Articles
<![CDATA[Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur non Litigasi ]]>
<![CDATA[Mairul, Mairul]]>;
<![CDATA[Irianto, Kartika Dewi]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 1 Nomor 2, Januari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v1i2.568
<![CDATA[The implementation of consumer dispute settlement through non-litigation channels under the Consumer Protection Act was settled at the Consumer Dispute Settlement Agency (BPK) that solved the financial services sector dispute. However, with the establishment of the Alternative Dispute Settlement Institution (LAPS) as in the form of a Financial Services Authority (OJK) specifically dealing with financial service disputes with those who are very familiar with the activities of the financial services sector, therefore how is the existence of BPSK after the formation of LAPS. The method to be used in this research is sociological juridical, because this research uses primary data such as legal material and other regulation data collection will use interview method to BPSK, LAPS, and OJK, and supported by the use of secondary data that is literature related to this research. as supporting data. Based on the results of the discussion obtained that the implementation of dispute resolution in BPSK only handled by the party appointed by the government sometimes not necessarily control the financial service disputes. While LAPS first complaint submitted to the financial services institutions. OJK requires the agency to handle the complaint. If it does not agree then the consumer can complain to the OJK or LAPS, For that, the need for synchronization of arrangements and competence of authority as a consumer dispute resolution institution between BPSK with LAPS.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA DENGAN CARA PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Putusan Nomor 24/Pdt.GS/2020/PN Pti) ]]>
<![CDATA[Irianto, Kartika Dewi]]>;
<![CDATA[Suryamizon, Anggun Suryamizon Lestari]]>;
<![CDATA[adriaman, mahlil]]>;
<![CDATA[Kasman, Reta Permata]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 7 Nomor 1, Juli 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v7i1.4569
<![CDATA[Pelaksanaan perjanjian pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan jaminan fidusia antara PT. Reksa Finance yaitu Badan Usaha Khusus guna melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan jasa yang dalam perjanjian pembiayaan multiguna antara Penggugat dengan Tergugat yang telah sepakat mengadakan perjanjian untuk membayar kepada Penggugat sejumlah uang yang akan jatuh tempo setiap bulannya, namun ternyata Tergugat tidak menepati janji untuk membayar angsuran setiap bulannya. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian perpustakaan (library research) dengan metode analisis kualitatif. Putusan pengadilan terhadap penyelesaian kasus perjanjian pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan jaminan fidusia terdapat dalam Paraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terkait pertimbangan hakim yang mengabulkan beberapa petitum dikarenakan penggugat tidak jelas dalam perkara kasusnya maka dari itu penggugat diharuskan melengkapi berkas dalam perkara ini agar pertimbangan hakim dapat berjalan sesuai Undang- Undang yang berlaku. Dalam pertimbangan-pertimbangan hakim pada putusan ini yaitu menolak sebagian gugatan penggugat dan menerima sebagian gugatan dari penggugat, yaitu dikarenakan mengenai sipenggugat tidak pernah hadir dalam persidangan, tidak mengajukan saksi,tidak mengajukan alat bukti maupun hal-hal lain yang diajukan]]>
<![CDATA[PEMBAJAKAN TERHADAP FILM ANIMASI SINEMATOGRAFI DENGAN APLIKASI TELEGRAM BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Putri, Rani Dwi]]>;
<![CDATA[Irianto, Kartika Dewi]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 7 No 2 (2024): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21111/jicl.v7i2.12551
<![CDATA[Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil kerja otak dan hasil kerja emosional manusia. Hasil kerja hati dalam bentuk abstrak yang dikenal dengan rasa perpaduan dari hasil kerja rasional dan emosional itu melahirkan sebuah karya yang disebut karya intelektual berupa ciptaan yang berbentuk karya, seni, desain, maupun penemuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Hasil kekeyaan intelektual tadi yang telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan masih kerap terjadinya pelangaran, pelangaran ini berupa pembajakan yang jelas akan suatu karya yang telah dilindungi oleh undang-undang. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pengumpulan materi atau bahan penelitian yang ditujukan pada dokumen tertulis, dengan hasil yang akan didapatkan untuk mencari perlindungan hukum bagi sebuah film dan upaya pemerintah dalam mengatasi pembajakan seperti membentuk satuan tugas pengaduan dengan bekerja sama dengan PT Telekomunikasi Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyiapkan sistem peringatan. Melalui rumusan masalah bagimana perlindungan hukum film animasi sinematografi ditinjau dari postifistik hukum di Indonesia dan dan apa upaya pemerintah dalam menjamin perlindungan hukum bagi pencipta karya sinematografi di Indonesia ditengah maraknya pembajakan di aplikasi telagram.]]>
<![CDATA[Wanprestasi Perjanjian Kredit Oleh Pihak Debitur Terhadap Pihak Bank BRI Bukittinggi ]]>
<![CDATA[Pratama, Agung]]>;
<![CDATA[Irianto, Kartika Dewi]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 2 (2024): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v14i2.8846
<![CDATA[Artikel ini mengkaji penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit di Bank BRI Kota Bukittinggi. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris. Jenis data yang dipakai adalah data primer yang berupa hasil wawancara serta dokumen-dokumen yang di dapat secara langsung dari lokasi penelitian, serta menggunakan data sekunder sebagai bahan penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian kredit di Bank BRI Kota Bukittinggi terjadi dalam bentuk terlambat berprestasi. Perjanjian kredit di Bank BRI Kota Bukittinggi tidak mencantumkan secara jelas dan terperinci tentang upaya penyelesaian jika terjadi wanprestasi, namun upaya yang telah dilakukan oleh Bank BRI Kota Bukittinggi dalam menyelesaikan wanprestasi yang terjadi telah melalui 3R yaitu rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali), dan restructuring (penataan kembali). Penyelesaian wanprestasi dapat juga dilakukan dengan melakukan pelelang benda jaminan.]]>
<![CDATA[Analysis of Rejection of Trademark Registration Due to Substantial Similarities in Trademarks : (Case Study of the Mark "de Ratu") ]]>
<![CDATA[Fitria, Reni]]>;
<![CDATA[Irianto, Kartika Dewi]]>
<![CDATA[ Journal of Scientific Research, Education, and Technology (JSRET) Vol. 4 No. 1 (2025): Vol. 4 No. 1 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kirana Publisher (KNPub) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58526/jsret.v4i1.691
<![CDATA[Trademark registration is a crucial step for businesses to protect the identity and reputation of their products. However, this registration is often rejected by the competent authority because of the basic similarities with a previously registered mark. This research aims to analyze rejection of trademark registration in Indonesia which is caused by basic similarities. In the context of brand law, principal similarity refers to a situation where two marks are deemed to have similarities that are significant enough to confuse consumers. Based on data from the Directorate General of Intellectual Property (hereinafter referred to as DJKI), the number of trademark registrations rejected for this reason continues to increase every year. This research will discuss the factors that influence rejection of trademark registration, its impact on brand owners, as well as best practices that can be taken to reduce the risk of rejection. With a normative approach, this research will examine existing regulations and how they are implemented in the field]]>
<![CDATA[The Concept of the Ba Baluak Tando Tradition as Strengthening the Marriage Agreement in Customary Law in Nagari Kurai V Jorong ]]>
<![CDATA[Reza, Fadly]]>;
<![CDATA[Irianto, Kartika Dewi]]>
<![CDATA[ Journal of Scientific Research, Education, and Technology (JSRET) Vol. 4 No. 1 (2025): Vol. 4 No. 1 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kirana Publisher (KNPub) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58526/jsret.v4i1.693
<![CDATA[The ba baluak tando tradition is a very important procession in the proposal in the Kurai V Jorong indigenous community, in Bukittinggi City. This tradition not only functions as a social aspect, but also has customary legal meanings related to the concept of agreement in the process leading up to marriage. This study was made by the researcher to analyse the ba baluak tando tradition, its implementation process, and its relevance to customary law agreements, civil law, and the Supreme Court's jurisprudence on the voidness of agreements. The research used a juridical sociological approach by interviewing customary leaders to gain a deeper understanding of this tradition. Not only that, researchers also cite, journals, traditional books, and include verses of the Koran as sharia law according to the Minangkabau customary philosophy is Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Khitabullah. This research can provide an understanding of the conception of the ba baluak tando tradition as a strengthening of the marriage agreement in customary law in Nagari Kurai V Jorong.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif ]]>
<![CDATA[Vorty, Vicky Chrisna]]>;
<![CDATA[Irianto, Kartika Dewi]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v5i2.17719
<![CDATA[The emergence of the practice of uterine leasing is seen as capable of overcoming infertility problems experienced by husband and wife in order to obtain offspring by leasing a surrogate mother's womb. Although the practice of uterine leasing has been implicitly prohibited, the fact is that the practice is still carried out secretly by the community. The binding in surrogete practice is established based on the surrogate agreement that is considered to be null and void. Of course this impacts on the loss rights to sue each other before certain courts in the case of disputes. Therefore, this lookup used be carried out to discover the reasons of the surrogate mother practice exercise still occurs for its prohibited role as nicely as to see the position of legal protection in the exercise primarily based on Indonesian positive law. The analysis was conducted using a legislative approach (statute approach) and analytical approaches (analytical approach) so that it is convered in the scope of normative law research. The research conducted illustrates that the surrogate mother practice still occurs, because there is no legal basis for prohibiting this behavior. In addition, Legal protection are only there to prevent the surrogate practice, but they do not provide any safeguards to overcome future disputes.]]>
<![CDATA[Fulfillment of the Rights of Honorary Teachers in View of the Employment Law (Case Study at the Asy-Syarif Sidang Koto Laweh Islamic Boarding School) ]]>
<![CDATA[Hakim, Ahmad Rais]]>;
<![CDATA[Rusli, Benni]]>;
<![CDATA[Irianto, Kartika Dewi]]>
<![CDATA[ JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 2 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/jurmayustisi.v2i2.976
<![CDATA[The aim of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is to make the nation's life more intelligent through education provided by the government and private foundations. In private foundations there are two honorary staff, namely government honorary teachers (PKWT) and foundation honorary teachers who are the focus of researchers, namely bald book teachers. Regarding the government's honorary rights, they are given based on the PKWT law, while the foundation's honorary rights are given by the Foundation in accordance with the labor law on labor, because bald book teachers who are appointed by the foundation are subject to labor law. The method in this research uses field research methods carried out at the Asy-Syarif Sidang Koto Laweh Islamic Boarding School. The results of research that took place in the field were that the rights of honorary foundation teachers (gubar bald teachers) had not been fulfilled in accordance with the labor law regarding workers in articles 86 concerning legal protection, 89 and 90 concerning labor wages. Because the wages given are far from the regional minimum wage, in order to meet the welfare of living, bald book teachers have to look for side jobs to make ends meet, the government should be quick to catch up to resolve this problem because the labor law regarding workers has not been implemented.]]>
<![CDATA[LITERASI DIGITAL TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PARADIGMA SISWA SMKN 1 PADANGPANJANG ]]>
<![CDATA[Irianto, Kartika Dewi]]>;
<![CDATA[Riyanto, Agus]]>;
<![CDATA[Siagian, Anna Andriany]]>;
<![CDATA[Arman, Zuhdi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Cendikia Nusantara Vol 1 No 2 (2023): Jurnal Pengabdian Cendikia Nusantara ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset Cendekia, Yayasan Berkah Putera Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Literasi digital tersebar luas dan sering mengatasi masalah utama. Langkah pertama dalam mendidik siswa tentang literasi digital adalah mengembangkan keterampilan membaca, membaca konten dengan cermat, dan kemudian menggunakan literasi digital untuk memahami konten. Melalui pelatihan literasi digital, proyek pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital para remaja khususnya di SMKN 1 Padangpanjang. Perumusan bentuk kegiatan, tahapan kegiatan, dan evaluasi merupakan tiga tahapan yang menjadi metode pelaksanaan kegiatan PKM. Hasil penilaian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman anggota tentang pendidikan lanjutan sangat tinggi dan mereka memiliki kesadaran tentang risiko melibatkan web dan hiburan virtual seperti yang ditunjukkan oleh konsekuensi dari jajak pendapat 83,3% terkait dengan substansi negatif pada Web. Namun hasil evaluasi menunjukkan bahwa mayoritas peserta hanya menggunakan internet untuk berkomunikasi, bermain game, dan menggunakan media sosial, sehingga belum memahami literasi digital terkait pemanfaatan internet untuk ilmu pengetahuan.]]>
<![CDATA[Sosialisasi Hukum Mengenai Produk Makanan Halal Dan Sehat Di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Panyalaian ]]>
<![CDATA[Yustrisia, Lola]]>;
<![CDATA[Irianto, Kartika Dewi]]>;
<![CDATA[Syahril, Syahril]]>
<![CDATA[ Batoboh Vol 10, No 1 (2025): BATOBOH: JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Seni Indonesia Padangpanjang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26887/bt.v10i1.4655
<![CDATA[Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada tanggal 21 April 2025 menyatakan bahwa ditemukan 9 (sembilan) produk makanan olahan yang mengandung unsur babi (porcine). Sebagian besar produk yang terdeteksi mengandung babi adalah marshmallow impor, dan beberapa di antaranya sudah memiliki sertifikat halal. Hal ini tentu saja meresahkan bagi masyarakat, lebih khususnya lagi Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. Pengakuan akan keberadaan agama Islam menerbitkan tanggung jawab negara untuk memastikan terpenuhinya nilai-nilai Islam dalam berbagai bidang. Salah satu tanggung jawab negara dalam hal ini yaitu menjamin kehalalan produk yang beredar dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan syari’at agama Islam. Tidak hanya itu, ternyata produk yang mengandung unsur babi tersebut ada pada produk makanan yang dikonsumsi untuk anak. Produk makanan yang baik dan halal serta memperhatikan gizi makanan dan minuman yang dikonsumsi anak memiliki peran penting dalam perkembangan, pertumbuhan, dan pemeliharaan kesejahteraan anak secara keseluruhan. Gizi yang baik mempunyai dampak yang signifikan terhadap perkembangan kognitif, perilaku, dan emosional anak-anak. Oleh sebab itu, maka perlu dilakukan upaya sosialisasi hukum mengenai produk makanan halal dan sehat oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Lokasi yang dipilih untuk dijadikan tempat sosialisasi hukum tersebut adalah Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal Panyalaian]]>
