UNES Journal of Swara Justisia
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Articles
897 Documents
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT MILIK PT SUMBAR ANDALAS KENCANA DI SATRESKRIM POLRES PESISIR SELATAN ]]>
<![CDATA[Tanjaya, Hokianto]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 3 (2021): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v5i3.220
<![CDATA[Penegakan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Milik PT Sumbar Andalas Kencana di Satreskrim Polres Pesisir Selatan adalah dengan cara mediasi penal dan melalui sistem peradilan pidana dalam hal ini pada proses penyidikan. Upaya penyelesaian yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit tersebut jika baru sekali melakukan tindak pidana pencurian maka terhadap pelaku hanya diberikan pembinaan, wajib lapor, dan pernyataan tidak akan mengulangi lagi tindak pidana pencurian kelapa sawit tersebut. Ketika tindak pidana pencurian itu berulang barulah terhadap pelaku diproses hingga ke tahap pemeriksaan di pengadilan. Pada penegakan hukum terhadap pelaku pencurian korban lebih memilih penyelesaian secara mediasi karena korban memperoleh kembali kelapa sawitnya yang dicuri dan adanya pengganti kerugian. kendala dalam Penegakan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Milik PT Sumbar Andalas Kencana di Satreskrim Polres Pesisir Selatan diantaranya adalah jumlah personil dari penyidik yang bertugas di Polres Pesisir Selatan sangat sedikit tidak sesuai dengan banyaknya kasus pencurian kelapa sawit yang ada. Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan lebih memilih menyelesaikan kasus tersebut dengan adat yang berlaku namun cara ini tidak menimbulkan efek jera, hal ini terlihat seringnya dilakukan pengulangan tindak pidana pencurian kelapa sawit pada perkebunan milik PT Sumbar Andalas Kencana. Jarak antara kantor kepolisian dengan kebun sawit yang jauh harus memerlukan mobil operasional/transportasi yang memadai, juga kendala yang dirasakan dalam tahap penyidikan.]]>
<![CDATA[PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH PENYIDIK DITRESNARKOBA POLDA SUMBAR PADA MASA PANDEMI COVID 19 ]]>
<![CDATA[Rakasiwi, Intan Putri]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 3 (2021): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v5i3.221
<![CDATA[Proses penyidikan tindak pidana narkotika pada masa pandemi covid 19 oleh penyidik pada Ditresnarkoba Polda Sumbar dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Proses penangkapan dan penahanan dilakukan dengan terlebih dahulu memeriksa kesehatan tersangka dengan melakukan test Swab. Sementara meunggu hasil pemeriksaan tes swab keluar, tersangka yang ditangkap dan ditahan di isolasi dalam ruang khusus terpisah dari tahanan lain. Apabila ternyata hasil test menunjukan bahwa tersangka negative covid 19 maka penahanan dilanjutkan dan selama masa penangkapan dan penahanan tidak diperbolehkan ada kunjungan baik dari keluarga ataupun dari penasehat hukum tersangka. Dalam hal pemeriksaan saksi, ada yang dilakukan secara langsung ada yang secara virtual. Pemeriksaan saksi secara langsung dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Hambatan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Pada Masa Pandemi Covid 19 Oleh Penyidik Pada Ditresnarkoba Polda Sumbar adalah anggaran yang terbatas terutama terhadap penyediaan fasilitas teknologi untuk melakukan pemeriksaan jarak jauh. Ketersediaan perangkat keras dan lunak bagi pemeriksaan yang dilakukan dengan cara media telekonferensi menjadi hambatan dalam mengumpulkan alat bukti. Ketersediaan jaringan internet yang terkadang tidak memadai ketika dipakai dalam jumlah banyak secara bersamaan. Kondisi ini membuat jangka waktu penyidikan menjadi begitu lama dan terkadang harus ditunda terus.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PERZINAAN ]]>
<![CDATA[Istiklal, Istiklal]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 3 (2021): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v5i3.222
<![CDATA[Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Perzinaan . Pada 70/PID.Sus/2020/PN-SWL Dan Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/Pnbkt adalah pada Putusan Nomor 70/PID.Sus/2020/PN-SWL dimana terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menjadi objek yang mengandung muatan pornografi dan seorang pria yang telah menikah, melakukan zina (overspel) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Hakim tidak mempertimbangan perbuatan dengan sengaja menjadi objek yang mengandung muatan pornografi yang ditur pada undang undang pornografi namun hanya menjatuhkan pidana terhadap perbuatan perzinaan dengan pidana mendekati maksimal yaitu pidana penjara selama 9 bulan. Pertanggungjawaban pidana tindak pidana perzinaan pada Putusan Nomor 90/PID.B/2020/PNBKT adalah “turut melakukan Perzinahan padahal diketahui masih terikat perkawinan yang sahâ€. Dalam hal ini terdakwa adalah seorang yang masih belum terikat perkawinan sehingga dalam penjatuhan pidananya, terdakwa adalah sebagai turut serta melakukan bukan pelaku utama atau “Daderâ€. Terdakwa dianggap bersalah karena mengetahui bahwa saksi Zulkifli masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi Ismarni namun tetap melakukan perbuatan zinah dengan terdakwa zulkifli. Pertimbangan Hakim Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Perzinaan Pada Putusan Nomor 70/PID.Sus/2020/PN-SWL Dan Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/Pnbkt adalah pada Putusan Nomor 70/PID.Sus/2020/PN-SWL secara yuridis terpenuhinya unsur perzinaan dan unsur merekam perbuatan zina yang dilakukan. Pada Putusan Nomor 90/PID.B/2020/PNBKT pertimbangan yuridis Pasal 284 KUHP ayat (1) ke 1 terpenuhi sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan zina dengan seseorang yang dia ketahui orang tersebut masih terikat perkawinan.]]>
<![CDATA[PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DISEBARKAN MELALUI MEDIA SOSIAL PADA PENYIDIKAN ]]>
<![CDATA[Noviardi, Jeki]]>;
<![CDATA[Fitriati, Fitriati]]>;
<![CDATA[Bakir, Herman]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 3 (2021): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v5i3.223
<![CDATA[Pertimbangan Penyidik Pada Satreskrim Polres Kerinci Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Disiarkan Melalui Media Sosial adalah dengan hanya menerapkan unsur yang terdapat pada Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan tidak mempertimbangkan perbuatan terdakwa merekam dan menyebar luaskan perbuatan persetubuhan tersebut dalam media sosial. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan tingginya biaya pembuktian dan juga pertimbangan usia tersangka yang masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki prilakunya. Kendala Yang Ditemui Penyidik Pada Satreskrim Polres Kerinci Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Disiarkan Melalui Media sosial adalah hambatan yang menyangkut segi sumber daya manusia dari penyidik. Penyidik yang kurang memahami materi undang undang perlindungan anak yang telah diperbaharui yaitu Undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga dalam hal menerapkan undang undang informasi transaksi elektronik karena perbuatan tersebut direkam yang kemudian disebar luaskan. Namun dalam penyidikan ini penyidik sama sekali tidak menerapkan unsur unsur yang terdapat dalam perundang undangan ITE tersebut. Penyidik beralasan karena adanya kesulitan dalam hal pengumpulan bukti dan pengujian kebenaran alat bukti.]]>
<![CDATA[PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP PELAKU ANAK OLEH PENYIDIK PADA SATRESKRIM POLRESTA PADANG: (Studi Pertimbangan Penyelesaian Perkara Anak Melalui Diversi) ]]>
<![CDATA[Utama, Ori Friliansa]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 3 (2021): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v5i3.224
<![CDATA[Penerapan Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Pelaku Anak Oleh Penyidik Pada Satreskrim Polresta Padang dalam rangka Pertimbangan Alternatif Penyelesaian Perkara Anak dimana penyidik berusaha untuk menerapkan Pasal tindak pidana pencurian biasa, agar penyelesaian perkara pencurian tersebut dapat dilakukan secara diversi, sebagaimana pada kasus yang terjadi di jalan Bandar Gereja Kel Berok Nipah Kec Padang Barat Kota Padang. Korban menolak dilakukan diversi dengan beralasan nilai kerugian yang dideritanya cukup besar. Sementara pada Perkara tindak pidana Pencurian, yang terjadi di sebuah rumah, Anak melakukan pencurian pada malam hari. Barang barang yang diambil adalah peralatan rumah tangga. Terhadap tindak pidana ini dapat dilakukan diversi karena nilai kerugian yang tidak besar dan anak sudah menyesali perbuatannya. Kendala Yang Ditemui Penyidik Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Pelaku Anak adalah sangat sulitnya mengenyampingkan unsur perbuatan kekerasan dalam melakukan tindak pidana pencurian seperti dilakukan pada malam hari dengan merusak agar perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian biasa sehingga dapat dilakukan diversi yang juga memerlukan kesediaan korban.]]>
<![CDATA[PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN PANGAN OLAHAN BERUPA MINUMAN BERALKOHOL TIDAK SESUAI STANDARD PADA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS: (Analisis Laporan Polisi Nomor LP/A/191/VII/2019/Spkt Polda Sbr) ]]>
<![CDATA[Setiawan, Tio]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 3 (2021): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v5i3.226
<![CDATA[Minuman beralkohol termasuk pangan olahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Minuman beralkohol disamping menimbulkan efek memabukkan, juga memiliki dampak negatif yaitu perilaku menyimpang bagi yang mengkosumsinya. Minuman beralkohol marak beredar ditengah masyarakat, yang ironinya masih saja ditemukan minuman beralkohol yang tidak sesuai standard sebagaimana kasus yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat pada laporan polisi nomor LP/A/191/VII/2019/Spkt Polda Sbr. Dari hasil penyidikan terungkap pelaku memproduksi dan menjual minuman beralkohol merek TKW BROTHER tidak sesuai standard yang dapat merugikan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis, dapat disimpulkan pertama, Penyidikan tindak pidana minuman beralkohol tidak sesuai standard adalah diawali atas laporan masyarakat, selanjutnya ditindaklanjuti penyidik dengan pengamatan dan berhasil menemukan tersangka pengedar minuman beralkohol yang tidak sesuai standard yang diracik sendiri oleh tersangka. Kedua, Kendala yang dihadapi penyidik meliputi kendala internal yaitu belum adanya koordinasi antara penyidik Ditreskrimsus dengan fungsi intelejen dalam monitoring peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai standard, disamping itu semakin kompleksnya tindak pidana di bidang Indagsi sehingga membutuhkan uji laboratorium terlebih dahulu dan kendala eksternal yaitu minimnya laporan masyarakat terkait minuman beralkohol dan budaya masyarakat suka mengkonsumsi miras tanpa memperdulikan kandungan dalam miras tersebut. Ketiga, upaya penyidik dalam mengatasi kendala internal adalah dengan menjalin koordinasi dengan fungsi Intel dan BBPOM dalam monitoring peredaran minuman beralkohol guna meminimalisir peredarannya. Sedangkan upaya untuk melakukan kendala eksternal adalah dengan memberikan sosialisasi bahaya miras dengan melibatkan fungsi kamtibmas dalam penyuluhan hukum dimasyarakat.]]>
<![CDATA[ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DALAM RANGKA PELAKSANAAN INTEGRASI UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 (Studi Kasus Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang) ]]>
<![CDATA[Irawan, Yessy]]>;
<![CDATA[Fahmiron, Fahmiron]]>;
<![CDATA[Faniyah, Iyah]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 3 (2021): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v5i3.227
<![CDATA[Pemerintah Indonesia menetapkan wabah penyebaran virus mematikan Covid-19 ini sebagai Bencana Nasional, dan menetapkan Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Hal ini sangat berdampak juga dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang over kapasitas sehingga menjadi tempat sangat rentan penularan Covid-19. Untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 dibawah pengawasan Bapas, khususnya disini Pada Bapas Klas I Padang melalui Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020.]]>
<![CDATA[PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BINTARA POLRI PADA MASA PANDEMIC COVID 19 DIHUBUNGKAN DENGAN KESIAPAN MENJALANKAN TUGAS POKOK KEPOLISIAN: (Studi Pada SPN Polda Sumatera Barat) ]]>
<![CDATA[Ridhola, Koko Aiga]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 4 (2022): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v5i4.228
<![CDATA[Pelaksanaan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Di Sekolah Polisi Negara Polda Sumbar Pada Masa Pandemic Covid-19 adalah dengan menerapkan sistem digitalisasi pendidikan bagi siswa SPN. Pada masa situasi pandemi Covid-19 pendidikan tetap harus dilaksanakan, pimpinan Polri telah memutuskan SPN Polda Sumbar T.A 2020/2021 dilaksanakan dalam 3 metode, yakni secara tatap muka atau On Campus di SPN Polda Sumbar selama 2 Bulan, secara daring selama 3 bulan, dan secara tatap muka selama 2 Bulan, dengan pertimbangan berhasilnya pendidikan SPN On Campus yang lalu dalam mengelola seminimal mungkin penularan dan penyebaran covid-19 selama pendidikan berlangsung. Dalam upaya menjaga disiplin protokol Kesehatan, seluruh pimpinan dan pengasuh yang ada di SPN Polda Sumbar diwajibkan untuk menerapkan protokol Kesehatan selama proses pembentukan dan Pendidikan calon anggota polisi. Pembelajaran Daring menggunakan Aplikasi SIGAP (Siswa, Tenaga Pendidikan dan Pengasuh). Kendala Dalam Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Di Sekolah Polisi Negara Polda Sumbar Pada Masa Pandemic Covid -19 adalah pada pembelajaran daring gangguan akses internet, keterbatasan penggunaan tekhnologi, proses penyampaian materi juga penyampaian pemahaman kepada peserta didik yang tidak maksimal, yang berakibat pada tidak efektifnya pembelajaran. Pada materi pembinaan fisik kurang optimal karena selama 3 bulan pembelajaran daring siswa melakukan pembinaan fisik secara mandiri di rumah masing-masing.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENGGUNAAN METODE ANALISIS STATISTIK OLEH SATLANTAS POLRES PADANG PARIAMAN SEBAGAI UPAYA MENURUNKAN ANGKA KECELAKAAN LALULINTAS ]]>
<![CDATA[Indra, Fevi]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 4 (2022): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v5i4.229
<![CDATA[Penggunaan metode analisis statistik Kecelakaan Lalulintas Oleh Satlantas Polres Padang Pariaman Sebagai Upaya Menurunkan Angka Kecelakaan Lalulintas adalah dengan cara analisis secara kuantitatif yaitu dengan mencantumkan angka angka secara pasti dan kualitatif yaitu dengan tidak mencantumkan angka angka secara pasti, melainkan hanya menyebut “Peningkatanâ€, “Penurunan†tingkat yang “mencemaskanâ€, dan sebagainya. Guna mengetahui hubungan dan keterkaitan antar variabel kecelakaan, metode analisis statistik yang digunakan adalah Korelasi. Terdapat dua kriteria yang disoroti untuk analisis korelasi, yaitu apakah data sampel yang ada menyediakan cukup bukti bahwa ada kaitan antar variabel. Dan yang kedua, jika ada hubungan, seberapa kuat hubungan antar variabel tersebut. Variabel yang diujikan yaitu jenis kecelakaan, penyebab kecelakaan, perilaku pengemudi penyebab kecelakaan, jenis kendaraan, waktu terjadinya kecelakaan, dan profesi pelaku kecelakaan. Efektivitas Penggunaan metode analisis statistik oleh Satlantas Polres Padang Pariaman Sebagai Upaya Menurunkan Angka Kecelakaan Lalulintas adalah sudah efektif. Hal ini terlihat terdapat penurunan angka kecelakaan walaupun pada tahun 2019 terdapat kenaikan namun tahun 2020 terdapat penurunan angka kecelakaan yaitu sebanyak 284 kasus dari 363 kasus pada tahun 2019. Data Analisis statistik ini menjadi sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai peringatan dini agar lebih berhati-hati ketika melewati ruas jalan dimana sering terjadi kejadian kecelakaan.]]>
<![CDATA[UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME BERBASIS PERAN SERTA MASYARAKAT OLEH SATUAN BRIMOB KEPOLISIAN DAERAH SUMBAR ]]>
<![CDATA[Zikra Cheni, M. Aulia]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 4 (2022): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v5i4.230
<![CDATA[Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Berbasis Peran Serta Masyarakat Oleh Satuan Brimob Kepolisian Daerah Sumbar adalah melalui pendekatan kemasyarakatan. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan membuat acara kesenian rakyat seperti randai, melibatkan tokoh agama dengan kegiatan ceramah pada mesjid. Melaksanakan patroli dan dialog sosial dengan pemuda di tingkat Rt dan sekolah atau kampus. Pesan sosial tersebut berisikan informasi dan himbauan agar tidak mengikuti paham radikal dan berhati hati terhadap segala bentuk kegiatan yang mengarah kepada perbuatan terorisme. Bentuk partisipasi yang lain adalah anggota Satbrimob merangkul tokoh masyarakat dan tokoh adat agar meminta setiap orang tua yang ada ikut terlibat dalam memberikan peringatan, pendidikan, maupun pengetahuan terhadap anak-anak. Upaya ini dapat efektif untuk menghadapi persoalan terorisme pasalnya deteksi dini dapat dilakukan keluarga. Kurangnya Sinergitas Antara Pihak Satbrimob dengan Ditintelkam, dalam Kaitannya Pembinaan ke masyarakat dan dalam memberdayakan masyarakat dalam upaya pemberantasan teorisme. kesan bahwa pemerintah sangat menekankan bahwa urusan pencegahan terorisme adalah urusan pusat. Kegiatan pencegahan yang kerap dilakukan oleh Satbrimob Polda Sumbar menggunakan bahasa yang dianggap terlalu tinggi dan kurang mengindahkan budaya lokal. Satbrimob juga minim dialog langsung di tengah masyarakat untuk menyampaikan narasi pencegahan terorisme. Hal ini berimplikasi pada acapnya pesan yang disampaikan tidak mengena di tingkat masyarakat.]]>
