cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Admin
Contact Email
jurnalcourtreview@gmail.com
Phone
+6281249846916
Journal Mail Official
jurnalcourtreview@gmail.com
Editorial Address
Nginden Intan Timur XV No. 11 Surabaya
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum
Published by Community of Research Laboratory
ISSN : -     EISSN : 27761916     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal COURT REVIEW e-ISSN: 2776-1916 adalah jurnal penelitian yang berbasiskan sains bidang hukum yang mempublikasikan berbagai artikel dengan scope meliputi: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional; dan Hukum Cyber. Jurnal COURT REVIEW membuka diri untuk bekerjasama dengan para peneliti, penulis, dan penelaah dari berbagai institusi ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5 No 05 (2025): ILMU HUKUM" : 5 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PADA INVESTASI Waluyo, Tri; Prawesthi, Wahyu; Amiq, Bachrul
COURT REVIEW Vol 5 No 05 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i05.1995

Abstract

Perkembangan teknologi mengubah cara berinvestasi yang kini dikenal juga dengan jenis investasi online. Investasi yang dulunya dilakukan melalui sekuritas tertentu atau dengan bantuan broker, kini sudah bisa dilakukan secara investasi online menggunakan gadget atau perangkat pintar dan canggih lainnya. Seiring perkembangan teknologi yang sudah semakin modern, modus kejahatan juga mulai mengikuti perkembangan zaman. Banyaknya investasi online yang beredar di masyarakat tidak menutup kemungkinan diantaranya merupakan yang tidak berizin atau ilegal. Perlindungan investor merupakan aspek yang krusial dan vital dalam pelaksanaan perlindungan terhadap investor. Jenis metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya. menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dianalis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan logika induktif yaitu berfikir dengan hal-hal yang khusus menuju hal yang umum. Bentuk perlindungan hukum bagi investor yang paling nyata adalah dengan adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan investor, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN PERLENGKAPAN SISWA SD DAN SMP SE-KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2023 Utary, Rizki Hana
COURT REVIEW Vol 5 No 05 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i05.2461

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, dan hukum suatu bangsa, sehingga sering dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Secara substantif, korupsi melibatkan penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang secara langsung dapat merugikan kepentingan publik dan menghambat pembangunan nasional. Modus operandi korupsi sangat beragam, mulai dari gratifikasi, suap, penggelapan, pemerasan, hingga manipulasi data dan proyek fiktif, yang seringkali dilakukan secara sistematis dan terstruktur, melibatkan kolusi serta nepotisme. Dampak multidimensional dari korupsi menciptakan inefisiensi, distorsi pasar, ketimpangan sosial, dan yang paling parah adalah mengikisnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan penegakan hukum. Korupsi dalam sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah masih menjadi tantangan serius yang berdampak pada pemborosan anggaran negara dan menurunnya kualitas layanan publik. Penelitian ini secara khusus mengkaji fenomena tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pengadaan perlengkapan siswa untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di seluruh wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun Anggaran 2023. Studi ini dilatarbelakangi oleh vitalnya program tersebut dalam mendukung proses belajar mengajar, sekaligus kerentanannya terhadap penyimpangan akibat besaran alokasi dana yang dikelola. Fokus penelitian adalah untuk mengidentifikasi modus operandi, menganalisis faktor-faktor kausatif yang mendorong terjadinya korupsi, serta mengkalkulasi potensi kerugian keuangan negara yang ditimbulkan.
SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT: STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI (PUTUSAN NOMOR 94/PID.B/2024/PN BKT) Fajar, Rahul Sang
COURT REVIEW Vol 5 No 05 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i05.2465

Abstract

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat merupakan kejahatan serius yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, mengancam pelaku dengan pidana penjara maksimum lima tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis-normatif unsur-unsur tindak pidana tersebut dan mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi diskresi hakim dalam penjatuhan sanksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer (KUHP, yurisprudensi) dan sekunder (literatur hukum). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana dalam kasus ini sangat bergantung pada pembuktian unsur materiil delik, khususnya akibat luka berat (Pasal 90 KUHP) dan kausalitas antara perbuatan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan. Dalam praktiknya, putusan hakim mencerminkan sintesis antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Pertimbangan hakim juga dilihat dari faktor memberatkan (motif keji, dampak permanen pada korban) dan faktor meringankan (penyesalan tulus, upaya restitusi/perdamaian, sejalan dengan prinsip keadilan restoratif). Meskipun terdapat kekhawatiran mengenai inkonsistensi putusan yang dijatuhkan di bawah batas maksimum undang-undang, putusan yang adil harus tetap menjunjung prinsip proporsionalitas dan kearifan individual hakim untuk melindungi korban dan memberikan efek jera.
ANALISIS PENANGANAN MALADMINISTRASI DI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT Nasli, Muhammad Ibnu Zaki; Irianto, Kartika Dewi
COURT REVIEW Vol 5 No 05 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i05.2466

Abstract

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memainkan peran krusial dalam menegakkan keadilan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Sebagai lembaga independen yang bertugas untuk menanggapi keluhan masyarakat terkait maladministrasi, ORI memiliki mandat untuk melakukan investigasi, memberikan rekomendasi, serta mengawasi implementasi perbaikan di berbagai sektor pelayanan publik. Ombudsman RI Kantor Perwakilan Sumatera Barat menerima beberapa laporan terkait maladministrasi pelayanan publik, salah satunya adalah laporan oleh keluarga dari dua orang yang mengalami kecelakaan bermotor di daerah Kota Pariaman. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama yaitu data yang ada pada Ombudsman RI Sumatera Barat dengan cara pengumpulan data melalui kegiatan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum menggunakan teknik pengumpulan buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dan jenis maladministrasi dan untuk mengetahui mekanisme dan proses penanganan maladministrasi.
DAMPAK OVERKAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMENUHAN HAK ASASI NARAPIDANA: STUDI KASUS LAPAS KELAS IIA PADANG Isramsir, Royhan Daffa
COURT REVIEW Vol 5 No 05 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i05.2469

Abstract

Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu permasalahan serius dalam sistem pemidanaan di Indonesia, termasuk di Lapas Kelas IIA Padang. Jumlah penghuni yang jauh melebihi kapasitas ideal berdampak langsung pada terganggunya pemenuhan hak asasi narapidana, seperti hak atas tempat tinggal yang layak, pelayanan kesehatan, dan kesempatan untuk memperoleh pembinaan yang memadai. Kondisi hunian yang penuh sesak tidak hanya menimbulkan persoalan fisik, tetapi juga menciptakan tekanan psikologis, meningkatkan risiko konflik, serta menurunkan efektivitas pembinaan yang seharusnya menjadi tujuan utama pemasyarakatan. Upaya penanggulangan yang dilakukan, seperti optimalisasi ruang dan pembinaan berbasis kelompok, hanya memberikan solusi sementara. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan komprehensif berupa penerapan alternatif pemidanaan non-penjara, prinsip restorative justice, serta pembangunan infrastruktur pemasyarakatan yang lebih memadai agar tujuan pemasyarakatan dapat tercapai dan hak asasi narapidana tetap terlindungi.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 05 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 04 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 03 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 02 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 01 (2025): ILMU HUKUM Vol 4 No 06 (2024): ILMU HUKUM Vol 4 No 05 (2024): ILMU HUKUM Vol 4 No 03 (2024): ILMU HUKUM Vol 4 No 02 (2024): ILMU HUKUM Vol 4 No 01 (2024): ILMU HUKUM Vol 3 No 06 (2023): ILMU HUKUM Vol 3 No 05 (2023): ILMU HUKUM Vol 3 No 04 (2023): ILMU HUKUM Vol 3 No 03 (2023): ILMU HUKUM Vol 3 No 02 (2023): PERTANAHAN Vol 3 No 01 (2023): ILMU HUKUM Vol 2 No 06 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 04 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 03 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 02 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 01 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 5 (2022): ILMU HUKUM Vol 1 No 04 (2021): ILMU HUKUM Vol 1 No 03 (2021): ILMU HUKUM Vol 1 No 02 (2021): ILMU HUKUM Vol 1 No 1 (2021): ILMU HUKUM Vol 4 No 04 (2004): ILMU HUKUM More Issue