cover
Contact Name
Rudi Salam Sinaga
Contact Email
redaksigovernance@gmail.com
Phone
+6281376883177
Journal Mail Official
redaksigovernance@gmail.com
Editorial Address
Jalan, Eka Prasetya No. 61 Desa Tanjung Gusta. Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Provinsi Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
ISSN : 24068721     EISSN : 24068985     DOI : -
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan mempublikasi hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi bidang 1. Politik Lokal (Perilaku dan partisipasi politik, Pemilihan kepala daerah, Pemilihan legislatif di tingkat daerah, dan lain sebagainya). 2. Kelembagaan Politik (Eksekutif dan Legislatif di Tingkat Daerah) 3. Kebijakan Daerah (Implementasi dan Evaluasi). 4. Kelompok Masyarakat di arena politik dan di arena kebijakan. 5. Pembangunan Daerah (multi aspek)
Articles 864 Documents
ANALISIS PROPAGANDA ANIS MATTA PADA KONTEN INSTAGRAM PARTAI GELORA Aprima Syafrino; Agus Mughni Muttaqin
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i9.1293

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis narasi Anis Matta sebagai ketua umum Partai GELORA dalam melakukan komunikasi politik untuk memantapkan ideologi partai kepada masyarakat dan kader demi keberlangsungan perjuangan partai terutama setelah mendapatkan hasil yang tidak memuaskan dalam perolehan suara di PEMILU 2024. Pendekatan yang digunakan adalah propaganda dan teori pendukung propaganda media yaitu agenda setting, priming, framing. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif dengan pendekatan induktif untuk memahami propaganda Anis Matta sebagai realitas yang dibangun secara sosial melalui konten Instagram Partai GELORA. Metode yang digunakan adalah analisis konten dan observasi partisipatif terhadap seluruh konten Instagram Partai GELORA sejak 2024, baik dalam bentuk teks maupun visual. Data dianalisis secara kualitatif interpretatif untuk menafsirkan makna, pola, dan strategi propaganda yang dibangun. Propaganda Anis Matta di Instagram Partai GELORA berfokus pada isu geopolitik global. Analisis menunjukkan penggunaan teknik propaganda Glittering Generalities, Transfer, Bandwagon, Fear, dan Frustration Scapegoat untuk membangun citra Partai GELORA sebagai partai yang memahami krisis dan menawarkan solusi melalui kepemimpinan serta diplomasi. Strategi komunikasi yang digunakan meliputi agenda setting dengan menjadikan geopolitik sebagai isu utama, priming melalui kata-kata seperti islam, kemanusiaan, dan krisis untuk membangkitkan respons emosional, serta framing dengan menampilkan kutipan langsung Anis Matta agar audiens membangun interpretasi sendiri terhadap pesan propaganda.
ANALISIS PEMANFAATAN FITUR JAKLAPOR PADA APLIKASI JAKARTA KINI (JAKI) SEBAGAI MEDIA E-PARTICIPATION (STUDI DESKRIPTIF DI KELURAHAN PELA MAMPANG) Kemala Dwi Rosa; Ujang Jamaludin; Dinar Sugiana Fitrayadi
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i9.1295

Abstract

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan fitur JakLapor pada aplikasi Jakarta Kini (JAKI) sebagai media pengaduan masyarakat yang mendukung penerapan e-participation dalam pelayanan publik. Meskipun penggunaan aplikasi terus meningkat, kualitas partisipasi masyarakat melalui JakLapor belum banyak dikaji berdasarkan dimensi e-participation. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat pemanfaatan fitur JakLapor sebagai media e-participation di Kelurahan Pela Mampang. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Sampel penelitian berjumlah 87 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disusun berdasarkan tiga dimensi e-participation, yaitu e-enabling, e-engaging, dan e-empowering, kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan JakLapor secara keseluruhan berada pada kategori sangat tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 3,407. Dimensi e-enabling memperoleh nilai tertinggi sebesar 3,576, diikuti dimensi e-engaging sebesar 3,549, sedangkan dimensi e-empowering memperoleh nilai terendah sebesar 3,095. Temuan ini menunjukkan bahwa JakLapor telah mampu menyediakan akses informasi, memfasilitasi penyampaian laporan, serta mendukung interaksi antara masyarakat dan pemerintah dengan baik. Namun, masyarakat belum sepenuhnya merasakan bahwa partisipasi yang mereka berikan menghasilkan dampak yang nyata terhadap penyelesaian permasalahan yang dilaporkan. Oleh karena itu, pengembangan JakLapor perlu diarahkan pada penguatan mekanisme umpan balik, peningkatan kualitas respons pemerintah, penyediaan ruang dialog lanjutan, serta transparansi tindak lanjut laporan agar kualitas e-participation dapat ditingkatkan.
FENOMENA ANAK JALANAN SUATU KAJIAN TERHADAP PERAN DINAS SOSIAL KOTA SERANG Ani Mulyati; Ria Yuni Lestari; Dinar Sugiana Fitrayadi
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i9.1297

Abstract

Fenomena anak jalanan merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih dihadapi oleh berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kota Serang. Keberadaan anak jalanan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, putus sekolah, kondisi keluarga, serta dorongan orang tua yang menyebabkan anak turun ke jalan untuk mencari penghasilan. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah melalui pelaksanaan program pembinaan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Serang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial Kota Serang dalam pembinaan anak jalanan, mengidentifikasi program pembinaan yang dilaksanakan, serta mengkaji hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Serang telah menjalankan perannya melalui kegiatan penjangkauan, pendataan, asesmen, penindakan, rehabilitasi sosial, serta pembinaan lanjutan bagi anak jalanan. Program pembinaan meliputi pemberian bimbingan sosial, bantuan sosial, pendidikan, serta pelatihan keterampilan, seperti Sekolah Rakyat, pelatihan perbengkelan, dan tata boga. Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran orang tua, serta faktor ekonomi yang menyebabkan sebagian anak kembali ke jalanan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi antarlembaga, serta kolaborasi dengan dunia usaha agar program pembinaan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan tepat sasaran.
STRATEGI KOMUNIKASI KAMPANYE PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS KAMPANYE INSTAGRAM DAN YOUTUBE BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA #JAGARUANGSIBER) Meyta Ariane; Yunita Sari; Hendri Prasetya
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i9.1300

Abstract

Mitigation of information security and personal data leaks must be considered. Communication strategy implemented by BSSN in planning, designing, packaging, and delivering messages in the #JagaRuangSiber campaign. The success of the campaign is greatly influenced by the communication strategy implemented, from the planning process that refers to research, starting from macro to micro-condition such as audience research, message packaging, channel/media selection, to concrete realization. In accordance with the New Media Theory in the presentation of Power and Littlejohn. New Media explained by Martin Lister as reported by Denis McQuail, Graphic calibration with varied models is able to provide creative freedom for users in the context of interactive communication. The urgency of delivering informational messages, literacy to the public, the author found The National Cyber Security Agency (BSSN) plays a crucial role in the community's #JagaRuangSiber (JagaRuangSiber) campaign, in cybersecurity literacy. Communication from the social mechanism landscape, the occurrence of changes in the social system The Case Study Method in Descriptive Qualitative research in finding or exploring detailed and comprehensive phenomena and contexts. The 7 C communication model theory stated by Cutlip and Broom as a strategy that includes the goal of optimal exposure of the campaign on social media that is quality and effective Personal Data Protection Law in 11 points of provisions on implementation to the public. New media, with its large capacity for User-Generated Content (UGC), is a short-format algorithm media platform that accelerates the spread of the campaign, often overlooked by its audience.
PEMAHAMAN TERHADAP PANCASILA DI KALANGAN MILENIAL DALAM ORGANISASI PEMUDA PANCASILA DI KELURAHAN TAMANSARI KECAMATAN PULOMERAK KOTA CILEGON Firna Kamilatun Nuha; Ratna Sari Dewi
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i9.1301

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep-konsep Pancasila serta tingkat pemahaman anggota Organisasi Pemuda Pancasila di Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon terhadap Pancasila sebagai philosophische grondslag bangsa Indonesia. Latar belakang penelitian didasarkan pada semakin kuatnya arus globalisasi yang memengaruhi pola pikir generasi milenial sehingga berpotensi mengurangi rasa nasionalisme, kecintaan terhadap tanah air, dan penghayatan terhadap konsep-konsep Pancasila. Organisasi Pemuda Pancasila dipandang sebagai salah satu wadah strategis dalam menanamkan kembali konsep-konsep kebangsaan melalui berbagai aktivitas sosial dan kemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota Organisasi Pemuda Pancasila telah menerapkan konsep-konsep Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, seperti semangat gotong royong, toleransi, kepedulian sosial, musyawarah, serta partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Meskipun demikian, tingkat pemahaman mengenai Pancasila sebagai dasar filsafat negara masih bervariasi sehingga diperlukan penguatan pendidikan ideologi dan pembinaan yang berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa eksistensi Organisasi Pemuda Pancasila memiliki peran penting dalam memperkuat karakter kebangsaan generasi milenial serta menjaga keberlangsungan konsep-konsep Pancasila di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat.
PENERAPAN PRINSIP NEW PUBLIC SERVICE PADA PELAYANAN PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TASIKMALAYA Shahla Eliza Nurhidayah; Nandang Alamsah Deliarnoor
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i9.1305

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya berbagai kendala dalam pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Tasikmalaya yang dikaji berdasarkan prinsip-prinsip New Public Service menurut Denhardt dan Denhardt (2007). Permasalahan tersebut meliputi kemudahan akses pelayanan yang belum merata, pelayanan yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat, orientasi pelayanan yang masih lebih menonjol pada capaian organisasi, partisipasi masyarakat yang belum optimal, akuntabilitas dan keterbukaan informasi pelayanan yang masih terbatas, pendampingan pelayanan kepada masyarakat yang belum optimal, serta pelayanan yang belum sepenuhnya memberikan pengalaman yang nyaman bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih menggunakan teknik purposive, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip New Public Service telah membentuk penyelenggaraan pelayanan perizinan yang berorientasi pada masyarakat melalui perlakuan yang setara, komitmen aparatur sebagai pelayan publik, pemanfaatan aspirasi masyarakat dalam evaluasi pelayanan, pelaksanaan mekanisme pertanggungjawaban, pendampingan kepada masyarakat, serta pengembangan kompetensi aparatur. Penelitian ini juga menemukan bahwa pelibatan masyarakat dalam proses dialog, keterbukaan informasi pelayanan dan dokumen pertanggungjawaban, pelaksanaan inovasi PEPELING, budaya kerja organisasi, serta pemanfaatan fasilitas pelayanan masih memerlukan penguatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip New Public Service telah memberikan arah bagi penyelenggaraan pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Tasikmalaya. Oleh karena itu, perlu dilakukan perluasan pelibatan masyarakat dalam proses dialog, peningkatan keterbukaan informasi pelayanan dan dokumen pertanggungjawaban, realisasi inovasi PEPELING, pengembangan budaya kerja yang lebih partisipatif, serta optimalisasi pemanfaatan fasilitas pelayanan agar penyelenggaraan pelayanan semakin mencerminkan nilai-nilai New Public Service.
PENGARUH PEMANFAATAN SIBERAS TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DESA SIPODECENG KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Muh Agung; Lukman Lukman; Andi Nilwana
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i9.1307

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pemanfaatan Sistem Informasi Berbasis Administrasi Desa (SIBERAS) terhadap kualitas pelayanan publik di Kantor Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang. Latar belakang penelitian ini didasari oleh belum optimalnya pemanfaatan SIBERAS dalam mendukung pelayanan administrasi desa, meskipun regulasi dan kebijakan digitalisasi pemerintahan telah mendorong penerapan e-government di tingkat desa. Kajian ini menggunakan teori e-government, konsep pemanfaatan sistem informasi dari (Davis, 1989), serta model SERVQUAL dari (Parasuraman et al., 1988), yang mencakup dimensi tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy sebagai landasan pengukuran kualitas pelayanan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif jenis asosiatif, melibatkan 52 responden dari populasi 260 orang melalui teknik sampling 20 persen. Data digali melalui kuesioner berskala Likert, observasi langsung, serta studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan regresi linear sederhana berbantuan IBM SPSS Statistics 27. Hasil penelitian menunjukkan pemanfaatan SIBERAS berkategori sangat baik dengan capaian 82,01 persen, dan kualitas pelayanan publik juga berkategori sangat baik dengan capaian 84,23 persen. Uji regresi membuktikan pengaruh positif dan signifikan pemanfaatan SIBERAS terhadap kualitas pelayanan publik, dengan koefisien regresi 0,336, nilai t hitung 2,274, dan signifikansi 0,027, serta kontribusi sebesar 9,4 persen terhadap variabel kualitas pelayanan, sementara 90,6 persen sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model seperti kompetensi aparatur dan budaya organisasi. Disimpulkan bahwa optimalisasi pemanfaatan SIBERAS berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat pemerintahan desa.
STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN CUSTOMER SERVICE PT. DELI GROUP INDONESIA DALAM MEMBANGUN MINAT BELI DAN REPUTASI PERUSAHAAN MELALUI E-COMMERCE TIKTOK SHOP Srimuliani Prasmi; Hadiati Hadiati; Novita Damayanti
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i9.1308

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi komunikasi pemasaran Customer Service PT. Deli Group Indonesia dalam membangun minat beli dan reputasi perusahaan melalui e-commerce TikTok Shop. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya persaingan e-commerce serta munculnya ulasan negatif dan penurunan rating yang berpotensi memengaruhi kepercayaan konsumen. Penelitian menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode fenomenologi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori Integrated Marketing Communication (IMC), Theory of Planned Behavior (TPB), model Stimulus-Organism-Response (S-O-R), dan manajemen reputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi Customer Service yang responsif, informatif, personal, dan empatik mampu meningkatkan kepercayaan konsumen serta mendorong minat beli. Reputasi perusahaan dibangun melalui penanganan keluhan yang cepat, konsistensi pelayanan, dan pengelolaan interaksi dengan pelanggan di TikTok Shop. Namun, efektivitas strategi masih dipengaruhi oleh kendala operasional, seperti tingginya volume pertanyaan, keterbatasan sumber daya manusia, serta masalah pengiriman dan kualitas produk. Penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi pemasaran Customer Service berperan penting dalam meningkatkan minat beli sekaligus menjaga reputasi PT. Deli Group Indonesia di platform TikTok Shop.
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XXIII/2025 TENTANG LARANGAN RANGKAP JABATAN BAGI MENTERI DAN WAKIL MENTERI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Hayyanudin; Ending Solehudin; Yana Sutiana; M Yahya Wahyudin
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 10 (2026): 2026 Oktober
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i10.1313

Abstract

The practice of deputy ministers concurrently holding positions as commissioners of State-Owned Enterprises (SOEs) has long constituted an unresolved constitutional issue in Indonesian positive law. Article 23 of Law Number 39 of 2008 on State Ministries only prohibits concurrent office-holding for ministers, thereby creating a legal gap that has been exploited systematically. This study aims to analyze the legal considerations of judges, the legal implications, and the siyasah dusturiyah perspective on Constitutional Court Decision Number 128/PUU-XXIII/2025 concerning the prohibition of concurrent office-holding for ministers and deputy ministers. The method employed is normative juridical research utilizing a statute approach and case approach, with descriptive-prescriptive qualitative analysis. The findings reveal three principal conclusions: first, the Constitutional Court constructed its legal reasoning upon the principles of equality before the law, legal certainty, and good governance, employing conditional constitutional interpretation to extend the normative scope of Article 23 to deputy ministers; second, the decision carries erga omnes effect, producing significant normative-legislative, executive-institutional, and constitutional jurisprudential implications, including the obligation to relinquish concurrent positions within a two-year grace period; third, the siyasah dusturiyah perspective affirms the prohibition through the principles of amanah, 'adl, al-wizārah, and maslahah mursalah, all of which are substantively convergent with the decision's ratio decidendi. This study concludes that the prohibition on concurrent office-holding is not merely a formal legal obligation, but an ethical and moral imperative intrinsic to the nature of trustworthy leadership in both Islamic governance and modern constitutionalism.
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN REVENGE PORN: ANALISIS VIKTIMOLOGIS LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Sabilillah Rais Siregar; Galih Bagas Soesilo; Ajeng Risnawati Sasmita
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i9.1329

Abstract

Revenge porn semakin mengemuka sebagai bentuk kekerasan berbasis gender daring yang meresahkan di Indonesia, namun penegakan hukum masih belum responsif secara memadai terhadap kompleksitas dan dampak viktimologis yang ditimbulkannya, terutama karena ketiadaan payung hukum spesifik yang melindungi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara viktimologis mengapa penegakan hukum di Indonesia belum optimal dalam memberikan perlindungan kepada korban revenge porn, serta mengidentifikasi celah hukum dan kendala implementasi yang menghambat pemulihan dan akses keadilan bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Pornografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi tersebut telah ada, belum secara khusus dan komprehensif mengakomodasi perlindungan korban revenge porn, sehingga korban kerap mengalami reviktimisasi bahkan kriminalisasi alih-alih memperoleh perlindungan yang seharusnya. Analisis perbandingan dengan yurisdiksi lain, seperti Filipina, Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat, menunjukkan bahwa Indonesia masih mengandalkan pasal-pasal umum, belum memiliki kerangka regulasi yang khusus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pembaruan hukum yang komprehensif, meliputi harmonisasi antarregulasi yang ada, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, penerapan hak untuk dilupakan (right to be forgotten), serta pendekatan yang berorientasi pada korban dan bersifat restoratif guna menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi korban revenge porn di Indonesia.revenge porn