cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fitrah Marinda
Contact Email
jurnal.legislatif@gmail.com
Phone
+6281256860522
Journal Mail Official
jurnal.legislatif@gmail.com
Editorial Address
https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/about/editorialTeam
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Legislatif
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 26543982     EISSN : 27228797     DOI : https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/index
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tujuan junal ini adalah untuk menyediakan tempat bagi mahasiswa hukum seluruh indonesia untuk menerbitkan artikel yang dibuat original (asli) bukan saduran maupun terjemahan. Ruang Lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini membahas terkait Isu Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 88 Documents
 1   2   3   4   5 
IMPLIKASI DIVERSI DALAM MEMBENTUK TANGGUNGJAWAB ANAK MENUJU KEADILAN RESTORATIF Lailatul Mufidah; Uswatul Khasanah
Jurnal Legislatif VOLUME 2 NOMOR 2 2019
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v2i2.10217

Abstract

Abstrak: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (disingkat UU SPPA) membangun reformasi pemidanaan anak di Indonesia, salah satunya kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversi (penyelesaian pidana bagi anak melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum. Diversi diyakini mampu menghindarkan anak dari kemungkinan diskriminasi dan kriminalisasi selama proses pemidanaan. Namun, tidak jarang diversi justru dimanfaatkan untuk menghindarkan pelaku anak dari pidana penjara saja, tanpa benar-benar memahami konsep keadilan restoratif. Penelitian ini mengungkapkan implikasi penerapan diversi dalam upaya pemenuhan hak-hak anak dan dampaknya dalam membentuk rasa tanggungjawab anak sebagai salah satu tujuan dari diversi. Jenis penelitian yang digunakan library research dengan analisis deskriptif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan diversi dalam UU SPPA telah memenuhi prinsip-prinsip hak anak. Namun, secara umum dampak penerapan diversi belum sepenuhnya mampu membangun rasa tanggungjawab anak, hal ini didasari oleh cara penanganan yang kurang tepat dan jenis sanksi diversi yang diberlakukan. Keyword: Diversi; Hak Anak; Tanggungjawab
PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH Aji Baskoro
Jurnal Legislatif VOLUME 2 NOMOR 2 2019
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v2i2.10218

Abstract

Abstrak: Pemilihan presiden di Indonesia mengalami berbagai dinamika yang sangat signifikan. Akan tetapi, perubahan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden dirasa sebagian orang masih memiliki kekurangan, yakni dengan adanya sistem presidential threshold atau ambang batas syarat calon presiden dan wakil presiden yang menjadi pro dan kontra. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai presidenstial threshold merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam rangka mencari pemimpin yang baik dan bentuk konkret dari amanah konstitusi. Hal ini sebagaimana dalam Islam juga mengajarkan mengenai syarat calon pemimpin. Akan tetapi, presidential threshold sarat akan kepentingan politik, sehingga adanya presidenstial threshold bisa menjadi kamuflase elit politik yang hanya mengutamakan kepentingan kelompoknya saja. Oleh karena itu, apabila hal ini terjadi maka kemanfaatan (maslahah) dan kebaikan bersama (public good) bangsa Indonesia jauh di depan mata.Kata Kunci: Tindak Pidana Siber; Kompensasi; Perdagangan Orang
REFORMASI KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARLEMEN MELALUI GAYATRI CURRICULUM PROGRAM GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING PEREMPUAN DALAM RANAH POLITIK Andi Aulia Nabila; Fildanasari ,; Arham Alfandi
Jurnal Legislatif VOLUME 2 NOMOR 2 2019
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v2i2.10223

Abstract

Abstrak:Salah satu bentuk perwujudan demokrasi yakni dengan diterapkannya sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum di Indonesia yang memberikan akses dan kesempatan lebih luas kepada masyarakat sebagai pemilih dalam menentukan wakil mereka di lembaga legislatif. Saat ini keterwakilan perempuan di legislatif menjadi perhatian penting pemerintah, salah satunya melalui kebijakan affirmative action dan zipper system. Dengan kebijakan tersebut, tentunya diharapkan dapat mendorong partisipasi perempuan untuk ikut menyuarakan suara rakyat melalui lembaga legislatif. Namun berdarkan fakta bahwa nyatanya pada tahun 2009 calon legislatif perempuan berada pada kisaran 33, 6%, namun yang terpilih hanya sekitar 17, 86%, sedangkan pada tahun 2014 calon legislatif perempuan sebanyak 37%, namun yang terpilih sebagai anggota parlemen hanya sekitar 14% atau kurang dari setengah calon legislatif perempuan yang mendaftar. Padahal, keterpilihan oleh masyarakat merupakan gerbang awal dalam upaya pembelaan kolektif perempuan di parlemenKata Kunci: Keterwakilan Perempuan, Kuantitas, Kualitas, Kesetaraan Gender, Gayatri Curriculum Program. 
REKONSEPTUALISASI WEWENANG AJUDIKASI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILUKADA OLEH BAWASLU Muh. Ramdan Yulia Saputra
Jurnal Legislatif VOLUME 2 NOMOR 2 2019
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v2i2.10224

Abstract

Abstrak:Bawaslu sebagai penegak hukum proses pemilukada memegang penanan yang sangat penting dalam menjamin pemilukada yang taat asas serta tidak menyimpangi regulasi. Penegakan hukum dalam pemilukada merupakan tolak ukur untuk mencapai keberhasilan yang diselenggarakan secara berintegritas. Namun, tidak semua proses pemilukada berjalan sesuai aturan, sehingga terkadang menimbulkan konflik antara partai politik dan pemerintah. Permasalahan yang timbul menjadikan anggota Bawaslu dari disiplin ilmu lain menjadi hakim adjudikasi, merupakan hal yang tidak relavan. Sehinggga, menimbulkan kontradiktif dan tidak tersingkronisasinya antara tugas dan kompetensi sebagai hakim adjudikasi penyelesaian sengketa pilkada.Agar hakim adjudikasi dapat memahami tata beracara serta memperluas kewenangan adjudikasi maka yang perlu dilakukan ialah menjadikan Bawaslu sebagai lembaga khusus pemilukada.Sehingga yang menyelesaikan pemilukada bukan Mahkamah Konstitusi, melainkan diselesaikan oleh Bawaslu.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaturan wewenang adjudikasi dalam penyelesaian sengketa pemilukada dengan melibatkan Bawaslu. Sedangkan, metode pengumpulan data yang digunakan bersifat hukum normatif empirisKata Kunci: Bawaslu; Pemilukada; Pengadilan Khusus; Wewenang Adjudikasi; 
REKONSTRUKSI MEKANISME REKRUTMEN HAKIM DALAM RANGKA PENGUATAN LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA Rizqa Ananda Hanapi
Jurnal Legislatif VOLUME 2 NOMOR 2 2019
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v2i2.10225

Abstract

Abstrak: Dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan yang kuat dibutuhkan sosok yang independen, imparsial, berintegritas, dan memiliki pengetahuan hukum yang mumpuni untuk menjadi seorang hakim. Mekanisme perekrutan hakim menjadi sangat krusial dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut. Saat ini, proses rekrutmen, seleksi, hingga pelatihan untuk pengangkatan hakim dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Nasional yang dianggap belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut di atas. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan bertujuan untuk merekonstruksi hal-hal yang dianggap perlu dalam proses pengangkatan hakim. Kata Kunci : Hakim; Mekanisme Rekrutmen; Rekonstruksi.
URGENSI NOTIFIKASI PRATRANSAKSI 3P (PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN) UPAYA PREVENTIF PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Xavier Nugraha; Rizki Istighfariana Achmadi; Nina Amelia Novita Sari
Jurnal Legislatif VOLUME 2 NOMOR 2 2019
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v2i2.10226

Abstract

Abstrak: Salah satu bentuk pengaturan untuk mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat di Indonesia adalah pengaturan terkait notifikasi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan (3P). Namun, pengaturan di Indonesia dirasa belum cukup efektif, karena noitifkasi yang diwajibkan adalah pasca transaksi 3P, sehingga, Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji terkait penerapan kewajiban notifikasi pratransaksi 3P di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan hukum dogmatik. Jenis bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa kewajiban notifikasi pasca transaksi 3P tidaklah cukup efektif dalam rangka mencegah persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, sehingga harus diubah menjadi notifikasi pra transaksi 3P.Kata Kunci: Kewajiban Pra Notifikasi; Peleburan; Pengambilalihan; Penggabungan; Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat;
TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN PUBLIK DENGAN MENGOPTIMALKAN PERAMAL TARUNG DI KOTA MAKASSAR Egy Oktavian Pranata; Andi Fairuz Fakhriyah R.M
Jurnal Legislatif VOLUME 3 NOMOR 2 2020
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v3i2.10466

Abstract

AbstractLaw is the most important part of people's lives which aims to provide an understanding of the nature of law and public policy that has a focus on the value of objectives and facilities. One of the most chosen facilities is Legislation in this case such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 4 of 2019 concerning Procedures for the Role of Communities in Spatial Planning, Makassar City Regulation Number 4 of 2015 concerning Spatial Planning for Makassar City in 2015 - 2034 and Makassar Mayor Regulation Number 85 of 2016 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures for Spatial Planning Services so that it has a binding nature for all citizens and regional government of the City area Makassar. Therefore, law no longer functions as a means of social control but is also used as a means to make changes to the community, where the allocation of spatial planning can be implemented properly. In writing this paper, it uses the normative method which puts law as the norm system. The norm system in question is about the principles, norms, rules, of statutory regulations. Therefore the authors conclude, First the Regional Government and the Office of Spatial Planning and Building must balance the spatial development planning, the second must provide legal certainty in spatial planning and building in the Makassar City area through Tarung Forecasters (supervision, planning, utilization, and control spatial).Keywords: Law; Public Policy; Spatial planning and Building; AbstrakHukum merupakan bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan memberikan pemahaman seputar hakikat hukum dan kebijakan publik yang memiliki fokus yaitu pada nilai tujuan dan sarana. Salah satu  sarana yang banyak dipilih adalah Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015  Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015 – 2034 dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi  Serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang sehingga mempunyai sifat mengikat bagi seluruh warga masyarakat dan pemerintah daerah wilayah Kota Makassar. Oleh karena itu, hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat kontrol sosial tetapi juga dipakai sebagai sarana untuk melakukan perubahan kepada masyarakat, dimana alokasi penataan pembangunan tata ruang dapat terimplementasi dengan baik. Dalam penulisan paper ini menggunakan metode normatif yaitu yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan. Maka dari itu penulis menyimpulkan, Pertama Pemerintah Daerah dan Dinas Tata Ruang Dan Bangunan harus melakukan penyeimbangan penataan pembangunan tata ruang, yang kedua harus memberikan ketegasan hukum dalam penataan tata ruang dan bangunan di wilayah Kota Makassar melalui Peramal Tarung (Pengawasan, Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian tata ruang).Kata Kunci: Dinas Tata Ruang dan Bangunan; Hukum; Kebijakan Publik;
ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN LAHAN PARKIR JALAN UMUM KOTA BANDUNG SEBAGAI TEMPAT USAHA MOBIL TOKO Fakhri Husni Fuadi Husni Fuadi1; Abi Ma’ruf Radjab; R. Adi Nurzaman Nurzaman
Jurnal Legislatif VOLUME 3 NOMOR 2 2020
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v3i2.10467

Abstract

AbstractThe existence of Car Shop in Bandung City has became a trouble that has a main concern for The Bandung City Government. The absence of the special regulation of Car Shop Operational causes problems related to licensing, arrangement and development. Not only taking a roadside, at some places in Bandung City, sar shop businessmen often to use parking lots at the edge of public highways to open their shanties, as seen on Teuku Umar Street, Bandung City. Therefore the purpose of this Thesis is to know the legality of the use of parking lots at the edge of public highways as a place of selling for a car shop businessesmen and the efforts of Bandung City Government in granting permits, orginizing and controlling the existence of car shops. This thesis was carried out using the theory of legal certainty as a problem analysis. On this thesis, it was concluded that parking lots at the edge of public highways is prohibited selling for The Car Shop businessmen and Bandung City government doesn’t tolerate the existence of Car Shop. Order and business capital are the main reasons for eradicating Car Shops. But in fact their existence also has a positive impact. If properly built, car shops will have a positive impact on society and the Government. The formation of a special regulation is one solution to overcome the problem of operational car shops in the city of Bandung.Keywords : Car Shop; Parking Lots; Regulation; AbstrakKeberadaan mobil toko di Kota Bandung kini menjadi salah satu masalah yang menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Bandung. Belum adanya aturan khusus yang mengatur mengenai operasional mobil toko menimbulkan permasalahan terkait perizinan, penataan, dan pembinaannya. Tidak hanya menggunakan sebagian badan jalan, di beberapa titik Kota Bandung, para pelaku usaha mobil toko pun kerap menggunakan lahan parkir di tepi jalan umum untuk membuka lapaknya, seperti yang terlihat di Jalan Teuku Umar, Kota Bandung. Sehingga tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui legalitas penggunaan lahan parkir di tepi jalan umum sebagai tempat berjualan bagi pelaku usaha mobil toko serta upaya dari Pemerintah Kota Bandung dalam memberikan izin serta menata dan menertibkan keberadaan mobil toko. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan teori kepastian hukum sebagai pisau analisis permasalahan. Pada penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa lahan parkir di tepi jalan umum tidak boleh digunakan untuk berjualan bagi mobil toko dan Pemerintah Kota Bandung tidak mentolelir keberadaan mobil toko. Ketertiban dan segi modal usaha menjadi alasan utama untuk memberantas mobil toko. Namun pada faktanya keberadaan mereka juga memiliki dampak yang positif. Jika dibina dengan baik, mobil toko akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan Pemerintah. Pembentukkan sebuah regulasi khusus merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan operasional mobil toko di Kota Bandung.Kata Kunci: Mobil Toko; Lahan Parkir; Regulasi;
IMPLEMENTASI IMP (IDENTITY MONITORING PROGRAM): UPAYA PENYELESAIAN MANAJEMEN KLAIM DALAM JAMINAN KESEHATAN Nur Qalbi. S; Andi Annisyah Tenri Sanna; Andi Alif Mustafa
Jurnal Legislatif VOLUME 3 NOMOR 2 2020
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v3i2.10468

Abstract

AbstractIndonesia as a welfare state aims to realize public welfare. This underlies the development of social security by the Indonesian government, which one is through health insurance. In Practice, the goal of creating BPJS is not compatible with reality, provable by a wide variety of issues that are difficult to solve. One of them is the problem with the management of claims for the BPJS. As for the subject of this study is health insurance, specifically management claims. The study uses normative legal research methods to adopt a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. Studies have shown that despite efforts by the government to address the problem, but those efforts didn’t work because of some inhibitory factors. Needed solutions to the formation and application of the IMP (Identity Monitoring Program) concept and it is integrated with Disduk Capil to BPJS. The concept of IMP’s implementation is expected to a minimized deficit on BPJS and solving gone of the causes problems is claim management. Keywords: Health Insurance; Identity Monitoring Program; Management of claims;AbstrakIndonesia sebagai Negara kesejahteraan (welfare state) bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Hal ini mendasari dikembangkannya jaminan sosial oleh pemerintah Indonesia, salah satunya melalui jaminan kesehatan. Pada praktiknya, cita pembentukan BPJS tidak sesuai dengan realita, dibuktikan dengan terdapatnya beragam permasalahan yang sulit untuk diatasi. Salah satunya adalah permasalahan dalam manajemen klaim BPJS. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah jaminan kesehatan, khususnya manajemen klaim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya dari pemerintah dalam mewujudkan upaya penyelesaian masalah yang ada, namun upaya-upaya tersebut tidak berjalan efektif karena beberapa faktor penghambat. Diperlukan solusi berupa pembentukan dan penerapan konsep IMP (Identity Monitoring Program) yang terintegrasi dengan Disduk Capil dengan BPJS.  Penerapan konsep IMP ini diharapkan dapat meminimalisir defisit pada BPJS Kesehatan dan menjadi solusi penyelesaian permasalahan manajemen klaim sebagai salah satu akar masalah dalam defisit BPJS. Kata Kunci: Identity Monitoring Program; Jaminan Kesehatan; Manajemen Klaim;
KONSEPTUALISASI OMNIBUS LAW SEBAGAI UPAYA SINKRONISASI REGULASI PERGARAMAN DI INDONESIA Sekar Drupadi Drupadi Muninggar; Dararida Fandra Mahira; Linda Suci Rahayu
Jurnal Legislatif VOLUME 3 NOMOR 2 2020
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v3i2.10469

Abstract

AbstractIndonesia is geographically an island country with two-thirds of the sea size greater than the mainland. A lot of potentials is generated by having a vast sea area, one of which is to produce salt. However, it has not been balanced with the capacity capability and the fulfillment technology of salt production nationwide. Moreover, from the policy side of government that continues to open the policy of salt imports, it weakens the competitiveness of local salts and less side to Salt pond. It becomes ironic as well as evidence that there is imprecision in the national development strategy, especially the government's handling of salt that leads to the choice of salt import policy. Based on these problems it takes implementation that is a stage of the determination of public policy, namely the process of bringing to a result or can also result in completing and completing. To produce effective policies based on objectives and objectives, implementation of the policy needs to be examined from the concept of policy, formulation process, implementation system, target group data collection system, access policy facilitation, community participation and stakeholders, supervision to evaluation. The method in this research is to use normative juridical research using a descriptive analysis that aims to describe the various legal issues that exist so that the right solution is obtained. Therefore, authors are interested in researching the implementation of the concept of omnibus law as a synchronization effort in Indonesia regulation. Keywords: Omnibus Law; Salt; Synchronization;                                                             AbstrakIndonesia secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan dengan dua pertiga luas lautan lebih besar daripada daratan. Seiring perkembangan lingkungan yang strategis, peran laut menjadi signifikan serta dominan dalam mengantar kemajuan suatu negara. Banyak potensi yang dihasilkan dengan memiliki wilayah laut yang luas, salah satunya yaitu untuk menghasilkan garam. Namun, hal tersebut belum diimbangi dengan kemampuan kapasitas dan teknologi pemenuhan produksi garam secara nasional. Apalagi dari sisi kebijakan pemerintah yang terus membuka kebijakan impor garam, semakin melemahkan daya saing garam lokal dan kurang berpihak pada petambak garam. Hal ini menjadi ironis sekaligus bukti bahwa terdapat ketidaktepatan atau kesalahan dalam strategi pembangunan nasional khususnya penanganan pemerintah dibidang tata kelola pergaraman yang berujung pada pilihan kebijakan impor garam. Berdasarkan problematika tersebut dibutuhkan implementasi yang merupakan tahapan dari penentuan kebijakan publik, yakni proses membawa ke suatu hasil atau bisa juga akibat melengkapi dan menyelesaikan. Implementasi juga menyediakan sarana atau alat untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu. Untuk menghasilkan kebijakan yang efektif sesuai tujuan dan sasaran, maka implementasi kebijakan perlu dikaji mulai dari konsep kebijakan, proses perumusan, sistem pelaksanaan, sistem pendataan kelompok sasaran, akses fasilitasi kebijakan, partisipasi masyarakat dan stakeholders, pengawasan hingga evaluasi. Metode dalam penelitian ini yakni menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk menguraikan berbagai permasalahan hukum yang ada, sehingga didapatkan solusi yang tepat. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian melalui implementasi konsep omnibus law sebagai upaya sinkronisasi regulasi pergaraman di Indonesia.Kata Kunci: Omnibus Law; Pergaraman; Sinkronisasi;

Page 2 of 9 | Total Record : 88

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue VOLUME 8 NOMOR 2 2025 VOLUME 8 NOMOR 1 2024 VOLUME 7 NOMOR 2 2024 VOLUME 7 NOMOR 1 2023 VOLUME 6 NOMOR 2 2023 VOLUME 6 NOMOR 1 2022 VOLUME 5 NOMOR 2 2022 VOLUME 5 NOMOR 1 2021 VOLUME 4 NOMOR 2 2021 VOLUME 4 NOMOR 1 2020 VOLUME 3 NOMOR 2 2020 VOLUME 3 NOMOR 1 2019 VOLUME 2 NOMOR 2 2019 More Issue