PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik
PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, e- ISSN: 2797-0469 ini diterbitkan oleh Departemen Aksiologi, Community of Research Laboratory Surabaya, Indonesia sebagai media komunikasi dan diseminasi hasil penelitian dan karya ilmiah di bidang Administrasi Publik; Manajemen Publik; Pelayanan Publik; Kebijakan Publik; Governance; Local Government; Lembaga Internasional; dan Pembangunan. Redaksi PRAJA observer sangat terbuka menerima artikel dan resensi buku terkait ruang lingkup kami di bidang administrasi publik.
Articles
19 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 4 No. 01 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK"
:
19 Documents
clear
<![CDATA[IMPLEMENTASI E-HEALTH DALAM MELAYANI PASIEN DI PUSKESMAS KALIRUNGKUT KOTA SURABAYA ]]>
<![CDATA[Luthfi, Ilham]]>;
<![CDATA[Rahmadanik, Dida]]>;
<![CDATA[Widiyanto, M. Kendry]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 01 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Konsep electronic governance dibuat dalam rangka pemenuhan pemerintah agar pengelolaan dan kebutuhan publik dalam pelayanan publik dapat diselenggarakan dengan lebih efisien, iefektif serta terbuka. Electronic governance sendiri adalah penggunaan jaringan internet guna menyebarkan layanan dan informasi mengenai pemerintah terhadap masyarakat luas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berkembang beberapa tahun kemudian, tahun 2014 diresmikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 itahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan, yang dikembangkan menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Rekam Medis. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif idengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi e-health juga membantu para staff puskesmas seperti memudahkan petugas dalam pelaporan data kesehatan bulanan kepada Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan data rekam medis pasien lebih akurat dan petugas dapat membuat rujukan online kepada pasien yang membutuhkan.]]>
<![CDATA[ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN LONTONG BALAP DI DISPENDUKCAPIL KOTA SURABAYA ]]>
<![CDATA[Marsianto Putra, Muhammad Dwi]]>;
<![CDATA[Murti, Indah]]>;
<![CDATA[Puspaningtyas , Anggraeny]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 01 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelayanan publik merupakan fungsi dasar pemerintah yang berfungsi sebagai metrik kinerja utama bagi pemerintah nasional dan lokal. Jika pelayanan publik yang diberikan berfokus pada kebutuhan masyarakat, maka penyelenggaraan pemerintahan dianggap baik. Salah satu kota di Indonesia, Kota Surabaya, telah memperkenalkan e government dalam rangka mewujudkan konsep pelayanan publik yang terbuka dan akuntabel. Program Lontong Balap, salah satu layanan yang diciptakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, akan menjadi subjek penelitian ini. Pengadilan Negeri Kota Surabaya dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya berkolaborasi untuk menciptakan Lontong Balap, sebuah inovasi layanan Integrasi Layanan Terpadu. Inisiatif ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus pencatatan kelahiran dan kematian.. Menurut Ansell dan Gash (2007: 228), proses tata kelola kolaboratif-yang meliputi komunikasi tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil akhir-adalah teori yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Temuan studi Program Lontong Balap telah berhasil, dan masyarakat telah menyatakan kepuasannya terhadap program tersebut.]]>
<![CDATA[KUALITAS IPELAYANAN DALAM IMEMBERIKAN PELAYANAN WALKTHRU PADA MASYARAKAT IDI ISAMSAT IMANYAR IKOTA ISURABAYA ]]>
<![CDATA[Chrisdian Tama, Elvin]]>;
<![CDATA[Ibnu Rochim, Achluddin]]>;
<![CDATA[Rahmadanik, Dida]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 01 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelayanan ipublik imerupakan ikegiatan ibentuk ipelayanan iyang idibuat ioleh pemerintahan iuntuk ikebutuhan imasyarakat. Dijelaskan idalam iUndang-Undang No i25 iTahun i2009 itentang ipelayanan ipublik, pelayanan ipublik imerupakan kegiatan iuntuk imemenuhi ikebutuhan-kebutuhan imasyarakat idengan isesuai peraturan iperundang-undang ibagi isetiap iwarga inegara iatas ibarang idan ijasa yang iada idan idisediakan ioleh ipenyelenggara ipelayanan ipublik iKantor iSamsat Kota iSurabaya imerupakan iinstansi ipelayanan ipajak ikendaraan ibermotor iyang memberikan ikonstribusi idalam ipenerimaan ipajak inegara. Pajak imenurut undang iundang irepublik iindonesia inomor 6 itahun 1983 itentang iketentuan umum idan itatacara iperpajakan, berdasarkan iPasal 1 ayat 1 adalah ikontribusi wajib ikepada inegara iyang iterutang ioleh iorang ipribadi iatau ibadan iyang bersifat imemaksa iberdasarkan iundang-undang idengan itidak imendapatkan imbalan isecara ilangsung idan idigunakan iuntuk ikeperluan inegara ibagi kemakmuran irakyat. iSecara iumum iSamsat iini iberfungsi iuntuk imemberikan pelayanan idan ipengawasan iterhadap ipembayaran ipajak ikendaraan bermotor. Dari ihasil ipenelitian itentang “Kualitas ipelayanan idalam imemberikan pelayanan walk ithru ipada imasyarakat idi Samsat iManyar ikota isurabaya isudah cukup bagus ikarena iSamsat iManyar imemiliki ikeunggulan iterkait idengan penampilan pegawai iyang isudah ilengkap imenggunakan iatribut iyang itelah disediakan. Dan keahlian ikecermatan idalam iproses ipelayanan ipegawai isudah menunjukkan Keahlian idalam ipengoperasian ikomputer isudah isangat ibaik dan Kecermatan yang dimiliki pegawai juga sudah teliti.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ECOGREEN DI KAMPUNG DINOYO TANGSI SURABAYA: (Suatu Studi tentang Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007) ]]>
<![CDATA[Akhmad Bimantara, Bagas]]>;
<![CDATA[Indartuti , Endang]]>;
<![CDATA[Soesiantoro, Adi]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 01 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Ecogreen salah satu gerakan penghijauan yang dimana tidak membuat semua yang ada di lingkungan menjadi berkurang atau pun lama kelamaan menjadi habis maka mencegah polusi yang semakin hari semakin meningkat menjadi hal yang terpenting agar pembangunan Ecogreen juga berdampak pada menerapkan gaya hidup ramah lingkungan serta mengedepankan alam agar menjadi hijau dan bahan adapun luwes daerah dengan pemakaian awal usaha adapun berhasil serta sesuai salah satu kampung yang peneliti ambil adalah kampung dinoyo tangsi sebab kampung tersebut sudah mendapatkan Tropy dari hasil juara SSC 2019 dan juara Green And Clean 2016 - 2017 serta kampung tersebut juga mendapatkan kampung Ecogreen. Implementasi merupakan aktivitas adapun dilaksanakan beserta persiapan serta menentukan untuk peraturan ketetapan akan mendapatkan suatu gerakan. dasarnya, implementasi mampu dijalankan jika berakhir diperoleh agenda maupun rencana adapun dijalankan. Undang – Undang 26 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pembenahan bagian dilakukan akan melaksanakan suatu tempat adapun bahagia tenang bermanfaat maka berkepanjangan demi kelangsungan kehidupan orang maupun orang bernyawa bersama agar supaya bergerak selaras harmonis dengan seimbangan bagi kelestarian lingkungan dan pembanguan bekerlanjuatan. maksud pemeriksaan ini menyelidiki lalu memahami aspek penolong serta bagian penghalang sejak implementasi kebijakan ecogreen di kampung dinoyo tangsi surabaya (suatu studi tentang undang –undang nomor 26 tahun 2007). Program adapun dipergunakan bagi pengamat merupakan gambaran adapun memakai program . Buatan mulai penyelidik ini merupakan bagi memahami meski implementasi yang dibuat pemerintah dalam kebijakan ecogreen untuk memperindah kampung yang ada di Kota Surabaya pada kampung ecogreeen di Dinoyo Tangsi Surabaya. Rekomendasi yang diberikan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat kampung Dinoyo Tangsi membuat kampungnya menjadi ecogreen.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH MELALUI PROGRAM PENURUNAN ANGKA STUNTING DI KELURAHAN RUNGKUT MENANGGAL KOTA SURABAYA ]]>
<![CDATA[Dina Zachrawan, Fara]]>;
<![CDATA[Dwijayanti, Rizkya]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 01 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Permasalahan stunting masih menjadi topik hangat yang menjadi perhatian dunia, khusunya di Indonesia. Stunting telah menjadi topik serius di Indonesia karena berdampak pada tumbuh kembang generasi penerus bangsa. Sementara itu, stunting merupakan suatu kondisi pertumbuhan yang lambat atau status gizi yang buruk serta merupakan kondisi tubuh yang kronis pada tumbuh kembang anak sejak usia dini. Terkait standar deviasi stunting, data angka stunting anak dibawah 5 tahun yang diterbitkan oleh WHO pada tahun 2018 menunjukkan bahwa Indonesia termasuk kedalam negara dengan angka stunting tertinggi ketiga di Asia Tenggara di Asia Tenggara setelah Timor Leste (50,5%) dan India. . (38,4%) dan Indonesia (36,4%). Sebagai aksi nyata implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan stunting, Kelurahan Rungkut Menggal juga membagikan makanan bergizi dan bergizi kepada anak-anak yang masuk dalam daftar tersebut tumbuh perlahan setiap bulannya. Pendistribusian makanan bergizi dilakukan oleh Kader Surabaya Hebat dan didukung oleh pihak Kelurahan]]>
<![CDATA[ANALISIS STAKEHOLDER PADA PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KELURAHAN MEDOKAN SEMAMPIR ]]>
<![CDATA[Febry Permata Putri, Grace]]>;
<![CDATA[Ismail, Hasan]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 01 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemerintah Kota Surabaya meluncurkan program padat karya yang berkolaborasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) triplehelix untuk mengentaskan kesmiskinan di Kelurahan Medokan Semampir, Kota Surabaya. Dalam penerapan program padat karya, sasaran yang akan dijadikan aktualisasi dari program ini adalah Gamis (Keluarga Miskin) dengan kriteria yang sudah ditentukan melalui hasil kuisioner. Keberhasilan dalam mencapai tujuan dari program padat karya Kota Surabaya sangat bergantung pada pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersangkutan. Namun, setiap pemangku kepentingan memiliki beberapa faktor pendukung dan penghambat atas terlaksananya program padat karya tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penghambat dan pendukung dari aktor kepentingan yang mempengaruhi program padat karya dalam mengentaskan kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan rekapitulasi. Kuantitas narasumber yang dijadikan pedoman sebanyak 3 orang dari perwakilan setiap stakeholder dalam triplehelix yang mempengaruhi keberhasilan program padat karya untuk mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Medokan Semampir. Berdasarkan hasil penelitian, program padat karya dapat mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Medokan Semampir dengan target 355 KK menjadi 60 KK. Semua Keluarga Miskin di Kelurahan Medokan Semampir 100% sudah bekerja dengan presentase 85% berpenghasilan diatas 4 juta rupiah dan 15% berpenghasilan di bawah 4 juta rupiah. Hal ini dipengaruhi oleh peran stakeholder model triple helix yaitu dari pemerintah meliputi Pemerintah Kota Surabaya, Kelurahan Medokan Semampir, dan Dinas Sosial Kota Surabaya. Sedangkan stakeholder dari masyarakat meliputi Keluarga miskin (Gamis). Adapun juga stakeholder dari pihak privat meliputi Cipta karya, dinas koperasi dan perdagangan Kota Surabaya, serta CV Kemilau Grafika. Oleh sebab itu, peran stakeholder dalam program padat karya dalam mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Medokan Semampir sangat penting dan sifatnya saling berkesinambungan.]]>
<![CDATA[ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN WARGA MENUR PUMPUNGAN MELALUI PROGRAM RUTILAHU TAHUN 2023 ]]>
<![CDATA[Nisak, Khoirun]]>;
<![CDATA[Ibnu Rochim, Achluddin]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 01 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh semakin sulitnya mendapatkan pekerjaan, dan meningkatnya kebutuhan hidup. Sedangkan kesejahteraan sosial adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian modal usaha, maupun pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan keterampilan masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan esensi pembangunan nasional salah satunya Program Pemerintah Kota Surabaya yaitu Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni). penelitian ini menggunakan teori Goerge Edward III ada empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan teori deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan prioritas strategi pembangunan Rutilahu di wilayah Menur Pumpungan dilihat dari segi ukuran luas bangunan rumah serta keadaan atap/dinding/lantai mana yang lebih rusak parah itulah yang diutamakan serta bukti hal alas rumah dengan menunjukkan surat SHM. Jika tidak dapat memberikan bukti SHM, maka akan dialihkan ke bantuan CSR.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAYANAN SAYANG WARGA DI BALAI RW DALAM MENCIPTAKAN MASYARAKAT TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN SAMBIKEREP ]]>
<![CDATA[Avina, Rizky]]>;
<![CDATA[Kusbandrijo, Bambang]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 01 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemerintah Kota Surabaya telah menghadirkan sebuah kebijakan pelayanan Sayang Warga, yang memiliki fungsi memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut tidak mengharuskan masyarakat datang ke kantor kecamatan atau bahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, melainkan warga dapat langsung datang ke balai RW. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelayanan Sayang Warga di Kecamatan sambikerep. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, program Pelayanan Sayang Warga di Balai RW Kecamatan sambikerep dapat dikatakan efektif karena telah memberikan manfaat bagi warga, Namun, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, seperti kurangnya sosialisasi tentang program Sayang Warga dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih intensif dalam sosialisasi program Sayang Warga agar masyarakat dapat memahami manfaat dari program ini dan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaanya.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK PADA PROGRAM KALIMASADA DI KELURAHAN SUKOLILO BARU ]]>
<![CDATA[Rouf, Abdur]]>;
<![CDATA[Hariyoko, Yusuf]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 01 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Efektivitas pelayanan publik kepada masyarakat dapat dikatakan efektif apabila masyarakat mendapat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan, dengan adanya kepuasan tersebut pelayanan publik kepada masyarakat sudah efektif. Pemerintah dan Pemerintahan tidak terlepas dari kata “pelayanan”, karena pemerintah diciptakan dan dibentuk adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan mendasar maupun kebutuhan yang bersifat umum, sehingga pada hakikatnya pelayanan merupakan fungsi dasar dari pemerintah. Pemerintah harus mampu memenuhi seluruh kebutuhan. Dalam penelitian yang dilakukan pada artikel ini ingin mengetahui seberapa efektif pelayanan publik kepada masyarakat pada program kalimasada di kelurahan sukolilo baru.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MENGEMBANGKAN DESA WISATA DI DESA WATESARI KECAMATAN BALONGBENDO ]]>
<![CDATA[Citra Afrellia, Rossi]]>;
<![CDATA[Susi, Susi]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 01 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat untuk mengembangkan desa wisata di Desa Watesari Kecamatan Balongbendo. Metode penelitian iyang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Sumber Informasi: Kepala Desa Watesari, Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Sejahtera, dan delapan masyarakat serta pedagang. Teknik pengumpulan data: Wawancara, dokumentasi. Analisis data reduksi data, penyajian data, verifikasi. Hasil penelitian diketahui bahwa partisipasi masyarakat yang dianalisis meliputi (1) Partisipai dalam perencanaan: masyarakat aktif dalam ikut merencanakan, Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan: Dalam pembangunan desa wisata seluruh warga masyarakat selalu dilibatkan dalam pengembangan desa wisata, Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pengembangan: Masyarakat telah membagi diri untuk bersama – sama menciptakan hal-hal baru dan berusaha untuk mempertanggung jawabkannya dengan baik, Partisipasi dalam pemanfaatan hasil: Masayarakat dapat menikmati hasil bersama menjadikan hasil dari pengembangan desa wisata. (2) Faktor Penghambat: Kesadaran dan kemauan untuk mengembangkan desa wisata yaitu kesadaran berbagai pihak mengenai pentingnya partisipasi masih ada yang rendah. Faktor pendorong: SDM yang berkualitas sumber daya manusia yang dimiliki maka akan dapat mendukung dan memajukan perkembangan desa wisata Watesari. (3) Tantangan yang dihadapi masyarakat: infrastruktur dan aksesbilitas yang meliputi jalan, akses, sistem komunikasi dan promosi, serta daya saing.]]>
