cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
swarajustisia@unespadang.ac.id
Editorial Address
Jl. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang City, Sumatera Barat, Indonesia, 25112
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
UNES Journal of Swara Justisia
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 25794701     EISSN : 25794914     DOI : https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 897 Documents
 45   46   47   48   49 
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PATROLI KEAMANAN SEKOLAH (PKS) TERHADAP KESADARAN TERTIB BERLALU LINTAS DI KALANGAN PELAJAR KOTA PADANG PANJANG Hamidi, Muswar
UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 3 (2019): Unes Journal of Swara Justisia (October 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada saat ini pelanggaran lalu lintas oleh Pelajar di Wilayah Hukum Polres Padang Panjang semakin banyak. Pada tahun 2016 terjadi 1.558 Pelanggaran, pada tahun 2017 terjadi 687 pelanggaran dan tahun 2018 terjadi 4.260 pelanggaran. Untuk mendukung penegakan hukum lalu lintas oleh pelajar, maka dibentuk Patroli Keamanan Sekolah, yang diatur dalam Surat Keputusan Departmen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan bekerja sama dengan keputusan Kepolisian Republik Indonesia nomor 1/Februari/1984, Instruksi mentri P dan K nomor 447/VIII-1/5 Tanggal 16 Pebruari 1984, Juklak Kapolri Nomor Polisi Jungklak/2/XII/1984 tanggal 28 Desember 1984 tentang pembentukan PKS, Telegram Kapolri Jabar nomor Polisi: T/108/1994 pada tanggal 19 September 1994 tentang Pembinaan dan Pemantapan PKS ditingkat SLTP/SLTA, dan Pasal 200 ayat 3 UU LLAJ. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Adapaun hasil penelitian pelaksanaan program PKS terhadap kesadaran tertib berlalu lintas di kalangan pelajar di kota Padang Panjang telah berjalan dengan lancar, dimana telah dilaksankannya beberapa hal berikut ini: 1) pendidikan kesadaran lalu lintas yang dilakukan PKS di wilayah hukum Polres Padang Panjang; 2) PKS mengajarkan standar berlalu lintas yang baik bagi pelajar di Kota Padang Panjang; 3) PKS mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar di Kota Padang Panjang akibat dilakukannya razia kedisiplinan; dan 4) efektivitas PKS melakukan kampanye keselamatan lalu lintas melalui poster atau spanduk di sekolah. Efektivitas pelaksanaan program PKS terhadap kesadaran tertib berlalu lintas di kalangan pelajar di kota Padang Panjang belum berjalan dengan efektif, karena Pelajar masih saja lalai atau tindak menjalankan aturan dalam tertib berlalulintas, sehingga berdasarkan jumlah tingkat pelanggaran Satlantas Polres Padang Panjang, masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas oleh kalangan pelajar terutama pada tahun 2018
EKSISTENSI BIDANG INFRASTRUKTUR PERTANAHAN PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM RANGKA PELAKASANAAN PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) Yuhendri, Yuhendri
UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 3 (2019): Unes Journal of Swara Justisia (October 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Eksistensi Bidang Infrastruktur Pertanahan pada Kanwil BPN Sumbar dalam pelaksanaan kegiatan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah sebagai surveyor yang memonitoring, memberikan arahan dan pembinaan bagi Seksi Infrastruktur Pertanahan di Kantor Pertanahan. Pentingnya keberadaan surveyor untuk memonitoring, memberikan arahan dan pembinaan agar program PTSL dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang telah diberikan.Serta peningkatan kapasitas, kapabilitas dan profesionalitas Seksi Infrastruktur Pertanahan. Dalam pelaksanaan PTSL, Bidang Infrastruktur Pertanahan pada Kanwil BPN Sumbar berwenang untuk memonitoring, memberikan arahan dan pembinaan pada kegiatan perencanaan, penetapan lokasi, kepanitiaan, penyuluhan, pengumpulan data fisik, pengkartiran dan pemetaan, veritikasi hasil pekerjaan, pencetakan peta bidang tanah, revisi PBT, pencetakan surat ukur dan penyerahan output kegiatan. Kendala yang dihadapi oleh Bidang Infrastruktur pada Kanwil BPN Sumbar adalah kekurangan tenaga ukur, status tanah kaum, tradisi merantau, banyaknya tanah kaum yang tergadai serta beban biaya uang adat. Untuk mengatasi kendala tersebut Kanwil telah bekerjasama dengan BLK Padang, melakukan penugasan khusus petugas yuridis, dan melakukan FGD dengan Pemko Solok.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN PENYIDIKAN PADA DITRESKRIMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT TERHADAP KEBERHASILAN PENYIDIKAN Yoriadi, Emil
UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 3 (2019): Unes Journal of Swara Justisia (October 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada Ditreskrimum Polda Sumbar terdapat banyak penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik. Hal ini memerlukan pengawasan secara internal guna mencegah terjadinya praktek maladministrasi dalam proses penyidikan. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyidikan Pada Ditreskrimum Polda Sumbar dilakukan dengan cara menginvetarisir setiap laporan polisi yang masuk dan mengelompokan tingkat kesulitan perkara. Terhadap pengaduan dari masyarakat akan dilakukan pemeriksaan tentang dugaan pelanggaran proses penyidikan dengan membentuk tim audit investigasi untuk menguji kebenaran pengaduan tersebut. Dari hasil audit investigasi akan diberikan surat balasan kepada masyarakat atau lembaga yang menyampaikan pengaduan terkait temuan dari investigasi. Kendala dalam faktor minimnya pejabat pengemban fungsi pengawasan dalam proses penyidikan dan faktor penerapan sanksi yang belum dapat memberikan efek jera dan daya tangkal terhadap penyimpangan dalam proses penyidikan. Efektifitas Fungsi Pengawasan Penyidikan Terhadap Keberhasilan Penyidikan Pada Ditreskrimum Polda Sumbar belum efektif. karena berdasarkan indikator pada adanya kekecewaan dan komplain dari masyarakat.
PENGGUNAAN ALAT BUKTI SURAT DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT PADA TAHAP PRAPENUNTUTAN: Studi Pada Ditreskrimum Polda dan Kejaksaan Tinggi Sumbar Fernando, Rio
UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 3 (2019): Unes Journal of Swara Justisia (October 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 KUHP sebagai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara enam tahun. Pada praktek penanganan tindak pidana pemalsuan surat, penyidik sering mengalami kendala dalam pelaksanaan penyelesaian berkas perkara yang dikirimkan kepada Penuntut Umum karena seringkali berkas perkara dikembalikan untuk dilengkapi karena penilaian alat bukti yang dianggap belum lengkap pada tahap prapenuntutan yang merupakanpenghubungantara prosespenyidikan yang dilakukan oleh polisi dengan proses penuntutan yang dilakukanoleh penuntut umum, sebagaimana yang dilakukan oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian daerah Sumatera Barat yang memperbaiki berkas perkara pemalsuan buku surat nikah sampai enam kali harus diperbaiki sebelum dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum Kejksaan Tinggi Sumatera Barat.
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN KEKUATAN OLEH KEPOLISIAN DALAM MENANGANI AKSI UNJUK RASA ANARKIS DI KOTA PADANG Saputra, Sigit
UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 3 (2019): Unes Journal of Swara Justisia (October 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Secara garis besar, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 (e) Ayat (3) UUD 1945, kemudian diatur juga dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Dalam praktiknya dilapangan, banyak aksi unjuk rasa ataupun demonstrasi yang berakhir dengan kerusuhan yang mengarah pada anarki. Dalam melaksanakan tugas penanganan kerusuhan massa pada saat terjadi demonstrasi Polri menggunakan Perkap Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki, Perkap Nomor 1 Tahun 2012 tentang Peleton Pengurai Massa, Perkap Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Berdasarkan temuan di lapangan bahwa jumlah aksi unjuk rasa baik yang bersifat damai maupun anarkis dari tahun 2014 s/d Oktober 2017 sebanyak 123 kasus aksi unjuk rasa yang bersifat damai, dari 123 kasus, 10 kasus bersifat anarkis. Permasalahan dalam tesis ini adalah: penggunaan kekuatan oleh Satsabhara Polresta Padang dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis di Kota Padang. Kendala-kendala yang ditemui Satsabhara Polresta Padang dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis di Kota Padang dan bagaimanakah upaya untuk mengatasi kendala tersebut?. Efektivitas penggunaan kekuatan oleh Satsabhara Polresta Padang dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis di Kota Padang.
PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK PADA TINDAK PIDANA KORUPSI PUTUSANNOMOR : 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST DAN PUTUSANNOMOR : 040 /PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST Syarifuddin, Syarifuddin
UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 3 (2019): Unes Journal of Swara Justisia (October 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidanakhusus (ius singular, ius special atau bijzonderstrfrech) dan ketentuan hukum positif (iusconstitum) Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 10 huruf (b) angka (1) KUHP menyebutkan bahwa pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu. Hak-hak tertentu yang dimaksud di sini adalah hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) angka (1) atau hak pilih aktif dan pasif dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum seperti yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) angka (3) KUHP. Pencabutan hak tertentu seperti hak pilih aktif dan pasif dalam jabatan publik sejatinya bias menjadi alat penjeraan bagi terpidana Tipikor sekaligus menimbulkan rasa takut bagi para pejabat publik dan tokoh politik agar tidak menjadi calon pelaku Tipikor yang semakin merajalela di berbagai institusi negara.
MEKANISME PENGAMANAN EKSEKUSI TANAH OLEH SATUAN SAMAPTA BHAYANGKARA KEPOLISIAN RESOR PADANG PANJANG Winedri, Winedri
UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 3 (2019): Unes Journal of Swara Justisia (October 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga pemerintahan di bawah Presiden yang memiliki peran, fungsi dan tugas pokok sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu fungsi dari 5 (lima) fungsi operasional kepolisian yakni fungsi Samapta Bhayangkara yang mengemban tugas utama bersifat preventif atau pencegahan, termasuk tugas Pengendalian Massa (Dalmas) dalam pengamanan eksekusi tanah sebagaimana yang dilakukan oleh Sat Sabhara Polres Padang Panjang.
PENDIDIKAN KLINIK SEBAGAI INSTRUMEN PENTING DALAM PEMBAHARUAN PENDIDIKAN HUKUM DI INDONESIA Siregar, Sahnan Sahuri; Rosadi, Otong
UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 4 (2020): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The field of legal science as an applied science should have given birth to law graduates ready for combat to engage in the world of law in particular and community development in general. Be it as a lawyer, judge, prosecutor, notary, legal consultant as well as other legal professions. As one of the "important instruments" that should be present in the study of legal science is the legal clinic. The legal clinic is present with the intention of equipping law school students about practical knowledge, skills, and values ​​in order to realize legal and justice services that are carried out with interactive and reflective teaching methods. The presence of a legal clinic in the legal science curriculum has the least important role in the effort: the implementation of the Tri Dharma of Higher Education; Increasing student competence in law; and as a medium for the public to gain access to justice. The author suggests updating the legal science curriculum, through Legal Clinic Education.
PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA OLEH NOTARIS DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Ridho Ilham, Ridho; Danil, Elwi; ., Yoserwan
UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 4 (2020): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dilibatkannya notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasa tindak pidana pencucian uang memunculkan dilema, notaris diberi kewajiban baru untuk menerapakan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaporkan setiap transaksi yang dinalai mencurigakan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Dalam ketentuan rahasia jabatan notaris Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya wajib untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Dalam Pasal tersebut jelas-jelas berbunyi hanya Undang-Undang yang bisa membuka jabatan notaris. Sedangkan jabatan notaris dimasukkan sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang diatur melalui peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam tindak pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG BIDANG KESEHATAN Mulyawan, Fitra; yulinda, Kiki
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 1 (2020): Unes Journal of Swara Justisia (April 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i1.130

Abstract

In the development of Indonesian National Law, the existence of Islamic law is very important, in addition to being a material for the preparation of national law, Islamic law is also an inspiration and dynamic in the development of national law. Likewise in the health sector, where the existence of Islamic law is an integral part of national law in the rules that exist in the health sector law. Intended to see whether Islamic law becomes an integral part of the rules in the field of health. Then whether the existence of Islamic law in these rules is explored from Islamic law which develops normatively into positive law. Therefore, Islamic law in the form of fatwas has a strong influence on the legislative process in Indonesia. All of this is clearly seen in the rules of health, first revealed elements of Islamic law that exist in the rules of health, namely the health law from independence to existing laws and apply to this day. So that the health law found a value system in Islam related to health, such as forbidden abortion, the existence of strict rules.

Page 47 of 90 | Total Record : 897

 45   46   47   48   49 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026) Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026) Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025) Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025) Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025) Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025) Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024) Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024) Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024) Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024) Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023) Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023) Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) Vol 6 No 2 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2022) Vol 6 No 1 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (April 2022) Vol 5 No 4 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2022) Vol 5 No 3 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2021) Vol 5 No 2 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2021) Vol 5 No 1 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (April 2021) Vol 4 No 4 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2021) Vol 4 No 3 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (October 2020) Vol 4 No 2 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2020) Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020) Vol 3 No 4 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2020) Vol 3 No 3 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (October 2019) Vol 3 No 2 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2019) Vol 3 No 1 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (April 2019) Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019) Vol 2 No 3 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2018) Vol 2 No 2 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2018) Vol 2 No 1 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (April 2018) Vol 1 No 4 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2018) Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017) Vol 1 No 1 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (April 2017) More Issue