cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
didin@untag-sby.ac.id
Phone
+6281249846916
Journal Mail Official
prajajurnal@gmail.com
Editorial Address
Nginden Intan Timur XV No.11 Surabaya
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik
Published by Community of Research Laboratory
ISSN : -     EISSN : 27970469     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, e- ISSN: 2797-0469 ini diterbitkan oleh Departemen Aksiologi, Community of Research Laboratory Surabaya, Indonesia sebagai media komunikasi dan diseminasi hasil penelitian dan karya ilmiah di bidang Administrasi Publik; Manajemen Publik; Pelayanan Publik; Kebijakan Publik; Governance; Local Government; Lembaga Internasional; dan Pembangunan. Redaksi PRAJA observer sangat terbuka menerima artikel dan resensi buku terkait ruang lingkup kami di bidang administrasi publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 437 Documents
 22   23   24   25   26 
PENERAPAN PELAYANAN PRIMA BERBASIS INOVASI KLAMPID NEW GENERATION (KNG): (Studi di Kantor Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal Kota Surabaya) Julian Irvanda Wijaya Putra; Radjikan Radjikan; Indah Murti
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 04 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In order to facilitate the process of population needs related to population administration, the Department of Population and Civil Registration of course continues to innovate. One of the innovations to carry out their duties in serving government affairs and public services, the Surabaya City Population and Civil Registry Office created the Klampid New Generation (KNG) innovation. Through sub-districts and sub-districts, this study aims to evaluate the implementation of KNG-based excellent service at the Pakal Village Office. This study uses a qualitative descriptive approach by collecting data through interviews, observation, and documentation. The focus of research on the implementation of KNG-based excellent service at the Pakal Kelurahan Office in Surabaya City is based on the Barata theory indicators of Capability, Attitude, Appearance, Attention, Action, and Responsibility. The results of this research regarding the new generation of Klampid innovation services are (1) The community is satisfied with the service in terms of attitude, attention, action and responsibility of the Kelurahan service staff in providing population administration services, namely friendly, good and clear in providing information. (2) Lack of capacity due to limited human resources in the Kelurahan results in delays in service delivery. (3) People are sometimes confused about where to go when they are in the kelurahan due to office renovations and some services being diverted to the local RW Hall.
PERAN DKPP (DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN) KOTA SURABAYA DALAM PENGEMBANGAN WISATA HUTAN MANGROVE WONOREJO Alif Rafi Adhipramana; Radjikan Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 04 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Industri pariwisata memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Keindahan alam dan keanekaragaman budaya sangat melimpah di Indonesia. Melihat keragaman ini, dapat disimpulkan bahwa jika masyarakat setempat memanfaatkannya dengan baik, maka bisa menjadi industri yang menguntungkan. Kota Surabaya merupakan wilayah metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, dan berperan sebagai ibu kota Provinsi. Surabaya termasuk kota terbesar kedua di Indonesia dan yang pertama Jakarta Pada segi pariwisata, Kota Surabaya memiliki banyak atraksi mulai dari atraksi buatan maupun alam yang dikelola dengan baik oleh Pemerintah Kota Surabaya hingga saat ini. Wisata alam yang bisa dikunjungi wisatawan lokal sampai mancanegara merupakan salah satu contoh ekowisata mangrove. Ekowisata ini menawarkan tempat-tempat yang sangat indah untuk dikunjungi, seperti berjalan-jalan di hutan bakau dengan udara yang sejuk dan teduh membuat Anda merasa nyaman. Dasar penelitian ini karena pasca kejadian Covid-19, kawasan wisata ini cukup terabaikan, terlantar dan sangat sepi pengunjung bahkan pada saat hari libur. Wisata yang mengalami penurunan wisatawan ini membutuhkan pengembangan dan perawatan oleh Pemerintah Kota dengan berbagai masalah yang ditemukan saat penelitisn berlangsung. Dalam pelaksanaan pengembangan Pemerintah Kota Surabaya melalui DKPP Kota Surabaya melakukan pengembangan lokasi wisata yang signifikan dan sudah berhasil melakukan pengembangan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN UMKM DI KELURAHAN PUCANG SEWU KECAMATAN GUBENG KOTA SURABAYA Elok Wahyuningsih; Achluddin Ibnu Rochim; M. Kendry Widiyanto
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 04 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kelurahan Pucang Sewu Kota Surabaya merupakan salah satu kelurahan yang memiliki sejumlah pelaku UMKM dari berbagai jenis usaha seperti pedagang kuliner, toko kelontong, penatu, dan konveksi. Sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan pemberdayaan bagi usaha mikro di daerah dan meningkatkan kemampuan usaha dalam menghadapi persaingan usaha di daerah. Berdasarkan hasil penelitian, pihak Kecamatan dan Kelurahan sudah sepenuhnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya terlebih kepada para pelaku UMKM agar memiliki surat izin usaha. Dalam kegiatan sosialisasi, pihak Kecamatan Gubeng Kota Surabaya tak hanya melakukan pemberian informasi tentang Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada para pelaku UMKM namun juga menawarkan perbantuan untuk mengurus surat izin usaha agar bisa mendapatkan Nomor Induk Berusaha sebagai bentuk legalitas usaha mereka. Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya dapat dilihat dari beberapa indikator dari Teori Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle. Kelurahan Pucang Sewu telah melaksanakan pengimplementasian kebijakan dengan patuh dan baik. Dapat dilihat dari berbagai kegiatan mulai dari sosialisasi hingga pendampingan para pelaku UMKM dalam membuat pengurusan izin usaha mereka. Manfaatnya pun juga dapat dirasakan langsung baik dari Pemerintah maupun masyarakat yang memiliki UMKM.
ETIKA PELAYANAN ADMINISTRASI DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA Yafie Amaratus Sania; Supri Hartono; Dida Rahmadanik
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 04 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian kali ini berfokus pada analisis implementasi etika pelayanan administrasi oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Penelitian ini menerapkan metode penelitian deskriptif dengan teknik kualitatif dengan pengumpulan data dari wawancara bersama narasumber, observasi oleh peneliti dan dokumentasi. Penganalisisan data berupa pengerucutan data, pemaparan data, verifikasi data serta pengambilan kesimpulan. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori etika oleh Mertins Jr pada Maani (2010). Terdapat empat poin penting yang menjadi faktor terlaksananya implementasi etika dalam bidang pelayanan di Dispendukcapil Kota Surabaya ini adalah persamaan atau kesetaraan, keadilan, loyalitas atau kesetiaan, dan tanggung jawab. Kesimpulan dalam hal ini adalah implementasi etika di bidang pelayanan oleh Dispendukcapil Kota Surabaya telah dalam melaksanakan implementasinya dengan memenuhi 4 indikator yang dikemukakan oleh teori Mertins Jr dalam Maani (2010) tersebut.
COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PENERAPAN PERWALI NO 79 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KOTA SURABAYA Allya Tsamarah Yunifar; Bambang Kusbandrijo; Anggaeny Puspaningtyas
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 04 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Stunting merupakan gangguan pada tumbuh kembang anak yang sangat lambat, Sehingga memberikan gizi buruk dan meminimalisir kecerdasan pada anak. Menurut World Health Organization (WHO) bahwa kasus stunting disebabkan karena adanya kebutuhan nutrisi yang tidak sesuai standar pada anak. Stunting menjadi fokus utama Pemerintah Kota termasuk Kota Surabaya. Berdasarkan pada Peraturan Walikota Surabaya No 79 Tahun 2022 tentang penurunan stunting yang mengatakan bahwa dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan tercapainya tujuan pembangunan maka dibutuhkan adanya penurunan stunting. Meskipun pada data prevalensi stunting di Kota Surabaya menurun, Pemerintah Kota Surabaya tetap menghimbau kepada masyarakat dan jajaran stakeholder untuk mengatasi kasus stunting ini. Oleh karena itu dibutuhkan adanya kerjasama dengan para stakeholder dari sektor swasta, akademisi, LSM, Media Massa dan jajaran Dinas – Dinas lainnya. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis Collaborative Governance Pada Penerapan Perwali No. 79 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Surabaya dan Untuk menganalisis faktor penghambat dan pendukung Collaborative Governance Pada Penerapan Perwali No. 79 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Surabaya. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Hasil Penelitian ini adalah bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta, Media Massa, LSM, dan Akademisi sudah baik komunikasi yang dilakukan terjalin dengan baik, serta hasil kolaborasi yang dilakukan berdampak baik karena prevalensi stunting selalu turun dari tahun ke tahun hanya saja yang menjadi penghambat dalam penanggulangan stunting adalah terkait dengan mobilitas penduduk di Kota Surabaya yang sangat tinggi.
PENGARUH KINERJA PEGAWAI PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT: (Studi Kasus Di Kantor Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur) Indri Habsari; Djoko Widodo; Adi Soesiantoro
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 04 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintahan harus efektif dan inovatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan untuk menghilangkan presepsi birokrasi yang kurang ramah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan seberapa besar pengaruh kinerja pegawai pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat di kantor Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yang dimulai pada tanggal 03 April – 30 April 2023. Besar sampel sebanyak 154 responden masyarakat yang menggunkan jasa pelayanan publik di kantor Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan survey sebagai desain penelitian utama yang merupakan jenis penelitian kuantitatif dan dokumentasi pada tempat penelitian. Teknik yang dilakukan menggunakan Analisis Regresi Sederhana yang menggunakan uji-t Parsial. Pada gambar diatas dapat disimpulkan jika P value (sig) <alpha (0,05) maka keputusan tolak Ho , kesimpulannya taraf uji (5%) cukup bukti bahwa kinerja pegawai (X) mempengaruhi kepuasan masyarakat (y). dan kemudian dari hasil analisis regresi sederhana menunjukan regresi inerja pegawain (x) sejumlah 0.641 yang bertanda positif ,dapat disimpulakan bahwasannya kinerja pegawai yang makin baik akan mengakibatkan semakin tinggi pula kepuasan masyarakat. Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pengurusan pelayanan harus meningkatkan sarana dan prasarana seperti agar teraihnya kepuasan masyarakat yang melambangkan symbol keberhasilan melalui penyelenggaran pelayanan publik.
EFEKTIFITAS PELAYANAN AKTA KELAHIRAN MELALUI PORTAL KLAMPID NEW GENERATION DI KELURAHAN UJUNG SURABAYA Alif Maulana Izdihar; Hasan Ismail
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 04 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk meningkatkan pelayanan publik. Keberhasilan pelayanan publik yang ditawarkan oleh pemerintah dapat dilihat dari tingkat kecepatan pelayanan administrasi kependudukan dan kepuasan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif di mana rumusan masalah memicu peneliti untuk melakukan eksplorasi pada situasi sosial secara menyeluruh dan mendalam. Menurut (Sugiyono, 2017) Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai kondisi sosial. Efisiensi, efektifitas dan transparansi merupakan unsur vital dalam mewujudkan e-Government, sehingga e-Government sangat sejalan dengan usaha untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance). Disamping itu, e-Government diharapkan dapat mendukung tata kelola, produktivitas dan efisiensi dalam instansi pemerintahan dalam peningkatkan petumbuhan ekonomi. Pemanfaatan program Klampid New Generation (KNG) di Kota Surabaya dapat dikatakan sudah baik, yang pelaksanaan programnya berasal dari pemerintah selaku regulator dan pemberi fasilitas, yang didukung dengan faktor pengembangan konsep digital. Namun, juga ada beberapa faktor penghambat seperti kurangnya animo masyarakat, kurangnya internal support (Operator), serta sarana dan prasana yang perlu diadakan pembenahan. Selain itu, perlu diadakan forum-forum komunikasi yang intens di seluruh lapisan elemen masyarakat.
EFEKTIVITAS KINERJA PELAYANAN KELURAHAN WONOKUSUMO TERHADAP PROGRAM PADAT KARYA DISPENDUKCAPIL SURABAYA Camelle Aqila; Hasan Ismail; Eddy Wahyudi
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 03 (2023): PUBLIC ADMINISTRATION
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemiskinan merupakan masalah multifaset karena terkait dengan kurangnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan mengakses bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pemerintah berupaya mendorong tumbuhnya ekonomi kecil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan khususnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satunya adalah pemberian dukungan dan perlindungan usaha kecil dan kelas ekonomi bawah agar lebih berkembang. Partisipasi dan kemandirian adalah dua prinsip yang membentuk inti dari stabilitas padat karya perkotaan. Padat Karya merupakan kegiatan penguatan masyarakat (termasuk pekerja miskin, pengangguran, dan masyarakat bersenjata). Penelitian kualitatif akan digunakan selama berlangsungnya penelitian ini sebagai strategi implementasi, dengan tujuan untuk mendeskripsikan suatu kejadian atau peristiwa yang telah terjadi di lapangan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diambil langsung dari tempat praktek. Data sekunder berasal dari artikel jurnal dan referensi lainnya. Wilayah Kantor Kelurahan Wonokusumo di Surabaya menjadi lokasi pelaksanaan penelitian. Hasil penelitian ini yaitu pemerintah baru-baru ini menerapkan kebijakan upah untuk inisiatif padat karya. Ditetapkan bahwa pelaksanaan program padat karya yang disampaikan dengan manajemen yang baik akan menjadi cara yang efektif yang akan mengurangi tingkat pengangguran serta kemiskinan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OVER DIMENSION AND OVER LOADING (ODOL) ANGKUTAN BARANG INDUSTRI DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO Muhammad Alwan Yassin; Dida Rahmadanik; M. Kendry Widiyanto
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 05 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi kebijakan tentunya menjadi yang terpenting dalam mewujudkan keinginan guna mencapai tujuan. Pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan oleh beberapa pihak terkait. Salah satunya kebijakan yakni over dimension and over loading. Kebijakan ini dibuat guna mengatasi kendaraan yang melanggar dengan mematuhi aturan layak jalan. Pada implementasi tentunya perlu instansi terkait agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo yang dimana instansi terakit yang menangani kebijakan over dimension and over loading di Kabupaten Sidoarjo. Pada penelitian membahas terkait imlementasi kebijakan over dimension and over loading angkutan barang industri di kabupaten sidoarjo hal ini bertujuan sejauh mana dalam melaksanakan kebijakan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif dimana dalam menemukan hasil penelitian dilakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada hasil penelitian yang dilakukan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sudah melakukan dengan baik berdasarkan indikator keberhasilan implemenatsi kebijakan. Mulai dari sosialisasi, peningkatan sumber daya, sikap pelaksana kebijakan, sertas struktur birokrasi. Namun hal ini perlu adanya konsistensi dan tindakan tegas lagi dikarenakan masih banyaknya kendaraan yang melanggar aturan. Diharapkan kerja sama antar pihak terkait bisa dilaksanakan mulai dari perusahan, pengguna angkutan, serta pihak yang memungkinkan terlibat dalam aturan tersebut.
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 83 TAHUN 2022 TENTANG PEMAKAIAN RUMAH SUSUN Yunira Nur Hidayati; Dida Rahmadanik; Rachmawati Novaria
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 05 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Pemakaian Rumah Susun di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber. Penelitian ini berfokus pada peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2022 pada pasal 2 dimana dikatakan bahwasannya “Setiap penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penduduk Daerah yang belum memiliki rumah tinggal, dapat memanfaatkan rumah susun sebagai tempat hunian sementara merupakan MBR yang terdata dalam data MBR Daerah. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edward George III tentang Implementasi Kebijakan yang meliputi empat indikator penilaian, yakni komunikasi; sumber daya; disposisi; dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya masih terdapat ketidaksesuaian antara persyaratan pemakaian Rusunawa dengan kondisi dilapangan. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang memengaruhinya. Salah satunya yakni kurangnya klasifikasi persyaratan secara spesifik. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh pihak Dinas ataupun UPTD terkait. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar kebijakan yang telah dibuat dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

Page 24 of 44 | Total Record : 437

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 01 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 5 No. 06 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 5 No. 05 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 5 No. 04 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 06 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 05 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 04 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 03 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 02 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 01 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 3 No. 06 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 3 No. 05 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 3 No. 04 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 3 No. 03 (2023): PUBLIC ADMINISTRATION Vol. 3 No. 02 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 3 No. 02 (2023): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 3 No. 01 (2023): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 3 No. 01 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 2 No. 06 (2022): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 2 No. 05 (2022): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 2 No. 04 (2022): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 2 No. 03 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 2 No. 02 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 2 No. 03 (2022): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 2 No. 02 (2022): PUBLIC ADMINISTRATION Vol. 2 No. 01 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 1 No. 04 (2021): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 1 No. 03 (2021): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 1 No. 01 (2021): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 1 No. 2 (2021): ADMINISTRASI PUBLIK More Issue