cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
swarajustisia@unespadang.ac.id
Editorial Address
Jl. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang City, Sumatera Barat, Indonesia, 25112
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
UNES Journal of Swara Justisia
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 25794701     EISSN : 25794914     DOI : https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 932 Documents
 90   91   92   93   94 
Asimetri Pelaporan Kewajiban Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik di SAK dan SAP Dikaitkan Dengan POJK 6/2017 Berdasarkan Asas Transparansi dan Akuntabilitas Alfret Sinambela; Christin Septina Basani
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 2 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/d1ev2519

Abstract

Artikel ini menganalisis asimetri pelaporan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik PT PLN (Persero) antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan fokus pada telaah normatif POJK 6/POJK.04/2017 serta implikasinya terhadap pemenuhan asas transparansi dan asas akuntabilitas. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa POJK 6/2017 mengunci perlakuan PJBL sebagai transaksi jual beli bagi emiten/perusahaan publik di sektor ketenagalistrikan, sehingga komitmen pembayaran minimum jangka panjang PJBL pada PLN cenderung tampil sebagai komitmen kontraktual dalam pengungkapan, bukan sebagai liabilitas neraca. Pada sisi lain, dalam SAP (PSAP 16 yang berbasis IPSAS 32) kewajiban konsesi pada pemberi konsesi sektor publik disajikan lebih eksplisit. Perbedaan ini memunculkan governance gap karena beban dan risiko kontraktual jangka panjang PJBL tidak sepenuhnya terbaca untuk diuji publik, sehingga berpotensi melemahkan pemenuhan asas transparansi dan akuntabilitas. Artikel ini merekomendasikan penguatan lapisan pengungkapan khusus (special disclosure) tanpa mengubah klasifikasi jual beli, antara lain melalui standar pengungkapan minimum, profil jatuh tempo komitmen pembayaran minimum, serta ringkasan klausul risiko material.
Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang-Piutang Melalui Whatsapp: Studi Putusan PN Mataram Nomor.176/Pdt.G/2020mtr Berdasarkan Perspektif KUHPerdata Efrintan Debora Sibarani; Shenti Agustini; Nurlaily
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 2 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/4a9e3a73

Abstract

Perkembangan teknologi komunikasi telah menyebabkan perubahan signifikan dalam sistem hukum, termasuk dalam kontrak utang-piutang yang disepakati melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp. Penelitian ini menganalisis wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang yang dilakukan melalui WhatsApp dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 176/Pdt.G/2020/Mtr berdasarkan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian utang-piutang yang dilakukan melalui WhatsApp dapat dikategorikan sebagai perjanjian sah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata sepanjang memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Penelitian ini menyoroti urgensi penguatan aspek hukum digital dalam perjanjian keperdataan guna memberikan jaminan hukum.
Sustainable Food Self-Sufficiency Policy to Increase Food Crop Productivity Susanti Susanti; Budiharjo Budiharjo; Dedeh Maryani; Pandji Sukmana
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 2 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/1bj0v905

Abstract

Food self-sufficiency remains an important component of Indonesia's national development agenda, especially amid growing challenges such as climate change, land conversion, and population growth. This study examines the implementation of sustainable food self-sufficiency policies and their impact on increasing the productivity of staple crops, particularly rice, corn, and soybeans. This study uses a qualitative-descriptive approach with a case study design. Data collection was conducted through in-depth interviews, policy document analysis, and field observations involving stakeholders in the district agricultural office, agricultural extension workers, and local farmers. This study aims to assess the implementation of existing sustainable food self-sufficiency policies, identify factors causing low productivity of staple crops, and formulate an effective collaboration model for policy implementation. Preliminary findings indicate that although a number of national policy instruments have been localized at the regional level, their implementation is still hampered by infrastructure limitations, a lack of human resources, and weak coordination between agencies. In addition, environmental conditions and the socio-economic limitations of the community have further exacerbated productivity levels.
Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Pinjaman Koperasi: Studi Putusan Nomor: 1134/Pid.Sus/2024/PN TJK Agus Stiawan Sudirman; Benny Karya Limantara
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 2 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/kvtycf20

Abstract

Penyalahgunaan data pribadi dalam praktik pinjaman koperasi merupakan bentuk kejahatan siber yang mengancam hak privasi, keamanan ekonomi, serta kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan berbasis kerakyatan. Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan dasar pemidanaan, praktik peradilan masih menyisakan persoalan mengenai urgensi penguatan pertanggungjawaban pidana, khususnya pada aspek proporsionalitas pemidanaan dan perlindungan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman koperasi melalui Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1134/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun unsur delik telah terpenuhi, pemidanaan yang dijatuhkan cenderung ringan, perlindungan korban belum optimal, serta pertanggungjawaban masih berorientasi pada pelaku individual tanpa menyentuh tanggung jawab kelembagaan. Kondisi ini menegaskan pentingnya reorientasi penegakan hukum agar pertanggungjawaban pidana benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan data pribadi di era digital.
The Legitimacy of the Taliban Government after the 2021 Takeover: An International Law Perspective Anila A
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 2 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/x76na473

Abstract

This study examines the legitimacy of the Taliban government following its takeover of power in Afghanistan from the perspective of international law. The issue arises due to the discrepancy between de facto territorial control and acceptance within the international system. This study aims to analyze the legitimacy of the Taliban government based on the concepts of effective control, the origin of power, the exercise of power, and international recognition. The research method used is normative legal research employing a conceptual approach and a case-based approach through a literature review. The results indicate that the Taliban have met the element of effective control by controlling territory and actually performing governmental functions. However, the process of the power takeover and government policies that impact human rights influence the level of international acceptance. Furthermore, most countries have not yet granted official recognition to the Taliban government, although there are limited cooperative relations. This study concludes that the legitimacy of the Taliban government is in an ambiguous position: on one hand, it functions as a de facto governing authority, and on the other hand, it has not yet gained widespread recognition within the international legal system.
Kepastian Hukum dan Legitimasi Administratif dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik: Studi Putusan PTUN Jakarta Nomor 45/G/2024/PTUN.JKT Farrel Reyhansyah Abubakar; Rivan Riza; Zara Siti Erfira
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 2 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/y0mv7968

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya masalah sengketa pertanahan akibat cacat administrasi dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip kepastian hukum diterapkan dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik serta bentuk perlindungan hukum berdasarkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 45/G/2024/PTUN.JKT, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya cacat administrasi. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif yang diperkaya dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan terhadap kasus-kasus hukum. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kepastian hukum belum terlaksana secara optimal pada tahap penerbitan sertipikat, karena adanya ketidakcermatan dalam verifikasi data dan pengabaian fakta hukum sebelumnya. Namun, kepastian hukum dapat dipulihkan melalui putusan pengadilan yang membatalkan sertipikat karena dinilai cacat hukum. Perlindungan hukum yang diberikan bersifat represif melalui mekanisme peradilan. Adapun faktor penyebab cacat administrasi meliputi kelalaian aparatur, kurangnya verifikasi data, keterbatasan informasi pertanahan, serta kemungkinan adanya itikad tidak baik dari pemohon.
Pandangan Filsafat Postmodernisme Terkait Kerusakan Alam Yang Berakibat Banjir dan Tanah Longsor di Sumatera Aldyans Rio Pratra
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 2 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/4js75213

Abstract

Kerusakan lingkungan yang memicu banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera mencerminkan kegagalan paradigma pembangunan modern yang bersifat antroposentris dan eksploitatif. Artikel ini bertujuan menganalisis krisis ekologi di Sumatera melalui perspektif filsafat postmodernisme sebagai pendekatan kritis terhadap narasi pembangunan dominan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan filosofis-kritis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa postmodernisme, melalui kritik terhadap metanarasi modernitas, relasi kuasa, dan rasionalitas instrumental, mampu mengungkap bahwa bencana ekologis bukan semata-mata fenomena alam, melainkan produk konstruksi sosial, politik, dan diskursif yang dilegitimasi oleh praktik pembangunan. Oleh karena itu, artikel ini menegaskan pentingnya dekonstruksi paradigma pembangunan modern serta integrasi etika lingkungan postmodern dan kearifan lokal sebagai dasar perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Perampasan Aset Dalam Pembaruan Hukum Pidana Korupsi Pada Era Pemerintahan Prabowo Asneliwarni; Aris Irawan; Susi Delmiati
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 2 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ck2qcd63

Abstract

Korupsi di Indonesia masih menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat besar, sementara mekanisme pemulihan aset melalui instrumen hukum pidana yang berlaku belum mampu mengembalikan kerugian negara secara optimal. Sistem perampasan aset yang saat ini didominasi oleh pendekatan conviction-based forfeiture menempatkan putusan pidana sebagai prasyarat utama perampasan aset, sehingga menghadapi berbagai kendala ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau menyembunyikan aset melalui skema pencucian uang yang kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pengaturan perampasan aset dalam pembaruan hukum pidana korupsi di Indonesia serta mengkaji peluang pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset merupakan kebutuhan mendesak untuk mendorong pergeseran paradigma pemberantasan korupsi dari criminal justice orientation menuju asset recovery justice orientation. Penelitian ini juga menemukan bahwa era pemerintahan Presiden Prabowo menghadirkan policy window yang relatif lebih kondusif bagi reformasi hukum perampasan aset dibandingkan periode sebelumnya. Namun demikian, penerapan non-conviction based asset forfeiture harus dirancang dalam kerangka judicial forfeiture model yang menjamin perlindungan hak milik, asas due process of law, perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, dan pengawasan yudisial yang efektif. Dengan demikian, reformasi hukum perampasan aset harus diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara efektivitas pemulihan aset negara dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum demokratis.
Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Berbentuk Pengangkutan Kayu Hasil Olahan Tanpa Surat Keterangan Sah Dodi Chandra; Otong Rosadi; Beatrix Benni
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 2 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ykc67a74

Abstract

Pengangkutan hasil hutan wajib disertai dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e dan Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Masih ditemukan tindak pidana kehutanan dalam bentuk pengangkutan tanpa dilengkapi dengan dokumen sahnya hasil hutan. Seperti dalam Laporan Polisi Nomor LP/A/9/II/2024/SPKT/Ditreskrimsus/Polda Sumatera Barat tentang adanya tindak pidana pengangkutan kayu olahan tanpa memiliki dokumen. Oleh karena itu penyidik harus tepat menentukan ketentuan hukum yang sesuai dengan peristiwa tersebut. Sebab terdapat dua ketentuan yang sama-sama mengatur tentang pengangkutan kayu hasil hutan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan pendekatan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder didukung data primer. yang dianalisis secara kualitatif.  Penyidikan oleh Subdit Tipidter Polda Sumatera Barat terhadap tindak pidana kehutanan berbentuk pengangkutan kayu hasil olahan tanpa surat keterangan sah berawal dari temuan penyidik terhadap tersangka yang mengangkut kayu olahan tanpa memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan SKSHHK-KO. Dalam penyidikan diperoleh bukti bahwa tersangka hanya sebagai orang yang diminta mengangkut kayu untuk dikirim kepada seseorang didaerah rokan hilir. Sehingga penyidik menggunakan ketentuan Pasal 16 Juncto Pasal 88 Ayat (1) huruf a UU Nomor 18 Tahun 2013, karena  tersangka bukan sebagai pelaku penebangan hutan. Kendala yang dihadapi penyidik dalam penyidikan adalah (1) tidak dapat menjangkau pihak yang telah menyuruh tersangka dalam mengangkut kayu olahan tersebut, karena terputusnya informasi terkait keberadaan orang yang telah memperkerjakan tersangka. (2) penyidik kesulitan mengidentifikasi asal kayu tersebut disebabkan kondisi kayu telah diolah oleh pelaku penebangan.
Penerapan Unsur Tindak Pidana Oleh Penyidik Terhadap Perbuatan Pengancaman Dengan Kekerasan Gana Aria Tama; Bisma Putra Pratama; Zennis Helen
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 2 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/gf1wne77

Abstract

Penerapan Unsur Tindak Pidana Pengancaman oleh Penyidik pada Sat Reskrim Polres 50 Kota dimulai dengan analisis terhadap unsur actus reus (perbuatan yang dilakukan) dan mens rea (niat jahat pelaku). Actus reus dalam tindak pidana pengancaman merujuk pada tindakan nyata pelaku yang menimbulkan ketakutan bagi korban, baik secara verbal, tertulis, maupun melalui tindakan yang secara implisit menunjukkan ancaman. Penyidik mengidentifikasi bahwa perbuatan pelaku memenuhi unsur “barang siapa” karena pelaku adalah seorang pria. Unsur “secara melawan hukum” terpenuhi karena tidak ada dasar pembenar atau alasan pemaaf terhadap tindakannya yang mengancam korban dengan benda menyerupai senjata api (Air Soft Gun) dan ancaman verbal yang serius. unsur “memaksa orang lain” dibuktikan dengan kondisi korban, yang merasa takut dan dipaksa untuk meminta maaf kepada pihak lain, serta unsur “supaya melakukan sesuatu” terbukti dari tujuan pelaku yang menginginkan korban meminta maaf kepada keluarga Natasha. Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” juga terpenuhi melalui penggunaan Air Soft Gun yang diarahkan ke bagian vital korban serta ancaman verbal yang eksplisit. Kendala penerapan unsur tindak pidana pengancaman oleh penyidik pada Sat Reskrim Polres 50 Kota secara hukum diantaranya Tidak adanya bukti tertulis atau fisik yang dapat mendukung laporan korban.  Unsur mens rea atau niat jahat pelaku juga sering kali sulit untuk dibuktikan. Beberapa tersangka mengklaim bahwa ancaman yang mereka ucapkan hanyalah bagian dari kemarahan sesaat dan tidak memiliki niat untuk menakuti korban. Minimnya saksi yang bersedia memberikan keterangan dalam kasus pengancaman. Secara non hukum adalah Korban awalnya melaporkan ancaman yang mereka terima, tetapi kemudian mencabut laporan karena berbagai alasan, seperti tekanan dari keluarga, rasa takut terhadap pelaku, atau adanya penyelesaian secara kekeluargaan.

Page 93 of 94 | Total Record : 932

 90   91   92   93   94 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026) Vol 10 No 2 (2026): Unes Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025) Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025) Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025) Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025) Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024) Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024) Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024) Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024) Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023) Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023) Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) Vol 6 No 2 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2022) Vol 6 No 1 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (April 2022) Vol 5 No 4 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2022) Vol 5 No 3 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2021) Vol 5 No 2 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2021) Vol 5 No 1 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (April 2021) Vol 4 No 4 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2021) Vol 4 No 3 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (October 2020) Vol 4 No 2 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2020) Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020) Vol 3 No 4 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2020) Vol 3 No 3 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (October 2019) Vol 3 No 2 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2019) Vol 3 No 1 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (April 2019) Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019) Vol 2 No 3 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2018) Vol 2 No 2 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2018) Vol 2 No 1 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (April 2018) Vol 1 No 4 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2018) Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017) Vol 1 No 1 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (April 2017) More Issue