cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rudi Salam Sinaga
Contact Email
redaksigovernance@gmail.com
Phone
+6281376883177
Journal Mail Official
redaksigovernance@gmail.com
Editorial Address
Jalan, Eka Prasetya No. 61 Desa Tanjung Gusta. Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Provinsi Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
Published by Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik
ISSN : 24068721     EISSN : 24068985     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan mempublikasi hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi bidang 1. Politik Lokal (Perilaku dan partisipasi politik, Pemilihan kepala daerah, Pemilihan legislatif di tingkat daerah, dan lain sebagainya). 2. Kelembagaan Politik (Eksekutif dan Legislatif di Tingkat Daerah) 3. Kebijakan Daerah (Implementasi dan Evaluasi). 4. Kelompok Masyarakat di arena politik dan di arena kebijakan. 5. Pembangunan Daerah (multi aspek)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 864 Documents
 82   83   84   85   86 
SINERGI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN RUANG BELAJAR TAMAN PELANGI KENJERAN Muhamad Ragiel Yudha Setiawan
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i9.1261

Abstract

Artikel ini mengkaji sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan Ruang Belajar Taman Pelangi Kenjeran, yang dioperasikan oleh Komunitas Mahasiswa Keguruan Surabaya sejak tahun 2016. Kawasan perkotaan pesisir Kenjeran di Surabaya menghadapi keterbatasan akses pendidikan yang mendalam bagi anak-anak dari keluarga rendah, sehingga mendorong munculnya inisiatif sukarela sebagai respons terhadap peningkatan dalam layanan pendidikan formal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Kerangka analitis yang digunakan adalah model tata kelola kolaboratif Ansell dan Gash (2008), yang mencakup empat dimensi: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi awal yang kondusif dan kepemimpinan fasilitatif yang kuat telah mendorong proses kolaboratif yang nyata antara komunitas sukarelawan, orang tua, dan masyarakat setempat. Berbagai bentuk kerja sama diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan pembelajaran, pendampingan anak, penyediaan fasilitas pembelajaran, dan dukungan sosial yang berkelanjutan. Namun desain kelembagaan masih bersifat informal karena kurangnya prosedur standar operasional, pembagian peran yang terdokumentasi, dan mekanisme evaluasi yang sistematis. Selain itu, keterlibatan langsung pemerintah dalam operasional manajemen sehari-hari masih terbatas, sehingga mengakibatkan kolaborasi menjadi kurang optimal. Temuan studi ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan, pembentukan mekanisme koordinasi yang lebih jelas, dan perluasan kemitraan dengan pemerintah, sektor swasta, universitas, dan organisasi masyarakat sipil merupakan langkah-langkah penting untuk memastikan berlanjutnya program.
STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAHAN KABUPATEN BANYUMAS DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN BUNG KARNO KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024 - 2025 Andhika Rendra Nugraha; Muradi Muradi; Dede Sri Kartini
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i9.1269

Abstract

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Jalan Bung Karno Kabupaten Banyumas menimbulkan persoalan terkait ketertiban, pemanfaatan ruang publik, serta keberlangsungan ekonomi masyarakat. Perbedaan perspektif antara pemerintah dan pedagang menjadikan komunikasi pemerintahan sebagai faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan penataan PKL. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi komunikasi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jalan Bung Karno Tahun 2024–2025 menggunakan teori manajemen proses Cutlip, Center, dan Broom. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan dengan informan yang berasal dari DPRD Kabupaten Banyumas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUKMP), Kecamatan Purwokerto Timur, serta paguyuban PKL. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melaksanakan empat tahapan strategi komunikasi, yaitu mendefinisikan problem, perencanaan dan pemrograman, mengambil tindakan dan berkomunikasi, serta mengevaluasi program. Meskipun demikian, strategi komunikasi belum berjalan secara optimal karena identifikasi masalah belum sepenuhnya berbasis kajian komprehensif, perencanaan komunikasi belum partisipatif, implementasi komunikasi masih cenderung top-down, dan evaluasi belum mengukur efektivitas komunikasi secara sistematis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan identifikasi masalah, penyusunan perencanaan komunikasi yang lebih partisipatif, konsistensi penyampaian pesan, serta evaluasi berbasis indikator sebagai dasar penyempurnaan strategi komunikasi pemerintahan.
SAMARINDA GOVERNMENT: POLA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI WARGA NEGARA DI RUANG VIRTUAL Reksa Burhan; Harry Isra Muhammad; Muhammad Arfan Hardiansyah; Ade Irma Surani Haliq; Huznul Fadila
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i9.1273

Abstract

The digital revolution has fundamentally transformed the relationship between the state and its citizens by shifting various government activities and forms of public participation from the physical to the virtual realm. This transformation has spurred the emergence of digital governance and digital citizenship practices, which are increasingly shaping the patterns of interaction between the government and the public. This study aims to analyse the role of digital citizenship in enhancing the participation of urban communities and to map patterns of governance in the virtual space in the city of Samarinda, as a satellite city supporting the Capital City of Nusantara (IKN). The study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data collection was carried out through virtual observation, in-depth interviews and a documentary study involving local government officials, RT/RW leaders, and residents who use digital government services. Data analysis was conducted using the Miles, Huberman and Saldaña interactive model, within the theoretical framework of the digital revolution proposed by Ross Tapsell. Research findings indicate that digitalisation has driven a shift in patterns of citizen participation from formal, procedural mechanisms towards virtual participation that is more spontaneous, flexible and based on everyday digital interactions. Social media, online discussion groups and public service applications such as SAMAGOV have become the primary means for citizens to voice their concerns, exercise oversight and establish communication with local government. On the other hand, the Samarinda City Council has adopted various digital platforms to improve service accessibility and bureaucratic responsiveness. However, the effectiveness of digital governance still faces challenges in the form of a digital literacy gap amongst civil servants, sub-optimal two-way communication, and the potential for information polarisation in cyberspace. This study concludes that virtual governance in Samarinda represents a strategic adaptation to the demands of the digital society and serves as a vital foundation for strengthening a more responsive, participatory and transparent government in the post-digital era.
PERGESERAN STRATEGI CITRA: DARI NASIONALISME MILITERISTIK KE VISUALISASI HUMANIS DALAM KOMUNIKASI POLITIK PRABOWO SUBIANTO (2014–2024) Andi Muhamad Ilham Lapawawoy; Rudy Harjanto; Hendri Prasetya
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i9.1277

Abstract

This study analyzes the shift in Prabowo Subianto's political image strategy across three Indonesian presidential election cycles (2014, 2019, and 2024) using a framework of visual rhetoric and political communication. The study focuses on how Prabowo Subianto's media team carried out a rhetorical repositioning from an image grounded in militaristic nationalism toward a more humanized and emotionally resonant visualization, particularly in reaching Generation Z and Millennial voters who dominate the 2024 Permanent Voter List. Employing a qualitative approach with a case study method, data were collected through in-depth interviews with media team members and analysis of visual artifacts. The findings indicate that this image transformation does not constitute a reconstruction of character, but rather a rhetorical adaptation responsive to audience segmentation and the evolving digital media landscape. The "gemoy" image that emerged in the 2024 presidential election was the outcome of a deliberate visual inventio process, in which the previously underexposed humanist side of Prabowo was given a more prominent space for representation. This study argues that visual shifts in political communication are not synonymous with manipulation, but constitute a strategic and contextual practice of selecting and organizing meaning. Keywords: visual rhetoric, political image, political communication, image shift, 2024 Presidential Election
INTEGRASI MULTIMODA TRANSPORTASI PUBLIK MELALUI SUROBOYO BUS DAN WIRA WIRI UNTUK MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT Lidya Arumdhari; Moch Zaenuri; Siti Lailatus Sofiyah; Erlyna Hidyantari; Mahardani Febrihapsari
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i9.1279

Abstract

Population growth, urbanization, and traffic congestion have increased the urgency of establishing an integrated public transportation system in Surabaya. The city government has addressed this challenge through a multimodal integration strategy between Suroboyo Bus as the main mode and Wira-Wiri as the feeder, covering physical, fare, information, and institutional integration. This study aims to answer two key questions: (1) how the multimodal integration strategy between Suroboyo Bus and Wira-Wiri is implemented, and (2) how public satisfaction is shaped by this integration. A descriptive qualitative approach with a case study design was applied, employing in-depth interviews, participant observation, and documentation analysis at selected integration points in Surabaya. The findings reveal that the integration has improved accessibility, travel efficiency, and reduced costs for users, particularly through fare integration policies supported by the GOBIS application and cashless payment. However, several challenges persist, including limited feeder fleets, unsynchronized schedules, and low digital literacy among users. These findings underline that the success of multimodal integration relies not only on technical policies but also on institutional readiness and community engagement. In conclusion, the integration of Suroboyo Bus and Wira-Wiri holds significant potential to enhance public satisfaction, yet requires reinforcement through fleet expansion, service quality improvements, and digital literacy education. Future research is recommended to adopt a quantitative approach to better measure satisfaction levels across a broader population.
PERAN HUMAS KPU SUMENEP DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK MELALUI KIRAB MASKOT PILKADA 2024 Dian Asmita Aisyah; Hadiati Hadiati; Yunita Sari
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i9.1281

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Humas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep dalam membangun kepercayaan publik melalui kegiatan Kirab Maskot Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Kirab Maskot Pilkada 2024 di Kabupaten Sumenep. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, data, teori, dan metode. Penelitian ini menggunakan Teori Konstruksi Sosial sebagai grand theory, Excellence Theory sebagai middle theory, serta Situational Crisis Communication Theory sebagai applied theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas KPU Kabupaten Sumenep berperan aktif dalam menyampaikan informasi, membangun komunikasi dua arah, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui kegiatan Kirab Maskot Pilkada 2024. Kegiatan tersebut berhasil meningkatkan antusiasme, partisipasi simbolik, dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada. Namun demikian, tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 hanya mencapai 74,80% dan belum memenuhi target sebesar 80%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kirab Maskot Pilkada 2024 efektif sebagai sarana komunikasi publik untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap KPU Kabupaten Sumenep, meskipun belum sepenuhnya mampu meningkatkan partisipasi elektoral sesuai target yang ditetapkan. Kata Kunci: Humas KPU Kabupaten Sumenep, Kepercayaan Publik, Komunikasi Publik, Partisipasi Pemilih, Kirab Maskot Pilkada 2024. Abstract: This study aims to analyze the role of the Public Relations Division of the General Election Commission (KPU) of Sumenep Regency in building public trust through the 2024 Simultaneous Regional Election (Pilkada) Mascot Parade. This research employed a qualitative approach within a constructivist paradigm. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis related to the implementation of the 2024 Pilkada Mascot Parade in Sumenep Regency. Data validity was strengthened through source, data, theory, and method triangulation. The study applied Social Construction Theory as the grand theory, Excellence Theory as the middle-range theory, and Situational Crisis Communication Theory as the applied theory. The findings reveal that the KPU Public Relations Division played an active role in disseminating information, establishing two-way communication, and encouraging community engagement through the Mascot Parade. The activity successfully increased public enthusiasm, symbolic participation, and trust in the electoral process. However, voter turnout in the 2024 Pilkada reached only 74.80%, falling short of the targeted 80%. The study concludes that the 2024 Pilkada Mascot Parade was effective as a public communication strategy for strengthening public trust in the KPU of Sumenep Regency, although it was not fully successful in increasing electoral participation to the expected level. Keywords: Public Relations, KPU Sumenep, Public Trust, Voter Participation, 2024 Pilkada Mascot Parade.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KPU DALAM PEMENUHAN HAK PILIH WARGA TERDAMPAK ERUPSI GUNUNG RUANG DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO PADA PILKADA 2024 Deisy Angreini Lahutung; Stefanus Sampe; Johny Lengkong
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i9.1282

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan KPU dalam pemenuhan hak pilih warga terdampak erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk mengurai, menggambarkan, dan menganalisis secara holistik fenomena empiris di lapangan secara alamiah. Pengumpulan data dilakukan secara komprehensif melalui teknik wawancara mendalam dengan para informan kunci, observasi langsung dilapangan, serta studi dokumentasi regulasi terkait. Dari hasil penelitian menunjukkan Implementasi kebijakan KPU dalam pemenuhan hak pilih warga terdampak erupsi Gunung Ruang pada Pilkada 2024 belum berjalan optimal. Dari keenam variabel implementasi Van Meter dan Van Horn yang dianalisis, kelemahan paling mendasar terletak pada variabel standar dan sasaran kebijakan: PKPU Nomor 7 Tahun 2024 belum secara eksplisit mengatur mekanisme pemenuhan hak pilih bagi pemilih yang direlokasi ke TPS lokasi khusus di luar wilayah administrasi kabupaten asal, meskipun Pasal 58, 67, dan 68 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah memberi mandat prinsip bagi KPU untuk mengambil langkah khusus dalam kondisi darurat bencana. Kelemahan pada variabel standar dan sasaran kebijakan ini kemudian menjalar dan membatasi kelima variabel implementasi lainnya — sumber daya kewenangan, komunikasi antarorganisasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi ekonomi-sosial-politik, serta disposisi pelaksana — sehingga 666 pemilih Pulau Ruang kehilangan hak pilih mereka untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sitaro, dengan tingkat partisipasi di TPS khusus Bitung yang jauh di bawah rata-rata nasional (61,9% di TPS 901 dan hanya 28,6% di TPS 902). Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Komisi Pemilihan Umum, Hak Pilih
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN POTENSI WILAYAH LOKAL DI KECAMATAN DIMEMBE KABUPATEN MINAHASA UTARA Ansye Meylita Dengah; Agustinus Pati; Johny Lengkong
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i9.1283

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis Collaborative Governance dalam pengembangan potensi wilayah lokal di Kecamatan Dimembe. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk mengurai, menggambarkan, dan menganalisis secara holistik fenomena empiris di lapangan secara alamiah. Pengumpulan data dilakukan secara komprehensif melalui teknik wawancara mendalam dengan para informan kunci, observasi langsung terhadap perilaku pelayanan, serta studi dokumentasi. focus dalam penelitian ini pelaksanaan Collaborative Governance yang ada di kecamatan dimembe dalam pengembangan potensi wilayah lokal Kecamatan Dimembe dengan menggunakan teori dari Model Kolaborasi (Ansell & Gash, 2008) yakni: Kondisi Awal, Desain Institusional, Kepemimpinan Fasilitatif, Proses Kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada awalnya pengembangan potensi wilayah masih berjalan secara sektoral dan parsial sehingga hasil pembangunan belum optimal. Namun demikian, adanya potensi wilayah yang beragam serta kebutuhan untuk mengatasi keterbatasan pembangunan menjadi faktor pendorong lahirnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat, Dialog dilakukan melalui forum musyawarah dan komunikasi lintas stakeholder yang memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan dan penyelesaian perbedaan kepentingan, proses kolaborasi masih cukup dipengaruhi oleh kapasitas personal pemimpin sehingga penguatan sistem dan kelembagaan tetap diperlukan. Kata Kunci : Collaborative Governance, Pengembangan Wilayah
IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 1117 TENTANG JENIS DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK SUBSIDI TAHUN 2025 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH (STUDI DI DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH) Aghin Syibra Firda Manzila; Iskandar Syukur; Dani Amran Hakim
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i9.1286

Abstract

Kebijakan pupuk bersubsidi merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam mendukung produktivitas pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui penyediaan pupuk dengan harga yang terjangkau. Pelaksanaan kebijakan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117 Tahun 2025 tentang Jenis dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala teknis, seperti perbedaan harga di beberapa wilayah, keterlambatan pembaruan data Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), serta hambatan distribusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117 Tahun 2025 di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah serta menganalisisnya dalam perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap Kepala Dinas, petugas penyaluran pupuk bersubsidi, dan petani penerima pupuk bersubsidi yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117 Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan melalui koordinasi antara Dinas, distributor, kios pengecer resmi, penyuluh pertanian, dan kelompok tani. Penyaluran pupuk bersubsidi telah mengacu pada data e-RDKK, sedangkan pembinaan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan. Kendala yang ditemukan lebih bersifat teknis operasional, seperti keterlambatan pembaruan data, kondisi geografis, perubahan kebutuhan pupuk petani, dan biaya distribusi yang memengaruhi harga di beberapa wilayah. Dalam perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, implementasi kebijakan telah mencerminkan prinsip amanah, tanggung jawab, keadilan, dan kemaslahatan karena pemerintah daerah melaksanakan kewenangannya sesuai ketentuan serta berupaya memastikan subsidi pupuk diterima oleh petani secara tepat sasaran. Peningkatan koordinasi, pengawasan, dan pembaruan data e-RDKK diperlukan untuk mengoptimalkan efektivitas implementasi kebijakan pupuk bersubsidi.
MOTIVASI BERORGANISASI PEMUDA GEN Z PADA KARANG TARUNA DI DUSUN SAJEN DESA SAJEN KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO Mohammad Enrico Ibrahim; Oksiana Jatiningsih
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i9.1290

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya keterlibatan dan menurunnya motivasi pemuda Generasi Z dalam kegiatan Karang Taruna di Dusun Sajen. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis motivasi berorganisasi pemuda Generasi Z tersebut menggunakan perspektif Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian berlokasi di Dusun Sajen, Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Subjek penelitian terdiri dari delapan anggota aktif Karang Taruna kalangan Generasi Z. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dan observasi non-partisipan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, dengan teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi berorganisasi pemuda Generasi Z di Dusun Sajen termanifestasi melalui lima tingkat kebutuhan. Kebutuhan sosial menjadi pendorong yang paling dominan karena terdapat budaya ajakan teman maupun keluarga, menghindari permasalahan dengan orang yang kurang dikenal, dan konsep kegiatan yang telah dipersiapkan oleh para pemuda. Kebutuhan fisiologis dipenuhi melalui kegiatan olahraga dan pemeliharaan ekonomi, dan aktualisasi diri diwujudkan melalui pengembangan potensi diri. Kesimpulannya, penyediaan kebutuhan sosial menjadi kunci utama karena dorongan berorganisasi berdasarkan jejaring pertemanan dan pelaksanaan kegiatan yang mewujudkan stabilitas motivasi berorganisasi anggota aktif Karang Taruna Dusun Sajen. Saran penelitian adalah Karang Taruna perlu meningkatkan program yang sesuai dengan karakteristik Generasi Z. Kata kunci: Pemuda generasi Z , Motivasi Berorganisasi, Karang Taruna

Page 84 of 87 | Total Record : 864

 82   83   84   85   86 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 11 (2026): 2026 November Vol. 13 No. 10 (2026): 2026 Oktober Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret Vol. 13 No. 2 (2026): 2026 Februari Vol. 13 No. 1 (2026): 2026 Januari Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember Vol. 12 No. 1 (2025): 2025 September Vol. 11 No. 4 (2025): 2025 Juni Vol. 11 No. 3 (2025): 2025 Maret Vol. 11 No. 2 (2024): 2024 Desember Vol. 11 No. 1 (2024): 2024 September Vol. 11 No. 1 (2024): September 2024 Vol. 10 No. 4 (2024): 2024 Juni Vol. 10 No. 3 (2024): 2024 Maret Vol. 10 No. 2 (2023): 2023 Desember Vol. 10 No. 1 (2023): 2023 September Vol. 9 No. 4 (2023): 2023 Juni Vol. 9 No. 3 (2023): 2023 Maret Vol. 9 No. 2 (2022): 2022 Desember Vol. 9 No. 1 (2022): 2022 September Vol. 8 No. 4 (2022): 2022 Juni Vol. 8 No. 3 (2022): 2022 Maret Vol. 8 No. 2 (2021): 2021 Desember Vol. 8 No. 1 (2021): 2021 September Vol. 7 No. 4 (2021): 2021 Juni Vol. 7 No. 3 (2021): 2021 Maret Vol. 7 No. 2 (2020): 2020 Desember Vol. 7 No. 1 (2020): 2020 September Vol. 6 No. 4 (2020): 2020 Juni More Issue