cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Opik Rozikin
Contact Email
rozikinopik@gmail.com
Phone
+6285862536992
Journal Mail Official
rozikinopik@gmail.com
Editorial Address
Jl. A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Published by UIN Sunan Gunung Djati Bandung
ISSN : 20851154     EISSN : 27987663     DOI : 10.15575/vh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan is a periodical scientific journal published by the Law Studies Program, Faculty of Sharia and Law, State University of Sunan Gunung Djati, Bandung. The birth of the VARIA HUKUM journal is inseparable from the transformation of IAIN into UIN. This transformation has encouraged the delivery of faculties/general study programs and strengthened the existing faculties/religious studies programs. One of the general study programs is the law study program. The characteristics developed by the Legal Studies study program at UIN Sunan Gunung Djati Bandung are a legal, educational institution that can integrate the existence of sharia-based legal scholarship. This is a distinct colour in the world of higher legal education. The Journal of Varia Hukum is published every six months, in January and July. The review process in this journal employs a double-blind peer-review, which means that both the reviewer and author identities are concealed from the reviewers, and vice versa.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 128 Documents
 7   8   9   10   11 
HUKUM ADAT IMPLIKASI DAN APLIKASINYA DALAM ISTINBATH HUKUM DI INDONESIA PERSPEKTIF UNIVERSALITAS DAN LOKALITAS Mustofa, Mustofa
VARIA HUKUM Vol. 1 No. 2 (2019): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v1i2.5188

Abstract

AbstrakAdat merupakan variabel sosial yang mempunyai otoritas hukum Islam. Adat yang shahih yaitu ‘adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Adapun hasilnya di Kabupaten Bandung yang menerap­kan pola kepemimpinan dan pemerintahannya berbasis pada kearifan lokal (local wisdom) menjadi barometer dalam keputusan pembangunan dan partisipasi masyarakat dilibatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM POLITIK D, M Fadhlan Irfan
VARIA HUKUM Vol. 3 No. 2 (2021): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v3i2.5511

Abstract

AparaturSipilNegara (ASN)padadasarnyamerupakanabdi negara dan harus mengabdi kepada masyarakat yang dituntut untuk memiliki kesetiaandanketaatan kepada Pancasila,Undang-UndangDasar1945, negaradanpemerintahdalam menyelenggarakan tugas pemerintahan danpembangunan, Aparatur Sipil Negara wajib menjaga netralitasnya sebagai ASN dalam kegiatan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertolak dari dasar pemikiran tentang Aparatur Sipil Negara yang wajib menjaga netralitasnya dalam kegiatan politik Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normative data diperoleh dari hasil penelitian studi pustaka, wawancara, dan observasi terkait penelitian ini.Hasil penlitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan netralitas ASN belum terlaksana secara optimal dari beberapa regulasi yang mengatur, masih saja terdapat ASN yang tidak melaksanakan netralitasnya, selain daripada itu calon peserta pemilu terutama calon kepala daerah harus sama-sama memiliki komitmen dalam rangka menciptakan pelayanan yang optimal, karena kepala daerah merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian, yan berwenang melakukan rotasi dan pengangkatan jabatan dilingkungan daerah dengan menerapkan reformasi birokrasi, artinya, menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuan dan keahlianya tidak berdasarkan kedekatan politik
KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARI’AH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 Hasana, Nurul; Fatriany, Fenny
VARIA HUKUM Vol. 1 No. 2 (2019): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v1i2.7290

Abstract

Keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah memunculkan polemik baru baru bagi dua lembaga peradilan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 93/PUU-X/2012 menegaskan bahwa semua Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah tidak mem­punyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian, bagaimana implikasi dari peng­hapusan pilihan forum (choice of forum) pada Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang tentang Perbankan Syari’ah dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syari’ah? Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui upaya hukum penyelesaian sengketa perbankan syari’ah sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012; dan 2) mengetahui upaya hukum penyelesaian sengketa perbankan syari’ah pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dan kualitatif untuk menggambarkan dan meme­takan konsep-konsep dan analisisnya terhadap teori-teori penegakan hukum penyelesaian sengketa perbankan syari’ah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pende­katan normatif-yuridis, yaitu pendekatan disiplin ilmu dan teori hukum yang berfungsi untuk penye­lesaian sengketa perbankan syari’ah, dengan cara mengum­pulkan, meng­evaluasi, mem­veri­fikasikan, serta mensin­tesiskan bukti-bukti untuk mendukung fakta mem­peroleh kesimpulan yang kuat. Melalui penelitian ini, peneliti menyimpulkan: 1) penyelesaian sengketa perbankan syari’ah sebelum adanya putusan Mah­kamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dapat melalui beberapa cara, yaitu: a) melalui jalur litigasi baik melalui Pengadilan Agama maupun melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri); dan b) melalui jalur non litigasi baik melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) maupun Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (Basyarnas). Sedangkan upaya hukum lanjutan terhadap putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dilakukan melakui upaya hukum banding, upaya hukum kasasi, dan upaya hukum peninjauan kembali. 2) penyelesaian sengketa setelah lahirnya putusan Mahka­mah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menegaskan bahwa penjelasan Pasal 52 Ayat (2) tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa perbankan syari’ah sejak tanggal 29 Agustus 2013 menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama bukan kewe­nangan absolut Pengadilan Negeri, sehingga tidak ada lagi dualisme lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syari’ah.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA PERUSAHAAN DI INDONESIA Ridwan, Muannif
VARIA HUKUM Vol. 3 No. 1 (2021): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v3i1.12335

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap rahasia perusahan di Indonesia. Permasalahan dari penelitian ini adalah definisi dan konsep rahasia perusahaan, sejarah perkembangannya di Indonesia, penjabaran unsur pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999, perbedaan antara rahasia perusahaan dan rahasia dagang, teori perlindungan rahasia dagang, ruang lingkup hak rahasia dagang, dan perlindungan hukum rahasia perusahaan setelah berakhirnya perjanjian kerja, serta sanksi terhadap pelaku pembocoran rahasia perusahaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Rahasia Perusahaan dan Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Rahasia. Bahan Hukum Sekunder, yaitu pendapat hukum dari literatur. Hasil pertama penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk melindungi rahasia perusahaan adalah dengan cara melakukan pengaturan dalam perjanjian kerja dengan pekerjanya, namun setelah perjanjian kerja berakhir maka tidak ada lagi hak dan kewajiban dari para pihak, berakhirnya kontrak atau perjanjian tersebut maka para pihak sudah tidak terikat lagi dan tidak mempunyai kewajiban apapun karena kekuatan hukum yang mengatur jangka waktunya telah berakhir. Kedua, secara hukum perlindungan rahasia perusahaan akan tetap terlindungi meskipun perjanjian kerja telah berakhir, karena Undang-Undang secara langsung melindungi rahasia perusahaan tersebut.
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAHAYA KONTEN DI MEDIA ELEKTRONIK DAN CETAK BAGI ANAK – ANAK DI ERA GLOBALISASI Handayani, Ainurnisa; Putra, Yongki Apriadi
VARIA HUKUM Vol. 3 No. 1 (2021): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v3i1.12548

Abstract

Penelitian ini berjudul Bentuk Perlindungan Hukum Bahaya Konten Di Media Elektronik Dan Cetak Bagi Anak – Anak Di Era Globalisasi. Penelitian yang kami gunakan yaitu penelitian yang bersifat yuridis normatif yang terdiri dari penelitian terhadap asas – asas dan teori hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, sistematika hukum, perbandingan hukum dan juga sejarah hukum. Data nya juga bersumber dari bahan pustaka yang terpilih, dokumen, dan peraturan perundang – undangan, yang terkait juga dengan perlindungan hukum bahaya konten dimedia elektronik dan cetak bagi anak – anak di era globalisasi yang kemudian dianalisis juga secara mendalam. Dan penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yang juga didapatkan dari literatur, jurnal-jurnal, artikel, serta situs – situs diinternet, undang – undang, buku yang sesuai dengan apa yang sedang kami teliti tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini, bahwa Anak merupakan sebuah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita lindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangan seorang anak untuk menjadi seseorang manusia yang dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa. Dan peraturan undang – undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak – anak dari konten berbahaya pada media elektronik dan media cetak yang masih secara umum dan belum ada aturan khusus yang ditujukan dalam memberi perlindungan hukum terhadap anak – anak dari konten- konten bahaya yang mungkin ada di media elektronik dan media cetak apalagi era globalisasi seperti sekarang.
PERBANDINGAN PELAKSANAAN PIDANA MATI BERDASARKAN KUHP DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA DAN CHINA Olivia, Gina
VARIA HUKUM Vol. 3 No. 1 (2021): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v3i1.12549

Abstract

Indonesia dan China menjadi salah satu negara yang masih mengakui dan memberikan vonis hukuman mati pada kejahatan tertentu. Pidana mati merupakan hukuman yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Diatur dalam KUHP dan Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1964. Di China, Pidana mati diatur secara khusus dalam KUHP RRC, karena hanya diterapkan terhadap pelaku kejahatan yang sangat kejam. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Untuk mengkaji permasalahan di atas, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Setelah dilakukan penelitian, maka didapatkan hasil bahwa di Indonesia pelaksanaan eksekusi pidana mati hanya dilakukan dengan cara ditembak, sedangkan di China pelaksanaan eksekusi pidana mati dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara ditembak atau disuntik mati. Hal tersebut sesuai dengan putusan MK yang memberikan arahan agar konstruksi pidana mati ke depan memperhatikan hal-hal seperti pidana mati bukan lagi diterapkan dalam pidana pokok melainkan pidana yang bersifat khusus dan alternatif.
ANALISIS HUKUM TERHADAP KASUS PENIMBUNAN MASKER DAN HAND SANITIZER DI TENGAH WABAH COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 DAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2015 Ariyani, Erna
VARIA HUKUM Vol. 3 No. 1 (2021): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v3i1.12552

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis Kasus Penimbunan Masker dan hand sanitizer di Tengah Wabah Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015. Rumusan Masalah dalam tulisan ini yaitu, (1) Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap pelaku penimbun masker dan hand sanitizer di tengah wabah covid-19, dan (2) Apakah sudah tepat penggunaan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan tersebut untuk menjerat para pelaku sehingga tidak perlu dilakukan penemuan hukum oleh hakim (rechtsvinding). Tulisan ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode normatif yuridis yang mana menganalisa bahan-bahan hukum atau peraturan perundang-undangan. Sumber penelitian ini yaitu Peraturan perundang-undangan, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.
PROBLEMATIKA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA KASUMEWUHO KEC.WAWOTOBI Guntur, Sabri
VARIA HUKUM Vol. 3 No. 1 (2021): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v3i1.12553

Abstract

Dalam pemilihan kepala desa Kasumewuho terdapat salah satu calon kepala desa yang tidak memenuhi syarat formil pendaftaran calon kepala desa, mengenai syarat Bebas Buta Baca Tulis Al-Qur’an sebagaimana perintah peraturan perundangan berlaku. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang calon kepala desa serta untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam penyelesaian masalah Pemilihan Kepala Desa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Calon Kepala Desa pada pemilihan Kepala Desa Kasumewuho diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana termuat pada Pasal 21 dan adapun peran pemerintah Kabupaten Konawe dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di desa kasumewuho dengan cara memanggil para pihak terkait dan masyarakat untuk melaksanakan musyawarah mufakat terkait masalah yang terjadi.
ASPEK HUKUM PENGGUNAAN TANDA TANGAN DIGITAL DALAM TRANSAKSI BISNIS Mulyana, Yusep
VARIA HUKUM Vol. 2 No. 1 (2020): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v2i1.12557

Abstract

The legal power of digital signatures in business transactions is the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, which explicitly acknowledges that electronic signatures have legal force and legal consequences as long as the electronic signature follows the requirements stated in Article 11 of the ITE Law which is a minimum requirement and must be met in every electronic signature creation, the level of security of an electronic signature will be guaranteed if it has an electronic certificate containing the information or identity of the user, the electronic certificate is obtained on the basis of an application to the Certification Authority (CA) by the user (subscriber) . Dispute Resolution in the Use of Digital Signatures in business transactions is based on the agreement of both parties regarding the choice of law and the institution that resolves the problems that occur. 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DAN PENYELESAIAN UTANG DEBITOR TERHADAP KREDITOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PKPU handayani, ainur nisa
VARIA HUKUM Vol. 3 No. 2 (2021): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v3i2.12589

Abstract

AbstractPenelitian ini berjudul Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dan Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Ditinjau Dari Undang-undang Kepailitan dan PKPU. Penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, yang dimana penelitian hukum yang dilakukan juga dengan cara meneliti bahan pustaka ataupun data sekunder belaka. Penelitian ini menggunakan beberapa data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan untuk menyelesaikan serta menjawab semua masalah yang sedang diteliti. Serta didalam penelitian ini juga yang dijadikan sumber datanya yaitu dari peraturan perundang – undangan, hasil ilmiah para sarjana, hasil karya dari kalangan – kalangan hukum dokumen terkait, jurnal – jurnal hukum, artikel, situs – situs diinternet, serta tulisan – tulisan hukum dibidang nasional maupun internasional yang didapatkan dari studi kepustakaan yang juga terkait dengan apa yang sedang diteliti tersebut. Adapun hasil penelitian yuridis normatif dalam penulisan ini adalah perlindungan terhadap kepentingan kreditor ini semakin bertambah tegas dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 dan ada tindakan lain untuk kepentingan atau perlindungan kreditor semakin jelas penganturannya yaitu ketentuan tentang sita umum, action pauliana dan juga gizeeling. Dan untuk penyelesaian utang debitor terhadap kreditor melalui kepailitan dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu dengan cara perdamaian ( akkoord ) dan dengan cara pemberesan harta pailit.  Kata Kunci : Kepailitan, Kreditor, Debitor, Perlindungan

Page 9 of 13 | Total Record : 128

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2025): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol 6, No 2 (2024): VARIA HUKUM Vol. 6 No. 2 (2024): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol. 6 No. 1 (2024): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol 6, No 1 (2024): VARIA HUKUM Vol. 5 No. 2 (2023): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol 5, No 2 (2023): VARIA HUKUM Vol 5, No 1 (2023): VARIA HUKUM Vol. 5 No. 1 (2023): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol 4, No 2 (2022): VARIA HUKUM Vol. 4 No. 2 (2022): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol. 4 No. 1 (2022): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol 4, No 1 (2022): VARIA HUKUM Vol. 3 No. 2 (2021): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol 3, No 2 (2021): VARIA HUKUM Vol 3, No 1 (2021): VARIA HUKUM Vol. 3 No. 1 (2021): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol 2, No 1 (2020): VARIA HUKUM Vol. 2 No. 1 (2020): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol. 1 No. 2 (2019): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol 1, No 2 (2019): VARIA HUKUM Vol 1, No 1 (2019): VARIA HUKUM Vol. 1 No. 1 (2019): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan More Issue