cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
swarajustisia@unespadang.ac.id
Editorial Address
Jl. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang City, Sumatera Barat, Indonesia, 25112
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
UNES Journal of Swara Justisia
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 25794701     EISSN : 25794914     DOI : https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 913 Documents
 88   89   90   91   92 
Mekanisme Pengawasan Sanksi Administratif Pelanggaran Hukum Internasional Fenomena Karhutla PT Bumi Mekar Rianingsi Pansariang; Jamie Jorgan Sembiring
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/wwahha57

Abstract

Fenomena Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang berulang di Indonesia dan menimbulkan polusi asap lintas batas (transboundary haze) merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip fundamental Hukum Internasional, termasuk prinsip Sic Utere Tuo Ut Alienum Non Laedas dan kewajiban due diligence berdasarkan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) 2002. Penelitian hukum normatif ini bertujuan menganalisis kategori pelanggaran hukum internasional dan mengkaji sinkronisasi regulasi hukum nasional (UU PPLH) dengan kewajiban internasional melalui mekanisme sanksi administratif, dengan menggunakan kasus PT Bumi Mekar Hijau (BMH) sebagai studi kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia telah menginternalisasi kewajiban internasional, terbukti dari penerapan sanksi administratif berlapis (seperti Paksaan Pemerintah) terhadap PT BMH sebagai dasar yuridis untuk penindakan ganti rugi perdata. Namun, efektivitas pengawasan sanksi administratif menghadapi tantangan signifikan, meliputi keterbatasan sumber daya pengawasan, lemahnya efek jera sanksi awal, dan hambatan birokrasi serta minimnya sinkronisasi bukti administratif ke ranah perdata. Untuk mengatasi hal ini, direkomendasikan penguatan pengawasan berbasis teknologi real-time, penerapan sistem sanksi yang progresif-eskalatif hingga pencabutan izin, serta penguatan kapasitas dan independensi Ditjen Gakkum KLHK, termasuk penerapan mekanisme pembuktian terbalik administratif untuk menjamin akuntabilitas korporasi dan pemenuhan tanggung jawab lingkungan secara global.
Analsis Yuridis Batas Pertanggungjawaban Notaris Dalam Sengketa Akta Autentik Pada Perkara Perdata Muh. Fachrul Rochman; Sudirman; Wahyudi Umar
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/rym4qh09

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas pertanggungjawaban notaris dalam sengketa  akta autentik pada perkara perdata  serta mengkaji batasan normatif tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta putusan pengadilan terkait sengketa akta autentik, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban notaris dalam sengketa perdata bersifat terbatas pada aspek formal pembuatan akta, yaitu kebenaran formil atas identitas para pihak, waktu, dan prosedur pembuatan akta, bukan pada kebenaran materiil isi pernyataan para pihak. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban jabatan, asas kehati-hatian, atau terdapat unsur kesalahan dan kelalaian yang menimbulkan kerugian. Dengan demikian, batas pertanggungjawaban notaris berfungsi sebagai perlindungan hukum sekaligus sebagai instrumen penegakan profesionalitas jabatan notaris dalam praktik perdata.
Evaluasi Normatif terhadap Pengelolaan Urusan Konkuren dalam Perwujudan Good Governance oleh Pemerintah Daerah Hermon
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/3chypv70

Abstract

Pengelolaan urusan pemerintahan konkuren merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan mampu mendorong efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan prinsip Good Governance. Namun dalam praktiknya pengelolaan urusan konkuren masih menghadapi berbagai permasalahan normatif dan administratif yang berimplikasi pada rendahnya akuntabilitas transparansi dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan normatif urusan pemerintahan konkuren dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta melakukan evaluasi normatif terhadap pengelolaannya oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan Good Governance. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan urusan konkuren telah diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang undangan masih terdapat ketidaksinkronan dan tumpang tindih kewenangan yang menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu penerapan prinsip Good Governance dalam pengelolaan urusan konkuren belum optimal akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan lemahnya mekanisme pengawasan serta kurangnya partisipasi publik yang substantif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi penguatan kapasitas pemerintah daerah serta optimalisasi fungsi pembinaan dan pengawasan sebagai langkah strategis untuk mewujudkan pengelolaan urusan pemerintahan konkuren yang akuntabel transparan dan berkeadilan.
Keadilan Restoratif Sebagai Pendekatan Pidana Yang Humanis Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ahmad Mubarak; Nahdia Nazmi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/yxyha766

Abstract

Maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia, yang mencapai 4.532 kasus pada awal 2025 dengan mayoritas korban perempuan, menunjukkan bahwa rumah tangga belum menjadi ruang aman yang absolut. Pendekatan pidana konvensional (retributif) selama ini dinilai tidak optimal karena cenderung berfokus pada penghukuman pelaku tanpa memprioritaskan pemulihan hak korban serta sering kali mengabaikan keutuhan institusi keluarga. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan studi kepustakaan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif untuk menelaah pergeseran paradigma hukum dari retributif ke restoratif. Hasil: Temuan penelitian menunjukkan bahwa restorative justice (keadilan restoratif) menawarkan penyelesaian yang lebih humanis dan holistik melalui dialog yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai pemulihan (restoration). Di Indonesia, legalitas pendekatan ini telah diperkuat melalui berbagai regulasi sektoral seperti Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021. Implementasi keadilan restoratif dalam KDRT tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga kemanfaatan (utilitarianisme) dengan menjaga harmoni keluarga, terutama dalam kasus di mana pelaku adalah tulang punggung ekonomi keluarga.
Kedudukan Akta Autentik Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 116/PDT/2016/PT.BDG) Andy Sonya Meylani; Aria Zurnetti; M. Hasbi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/sv855f23

Abstract

Akta autentik merupakan produk Notaris yang sangat dibutuhkan masyarakat demi terciptanya suatu kepastian hukum. Akta autentik memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti tertulis yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang akta autentik dibatalkan oleh pengadilan karena dianggap cacat hukum, baik secara formil maupun materil. Permasalahan yang dapat dikaji dalam tesis ini adalah: (1) Kedudukan akta autentik setelah dibatalkan oleh pengadilan, (2) Pertimbangan hakim mengenai pembatalan akta autentik pada Putusan 116/Pdt/2016/PT.BDG, dan (3) Tanggung jawab notaris terhadap akta autentik yang dibatalkan oleh pengadilan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Studi kasus difokuskan pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 116/Pdt/2016/Pt.Bdg yang membatalkan suatu akta hibah wasiat. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan salinan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta autentik yang dibatalkan oleh pengadilan kehilangan kekuatan pembuktian sempurnanya sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Pembatalan dapat disebabkan oleh cacat prosedural, ketidakcocokan substansi dengan fakta hukum. Putusan pembatalan berdampak pada hapusnya akibat hukum yang timbul dari akta tersebut dan dapat menimbulkan tanggung jawab perdata maupun administratif bagi notaris apabila terbukti lalai atau melanggar ketentuan jabatan. Meskipun akta autentik memiliki kekuatan hukum yang tinggi, kedudukannya tetap dapat dikesampingkan apabila terbukti bertentangan dengan hukum atau mengandung cacat. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dan kepatuhan penuh pada prosedur hukum oleh notaris dalam pembuatan akta, untuk meminimalkan risiko pembatalan oleh pengadilan.
Analisis Yuridis Hak Mewaris Secara Adat Oleh Anak Angkat Di Lembang Tokesan Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja Rante, Marchelina; Rombeallo, Yulianus M.
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/cqbsgf54

Abstract

Kedudukan hak mewaris menjadi hal fundamental bagi setiap orang untuk mendapatkan hak mewaris yang mempersyaratkan adanya pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Di era modern saat sekarang ini umumnya hak mewaris didasarkan pada kaidah-kaidah atau aturan-aturan tertulis yang  diatur dalam Kitab Undang Hukum Perdata, namun di berbagai daerah di Indonesia hak mewaris secara adat tetap diterapkan dan diberlakukan seperti di Lembang Tokesan Kabupaten Tana Toraja. Hak mewaris tentunya melekat kedudukannya pada ahli waris. Ahli waris yang dimaksud disini ialah anak baik anak kandung maupun anak angkat angkat. Oleh karena itu menjadi hal yang menarik untuk dikaji selanjutnya ialah mengenai kedudukan mewaris secara adat oleh anak angkat sehingga dapat mendapatkan warisan serta tata cara peralihannya.  Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kedudukan hak mewaris secara adat oleh anak angkat serta untuk mengetahui proses hak mewaris anak angkat secara adat di Lembang Tokesan Kabupaten Tana Toraja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan mewaris anak angkat berlaku sama untuk anak kandung dan proses mewarisnya terjadi ketika orang tua angkat meninggal dunia yang didasarkan pada pemenuhan kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkatnya. 
Pertimbangan Hakim Terhadap Asas Kepentingan Militer Dalam Penjatuhan Sanksi Pemecatan Delmiati, Susi; Gunawan, Aldi; Patmawanti, B.
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/zdqame38

Abstract

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menjatuhkan pidana, hakim harus mempertimbangkan sifat pelanggaran, keadaan yang memberatkan dan meringankan, dan kepentingan dinas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, hal ini memberikan dasar Hakim Militer memberikan putusan mempertimbangkan asas kepentingan militer. Pengadilan Militer Padang memberikan putusan tidak dipecat terhadap prajurit dengan mempertimbangkan asas kepentingan militer. Yaitu putusan Putusan DILMIL I 03 Padang Nomor 87-K/PM.I-03/AD/XI/2024 dan Putusan Nomor 90-K/PM.I-03/AD/XI/2024. Rumusan masalah penelitian ini Adalah bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap asas kepentingan militer dalam penjatuhan sanksi pemecatan? bagaimanakah putusan hakim terhadap asas kepentingan militer dalam penjatuhan sanksi pemecatan? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertimbangan hakim terhadap asas kepentingan militer dalam penjatuhan sanksi pemecatan, terlihat dari pertimbangan yuridi dan non yuridis, dimana jika dilihat dari aspek yuridis, didasarkan pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang mewajibkan hakim memperhatikan sifat pelanggaran, keadaan yang memberatkan atau meringankan, serta kepentingan dinas militer. Secara non yuridis, hakim juga mempertimbangkan faktor psikologis, latar belakang sosial-ekonomi, dan sikap kooperatif terdakwa. Dalam dua putusan, yaitu Nomor 87-K/PM.I-03/AD/XI/2024 dan Nomor 90-K/PM.I-03/AD/XI/2024, hakim memutuskan tidak menjatuhkan pemecatan karena dinilai tidak mendesak untuk menjaga disiplin militer. Majelis hakim dalam kedua perkara tersebut memilih untuk tidak menjatuhkan pemecatan, meskipun terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) sebagaimana diatur dalam Pasal 86 KUHPM. 
Penerapan Unsur Tindak Pidana oleh Penyidik Terhadap  Pelaku Eksploitasi Seksual Dengan Korban Anak Melalui Media Sosial Gusman, Andre; Pratama, Bisma Putra; Madjid, Neni Vesna
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/7hdrc346

Abstract

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris. Penerapan unsur tindak pidana oleh Penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisan Resor Agam terhadap pelaku eksploitasi seksual dengan korban anak melalui media sosial adanya unsur obyektif yaitu pemaksaan berupa ancaman penyebaran foto dan pemanfaatan kerentanan anak. Adanya keuntungan materiil bagi pelaku, keterlibatan korban anak sebagai objek eksploitasi, serta adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana; objek adalah anak sebagai korban yang secara hukum berada dalam kategori dilindungi; perbuatan dilihat dari tindakan eksploitasi yang dilakukan melalui media sosial; sedangkan akibat merujuk pada kerugian fisik, psikis, dan sosial yang dialami korban. Hambatan yang ditemui penyidik pada Satuan Reserse Kriminal   Polres Agam dalam penerapan unsur tindak pidana eksploitasi seksual dengan korban anak melalui media sosial secara internal pertama adalah keterbatasan kompetensi teknis aparat dalam bidang digital forensik. Ketidaksinkronan pemahaman hukum antar unit di Satreskrim sering menimbulkan perdebatan panjang. Keterbatasan sarana dan prasarana. Ruang pemeriksaan khusus anak dan perempuan di Polres Agam belum sepenuhnya memenuhi standar perlindungan korban. Alat bantu pemeriksaan digital, perangkat forensik komputer, dan sistem penyimpanan bukti elektronik masih terbatas, penyidik harus meminta dukungan ke Polda atau bahkan Mabes Polri. Hambatan eksternal yang berkaitan dengan faktor masyarakat. Salah satunya adalah minimnya kesadaran hukum keluarga korban. Dalam beberapa kasus, keluarga korban merasa malu untuk melapor karena khawatir akan stigma sosial. Bahkan, ada keluarga yang lebih memilih menyelesaikan kasus secara kekeluargaan atau mediasi informal dengan pihak pelaku. Keterbatasan kerja sama antar lembaga. Penyidik sering kesulitan memperoleh data dari penyedia media sosial atau cloud storage yang servernya berada di luar negeri.
Sinergitas Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Payakumbuh Dan Satuan Polisi Pamong Praja Payakumbuh Dalam Pencegahan Penyakit Masyarakat Fitriati; Sinaga, Baritim Parjuangan; Bakir, Herman
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/nk5kkr28

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis.  Sinergitas Satbinmas Kepolisian Resor Payakumbuh Dan Pemda Kota Payakumbuh dalam meminimalisisr penyakit masyarakat berbentuk koordinasi kebijakan, kerjasama kepolisian dan Satpol PP secara rutin melakukan operasi penertiban. Pemberdayaan ekonomi guna dalam menanggulangi penyakit masyarakat. Layanan pengaduan juga menjadi salah satu bentuk sinergitas yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganan penyakit masyarakat. Kepolisian dan Pemda Kota Payakumbuh membuka layanan aduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka. Dengan adanya alternatif ekonomi yang lebih baik, masyarakat tidak lagi tergoda untuk mencari penghasilan melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan norma sosial. Kendala yang ditemui dalam sinergitas Kepolisian Dan Pemda Kota Payakumbuh dalam meminimalisisr penyakit masyarakat adalah perbedaan pendekatan dalam menangani permasalahan ini. Kepolisian, sebagai institusi penegak hukum, lebih berorientasi pada tindakan represif dengan menindak pelaku penyakit masyarakat melalui operasi razia, penangkapan, dan proses hukum. Sementara itu, Pemda lebih menekankan pada pendekatan preventif dan rehabilitatif dengan menyediakan program sosialisasi, pelatihan keterampilan, serta rehabilitasi bagi korban penyakit masyarakat. Kurangnya personel, fasilitas, serta anggaran yang dialokasikan untuk menangani berbagai bentuk penyakit masyarakat. Pemda menghadapi keterbatasan anggaran dalam menyediakan program rehabilitasi dan pemberdayaan ekonomi bagi para mantan pelaku penyakit masyarakat. Selain faktor internal dari aparat dan pemerintah, kendala tantangan sosial budaya yaitu Masyarakat di beberapa wilayah masih memiliki sikap permisif terhadap praktik-praktik yang termasuk dalam kategori penyakit masyarakat. Misalnya, perjudian dalam bentuk sabung ayam atau permainan kartu dengan taruhan masih dianggap sebagai bagian dari budaya lokal.
Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pendampingan Anak Pelaku Tindak Pidana Arliman S, Laurensius; Putra SN, Dicky; Fahmiron
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/qrqk4s31

Abstract

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak berbunyi: “Pembimbing Kemasyarakatan adalah Pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang sejak tahun 2022 sampa dengan tahun 2024 terdapat 764 anak yang didampingi pada tingkat pengadilan negeri. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang dibahas dalam penelitian yaitu, Pertama, Bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pendampingan anak pelaku tindak pidana pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang? Kedua, apa yang menjadi kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pendampingan anak pelaku tindak pidana pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang? Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Dari hasil penelitan dapat dijelaskan bahwa: Pertama, Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pendampingan anak pelaku tindak pidana pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam pelaksanaan pendampingan anak pelaku tindak pidana pada tingkat Pengadilan Negeri oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang sebanyak 764 anak. Dimana anak wajib didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam setiap proses persidangan, apabila tidak didampingi maka putusan anak yang berhadapan dengan hukum batal demi hukum Kedua, Kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pendampingan anak pelaku tindak pidana pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang. Pelaksanaan pendampingan anak pelaku tindak pidana, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang menghadapi berbagai kendala yang dapat diklasifikasikan menjadi kendala hukum dan non-hukum.

Page 91 of 92 | Total Record : 913

 88   89   90   91   92 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026) Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026) Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025) Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025) Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025) Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025) Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024) Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024) Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024) Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024) Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023) Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023) Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) Vol 6 No 2 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2022) Vol 6 No 1 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (April 2022) Vol 5 No 4 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2022) Vol 5 No 3 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2021) Vol 5 No 2 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2021) Vol 5 No 1 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (April 2021) Vol 4 No 4 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2021) Vol 4 No 3 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (October 2020) Vol 4 No 2 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2020) Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020) Vol 3 No 4 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2020) Vol 3 No 3 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (October 2019) Vol 3 No 2 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2019) Vol 3 No 1 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (April 2019) Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019) Vol 2 No 3 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2018) Vol 2 No 2 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2018) Vol 2 No 1 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (April 2018) Vol 1 No 4 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2018) Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017) Vol 1 No 1 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (April 2017) More Issue