cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
swarajustisia@unespadang.ac.id
Editorial Address
Jl. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang City, Sumatera Barat, Indonesia, 25112
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
UNES Journal of Swara Justisia
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 25794701     EISSN : 25794914     DOI : https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 892 Documents
 9   10   11   12   13 
KEPASTIAN HUKUM PEROLEHAN HAK GUNA USAHA (HGU) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM UPAYA MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF DI KABUPATEN PASAMAN BARAT (Studi Kasus PT. Laras Inter Nusa di Kabupaten Pasaman Barat) Erlis Erlis
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 2 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia, which is rich in natural resources and minerals, has the potential to develop the palm oil sector as one of the drivers of the nation's economic growth. But Indonesia is also not free from various deficiencies, unable to meet their own needs both in terms of physical and non physical as well as the needs of both consumptive and non consumptive. For example the procurement of advanced technology to cultivate a variety of natural wealth owned. So a necessity for Indonesia to build investments in the field of palm oil by attracting other countries into Indonesia to invest in managing minerals contained in the earth of Indonesia. Indonesia is required to move quickly with increasingly complex population stability, one of the causes is rampant unemployment. Based on the results of the discussion and analysis it can be concluded that the legal certainty of acquisition of HGU for investment activity for investors in the field of oil palm plantation in Pasaman Barat Regency is to run the business of investors who will do business in the field of oil palm plantation must first obtain a business license in the field of plantation from the Regent . This letter as to obtain a business location permit and environmental analysis certificate from the chairman Amdal letters are guaranteed legal certainty. Legal protection of Investor Protection against the acquisition of HGU for investment in palm oil plantation when land claims by the local community against land use in Indonesia are implemented in the Basic Agrarian Law and Investment Law. In both laws there is no discrimination of land rights granted by the Indonesian government.
OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKUKAN PERNIAGAAN MINYAK TANAH TANPA IZIN USAHA NIAGA (Studi Pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar) Surya Putra
UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 1 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (April 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana perniagaan minyak tanah tanpa izin usaha niaga adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Selama ini tindak pidana perniagaan minyak tanpa izin usaha telah ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat, namun penyidikan sebagai bagian dari penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut tidak optimal. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/416/XII/2015/SPKT Polda Sumbar, tindak pidana perniagaan minyak tanah tanpa izin usaha niaga telah diselesaikan perkaranya melalui mekanisme sistem peradilan pidana, sehingga penegakan hukumnya sudah optimal.
SISTEM PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA Hermansyah Hermansyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 2 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i2.155

Abstract

Pembuktian tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi Pasal 37 Ayat (1) “Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Pasal Pasal 37A ayat (1)”Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
PROBLEMATIKA KEWENANGAN JAKSA MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG BELUM BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA Studi Kasus Putusan Perkara Nomor .225/PID.B/ 2014 PN Pdg Jefrinaldi Jefrinaldi; Wirna Rosmely
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v1i3.36

Abstract

Berdasarkan pembahasan dan analisis dapat disimpulkan bahwa: pertama, dasar hukum jaksa dalam melaksanakan keputusan yang diatur dalam pasal 1 huruf a dan pasal 270 KUHAP, serta pasal 1 paragraf 1 dan pasal 30 ayat 1 huruf b UU No. 16 tahun 2004 tentang Jaksa. Itu adalah jaksa penuntut baru yang melakukan keputusan pengadilan jika hal tersebut merupakan kekuatan hukum tetap. Kedua, alasan jaksa melakukan eksekusi terhadap keputusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap di wilayah hukum pengadilan klas IA Padang dalam Perkara No. 225 / Pid.B / 2014 / Pn.Pdg karena adanya undang-undang Hakim pengadilan negeri. Ketiga: Beberapa upaya yang dilakukan oleh terdakwa dalam terhadap keputusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap denganmenanyakan kepada Mahkamah Agung karena Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi dari dari empat lingkungan peradilan.
PELAKSANAAN SERTIFIKASI BAGI DOSEN DALAM RANGKA MEN1NGKATKAN K1NERJA DOSEN (Studi Pada Universitas Ekasakti) Hary Ardya Nugraha
UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 1 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (April 2021)
Publisher : Programa Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v5i1.194

Abstract

Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah peningkatan kualitas dosen melalui sertifikasi dosen. Melalui program sertifikasi dosen, akan terbentuk dosen profesional, yaitu dosen yang minimal telah memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi. Demikian halnya di Universitas Ekasakti, pelaksanaan program sertifikasi Dosen juga sudah berjalan yang dibagi dalam beberapa tahap, yaitu D1, D2, D3, D4 dan D5 Penelitian ini mG l‹kberatkan kepada tiga pokok permasalahar: Pertcma, Bagaimana pelaksanaan sertifikasi dosen di Universitas Ekasakti (UNES)? Kedua, Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sertifikasi Dosen di Universitas Ekasakti (UNES) dan upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada dalam pelaksanaan sertilikasi Dosen di Universitas Ekasakti (UNES)? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif didukung yuridis empiri..«. Teknik pengum.pu1an data yang digunakan a.dalah studi lapangan melalui wawancara untuk data primer dan studi kepustakaan untuk mencari data sekunder. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan diuraikan dalam bentuk deskriptif analisis. Berdasarkan hasii penelitian diperoieh beberapa kesimpulan : Pertama, pelaksanaan sertifikasi dosen di Universitas Ekasakti (UNES) sudah beijalan dengan baik melalui tahap, yaitu DI, D2, D3, D4 dan D5. kedun, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sertifikasi di Universitas Ekasakti (UNES) adalah minimnya sarana dan prasarana serta manajerial bidang pendidikan yang belum maksimal, faktor kemampuan personal Dosen yang relatif rendah, kurang mahir menggunakan dan mengikuti perkembangan teknologi informasi yang setiap saat makin berkembang, ciiharapkan untuk meningkatKan kemampuan di bidang teknologi, karena ke depan urusan apapun akan di program secara online.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN Teguh Prilianto; Philips A. Khana; Adhi Wibowo
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The crime of rape of a child is part of a sexual crime, provided for in act No. 35 of 2014 on Amendment to act No. 23 of 2002 on Child Protection, which in the law regulates about sexual intercourse committed against children is contained in clause 81. Cases of child intercourse is one of the cases that became the scourge for the community and entered the stage of concern, because every day the crime rape involving children as victims we often hear and we know from various mass media. This happens not only in the school environment, home environment (neighbors), even in the family environment.Based on the above background, the authors formulate the problem as follows: First, how the implementation of legal protection for children victims of criminal rape in Polres Solok Kota? Second, what are the constraints faced in implementing legal protection for child victims of crime of rape and how to overcome these obstacles by Polres Solok Kota?The research that the authors do is an analytical descriptive study that describes the data as it is to then performed an analysis of the data based on relevant rules. The approach method used is the normative juridical approach that is a study that emphasizes or refers to the legal norms contained in legislation relating to diversion. This approach is also supported by an empirical juridical approach, namely by looking at how legislation is applied in field practice. The data source used is primary data and secondary data. The data obtained were analyzed qualitatively and presented in analytical descriptive form.Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the legal protection provided by the investigators Polres Solok Kota in the form of the application of criminal provisions in accordance with the law of child protection and attention to the rights of children, providing easy access to information about the development of the case, public and safety assurance to child victims. The obstacles encountered by Solok Kota police investigators are first, from the victim's own children who feel shame, trauma and fear, overcome by providing understanding and assistance by parents / guardians / trusted people during the examination. Secondly, from uncooperative family side, so the investigator Polres Kota Solok provide legal understanding to the victim's child's family first. Thirdly, unlike the perception of law enforcement officers, regular coordination is required. Fourth, facilities and infrastructure in the area are still limited, so the government should try to equip all facilities and infrastructure needed for legal protection of children.
PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PEMBELAAN TERPAKSA Julaiddin Julaiddin; Rangga Prayitno
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i1.144

Abstract

The value of justice is indeed abstract and can be a benchmark for the consideration of justice of each person is different. Depends on the value that bases its paradigm on justice itself. However, in practice there are still many violations and deviations from the purpose of the law itself, both intentional and unintentional. The role of law enforcement should be to carry out their duties in accordance with applicable provisions. The crime of murder in a forced defense, explaining an act of murder which is clear in the end has severe sanctions, both Indonesian criminal law. Therefore from the existence of compulsion or force impulse which is the reason for the eradication of criminal acts in bringing up a criminal act of murder, whether in the end was punished as a justification or forgiveness in Indonesian criminal law. Tindak pidana pembunuhan dalam pembelaan terpaksa, menjelaskan suatu tindak pidana pembunuhan yang sudah jelas pada akhirnya memiliki sanksi yang berat, baik itu hukum pidana Indonesia. Maka dari itu dengan adanya keterpaksaan atau dorongan daya paksa yang menjadi alasan penghapus tindak pidana dalam memunculkan suatu tindak pidana pembunuhan apakah pada akhirnya dihukumi menjadi suatu alasan pembenar ataukah pemaaf dalam hukum pidana Indonesia.
TMPLENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH PADA BANK MUAMALAT Wachid Baihiqi; Iyah Faniyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan pembiayaan syariah terutama Perbankan Syariah mengalami pertumbuhan yang pesat terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perkembangan ini tidak hanya dalam hal overhaul tapi juga dari segi jenis usaha atau kegiatan yang ditawarkan kepada masyarakat. Kegiatan usaha Perbankan Syariah merupakan sub sistem dalam sistem perbankan syariah dan keuangan syariah telah menjadi bagian dari keseluruhan sistem dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, Perbankan Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak terlepas dari prinsip ekonomi syariah berdasarkan peraturan dasar yang dibangun dari Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip syariah dalam kegiatan bisnis Perbankan Syariah di Indonesia diwujudkan dalam Dewan Fatwa Majelis Ulama Nasional (DSN-MUI) Dewan Syariah Nasional, yang dapat dinyatakan sebagai hasil ijtihad para ulama terhadap permasalahan ekonomi berdasarkan sumber daya yang ada. Dasarnya Alquran dan Sunnah. Sehingga secara tidak langsung peraturan di DSN-MUI mengikat Lembaga Keuangan Syariah termasuk Bank Syariah untuk dipatuhi.
IMPLEMENTASI NILAI KEBANGSAAN BHINNEKA TUNGGAL IKA DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK Desirizta Sari Steviani
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 3 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (October 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i3.180

Abstract

Nilai-nilai kebangsaan adalah nilai-nilai yang melekat pada bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ada empat nilai-nilaikebangsaan yang dijadikan sebagai konsensus hidup berbangsa yaitu Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Sensanti Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelayanan publik merupakan bahagian dari pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dimana dalam melakukan pemberian pelayanan publik hendaknya menjunjung nilai-nilai kebangsaan. Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nilai-nilai kebangsaan mempunyai makna nilai yang terkandung. Nilai Sesanti Bhinneka Tunggal Ika mempunyai tiga nilai yaitu nilai toleransi, nilai keadilan dan nilai gontong royong. Ketiga nilai ini jika diimplementasikan dapat meningkatkan pelayanan publik.
PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP TINDAK PIDANA CABUL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA PADANG Rozsa Rezky Febrian
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 4 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sexual violence against children by children set on Article 76D and 76E of LawNo. 35 of 2014 Amending Law on Child Protection (No. 23/2002). Thedevelopment of social media has positive and negative effects. The negative effectschange culture, morality, and society value in general and increase number ofcrime by children specially. From the research results obtain several conclusions:First, the effects of social media on sexual violence against children by children inPadang City is about 82 percent. Through social media, children can accesspornography easily by facebook, whatsapp, twitter, instagram and etc. Somecases happen after children watching video by link in the social media. Second,Padang Police Resort’s effort to solve sexual violence against children bychildren cases caused by social media through three steps: preemptive, preventiveand repressive. The preemptive step is the first step by police to prevent a crime.The preventive step is special activities to eradicate the factors of violation bychildren, such as pornography access. The last, the repressive step handling byCrime Investigation Unit to investigate until deliver the case sheaf to prosecutor.

Page 11 of 90 | Total Record : 892

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026) Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026) Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025) Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025) Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025) Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025) Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024) Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024) Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024) Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024) Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023) Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023) Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) Vol 6 No 2 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2022) Vol 6 No 1 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (April 2022) Vol 5 No 4 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2022) Vol 5 No 3 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2021) Vol 5 No 2 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2021) Vol 5 No 1 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (April 2021) Vol 4 No 4 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2021) Vol 4 No 3 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (October 2020) Vol 4 No 2 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2020) Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020) Vol 3 No 4 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2020) Vol 3 No 3 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (October 2019) Vol 3 No 2 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2019) Vol 3 No 1 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (April 2019) Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019) Vol 2 No 3 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2018) Vol 2 No 2 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2018) Vol 2 No 1 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (April 2018) Vol 1 No 4 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2018) Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017) Vol 1 No 1 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (April 2017) More Issue