cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
swarajustisia@unespadang.ac.id
Editorial Address
Jl. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang City, Sumatera Barat, Indonesia, 25112
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
UNES Journal of Swara Justisia
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 25794701     EISSN : 25794914     DOI : https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 892 Documents
 12   13   14   15   16 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KEPULAUAN MENTAWAI Dedy Arma
UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 4 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan lalu lintas yang seringkali menimbulkan banyaknya problema dalam masyarakat, di antaranya banyaknya pelanggaran yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sampai dengan aturan yang ada, sehingga dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, mengatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Di Kabupaten Kepulauan Mentawai sepanjang tahun 2016 telah terjadi 488 kasus pelanggaran lalu lintas oleh pengendara kendaraan roda dua, tahun 2017, ada 558 kasus pelanggaran lalu lintas lantas, sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi 780 kasus.
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI LUAR PENGADILAN (NON-LITIGASI) Devirianti Effendi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 1 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (April 2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Given the importance of legal aid in creating justice, upholding human rights and equality before the law, as well as in achieving due process of law, the obligation of providing legal aid becomes essential to be effectively implemented. This research is very important, given the enormous benefits that will be gained when the implementation of legal assistance to the community can not be outside the court , can be implemented effectively, but also provides a form of legal reform effort in the aspect of equity distribution.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA PEMILIK ALAT ANGKUT DALAM PENGANGKUTAN KAYU ILEGAL Rendi Rezki Irawan
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 3 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The cases of illegal logging beside make owners as accused also driver who bring andcarry away of illegal wood by truck or other vehicles make them as accused, becauserequested by the owners of wood where uncompleted by legal documents (SKSHH), untilthe action given punishment or criminal sanction as regulated in the Passage 50 verse (3)alphabet (h) Jo Passage 78 verse (7) Law Number 41 Year 1999 about forestry and LawNumber 18 Year 2003about Eradication of Disturber of Forestry on the Changing of LawNumber 19 Year 2014 about Forestry. The cases of illegal wood carrying away by CourtBatusangkar and Court Muaro Bungo, they are Case Number: 133/Pid.B/2012/PN.BS. danNumber: 12/Pid. B/2012/PN. Mab.)
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PATROLI KEAMANAN SEKOLAH (PKS) TERHADAP KESADARAN TERTIB BERLALU LINTAS DI KALANGAN PELAJAR KOTA PADANG PANJANG Muswar Hamidi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 3 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (October 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada saat ini pelanggaran lalu lintas oleh Pelajar di Wilayah Hukum Polres Padang Panjang semakin banyak. Pada tahun 2016 terjadi 1.558 Pelanggaran, pada tahun 2017 terjadi 687 pelanggaran dan tahun 2018 terjadi 4.260 pelanggaran. Untuk mendukung penegakan hukum lalu lintas oleh pelajar, maka dibentuk Patroli Keamanan Sekolah, yang diatur dalam Surat Keputusan Departmen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan bekerja sama dengan keputusan Kepolisian Republik Indonesia nomor 1/Februari/1984, Instruksi mentri P dan K nomor 447/VIII-1/5 Tanggal 16 Pebruari 1984, Juklak Kapolri Nomor Polisi Jungklak/2/XII/1984 tanggal 28 Desember 1984 tentang pembentukan PKS, Telegram Kapolri Jabar nomor Polisi: T/108/1994 pada tanggal 19 September 1994 tentang Pembinaan dan Pemantapan PKS ditingkat SLTP/SLTA, dan Pasal 200 ayat 3 UU LLAJ. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Adapaun hasil penelitian pelaksanaan program PKS terhadap kesadaran tertib berlalu lintas di kalangan pelajar di kota Padang Panjang telah berjalan dengan lancar, dimana telah dilaksankannya beberapa hal berikut ini: 1) pendidikan kesadaran lalu lintas yang dilakukan PKS di wilayah hukum Polres Padang Panjang; 2) PKS mengajarkan standar berlalu lintas yang baik bagi pelajar di Kota Padang Panjang; 3) PKS mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar di Kota Padang Panjang akibat dilakukannya razia kedisiplinan; dan 4) efektivitas PKS melakukan kampanye keselamatan lalu lintas melalui poster atau spanduk di sekolah. Efektivitas pelaksanaan program PKS terhadap kesadaran tertib berlalu lintas di kalangan pelajar di kota Padang Panjang belum berjalan dengan efektif, karena Pelajar masih saja lalai atau tindak menjalankan aturan dalam tertib berlalulintas, sehingga berdasarkan jumlah tingkat pelanggaran Satlantas Polres Padang Panjang, masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas oleh kalangan pelajar terutama pada tahun 2018
PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI AKSES PERMODALAN BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN SIJUNJUNG Ela Nurlaelawati; Iyah Faniyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 1 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (April 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The certification of a land right for micro business and small is a government program which is implemented by National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional). The program has purpose to provide certainty and legal protection for a right holder of a land and it is expected to alleviate the problems of micro business and small that do not have land right certificate. It can be committed by enhancing the access to capital of banks, so that, both of them can be more developed in order to improve people’s welfare. The findings of this study are based on two problems above. First, the issuance process of land right certificate for micro business and small in the district Sijunjung consists of pre-certification, certification, and post-certification. (1) Pre-certification of a land, is the authority of Department of Cooperatives, Industry, and Trade in the district Sijunjung. (2) Certification of a land right, is the authority of the National Land agency in the district Sijunjung. (3) Post-certification of a land right, is the authority of Department of Cooperatives, Industry, and Trade . Second, the implications of the issuance of land right certificate for both micro and small in the district Siunjung are: (1) ensuring legal certainty and legal protection for rights holders over land ownership, (2) providing the information required in performing legal acts of land affairs to related departments, (3) Resolve the land disputes, such as dispute of state administrative, civil, and criminal, (4) Land right certificate for micro and small owned by people or society can be used as collateral in banks to access the capital.
PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI MEDIASI PENAL PADA SATUAN LALU LINTAS KEPOLISIAN RESOR PASAMAN BARAT Ghanda Novidiningrat Gunawan
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 3 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (October 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i3.166

Abstract

Salah satu upaya penerapan keadilan restoratif yang dapat dilakukan oleh kepolisian dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas adalah menggunakan mekanisme mediasi penal sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Penggunaan mediasi penal dimungkinkan pada kecelakaan lalu lintas dimana korban hanya menderita kerugian secara materiil, dengan cara pelaku mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula sehingga dapat memenuhi rasa keadilan korban, sebagaimana yang diterapkan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Pasaman Barat.
PERANAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN Fadesha Lucia Martina; Wirna Rosmelly
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 1 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (April 2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sexual violence against children is not only happening in big cities, but has reached the remote or rural areas. This means that this phenomenon has become a social and legal problem that needs to get special attention. Law enforcement against the perpetrators need to be considered. Sawahlunto has occurred sexual abuse against children by children. This condition is clearly very apprehensive amid the government's efforts to combat the crime of sexual violence against children. With these facts, community participation is increasingly important and fundamental as a place of assistance to children and women who experience major social problems concerning violations of human rights or sexual violence as mandated by the State Minister of Women's Empowerment and Child Protection No. 6 of 2015 on the System Women's Empowerment and Child Protection.
OPTIMALISASI PERAN TIM PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN DAN KEAGAMAAN (PAKEM) TERHADAP ORGANISASI KEAGAMAAN DI KOTA PADANG Alfian Bur
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 4 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2021)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i4.185

Abstract

Peran Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan (PAKEM) terhadap Organisasi Keagamaan di Kota Padang adalah melakukan upaya penanggulangan secara preventif dan represif, upaya preventif melakukan kegiatan seperti rapat koordinasi, melakukan pengawasan dan melakukan dialog kepada organisasi keagamaan, penerangan hukum dan kerjasama dengan instansi- instansi/pejabat pemerintah tergabung dalam PAKEM dan upaya represif seperti pemidanan jika ditemukan indikasi pada penyalahgunaan dan/atau penodaan terhadap agama di kota padang. Kendala-kendala Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan (PAKEM) dalam melakukan pengawasan terhadap Organisasi Keagamaan di Kota Padang adalah belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) PAKEM, belum adanya aturan yg spesifik mengatur mengenai pelaksanaan PAKEM di lapangan, minimnya jumlah personil Intelijen Kejaksaan yang merupakan garda utama PAKEM, minimnya jumlah kendaraan operasional, terbatasnya sarana dan prasarana, kurangnya sosialisasi mengenai keberadaan Tim PAKEM di Kota Padang. Optimalisasi Peran Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan (PAKEM) terhadap Organisasi Keagamaan di Kota Padang adalah Agar segera dirancang Standar Operasional Prosedur (SOP) PAKEM, agar diadakannya pelatihan pada untuk personil PAKEM khususnya untuk personil Kejaksaan, agar adanya pengadaan Sarana Prasarana, agar diadakannya kegiatan sosialisasi (penyuluhan) secara rutin dan menyeluruh di Kota Padang mengenai keberadaan dan Eksistensi Tim PAKEM Kota Padang.
PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN Dommy Allen Driandhola
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 3 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Act Number 11 of 2012 on the Criminal Justice System Childrenmandates the SocialAdvisor is a functional officer of law enforcement who conducts community research,guidance, supervision, and mentoring to the Child inside and outside the criminal justiceprocess. A Civic adviser in the divertion of a child’s case is particularly important inproviding input and consideration to law enforcement officers in the form of CommunityResearch Report.
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI DAERAH YANGBERKARAKTERISTIK KEPULAUAN (Studi Kasus Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Provinsi Maluku) Julista Mustamu
UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 1 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (April 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maintaining the holding of regional head elections (post-conflict local elections)inregional areas that are characterized by islands in Indonesia that are in accordance withthe characteristics of the island community is in the context of realizing fair and beneficialpost-conflict local election implementation for the community, to further improve welfareand adapted to the development of the island community. In Law No. 1 of 2015 concerningDetermination of Government Regulations in lieu of Law No. 1 of 2014 concerning theElection of Governors, Regents, and Mayors not being able to accommodate theostconflict local election that is in favor of the regions characterized by islands. Therefore,in the implementation of post-conflict local election in the islands, there are still variousproblems related to the implementation of post-conflict local elections. Thus, legalarrangements are needed that favor the regions that are characterized by islands. Wherethe government is obliged to treat the people of the island province in a different way fromother provinces, considering the sea has special characteristics that are different from theland. The research method used is normative legal research. The problem examined is howis the implementation of general elections in regional areas characterized by islands,especially in Maluku province? The results of this study are that in organizing generalelections in areas characterized by islands, especially in Maluku province, there are stillseveral problems. As related to the involvement of police officers and the State CivilApparatus (ASN), weak supervision, and the obstruction of the distribution of ballots, andthe delay in the results of recapitulation of election results. This is because MalukuProvince is an island characterized by islands, where there are many small islands thatare difficult to reach either by the executor or the election supervisor. Although at the timeof voting it was generally safe and conducive.

Page 14 of 90 | Total Record : 892

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026) Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026) Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025) Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025) Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025) Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025) Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024) Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024) Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024) Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024) Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023) Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023) Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) Vol 6 No 2 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2022) Vol 6 No 1 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (April 2022) Vol 5 No 4 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2022) Vol 5 No 3 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2021) Vol 5 No 2 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2021) Vol 5 No 1 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (April 2021) Vol 4 No 4 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2021) Vol 4 No 3 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (October 2020) Vol 4 No 2 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2020) Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020) Vol 3 No 4 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2020) Vol 3 No 3 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (October 2019) Vol 3 No 2 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2019) Vol 3 No 1 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (April 2019) Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019) Vol 2 No 3 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2018) Vol 2 No 2 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2018) Vol 2 No 1 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (April 2018) Vol 1 No 4 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2018) Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017) Vol 1 No 1 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (April 2017) More Issue