cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
swarajustisia@unespadang.ac.id
Editorial Address
Jl. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang City, Sumatera Barat, Indonesia, 25112
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
UNES Journal of Swara Justisia
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 25794701     EISSN : 25794914     DOI : https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 897 Documents
 52   53   54   55   56 
PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH PENYIDIK PADA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA BARAT Wati, Nedra
UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 2 (2021): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2021)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v5i2.208

Abstract

Penerapan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyidik adalah yang pertama unsur “setiap orang”, Setiap orang yang dimaksud adalah orang yang telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Ketiga, terpenuhinya unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang, yang dimaksud dengan “Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang adalah bahwa tersangka telah melakukan hal-hal sebagaimana tersebut di atas terhadap para korban. Kendala yang di hadapi oleh penyidik pada Ditreskrimum Polda Sumbar dalam penerapan unsur tindak pidana perdagangan orang dan cara mengatasinya adalah tidak adanya keberanian dari korban maupun saksi untuk melaporkan kejadian tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) tersebut kepada pihak penyidik. Hambatan penyidikan lainnya adalah tidak terpenuhinya unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana perdagangan orang (human trafficking). Tindak pidana yang ada kaitannya dengan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) di Kota Padang, sejauh ini hanya menerapkan pasal dalam KUHP yaitu Pasal 296. Dalam hal ini pasal tersebut tidak menyebutkan secara terperinci mengenai unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang (human trafficking), oleh karena itu pengaturannya tidak begitu tegas seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERNIAGAAN BAHAN BAKAR JENIS PREMIUM TANPA IZIN Tarianto, Riko
UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 2 (2021): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2021)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v5i2.209

Abstract

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perniagaan bahan bakar jenis premium tanpa izin pada Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2019/PN.Pmn dan Putusan Nomor: 54/Pid.Sus/2020/PN.Pmn adalah berdasarkan pertimbangan yuridis, yaitu pada alat bukti yang dikemukakan dalam pemeriksaan persidangan. Telah terpenuhi yaitu adanya keterangan dari saksi-saksi, keterangan ahli Migas yang mempunyai keahlian dibidang pengaturan hilir minyak dan gas bumi serta alat bukti lainnya. Selain pertimbangan yuridis, hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis dari perbuatan terdakwa pada putusannya. Kedua, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perniagaan Bahan Bakar Jenis Premium Tanpa Izin Pada Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Pmn dan Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2020/PN.Pmn adalah Majelis hakim menjatuhkan putusan dengan melanggar Pasal 53 (d) UU No. 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan hukuman 6 bulan penjara penggenaan hukuman tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban pidana dirasakan masih jauh dibawah dari ancaman pidana maksimal.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KETERANGAN TERDAKWA PADA TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG (Analisis Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. dan Analisis Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg Suwandi, Suwandi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 2 (2021): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2021)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v5i2.210

Abstract

Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa keterangan terdakwa dalam persidangan tidak cukup untuk membuktikan terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana tanpa didukung oleh alat-alat bukti lainya. Terdapat bermacam bentuk pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kecalakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang yang dicantumkan dalam Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. dan Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dapat disimpulkan pertimbangan hakim terhadap keterangan terdakwa dalam tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan matinya orang pada putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. dan Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg tidak sama. Pada putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. hakim mempertimbangkan keterangan terdakwa sebagai hal yang meringankan, terdakwa pada keterangannya mengakui perbuatannya sedangkan dalam putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg, hakim mempertimbangkan keterangan terdakwa sebagai hal yang memberatkan, terdakwa berbeli-belit dalam memberi keterangan. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. menetapkan terdakwa Ferry Gunawan Pgl. Adek Bin Amrizal dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah). Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg menetapkan terdakwa Dedi Chandra Pgl Dedi Bin Maizul dengan pidana penjara selama satu (1) tahun dan Denda sebesar Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU USAHA YANG MENGEDARKAN PRODUK PANGAN TANPA LABEL HALAL PADA KEMASAN DI KOTA PADANG Sari, Widya; Faniyah, Iyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 2 (2021): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2021)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v5i2.211

Abstract

Label Halal merupakan salah satu hal yang sangat penting dicantumkan pada kemasan. label tersebut berguna untuk mengetahui apakah produk yang dihasilkan oleh produsen tersebut benar kehalalannya agar aman dikonsumsi oleh konsumen khususnya konsumen Muslim di Indonesia. Menurut Pasal 87 ayat 3 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa pencantuman label pada kemasan pangan harus memuat keterangan mengenai halal bagi yang dipersyaratkan. Berdasarkan pasal tersebut maka diketahui bahwa label halal merupakan salah satu informasi yang dicantumkan pada kemasan. Namun faktanya hingga saat ini masih banyak produsen yang memproduksi produknya tidak mencantumkan label halal pada kemasan.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HAK ATAS MEREK PELUMAS KENDARAAN BERMOTOR OLEH PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMATERA BARAT: (Analisis Laporan Polisi Nomor: LP/B/133/III/2018/SPKT.SBR) Legowo, Yudha; Fahmiron, Fahmiron; Faniyah, Iyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 4 (2021): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2021)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v5i2.212

Abstract

Merek memiliki daya jual tinggi bagi pelaku usaha sehingga mendatangkan keuntungan. Terhadap penggunaan merek tanpa hak telah diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tindak pidana dibidang Merek terjadi di Kota Padang Pariaman dan ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Sumbar, sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/133/III/2018/SPKT.SBR. Disamping melanggar hak kekayaan intelektual, tindakan tersebut juga berakibat pada konsumen sebagai pengguna dari suatu produk. Maka diperlukan penegakan hukum terhadap bentuk tindak pidana dibidang merek, guna wujud penegakan dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Berdasarkan pembahasan dan analisis dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Penegakan hukum terhadap tindak pidana hak atas merek pelumas kendaraan bermotor oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/133/III/2018/SPKT.SBR diawali adanya laporan dari kuasa hukum PT. Federal Karyatama, kemudian dilakukan penyelidikan, penyidikan, hingga perkara tersebut dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan Putusan Nomor:226/ Pid.Sus/2018/PN.Pmn terhadap Masri Pgl Mas divonis bersalah dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun. Kedua, Kendala yang dihadapi Penyidik yaitu pertama kendala faktor hukum dimana tindak pidana hak atas merek bersifat delik aduan, sehingga kepolisian hanya dapat bertindak setelah adanya laporan dari pemegang hak atas merek yang dirugikan. Kedua kendala faktor penegak hukum yaitu masih terbatasnya pelaksanaan pendidikan kejuruan bagi personil Subdit I Indagsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat sehingga berpengaruh pada keoptimalan dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana hak atas merek. Ketiga faktor masyarakat yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terkait adanya dugaan tindak pidana hak atas merek.
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA ANGGOTA POLRI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMBAR DI TINGKAT PENGADILAN (Studi Pada Bidang Hukum Polda Sumbar) Nurmala, Siti; Rosadi, Otong
UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 2 (2021): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2021)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v5i2.213

Abstract

Pemberian bantuan hukum oleh fungsi Bidang Hukum Kepolisian Daerah didasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan yang dapat diberikan nasehat-nasehat hukum kepada kedua belah pihak yang bertikai dalam rumah tangga berupa mediasi. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak pihak yang belum mendapatkan bantuan hukum dari awal pemeriksaan perkara kekerasan dalam rumah tangga yang seharusnya didampingi untuk mendapatkan haknya dalam proses perkara yang dihadapinya, dan secara mediasi juga dikarenakan masih belum adanya kekuatan hukum terhadap putusan dari mediasi tersebut. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendektan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris dengan penelitian kelapangan yaitu Bidang Hukum Polisi Daerah Sumatera Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer dalam bentuk wawancara. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.
PELAKSANAAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KLAS IA PADANG Faura, Rita
UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 2 (2021): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2021)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v5i2.215

Abstract

The existence of a law that regulates polygamy permits is intended to establish public order, provide legal protection and guarantees for the rights and obligations of regulatory relations. In addition, to protect the rights of everyone. So, the formal conditions of polygamy will care to achieve the goal of judicial marriage. Therefore, the permission of polygamy philosophically makes the goal of marriage to be achieved and educates the public to be aware of the regulations.
STRATEGI PENYIDIK MENGATASI KENDALA DALAM MENGUMPULKAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK Frananda, Dio
UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 3 (2021): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2021)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v5i3.217

Abstract

Kendala Yang Dihadapi Penyidik Satreskrim Polres Kerinci Dalam Mengumpulkan Alat Bukti Tindak Pidana Pornografi Melalui Elektronik adalah kurangnya pemahaman dan penguasaan penyidik di bidang teknologi informasi, sebagian besar personil penyidik Satreskrim Polres Kerinci masih belum menguasai Teknologi Informasi. Terlalu banyaknya beban pekerjaan penyidik yang ada di unit cyber crime satreskrim polres kerinci. Penyidik tidak terfokus untuk menangani cyber crime khususnya Pornografi konsentrasi mereka terpecah kepada perkara-perkara lain. Kurangnya fasilitas yang modern dalam pencarian barang bukti juga menjadi kendala teknis internal Satreskrim Polres Kerinci dalam mengumpulkan barang bukti tindak pidana pornografi. Kedua, Strategi Penyidik Satreskrim Polres Kerinci Dalam Mengatasi Kendala Mengumpulkan Alat Bukti Tindak Pidana Pornografi Melalui Elektronik adalah melakukan pemeriksaan digital forensik pada barang digital yang memiliki memory sebagai tempat penyimpanan data elektronik. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui kondisi barang bukti elektronik (ON atau OFF). Dilanjutkan dengan apakah barang bukti elektronik tersebut terhubung dengan jaringan. Guna mencegah hilangnya barang bukti maka dilakukan dokumnetasi bukti digital dengan cara Posisi awal suatu barang bukti harus dilakukan pengambilan foto. Foto awal sangat berrguna untuk menentukan jenis data dan informasi yang akan dicari pada barang bukti elektronik. Semua tindakan dalam proses penyitaan harus dituangkan dalam Berita acara penyitaan. Penyidik harus memperhatikan agar tidak membiarkan pelaku/tersangka menyentuh bukti elektronik setelah penyidik melakukan penggrebekan (satu tombol dapat menghapus seluruh bukti digital di dalam barang bukti).
PENEGAKKAN HUKUM PENGAMANAN YURISDIKSI WILAYAH UDARA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2018 OLEH LANUD SUTAN SJAHRIR PADANG sagitarisa, heince; Wibowo, Aji; Rosadi, Otong
UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 3 (2021): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2021)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v5i3.218

Abstract

Penegakan Hukum Terhadap Pengamanan Yurisdiksi Wilayah Udara Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 Oleh Lanud Sutan Sjahrir adalah dengan deteksi , Identifikasi dan penindakan. Lanud Sutan sjahrir Padang sepanjang tahun 2018 sampai dengan 2021 telah melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran wilayah udara dengan melakukan pemantauan wilayah udara dari penerbangan yang tidak terindetifikasi. Terdapat 14 pelanggaran penerbangan yang tidak diketahui dan tidak memiliki izin melintasi wilayah udara Indonesia. Selain itu juga terdapat pendaratan tidak terjadwal dari 7 pesawat latih negara Perancis. Terhadap pelanggaran ini dilakukan pengahalauan agar pesawat tersebut segera keluar dari wilayah udara Indonesia. Hambatan Yang Ditemui Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Pengamanan Yurisdiksi Wilayah Udara Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 Oleh Lanud Sutan Sjahrir adalah luasnya wilayah udara nasional, serta masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada. Proses hukum tindakan force down yang dilakukan TNI AU terhadap pelanggaran kedaulatan wilayah udara, kurang memberikan efek jera para pelanggar wilayah kedaulatan udara Indonesia. Regulasi aturan pelaksanaan tugas penegakkan hukum di wilayah udara yurisdiksi nasional belum secara eksplisit bicara sanksi Pidana. Tidak dilibatkannya TNI AU dalam proses penindakan maupun hukum, yang meliputi pengejaran, penyelidikan dan penyidikan, karena pelanggaran wilayah udara berbeda dengan kriminal biasa.
EFEKTIFITAS SOSIALISASI PERATURAN DISIPLIN DAN TINGKAT KESADARAN HUKUM ANGGOTA POLRI OLEH BAGIAN HUKUM POLRES SAWAHLUNTO Saragih, Hendra Jesastra; Rosadi, Otong; Faniyah, Iyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 3 (2021): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2021)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v5i3.219

Abstract

Upaya Sosialisasi Hukum Oleh Bidang Hukum Polres Sawahlunto Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Anggota Polri adalah dengan berbentuk penyuluhan hukum tentang berbagai peraturan perundang undangan terutama hal hal yang sering dilakukan oleh personil Polri di wilayah hukum Kepolisian Resor Sawahlunto. Efektifitas Sosialisasi Hukum Oleh Bidang Hukum Polres Sawahlunto Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Anggota Polri belum efektif sebagai upaya pencegahan bagi anggota Kepolisian agar tidak melakukan tindak pidana kembali. Ukuran efektifitas yang digunakan disini adalah masih adanya pelanggaran hukum yang dilakukan anggota kepolisian. Faktor Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Sosialisasi Hukum Oleh Bidang Hukum Polres Sawahlunto Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Anggota Polri terutama adalah kesadaran hukum yang dimiliki anggota Polri kurang. Peraturan tentang Kode Etik Profesi Polri tidak tersedia penjelasan yang memadai, sehingga mengakibatkan peraturan yang multitafsir, maka perlu adanya penjabaran lebih lanjut dari ahli hukum Polri tentang Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Kondisi ini juga membuat kesulitan bagi pemateri sosialisasi dalam memberikan bahan sosialisasi. Seringnya terjadi perubahan aturan hukum intern dalam tubuh Polri.

Page 54 of 90 | Total Record : 897

 52   53   54   55   56 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026) Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026) Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025) Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025) Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025) Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025) Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024) Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024) Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024) Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024) Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023) Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023) Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) Vol 6 No 2 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2022) Vol 6 No 1 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (April 2022) Vol 5 No 4 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2022) Vol 5 No 3 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2021) Vol 5 No 2 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2021) Vol 5 No 1 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (April 2021) Vol 4 No 4 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2021) Vol 4 No 3 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (October 2020) Vol 4 No 2 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2020) Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020) Vol 3 No 4 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2020) Vol 3 No 3 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (October 2019) Vol 3 No 2 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2019) Vol 3 No 1 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (April 2019) Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019) Vol 2 No 3 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2018) Vol 2 No 2 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2018) Vol 2 No 1 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (April 2018) Vol 1 No 4 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2018) Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017) Vol 1 No 1 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (April 2017) More Issue