UNES Journal of Swara Justisia
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Articles
912 Documents
<![CDATA[Perlindungan Hukum Aset Nasabah Reksa Dana dan Pertanggungjawaban Para Pihak ]]>
<![CDATA[Yauwira, Anderson Chandra]]>;
<![CDATA[A M, M Malikul Abdul]]>;
<![CDATA[P, M Farrel Djaya]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/54fc4187
<![CDATA[Perkembangan Reksa Dana sebagai investasi populer di Indonesia menuntut perlindungan aset nasabah yang kuat, yang menjadi fondasi kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan. Namun, munculnya kasus raibnya aset nasabah, seperti yang melibatkan Bank BCA sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), menyoroti kerentanan dalam mekanisme perlindungan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas kerangka hukum (UUPM, POJK, dan KUH Perdata) dalam memberikan perlindungan aset dan menganalisis penerapan pertanggungjawaban perdata. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini menemukan bahwa (1) kerangka pemisahan aset (segregation of assets) secara preventif sudah kuat, namun rentan terhadap fraud dan penyalahgunaan fiduciary duty oleh oknum Manajer Investasi (MI) atau APERD; (2) Pertanggungjawaban perdata dapat dituntut melalui Wanprestasi (berdasarkan KIK) atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dimana PMH (Pasal 1365 KUH Perdata) lebih komprehensif untuk kasus fraud; dan (3) Regulasi OJK efektif untuk sanksi represif, namun pemulihan kerugian (restitutio in integrum) bagi nasabah tidak otomatis dan memerlukan gugatan perdata proaktif atau penyelesaian sengketa di LAPS.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Persaingan Usaha dalam Kasus Shell dan Pertamina di Indonesia ]]>
<![CDATA[Nainggolan, Jusup Aprilius]]>;
<![CDATA[Riza, Rivan]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/9tthda63
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis implikasi hukum dari kebijakan impor BBM "satu pintu" terhadap persaingan usaha di sektor hilir migas Indonesia, dengan studi kasus pada operasional Shell Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini telah memperkuat posisi dominan Pertamina, yang memenuhi unsur Pasal 1 Angka 4 UU No. 5 Tahun 1999. Berdasarkan perspektif hukum perdagangan, kebijakan ini bertentangan dengan prinsip perdagangan yang adil dalam UU No. 7 Tahun 2014, khususnya Pasal 3 dan Pasal 13 mengenai larangan praktek monopoli dan penguasaan pasar. Kebijakan tersebut berdampak keterbatasan akses pasokan Shell yang mengakibatkan kesulitan dalam menjaga stabilitas harga dan ekspansi jaringan. Penelitian ini juga menemukan keterbatasan efektivitas KPPU dalam menegakkan hukum persaingan di sektor strategis yang didominasi kepentingan pemerintah, serta adanya legal gap dalam pengaturan benturan antara kebijakan pemerintah dan prinsip persaingan usaha.]]>
<![CDATA[Pidana Penjara Sebagai Ultimum Remedium dalam Kasus Malapraktik Medis: Perspektif Filosofis Pemidanaan ]]>
<![CDATA[Brouwer, Darryl Evan]]>;
<![CDATA[Darodjat, Rafan]]>;
<![CDATA[Immanuel, Beatrice Briliany]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/cxtnz882
<![CDATA[Dalam hubungan terapetuik, dokter memberikan pelayanan kesehatan berupa tindakan medis kepada pasien dalam rangka megupayakan kesembuhan pasien. Dalam melaksanakan tugasnya, dokter harus melakukan tindakan medis sesuai dengan norma, standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan kebutuhan pasien. Bilamana dokter dalam melakukan tindakan medis lalai untuk memenuhi standar demikian dan menimbulkan kerugian pasien, hal tersebut dikualifikasi sebagai malapraktik medis. Dalam konteks hukum Indonesia, jika mengakibatkan luka berat atau kematian pasien maka dokter dapat dipidana. Dikaitkan dengan rezim pemidanaan KUHP Nasional, maka penelitian ini hendak menganalisis mengenai pidana penjara sebagai ultimum remedium dalam kasus malapraktik medis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini adalah pidana penjara seyogyanya disikapi oleh hakim sebagai ultimum remedium dalam kasus malapraktik medis, khususnya dalam bentuk kelalaian onbewuste culpa.]]>
<![CDATA[Regulasi Hukum Ekonomi Digital: Implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Terhadap E-Commerce dan Start-Up di Indonesia ]]>
<![CDATA[Delia, Della]]>;
<![CDATA[Tan, David]]>;
<![CDATA[Agustini, Shenti]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/d1hpnz59
<![CDATA[Kemajuan teknologi digital memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sektor ekonomi dan hukum di Indonesia, terutama bagi pelaku bisnis digital dan startup. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha digital, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi startup dalam memenuhi ketentuan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan analisis deskriptif berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun UU ITE telah menyediakan landasan hukum yang cukup kuat bagi aktivitas digital, masih terdapat sejumlah hambatan seperti rendahnya kesadaran hukum, tumpang tindih regulasi, serta keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pelaku industri digital guna memperkuat penerapan serta kepatuhan terhadap hukum di sektor ekonomi digital.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Negara Atas Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) Dalam Sistem Hukum Administrasi Indonesia ]]>
<![CDATA[Kurdi]]>;
<![CDATA[Ashar, Dio]]>;
<![CDATA[Dadek, Teuku Ahmad]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/4jn4tp50
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis konsep dan mekanisme pertanggungjawaban negara atas perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) dalam sistem hukum administrasi Indonesia. Sebagai negara hukum yang mengadopsi model welfare state, intervensi pemerintah yang ekstensif dalam kehidupan warga negara menimbulkan risiko sengketa akibat tindakan yang merugikan. Secara historis, penyelesaian Onrechtmatige Overheidsdaad mengalami dualisme yurisdiksi antara Peradilan Umum (berbasis Pasal 1365 KUHPerdata) dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Lahirnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2019 telah mentransformasi konsep Onrechtmatige Overheidsdaad dan memindahkan kewenangan mengadilinya secara absolut ke PTUN. Penelitian hukum normatif ini menemukan bahwa, pertama, konsep Onrechtmatige Overheidsdaad telah berevolusi dari parameter perdata (kepatutan) menjadi parameter hukum publik yang terkodifikasi, utamanya melalui pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan larangan penyalahgunaan wewenang. Kedua, meskipun mekanisme prosedural (upaya administratif dan gugatan PTUN) telah tersedia, mekanisme pertanggungjawaban riil khususnya pemberian ganti kerugian masih bersifat ilusi. Hal ini disebabkan oleh tiga problematika utama: beratnya beban pembuktian kerugian di pengadilan, kekosongan hukum mengenai mekanisme eksekusi paksa (non-executable) terhadap aset pemerintah, dan rendahnya kepatuhan pejabat]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktik Perjanjian Leasing dan Jaminan Fidusia ]]>
<![CDATA[Alimudin]]>;
<![CDATA[Rasmuddin]]>;
<![CDATA[Hamzah, Ismi Fadjriah]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/bb1jak64
<![CDATA[Perkembangan pembiayaan leasing di Indonesia memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh barang bernilai ekonomi tinggi melalui sistem pembayaran secara angsuran. Hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dan konsumen pada dasarnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun dalam praktiknya, penerapan asas tersebut tidak selalu berjalan secara ideal karena penggunaan kontrak baku yang disusun secara sepihak oleh perusahaan leasing sehingga menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar antara kreditur dan debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian leasing serta mengkaji implikasi hukum penggunaan jaminan fidusia dalam hubungan pembiayaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak dalam praktik leasing cenderung bersifat formal karena debitur memiliki keterbatasan kesempatan untuk melakukan negosiasi terhadap klausul kontrak baku yang telah ditentukan oleh perusahaan pembiayaan. Selain itu, penggunaan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan sering menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait pelaksanaan eksekusi objek jaminan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan prinsip keseimbangan dan perlindungan konsumen agar penerapan asas kebebasan berkontrak dapat berjalan secara lebih adil serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Era Digital ]]>
<![CDATA[Firgin Andika]]>;
<![CDATA[Rasmuddin]]>;
<![CDATA[Ismi Fadjriah Hamzah]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ysc6n689
<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi digital yang masif di Indonesia. Di satu sisi, digitalisasi meningkatkan efisiensi dan konektivitas, namun di sisi lain juga memperbesar risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia serta tantangan implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia secara komprehensif, efektivitas perlindungan masih menghadapi kendala pada aspek penegakan hukum, kesadaran masyarakat, dan kesiapan kelembagaan pengawas.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Pemalsuan Dokumen Digital Menggunakan ChatGPT ]]>
<![CDATA[Abid Juandana Abid]]>;
<![CDATA[Lolita Fitriyana Lolita]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/a2yzkr62
<![CDATA[Pertumbuhan pesat kecerdasan buatan (AI), seperti ChatGPT, telah memberikan manfaat yang cukup besar sekaligus menimbulkan permasalahan baru dalam hukum pidana. Salah satu potensi kekhawatiran adalah penggunaan AI untuk menipu orang dengan memanipulasi dokumen digital seperti tanda terima transfer bank. Artikel ini mengkaji kualifikasi hukum tindakan tersebut berdasarkan hukum pidana Indonesia, serta kesalahan para pelakunya. Dengan menggunakan teknik penelitian hukum doktrinal, artikel ini mengkaji ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan dan pemalsuan dokumen, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan temuan, manipulasi dokumen yang dibantu AI dapat dianggap sebagai penipuan, pemalsuan dokumen, atau manipulasi informasi elektronik, tergantung pada konteks dan buktinya. Studi mencatat kesulitan dalam menetapkan kejahatan semacam itu karena kecanggihan dokumen digital yang dihasilkan dan membahas kemungkinan tanggung jawab hukum baik pengguna maupun penyedia platform. Artikel ini menggarisbawahi pentingnya menyelaraskan hukum pidana tradisional dengan regulasi digital untuk mencapai penegakan hukum yang efektif di era kecerdasan buatan.]]>
<![CDATA[Implikasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai ]]>
<![CDATA[Sirieli Bawamenewi]]>;
<![CDATA[Yuslim]]>;
<![CDATA[Khairani]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/nzrz9c84
<![CDATA[Penyederhanaan birokrasi merupakan salah satu area reformasi birokrasi guna mewujudkan transformasi sistem kerja birokrasi yang efektif dan efisien dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Birokrasi sebagai sebuah sistem dalam mencapai tujuan bernegara diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang prima dengan berorientasi pada percepatan pemberian layanan, peningkatan kualitas layanan, pemberian pelayanan yang murah, serta kualitas pelayanan yang andal. Kehadiran birokrasi yang mampu menjawab perubahan jaman merupakan tuntutan utama dari masyarakat sebagai penerima layanan. Penelitian ini mengkaji upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mengimplementasikan penyederhanaan birokrasi serta bagaimana implikasinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan spesifikasi descriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer berupa dokumen pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan terkait serta buku/hasil penelitian terdahulu terkait penyederhanaan birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil adalah (a) Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja. Penyederhanaan birokrasi ini baru sebatas memenuhi syarat formal sehingga masih terdapat kebijakan yang belum sesuai dengan tujuan utama penyederhanaan birokrasi, yakni mewujudkan birokrasi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan jaman serta menguasai teknologi informatika guna mendukung percepatan dan keakuratan pemberian layanan kepada masyarakat; (b) Penyederhanaan birokrasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah berimplikasi hukum terhadap penyetaraan jabatan pegawai negeri sipil dari jabatan administrasi/struktural ke dalam jabatan fungsional keahlian serta berdampak pada belum optimalnya pengembangan karier pegawai negeri sipil hasil penyetaraan jabatan dimaksud.]]>
<![CDATA[Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pengalihan Sertifikat Hak Milik Tanpa Seijin Pemilik Sah: Studi Kasus Penggelapan SHM dan SHGB Milik Ibu Dari Nirina Zubir ]]>
<![CDATA[Febrianus Handayani]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/q4dm1t71
<![CDATA[Kepemilikan atas tanah dan rumah merupakan kebutuhan mendasar yang memerlukan pelindungan hukum, dimana Sertifikat Hak Milik (SHM) menjadi bukti kepemilikan yang paling kuat. Proses penerbitan sertifikat ini melibatkan pembuatan akta Notaris sebagai akta otentik yang berkekuatan hukum. Penelitian ini di latarbelakangi oleh kasus pengalihan sertifikat hak milik secara ilegal, seperti yang menimpa ibunda dari publik figur Nirina Zubir, yang melibatkan Notaris/PPAT dalam mengubah nama kepemilikan tanpa sepengetahuan pemilik sah. Kasus ini menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang berakibat pada kerugian pihak pemilik hak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggung jawaban Notaris dalam proses pengalihan hak milik atas tanah tanpa seizin pemilik sah dan akibat hukum yang timbul dari pengalihan sertifikat tersebut. Jenis penelitian yang di gunakan adalah yuridis normatif. Akibat hukum yang timbul dari pengalihan sertifikat tersebut adalah akta Notaris cacat secara yuridis serta melanggar kode etik Notaris.]]>
