cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rudi Salam Sinaga
Contact Email
redaksigovernance@gmail.com
Phone
+6281376883177
Journal Mail Official
redaksigovernance@gmail.com
Editorial Address
Jalan, Eka Prasetya No. 61 Desa Tanjung Gusta. Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Provinsi Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
Published by Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik
ISSN : 24068721     EISSN : 24068985     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan mempublikasi hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi bidang 1. Politik Lokal (Perilaku dan partisipasi politik, Pemilihan kepala daerah, Pemilihan legislatif di tingkat daerah, dan lain sebagainya). 2. Kelembagaan Politik (Eksekutif dan Legislatif di Tingkat Daerah) 3. Kebijakan Daerah (Implementasi dan Evaluasi). 4. Kelompok Masyarakat di arena politik dan di arena kebijakan. 5. Pembangunan Daerah (multi aspek)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 864 Documents
 83   84   85   86   87 
POLITIK KELEMBAGAAN DALAM TATA KELOLA PEMILU: STANDARDISASI, KOORDINASI, DAN ADAPTASI REGIONAL DALAM PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU 2024 DI SULAWESI SELATAN Rahmatia Rahmatia; Gustiana Kambo; Andi Marwah Hermansyah; Muh Fichriyadi Hastira
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 10 (2026): 2026 Oktober
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i10.1446

Abstract

Logistik pemilu umumnya dipahami sebagai persoalan administratif dan manajerial. Pendekatan tersebut penting, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan dimensi politik kelembagaan yang menentukan bagaimana standar nasional diterapkan dalam konteks wilayah yang berbeda. Artikel ini menganalisis politik kelembagaan dalam tata kelola logistik Pemilu 2024 di Sulawesi Selatan dengan menempatkan perhatian pada hubungan antara standardisasi nasional, distribusi kewenangan, koordinasi antarlembaga, dan adaptasi regional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis dokumen. Data bersumber dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 14 Tahun 2023 beserta perubahan melalui PKPU Nomor 16 dan Nomor 24 Tahun 2023, publikasi resmi KPU RI, serta dokumen dan rilis resmi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mengenai pengawasan logistik Pemilu 2024. Analisis menggunakan konsep electoral governance, terutama dimensi rule application, dan perspektif new institutionalism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standardisasi nasional berfungsi menciptakan kepastian prosedural dan membatasi diskresi, tetapi penerapannya berlangsung dalam sistem kelembagaan bertingkat dan kondisi regional yang tidak seragam. Di Sulawesi Selatan, kebutuhan keterbukaan informasi KPU–Bawaslu, pemetaan titik rawan berdasarkan kondisi geografis, tantangan cuaca ekstrem, serta pengawasan pergeseran sebagian surat suara dari luar provinsi memperlihatkan bahwa persoalan logistik merupakan persoalan institutional fit, bukan semata-mata kapasitas operasional. Artikel ini berkontribusi dengan menempatkan logistik pemilu sebagai arena politik kelembagaan dalam electoral governance dan menawarkan kerangka standardisasi nasional dengan adaptasi regional untuk membaca tata kelola pemilu bertingkat di Indonesia.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI KEBUN SAWIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP BARU INDONESIA) Pemi Marto; Widya Melati Sukma; Afriza Afriza; Muhammad Fadli; Aufa Yumni
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 10 (2026): 2026 Oktober
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i10.1453

Abstract

Tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli kebun sawit memiliki kompleksitas karena berkaitan dengan kerugian ekonomi, status tanah, keabsahan dokumen, dan hubungan hukum para pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan tindak pidana penipuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, implementasi penegakan hukum, serta kendala pembuktian dalam transaksi jual beli kebun sawit. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal, meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan aparat penegak hukum, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan dasar hukum yang relevan dalam penanganan penipuan jual beli kebun sawit, tetapi penerapannya memerlukan pembuktian terhadap tipu muslihat atau rangkaian kebohongan serta hubungan kausal dengan penyerahan harta oleh korban. Kendala penegakan hukum meliputi kompleksitas pembuktian, persoalan administrasi pertanahan, irisan dengan sengketa keperdataan, dan koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pembuktian, koordinasi penegak hukum, verifikasi pertanahan, dan literasi hukum masyarakat.
SRATEGI PENINGKATAN KONEKTIVITAS WILAYAH MELALUI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR JALAN RUAS SUNGAI PENUH – TAPAN Heri Lesmana
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 10 (2026): 2026 Oktober
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i10.1580

Abstract

Konektivitas wilayah merupakan faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, kelancaran distribusi barang dan jasa, serta peningkatan akses masyarakat terhadap pusat kegiatan dan pelayanan publik. Ruas Jalan Sungai Penuh–Tapan memiliki peran strategis dalam menghubungkan wilayah Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Barat serta mendukung keterkaitan jaringan transportasi regional. Namun, pengembangan ruas jalan ini menghadapi berbagai kendala, antara lain kondisi topografi pegunungan, keterbatasan geometrik jalan, potensi bencana longsor, serta keberadaan sebagian koridor dalam kawasan konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Permasalahan tersebut diperkuat oleh belum tersedianya studi kelayakan yang terpadu dan komprehensif sebagai dasar penentuan alternatif penanganan dan alternatif trase. Policy paper ini bertujuan merumuskan strategi peningkatan konektivitas wilayah melalui pendekatan pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy). Analisis dilakukan melalui identifikasi masalah, penelusuran akar masalah, penilaian prioritas menggunakan metode Urgency, Seriousness, Growth (USG), serta perbandingan tiga alternatif kebijakan berdasarkan kemampuan teknis, kelayakan ekonomi dan pembiayaan, dukungan politik, dan kapasitas administrasi. Ketiga alternatif tersebut meliputi optimalisasi dan peningkatan ruas eksisting, pengembangan trase alternatif pada segmen kritis, serta penyusunan kajian terpadu berbasis segmen. Hasil penilaian awal menunjukkan bahwa alternatif ketiga memperoleh skor tertinggi. Oleh karena itu, kebijakan yang direkomendasikan adalah penyusunan kajian terpadu dan komprehensif berbasis segmen untuk membandingkan alternatif penanganan secara objektif berdasarkan aspek teknis, ekonomi, sosial, lingkungan, keselamatan, risiko bencana, biaya sepanjang umur layanan, dan kontribusinya terhadap konektivitas wilayah. Kajian ini diharapkan menjadi dasar penetapan prioritas, pentahapan investasi, kebutuhan pendanaan, serta koordinasi lintas kewenangan, dengan tetap memperhatikan kesesuaian tata ruang dan ketentuan konservasi yang berlaku.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS SASARAN IBU HAMIL IBU MENYUSUI DAN BALITA NON PAUD DI KOTA MANADO Maurend Jully Lesar; Very Y. Londa; Grace J. Waleleng
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 10 (2026): 2026 Oktober
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i10.1583

Abstract

Masalah gizi masih menjadi tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia, terutama pada kelompok rentan yang membutuhkan pelayanan berkelanjutan. Prevalensi stunting di Kota Manado meningkat dari 18,4% pada 2022 menjadi 21,8% pada 2023, kemudian menurun menjadi 18,8% pada 2024. Kondisi ini menunjukkan pentingnya tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD (sasaran 3B). Penelitian ini bertujuan menganalisis collaborative governance dalam pelaksanaan MBG sasaran 3B di Kelurahan Winangun Satu, Kota Manado. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi terbatas, dan studi dokumentasi terhadap delapan informan yang dipilih secara purposive, meliputi unsur KPPG Sulawesi Utara, Dinas PPKB Kota Manado, SPPG, kader TPK, kader Posyandu, dan penerima manfaat. Analisis data dilakukan melalui koding tematik berbantuan NVivo dengan pendekatan deduktif dan induktif berdasarkan lima unsur model Ansell dan Gash, yaitu dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil antara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi berlangsung melalui jejaring lintas aktor yang berbasis data, dimediasi kader, dan berkembang secara adaptif melalui koordinasi, umpan balik, serta evaluasi. Kader berperan penting menghubungkan sistem program dengan rumah tangga penerima. Hasil kolaborasi lebih nyata pada perbaikan koordinasi, pemutakhiran data, dan penanganan keluhan dibandingkan dampak gizi jangka panjang. Ketepatan distribusi juga belum selalu menjamin ketepatan manfaat karena makanan tidak sepenuhnya dikonsumsi oleh individu sasaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi data, dukungan kader, konsistensi pelayanan, dokumentasi, dan mekanisme umpan balik.

Page 87 of 87 | Total Record : 864

 83   84   85   86   87 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 11 (2026): 2026 November Vol. 13 No. 10 (2026): 2026 Oktober Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret Vol. 13 No. 2 (2026): 2026 Februari Vol. 13 No. 1 (2026): 2026 Januari Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember Vol. 12 No. 1 (2025): 2025 September Vol. 11 No. 4 (2025): 2025 Juni Vol. 11 No. 3 (2025): 2025 Maret Vol. 11 No. 2 (2024): 2024 Desember Vol. 11 No. 1 (2024): September 2024 Vol. 11 No. 1 (2024): 2024 September Vol. 10 No. 4 (2024): 2024 Juni Vol. 10 No. 3 (2024): 2024 Maret Vol. 10 No. 2 (2023): 2023 Desember Vol. 10 No. 1 (2023): 2023 September Vol. 9 No. 4 (2023): 2023 Juni Vol. 9 No. 3 (2023): 2023 Maret Vol. 9 No. 2 (2022): 2022 Desember Vol. 9 No. 1 (2022): 2022 September Vol. 8 No. 4 (2022): 2022 Juni Vol. 8 No. 3 (2022): 2022 Maret Vol. 8 No. 2 (2021): 2021 Desember Vol. 8 No. 1 (2021): 2021 September Vol. 7 No. 4 (2021): 2021 Juni Vol. 7 No. 3 (2021): 2021 Maret Vol. 7 No. 2 (2020): 2020 Desember Vol. 7 No. 1 (2020): 2020 September Vol. 6 No. 4 (2020): 2020 Juni More Issue