cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
swarajustisia@unespadang.ac.id
Editorial Address
Jl. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang City, Sumatera Barat, Indonesia, 25112
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
UNES Journal of Swara Justisia
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 25794701     EISSN : 25794914     DOI : https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 892 Documents
 11   12   13   14   15 
OPTIMALISASI PERAN UNIT IDENTIFIKASI FORENSIK SATRESKRIM POLRESTA PADANG DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN Reza Marthadinata Putra
UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 1 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (April 2021)
Publisher : Programa Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v5i1.199

Abstract

Hasil kegiatan Unit Identifikasi merupakan modal dalam pengungkapan tindak pidana. Dalam pengusutan kasus pembunuhan, Pihak Kepolisian selain mencari jejak tersangka juga memfokuskan penyidikan kepada Korban hal ini dengan harapan jika jati diri korban dapat diketahui maka pelaksanaan penyidikan dapat dilakukan dengan lebih terarah oleh karena pada umumnya ada hubungan antara pelaku dan korbannya sehingga penyidik dapat lebih mudah membuat daftar orang-orang yang dapat dicurigai sebagai pelaku tindak pidana. Kendala Peran Unit Identifikasi Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Pada LP 310/A/VIII/2020/Sektor Dan LP 128-B/V/2020/LUBEG adalah faktor Kemampuan petugas dalam melakukan identifikasi, proses pengolahan pada tempat kejadian kurang teliti, mengabaikan ataupun menghiraukan sesuatu tandatanda, benda benda, jejak-jejak dan sebagainya. Kurangnya kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat. Optimalisasi Peran Unit Identifikasi Forensik Pada Satreskrim Polresta Padang Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan adalah mengusulkan secara berjenjang untuk mengikutsertakan personel unit identifikasi pada pendidikan khusus bidang identifikasi tindak pidana.
LEGITIMASI PENJARA ADAT NAGARI TERHADAP TINDAK PIDANA ASUSILA (Studi Kasus Nagari Tigo Jangko, Kec. Lintau Buo, Kab Tanah Datar) Faisal Tanjung
UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 1 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (April 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Based on the results of the study concluded that First, the application of traditional nagariprisons in the enforcement of customary criminal law in Nagari Tigo Jangko there areseveral stages which consist of being caught being immoral, they are escorted to thenagari guardian's office. The male perpetrator was put into Nagari Prison which waslocated next to the Nagari guardian's office, while the female was put into the Nagariguardian's office. In Nagari Prison the perpetrators are shown to the public(approximately 3-5 hours). In the span of a few hours, Ninik Mamak the perpetrator,religious leader, adat and nagari apparatus held a meeting in adat density to determinethe customary punishment that could be imposed on the perpetrator. Then the perpetratorswere taken by the police to the Lintau Buo Sub-district Police Station located in Pangian,if there was a criminal element in it (National Criminal Law). Second, the legitimacy of theNagari Tigo Jangko customary prison against immoral crime is a strategic role inregulating the implementation of the nagari government. The customary prison in NagariTigo Jang¬ko has been regulated in the local nagari regulations and has the agreement ofthe customary and youth stakeholders, in the event that the relevant violations will first beconvened at the Nagari Indigenous Peoples Office by nagari and pucuk leaders localcustoms and if found a committed violation fined customarily and put in a customaryofficer for one day or before the hearing in KAN is finished, if the perpetrator's actionthere is an element of criminal offense, the perpetrator will be handed over to the Polsek,but the offender is not fined by custom.
KRIMINALISASI TERHADAP PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL welly Kendra
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i1.151

Abstract

Kota Pariaman has enacted Regional Regulation Number 10 of 2018 which stipulates a policy of criminalization for sexual deviant behavior by LGBT. Forms of Criminalization of Sexual Abuse Behavior in the Regional Regulation of Pariaman City Number 10 Year 2018 is against behavior that is prohibited from being based on moral background. To maintain public morality, in the criminalization of LGBT, the City of Pariaman government imposes sanctions in the form of administration, which is the cost of enforcing local regulations and in the form of penalties in the form of fines and confinement in the alternative criminal system. Comparison of arrangements in Pariaman City Regulation No. 10 of 2018 explained in detail about the understanding of transgender and LGBT. The Criminal Code Bill does not provide a more detailed explanation, it only provides a regulation on what is meant by "obscenity".
PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN BERLALU LINTAS UNTUK TERCIPTANYA KESELAMATAN DI JALAN RAYA Djoko Ananto
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v1i3.30

Abstract

Memperhatikan kesadaran hukum masyarakat saat ini, khususnya pengendara sepeda motor di jalan raya menurun. Banyak pengguna jalan yang tidak mematuhi rambu-rambu lalul lintas. Pelanggaran di jalan raya menyebabkan meningkatnya kecelakaan lalu lintas. Padahal polisi telah berusaha memberikan programsosialisasi, konseling dan pembinaan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang pelaksanaan kesadaran dan keselamatan lalu lintas, namun masalahnya adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.
PENGARUH PENERAPAN SANKSI BAGI SISWA PENDIDIKAN BINTARA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERHADAP KINERJA BINTARA REMAJA DI POLDA SUMBAR Hanif Kurniawan; Fitriati Fitriati; Iyah Faniyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 4 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2021)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i4.188

Abstract

Dalam Pasal 15 Ayat (5) huruf c Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Diklat Polri, yang mengatur bahwa seorang bintara yang masih menempuh pendidikan di Kepolisian Negara Sekolah tidak boleh melakukan tindak pidana dan/atau pelanggaran kode etik Polri, tidak menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai kearifan lokal, dan norma hukum. Bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh mahasiswa Diktukba Polri SPN Padang Besi Polda Sumatera Barat antara lain berkelahi, mencuri, melakukan perbuatan asusila dan memalsukan identitas. Pelaksanaan sanksi bagi mahasiswa Diktukba Polri yang melakukan tindak pidana berupa pemberian helm merah, pengurangan nilai mental kepribadian, pembentukan mental dan budi pekerti serta dikeluarkan dari pendidikan. Kewenangan untuk memberikan hukuman berada pada Kepala Lembaga Pendidikan. Pengaruh sanksi bagi mahasiswa Diktukba Polri yang melakukan tindak pidana terhadap kinerja saat menjadi bintara adalah tidak ada pengaruh sanksi bagi mahasiswa diktator Polri yang melakukan tindak pidana terhadap kinerja apabila bintara tersebut remaja dilihat dari sikap dan perilaku saat melaksanakan tugas, hal ini ditunjukkan dengan sanksi yang diberikan dan penghargaan yang diterima saat menjadi bintara kepemudaan dari data 408 orang, jumlah siswa angkatan 2017 dan 2018 terkena sanksi sebanyak 127 orang dan yang mendapatkan reward sebanyak 18 orang, sedangkan berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada responden disebutkan bahwa terdapat pengaruh penting sanksi yang diberikan kepada mahasiswa Diktukba Polri yang melakukan tindak pidana yaitu memberikan efek jera, membentuk mental kepribadian, psikologi dan watak mahasiswa yang melakukan tindak pidana dan juga sesama mahasiswa lainnya sehingga pada saat; y menjadi pemuda binaan mereka tidak melanggar kode etik kepolisian.
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN DALAM BENTUK TIDAK DILENGKAPI SECARA BERSAMA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN Daslucky Okyusran
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 2 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Forestry criminal acts in the form of not being accompanied together with a certificate of legality of forest products are prohibited acts as mentioned in Article 83 paragraph (1) letter b of Law Number 18 Year 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. The provision is used as a legal basis for investigators to ensnare the perpetrators of forestry crime, because it not only violates the law but is also a violation of the socio-economic rights of the community so that in an effort to combat criminal acts in the forestry sector, investigation as part of law enforcement must carried out effectively by conducting a mechanism of investigation properly and applying the elements of the article violated appropriately against the crime as done by the Special Criminal Investigation Directorate of the West Sumatra Regional Police.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KETERANGAN TERDAKWA PADA TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG (Analisis Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. dan Analisis Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg Suwandi Suwandi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 2 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2021)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v5i2.210

Abstract

Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa keterangan terdakwa dalam persidangan tidak cukup untuk membuktikan terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana tanpa didukung oleh alat-alat bukti lainya. Terdapat bermacam bentuk pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kecalakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang yang dicantumkan dalam Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. dan Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dapat disimpulkan pertimbangan hakim terhadap keterangan terdakwa dalam tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan matinya orang pada putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. dan Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg tidak sama. Pada putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. hakim mempertimbangkan keterangan terdakwa sebagai hal yang meringankan, terdakwa pada keterangannya mengakui perbuatannya sedangkan dalam putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg, hakim mempertimbangkan keterangan terdakwa sebagai hal yang memberatkan, terdakwa berbeli-belit dalam memberi keterangan. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. menetapkan terdakwa Ferry Gunawan Pgl. Adek Bin Amrizal dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah). Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg menetapkan terdakwa Dedi Chandra Pgl Dedi Bin Maizul dengan pidana penjara selama satu (1) tahun dan Denda sebesar Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
PENGGUNAAN ALAT BUKTI DIGITAL DALAM KOMPUTER FORENSIK PADA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MAYANTARA DI DIREKTORAT KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMBAR Noffezar Noffezar; Fitriati Fitriati; Iyah Faniyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Article 5 of Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions states that electronic information and / or printed results from electronic information are valid evidence and have legal legal consequences. The use of digital evidence through computer forensics by investigators still encounters various problems. This research is legal research with analytical descriptive specifications. The form of print out of electronic evidence is contained in the minutes of investigation. Without going through Digital Forensics, an electronic document cannot be used as evidence because the validity of the electronic document cannot be guaranteed. In the investigation process physical evidence and digital evidence are part of a complementary investigation process. Constraints on the use of digital evidence on computer forensics are the few people who can be asked to become expert witnesses. The absence of a forensic computer laboratory at the West Sumatra Regional Police. Digital proofing is carried out by experts. Efforts are being made to overcome the obstacles in proof using digital evidence with computer forensics, among others, by using information or opinions from telematics experts who have expertise in their fields.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG BIDANG KESEHATAN Fitra Mulyawan; Kiki yulinda
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i1.130

Abstract

In the development of Indonesian National Law, the existence of Islamic law is very important, in addition to being a material for the preparation of national law, Islamic law is also an inspiration and dynamic in the development of national law. Likewise in the health sector, where the existence of Islamic law is an integral part of national law in the rules that exist in the health sector law. Intended to see whether Islamic law becomes an integral part of the rules in the field of health. Then whether the existence of Islamic law in these rules is explored from Islamic law which develops normatively into positive law. Therefore, Islamic law in the form of fatwas has a strong influence on the legislative process in Indonesia. All of this is clearly seen in the rules of health, first revealed elements of Islamic law that exist in the rules of health, namely the health law from independence to existing laws and apply to this day. So that the health law found a value system in Islam related to health, such as forbidden abortion, the existence of strict rules.
PERANAN ILMU KRIMINALISTIK BAGI KEPOLISIAN DALAM UPAYA MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN Dos Arihta Sipayung
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kriminalistik merupakan sarana ilmu yang secara praktis dan teknis, fungsi membantu dalam tugas-tugas penyidikan dan penuntutan serta membantu dalam penyajian kelengkapan pemenuhan data/bukti. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Resor Solok. Peranan kriminalistik bagi kepolisian dalam upaya mengungkap tindak pidana perjudian pada masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resor Solok pertama, sebagai pedoman bagi penyidik untuk mencari dan mengumpulkan segala data, keterangan dan fakta dari lapangan yang akan dijadikan sebagai gambaran umum tentang tindak pidana perjudian terjadi, kedua, sebagai ilmu bantu bagi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana, yaitu memperjelas tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh tersangka, ketiga, membantu memberi keyakinan kepada penyidik sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang terjadi berdasarkan pengetahuan saksi.

Page 13 of 90 | Total Record : 892

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026) Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026) Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025) Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025) Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025) Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025) Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024) Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024) Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024) Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024) Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023) Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023) Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) Vol 6 No 2 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2022) Vol 6 No 1 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (April 2022) Vol 5 No 4 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2022) Vol 5 No 3 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2021) Vol 5 No 2 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2021) Vol 5 No 1 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (April 2021) Vol 4 No 4 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2021) Vol 4 No 3 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (October 2020) Vol 4 No 2 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2020) Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020) Vol 3 No 4 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2020) Vol 3 No 3 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (October 2019) Vol 3 No 2 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2019) Vol 3 No 1 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (April 2019) Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019) Vol 2 No 3 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2018) Vol 2 No 2 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2018) Vol 2 No 1 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (April 2018) Vol 1 No 4 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2018) Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017) Vol 1 No 1 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (April 2017) More Issue