA[PERSAINGAN USAHA ANTARA PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI DENGAN USAHA PADI KELILING (Suatu Penelitian Di Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur) ]]>
<![CDATA[T. Delvian]]>;
<![CDATA[Rini Fitriani]]>;
<![CDATA[Vivi Hayati]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i1.11
<![CDATA[Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Kasus yang terjadi di Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat terdapat persaingan usaha antara perushaan penggilingan padi yang memiliki izin dengan usaha penggiling padi keliling yang tidak memiliki izin, sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dimana usaha penggilingan padi yang tidak memiliki izin bisa beroperasional keliling menjemput ke gampong-gampong mencari orang yang akan menggiling padinya, sementara perusahaan penggilingan padi yang mempunyai izin berkedudukan menetap pada suatu tempat untuk menjalankan operasional usahanya. Hasil penelitian menyebabkan terjadinya persaingan usaha antara perusahaan penggilingan padi tetap dengan usaha padi keliling adalah karena alasan praktis, efisien, harga terjangkau, hemat waktu dan tenaga, sehingga konsumen lebih memilih menggunakan jasa usaha padi keliling dibandingkan dengan jasa usaha penggilingan padi tetap.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB KUASA ASUH ORANG TUA TERHADAP ANAK (Studi Penelitian di Gampong Trom Kota Langsa) ]]>
<![CDATA[Cut Siti Sarah]]>;
<![CDATA[Rini Fitriani]]>;
<![CDATA[Enny Mirfa]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i1.6
<![CDATA[Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina,melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan, selain itu juga penelitian melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan Tanggungjawab kuasa asuh orang tua terhadap anak telah di atur dengan jelas dalam undang-undang, untuk itu orang tua harus menjalankan kewajiban-kewajiban dalam rangka pemenuhan hak anak dan untuk perkembangan anak. Faktor penyebab pengalihan kuasa asuh dari orang tua kepada orang lain disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga orang tua mengalihkan kuasa asuh kepada orang lain. Upaya hukum terhadap pengalihan kuasa asuh orang tua tanpa secara hukum dan adat anak harus di sahkan di pengadilan agar anak dapat diakui secara hukum.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS PENETAPAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DI LAKUKAN PEMERINTAH KOTA LANGSA DALAM PENGALIHAN FUNGSI TANAH (Studi Kasus di Gampong Meutia Langsa Kota) ]]>
<![CDATA[Muhammad Arif Alkhanis]]>;
<![CDATA[Zainuddin Zainuddin]]>;
<![CDATA[Zaki Ulya]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i1.1
<![CDATA[Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Adapun unsur utama dari perbuatan melawan hukum menurut Pasal tersebut adalah adanya kerugian dan kewajiban ganti rugi. Namun, dalam hal ini pemerintah kota Langsa melakukan suatu perbuatan melawan hukum terkait relokasi atas alih fungsi tempat pembuangan sampah menjadi taman kota, sehingga mengakibatkan kerugian bagi warga,Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif, yang dimaksud untuk diperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberi data terhadap objek yang diteliti, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM ISBATH NIKAH DI MAHKAMAH SYAR’IYAH KOTA LANGSA ]]>
<![CDATA[Rezy Rezy]]>;
<![CDATA[Cut Elidar]]>;
<![CDATA[Rusli Rusli]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i1.17
<![CDATA[Pasal 7 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pertama Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; ke dua Hilangnya akta nikah; ketiga Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;Perkawinan yang telah ditalak oleh suami maka mereka telah bercerai tidak halal lagi hubungan suami isteri. Analisis hukum isbat nikah di mahkamah syar’iyah Langsa dan bagaimana dampak hukum atas isbat nikah suami isteri yang sudah jatuh talak terhadap sahnya perkawinan dan tidak bisa di isbatkan.Penelitian ini mengunakan metode Penelitian Yuridis empiris.Penelitian hukum empiris yaitu melakukan penelitian lapangan dengan mengadakan serangkaian wawancara dengan responden dan informan untuk memperoleh data-data dilapangan.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB APOTEKER DALAM TUGAS PENGELOLAAN APOTEK ( Studi Penelitian di Kota Langsa ) ]]>
<![CDATA[Faizin Faizin]]>;
<![CDATA[Mhd. Bahlian]]>;
<![CDATA[Rini Fitriani]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i1.12
<![CDATA[Apotek adalah tempat orang untuk menebus resep obat yang diberikan oleh dokter atau tempat membeli obat tanpa resep dokter. Dalam mengelola sebuah apotek maka ada tenaga ahli yang dikenal dengan nama Apoteker. Apoteker adalah orang yang diangkat berdasarkan keputusan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan yang memperoleh keahliannya dari pendidikan profesi apoteker. Apoteker dalam mengelola apotek membuat perjanjian kerjasama dengan pemilik apotek sebagai pemilik modal. Dalam tugasnya mengelola apotek maka apoteker diwajibkan untuk setiap waktu berada di apotek guna melayani penebusan resep dokter oleh pasien dan pembellian obat tanpa resep dokter. Namun di salah satu apotek di Kota Langsa, apoteker yang bertugas ternyata tidak melaksanakan tanggung jawab dalam tugas pengelolaan apotek. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normative melalui kepustakaan (library research), mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli hukum yang ada kaitannya dengan penulisan, dan penelitian yuridis empiris dengan penelitian lapangan (field research) dilakukan dengan mewawancarai langsung pihak yang terlibat dalam pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab apoteker merupakan tanggung jawab profesional sebagai seorang apoteker. Faktor penyebab apoteker tidak melaksanakan tanggung jawab dalam tugas pengelolaan apotek antara lain Apoteker memiliki pekerjaan lain,. Mempercayai pekerjaan kepada asisten apoteker merupakan faktor penyebab dimana asisten apoteker sangat berpengalaman, hanya sekali dalam sebulan melakukan pengontrolan terhadap kegiatan apotek. Tempat tinggal yang jauh dari lokasi apotek juga menjadi faktor penyebab, dimana apoteker yang tempat tinggalnya jauh dari lokasi apotek sangat memungkinkan tidak dilaksanakannya tugas dan tanggung jawab dalam mengelola apotek.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK MAKANAN RINGAN YANG TIDAK MEMASANG LABEL (Studi Penelitian di Kota Langsa) ]]>
<![CDATA[Fitra Hariansyah]]>;
<![CDATA[Enny Mirfa]]>;
<![CDATA[Ramon Nofrial]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i1.8
<![CDATA[Banyak produk makanan ringan yang tidak memiliki label ditemui beredar di grosir maupun warung-warung yang ada di desa-desa di wilayah Kota Langsa. Produk tersebut beredar tanpa pengawasan yang ketat dan seolah dibiarkan oleh pemerintah. Banyak ditemkan produk makanan seperti kerupuk, keripik, roti, wadah eskrim yang beredar yang tidak memiliki label. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan, selain itu juga penelitian melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk makanan ringan yang tidak memasang label di Kota Langsa belum maksimal karena masih banyak konsumen tidak mengetahui hak-hak konsumen sehingga konsumen dirugikan dengan ketidaktahuannya. Dalam hal ini peran pemerintah untuk melindungi konsumen di Kota Langsa sangat dibutuhkan oleh konsumen.]]>
