cover
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
swarajustisia@unespadang.ac.id
Editorial Address
Jl. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang City, Sumatera Barat, Indonesia, 25112
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
UNES Journal of Swara Justisia
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 25794701     EISSN : 25794914     DOI : https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2
Core Subject : Social,
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 952 Documents
Penggunaan Keterangan Ahli oleh Penyidik Pada Pengungkapan Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Bersubsidi Jenis Bio Solar Iyah Faniyah; Ikhsan Nanda Herman; Herman Bakir
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 2 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/dj1nsn55

Abstract

Penggunaan Keterangan Ahli oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Solok Kota pada Pengungkapan Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Bersubsidi Jenis Bio Solar sebagai   instrumen yang meminimalisasi kesalahan dalam penilaian barang bukti atau klasifikasi perbuatan, Pada perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi, ahli ESDM memberikan penjelasan mendalam mengenai karakteristik Bio Solar yang secara hukum termasuk kategori BBM bersubsidi, serta ketentuan peruntukannya bagi masyarakat tertentu. Penjelasan ini memperkuat konstruksi hukum penyidik dalam membuktikan bahwa tindakan pelaku telah memenuhi unsur kesengajaan dan melawan hukum. Selain itu, keterangan ahli juga menjelaskan bahwa modifikasi kendaraan untuk mengangkut BBM dalam jumlah besar tanpa izin merupakan indikasi adanya niat jahat yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Hambatan dalam penggunaan keterangan ahli oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Solok Kota dalam pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi jenis bio solar diantaranya adalah keterlambatan proses menghadirkan ahli yang berdampak pada tertundanya penetapan status hukum barang bukti dan memperlambat kelanjutan penyidikan. Aspek internal keterbatasan pemahaman sebagian personel terhadap tata cara permintaan keterangan ahli secara formal dan teknis. Hambatan eksternal dalam penggunaan keterangan ahli oleh penyidik adalah keterbatasan kapasitas lembaga pemberi keterangan ahli, khususnya Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, yang memiliki kewenangan penuh dalam memberikan validasi terhadap status bahan bakar bersubsidi.
Penerapan Pidana di Bawah Ketentuan Minimum Khusus oleh Hakim Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Masrizal; Neni Vesna Madjid; B. Patmawanti
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 2 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/kcfv0215

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika melalui analisis Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1081 PK/Pid.Sus/2025 dan Nomor 1188 PK/Pid.Sus/2023. Latar belakang penelitian didasarkan pada adanya ketegangan antara kepastian hukum yang diwujudkan melalui pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tuntutan keadilan substantif dalam praktik peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam kedua putusan tersebut menempatkan keadilan substantif dan proporsionalitas sebagai orientasi utama dalam pemidanaan, meskipun harus menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus. Penyimpangan tersebut dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya terkait kekhilafan hakim dan kekeliruan nyata dalam pertimbangan judex facti. Mahkamah Agung mempertimbang-kan secara komprehensif peran terdakwa, tingkat kesalahan, jumlah barang bukti, serta tujuan pemidanaan yang meliputi perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan, dan pembinaan pelaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pidana minimum khusus tidak bersifat absolut dan dalam kondisi tertentu dapat dikesampingkan demi mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Putusan-putusan tersebut menjadi preseden penting dalam pengembangan kebijakan pemidanaan narkotika yang proporsional dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris.  
Penerapan Hukum Acara Pidana Yang Diatur Khusus Pada Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yulia Dewi Syafrianti; Fitriati; Yuspar
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 2 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/5xgd3986

Abstract

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menetapkan hukum acara pidana khusus sebagai lex specialis untuk melakukan penyidikan kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.  Penerapan hukum acara pidana khusus dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat yaitu melakukan asesmen terpadu. Penggeledahan dan penyitaan dengan disaksikan masyarakat secara langsung dan surat perintah tindakan tersebut dapat dipenuhi setelah dilakukan penggeledahan dan penyitaan. Dilakukannya model kerja kolaboratif, termasuk dengan membentuk tim asesmen terpadu yang terdiri dari penyidik, tim medis, psikolog, dan jaksa, untuk memastikan bahwa proses penyidikan berjalan sesuai asas keadilan substantif. Dari sisi teknis, Ditresnarkoba Polda Sumbar telah mengembangkan serangkaian SOP internal yang mengatur tahapan penyidikan terhadap pengguna narkotika, mulai dari penangkapan, asesmen, penyitaan, penggeledahan dan penyadapan  hingga pelimpahan berkas perkara. Kendala yang dihadapi Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penerapan hukum acara pidana khusus dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berbentuk kendala internal yaitu: (1) keterbatasan jumlah personel penyidik yang memiliki kompetensi dalam hukum acara pidana khusus, (2) belum adanya pusat rehabilitasi mandiri di bawah pengawasan langsung kepolisian, sehingga proses rehabilitasi bagi pengguna narkotika harus bergantung pada ketersediaan tempat di Balai Rehabilitasi milik BNN atau Kementerian Sosial. Tantangan eksternal yaitu: keterbatasan koordinasi lintas kelembagaan. Rekomendasi rehabilitasi baru turun setelah tersangka ditahan selama lebih dari satu bulan, padahal idealnya rekomendasi tersebut harus sudah tersedia pada pekan pertama setelah penangkapan yang waktunya hanya maksimal 3X24 Jam.
Rekonstruksi Hukum Penerapan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Pasca Lahirnya Surat Ederan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Emiral Rangga Tranggono; Yenny Febrianty
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 2 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/88yjvp25

Abstract

Penelitian ini membedah paradoks dan rekonstruksi hukum penerapan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) di antara hukum perbankan dan hukum kepailitan di Indonesia, terutama pasca lahirnya SEMA No. 3/2023. Di satu sisi, regulasi perbankan dan POJK memayungi AYDA sebagai sebuah mekanisme perbankan di dalam menyehatkan porto folio kredit macet (Non-Performing Loan). Di sisi lain, SEMA No. 3/2023 memutarbalikkan logika tersebut dengan menetapkan AYDA yang belum laku terjual bukanlah sebuah bentuk pembelian aset yang final, melainkan sebatas penyerahan sukarela. Akibatnya pada saat debitor dinyatakan pailit, maka aset tersebut rawan ditarik oleh kurator ke dalam boedel pailit. Melalui pendekatan yuridis normatif, studi ini menemukan akar masalahnya: dimana praktik AYDA kerap kali berhenti pada ranah kesepakatan (perjanjian obligatoir) tanpa dituntaskan hingga tahap peralihan hak kebendaan (levering). Merujuk pada Pasal 1459 KUH Perdata dan Pasal 34 UU Kepailitan, penguasaan bank yang hanya bermodal risalah lelang atau PPJB dengan tidak melaksanakan proses balik nama secararesmi di BPN dianggap cacat asas publisitas. Sebagai jalan keluar, penelitian ini menawarkan langkah rekonstruksi konkret: bank harus bergerak cepat menyelesaikan proses balik nama, mengintegrasikan sistem deteksi dini kepailitan debitor ke dalam manajemen agunan, dan tidak menunda eksekusi hak kebendaannya setelah status insolvensi ditetapkan.
Penyelesaian Sengketa WTO Ditengah Disfungsionalitas Badan Banding Dalam Sengketa Biodiesel Antara Uni Eropa dan Indonesia Alvin Fauzi Khaq; Adi Suliantoro
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 3 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/z1bqcs78

Abstract

Uni Eropa mengajukan banding atas laporan akhir panel dalam kasus DS618 mengenai bea masuk imbalan oleh UE terhadap biodiesel Indonesia. Namun Badan Banding WTO berhenti berfungsi sejak 2019 akibat pemblokiran anggota oleh Amerika Serikat. UE lantas mengundang Indonesia untuk bergabung ke dalam Multy-Party Interim Appeal Arbitration Arangement (MPIA) sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam kasus ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis MPIA sebagai solusi alternatif dalam penyelesaian sengketa DS618. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan studi kasus dan peraturan perundang – undangan. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, hadirnya MPIA sebagai arbitrase banding alternatif yang dibuat berdasarkan Pasal 25 DSU, menjadikan adanya alternatif sementara penyelesaian sengketa ditengah tidak berfungsinya Badan Banding WTO. Namun penerapan MPIA hanya terbatas pada anggotanya sehingga mengurangi efektifitas mekanisme tersebut. Penerapan MPIA dalam kasus DS618 hingga saat ini belum dapat diimplementasikan, mengingat belum berpartisipasinya Indonesia kedalam MPIA.
Pertimbangan Penyidik Dalam Mengajukan Permintaan Asesmen Lepas Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Tanpa Barang Bukti Fisik Yaddi Purnama; Susi Delmiati; Fitra Mulyawan
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 2 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/g3fe4z48

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan dan kendala penyidik dalam mengajukan permintaan asesmen lepas terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika tanpa barang bukti fisik di Satresnarkoba Polres Tanah Datar. Penelitian menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung yuridis empiris, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan penyidik didasarkan pada pendekatan keadilan restoratif dengan menempatkan penyalahguna sebagai korban sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun tidak ditemukan barang bukti fisik, namun didukung oleh hasil tes urine positif dan pengakuan tersangka sehingga layak direkomendasikan untuk rehabilitasi. Sementara itu, kendala yang dihadapi meliputi kendala hukum berupa lemahnya pembuktian tanpa corpus delicti yang berpotensi menimbulkan keraguan dalam penerapan pasal, serta kendala non-hukum seperti hubungan kekerabatan dan keterbatasan fasilitas medis yang memengaruhi objektivitas proses asesmen. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan sarana pendukung guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap korban penyalahgunaan narkotika.
Upaya Hukum Kreditur atas Keterlambatan Pendaftaran Tagihan Dalam Kepailitan di Pengadilan Niaga Medan Deskiswi Nainggolan; Roswita Sitompul; Kartina Pakpahan
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 2 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/8wwtbj03

Abstract

Kepailitan merupakan instrumen hukum yang berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian utang-piutang secara kolektif antara Debitur yang telah dinyatakan pailit dengan para Krediturnya. Salah satu tahapan penting dalam proses kepailitan adalah pendaftaran tagihan Kreditur kepada Kurator dalam batas waktu yang telah ditentukan. Keterlambatan pendaftaran tagihan berimplikasi langsung pada hilangnya hak kreditur untuk dicantumkan dalam Daftar Piutang Tetap dan memperoleh pembayaran dari boedel pailit. Permasalahan ini menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan hak Kreditur, khususnya mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kreditur yang terlambat mendaftarkan tagihannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai batas waktu pendaftaran tagihan dalam proses kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur atas keterlambatan pendaftaran tagihan, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi kreditur dalam praktik kepailitan di Pengadilan Niaga Medan.
Implementasi Hukum Bagi Dader Pembobolan ATM Nasabah Secara Skimming Maju Hamonangan Pasaribu; Roswita Sitompul; Kartina Pakpahan; Merry Roseline Pasaribu
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 2 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/cmw2wn90

Abstract

Adanya kemajuan teknologi saat sekarang ini banyak menimbulkan hal2 yang positif  maupun  negative bagi manusia itu sendiri disatu pihak memberikan cara kerja dari manusia itu menjadi efektif dan efisien akan tetapi di lain pihak menimbulkan kejahatan dengan mempergunakan media elektronik terutama dalam pembobolan uang nasabah di ATM yang dilakukan secara skimming yang menimbulkan kerugian bagi nasabah itu sendiri, penelitian ini merupakan penelitian normative sosiologis yang pengumpulan datanya dilakukan dengan mengadakan wawancara pada korban sebanyak 5 orang dan kepada staf bank sebanyak 5 orang, permasalahahan dalam penelitian ini adalah a. bagaimana implementasi hukum bagi dader yang melakukan pembobolan uang nasabah di ATM szecara skimming b. Tindakan pemerintah dalam menanggulangi kasus skimming c. apa saja kendala yang dihadapi penegak hukum di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa jika ada pengaduan baru pihak kepolisian mengadakan penyidikan dengan prisip tetap berlaku azas tidak bersalah tapi nyatanya benar kejahatan itu sudah selesai dilakukan oleh dader maka dader  akan di gugat berdasakan Pasal 55 (1) KUHP, Undang undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 5 (1) dan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Psl 30 (1), Pasal 30 (2) , Pasal 32 (2)(3), Pasal 36, dalam hukum ada upaya2 dikenal untuk memberantas suatu kejahatan ada upaya yang bersifat penindakan atau pemberantasan dan ada juga upaya yang bersifat pencegahan (upaya Penal) dan non penal yakni Preventif dan Pre entif dengan cara memberikan edukasi bagi masyarakat dan menghidupkan kembali siskambling supaya ada kerja sama dalam masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan karena mencegah itu lebih baik dari pada  mendidik penjahat, bank dalam hal ini bertanggungjawab jika nyatanya berdasarkan buti di lapangan dari sisi TV nasabah sudah melakukan cara untuk menghidari kejahatan skimming itu secara umum misalnya nasabah sudah menutupi monitor pada saat mengaktifkan no pinnya di ATM, dan nasabah di arahkan untuk tidak bertransaksi di ATM di tempat yang sunyi dan terhindar dari masyarakat ramai.
Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Utang Pewaris dalam Perspektif Hukum Waris: Studi Kasus Krama Yudha 3 Berlian Safrinal
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 3 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/rhs9nb10

Abstract

Tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris merupakan isu krusial dalam hukum waris, terutama ketika melibatkan unsur kepailitan dan kewarganegaraan asing sebagaimana terjadi dalam kasus PT. Krama Yudha 3 Berlian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum ahli waris atas utang pewaris serta pengaruh status kewarganegaraan asing terhadap pertanggungjawaban tersebut di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan doktrin hukum perdata internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli waris pada prinsipnya bertanggung jawab atas utang pewaris setelah adanya penerimaan warisan, namun hukum memberikan hak untuk menolak warisan. Putusan pailit terhadap ahli waris yang belum terbukti menerima warisan menimbulkan persoalan yuridis karena berpotensi bertentangan dengan ketentuan mengenai hak penolakan warisan. Selain itu, status kewarganegaraan asing semestinya dipertimbangkan berdasarkan prinsip hukum perdata internasional terkait status personal dan domisili. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban ahli waris atas utang pewaris harus didasarkan pada kepastian status penerimaan warisan dan pertimbangan prinsip hukum lintas negara guna menjamin perlindungan hak keperdataan.
Perlindungan Hak Cipta atas Lagu Daerah dalam Konten Digital: Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Perspektif Kepastian Hukum, Keadilan, serta Kemanfaatan Nirwandi; Nurwati; Ani Yumarni
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 3 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ze2ffj96

Abstract

Perkembangan ekonomi kreatif berbasis digital mendorong peningkatan produksi dan distribusi konten, termasuk karya musik dan lagu daerah. Kemajuan teknologi membuka peluang pelestarian serta pemanfaatan budaya secara lebih luas, namun sekaligus memunculkan persoalan serius dalam perlindungan hak cipta, terutama ketika lagu daerah digunakan tanpa persetujuan pencipta atau komunitas asalnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan ruang lingkup perlindungan hukum terhadap lagu daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta menilai penerapan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam konteks konten digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif undang-undang telah mengatur perlindungan melalui pengakuan hak moral dan hak ekonomi. Namun, implementasinya belum optimal akibat rendahnya kesadaran hukum, lemahnya penegakan hukum, serta tantangan perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan literasi hukum guna mewujudkan perlindungan yang adil, pasti, dan bermanfaat.

Filter by Year

2017 2026


Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026) Vol 10 No 3 (2026): Unes Journal of Swara Justisia Vol 10 No 2 (2026): Unes Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025) Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025) Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025) Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025) Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024) Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024) Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024) Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024) Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023) Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023) Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) Vol 6 No 2 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2022) Vol 6 No 1 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (April 2022) Vol 5 No 4 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2022) Vol 5 No 3 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2021) Vol 5 No 2 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2021) Vol 5 No 1 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (April 2021) Vol 4 No 4 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2021) Vol 4 No 3 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (October 2020) Vol 4 No 2 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2020) Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020) Vol 3 No 4 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2020) Vol 3 No 3 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (October 2019) Vol 3 No 2 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2019) Vol 3 No 1 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (April 2019) Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019) Vol 2 No 3 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2018) Vol 2 No 2 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2018) Vol 2 No 1 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (April 2018) Vol 1 No 4 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2018) Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017) Vol 1 No 1 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (April 2017) More Issue