Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Kenegaraan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan media jurnal elektronik sebagai wadah untuk publikasi hasil penelitian dari skripsi/tugas akhir dan atau sebagian dari skripsi/tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk yudisium dan wisuda sarjana. Artikel ditulis bersama dosen pembimbingnya serta diterbitkan secara online.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5, No 1: Februari 2021"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[PERBANDINGAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DALAM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK TURKI ]]>
<![CDATA[Muhammad Fajrian]]>;
<![CDATA[Kurniawan Kurniawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 1: Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak - Demokrasi ialah suatu sistem negara dengan pemerintahan yang kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat.. Namun dalam kenyataannya penyelenggaraan demokrasi sulit untuk di implementasikan secara iedal sesuai dengan nilai-nilai yang dikandung di dalam demokrasi itu sendiri, salah sastunya yang banyak terjadi penyelewengan nilai-nilai demokrasi terjadi di dalam pemilihan umum presiden. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyelenggaraan demokrasi yang ada di negara Indonesia dan Turki terutama dalam hal penyelenggaraan pemilihan umum presiden yang ada di dua negara tersebut sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan penyelenggaraan pemilihan umum presiden di dua negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif yang diperoleh dari data kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi dari berbagai media online dengan ditambah data lapangan berupa wawancara dari beberapa narasumber terkait.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengenai penyelenggaraan pemilihan umum negara Indonesia dan Turki terdapat regulasi di masing-masing negara yang mana berdasarkan regualasi-regulasi tersebut terdapat kesamaan terkait dengan sistem penyelenggaraan pemilihan umum presiden yaitu menggunakan sistem pemilihan langsung dan mengenai perbandingan pemilihan umum Presiden Republik Indonesia dan Turki banyak ditemukan persamaan, seperti sistem pemilihan umum presiden kedua negara menggunakan sistem pemilihan langsung, calon presiden harus diusung partai, sistem kepartaian yang menggunakan sistem multipartai, dan adanya ambang batas partai untuk mengusung presiden. Sedangkan yang menjadi perbedaan pemilihan umum Republik Indonesia dan Turki yaitu adanya batas minimal usia presiden dan persentase ambang batas partai.Kata Kunci : Pemilihan Umum, Republik Indonesia, Republik Turki.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI SECARA SPORADIK DI KECAMATAN MANGGENG KABUPATEN ACEH BARAT DAYA ( Suatu Perbandingan Dengan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik ) ]]>
<![CDATA[T. Ahmad Denada]]>;
<![CDATA[Abdurrahman Abdurrahman]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 1: Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ Abstrak - Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan perbandingan antara pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik, faktor penyebab kurangnya pendaftaran tanah secara sporadik serta menjelaskan langkah yang diambil Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk meningkatkan pendaftaran tanah secara sporadik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah perbedaan. Pada pendaftaran secara sporadik pemohon harus melengkapi sendiri berkas persiapan pendaftaran, membayar sejumlah biaya pendaftaran dan waktu pengumuman data fisik dan yuridis yang lebih lama. Pada pendaftaran tanah secara sistematik pemohon dibantu dalam melengkapi berkas persiapan pendaftaran, tidak dikenakan biaya dan masa pengumuman data yang lebih cepat. Hambatan pendaftaran tanah secara sporadik berupa kurangnya pemahaman masyarakat, mahalnya biaya pendaftaran, serta pengurusan administrasi yang sulit.Upaya untuk meningkatkan pendaftaran tanah secara sporadik ialah dengan memberikan sosialisasi pendaftaran tanah, memberikan layanan prima dalam pendaftaran tanah, mengupayakan tersedianya petugas ditingkat gampong yang bertugas membantu pemohon dalam mendaftarkan tanah secara sporadik.Kata Kunci : Jenis Pendaftaran Tanah, Pendaftaran Tanah, Sporadik, Sistematik.]]>
<![CDATA[DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ]]>
<![CDATA[Rahmatul Ikrar]]>;
<![CDATA[Bakti Bakti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 1: Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 3 telah mengatur penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi dan perlindungan korban. Pada faktanya, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terus meningkat jumlahnya setiap tahun dengan perempuan sebagai korban paling banyak. Dengan berfokus pada kondisi perempuan yang rentan mengalami KDRT, penting melihat langkah hakim di pengadilan memutus perkara KDRT terhadap perempuan. Adapun yang menjadi tujuan penulisan karya tulis ini yaitu mengkaji bagaimana pertimbangan dan putusan hakim terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Banda Aceh khususnya terhadap korban perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis. Pengumpulan data digunakan metode wawancara dengan hakim yang pernah mengadili kasus kekerasan rumah tangga di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Data kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA ]]>
<![CDATA[Akbar Ihza Mahendra]]>;
<![CDATA[Syarifuddin Syarifuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 1: Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak- Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan ketidaktaatan pejabat TUN terhadap putusan pengadilan, hambatan pelaksanaan putusan pengadilan di Pengadilan TUN B.Aceh. Hasil penelitian menjelaskan ketidaktaatan pejabat TUN terhadap putusan karena sudah sesuai dengan perundang-undangan; putusan berkekuatan hukum tetap tersebut tidak dapat dilaksanakan; putusan tersebut dianggap tidak memenuhi rasa keadilan; tergugat telah memiliki kepentingan dengan pihak ketiga sehingga terikat mempertahankan keputusan yang digugat sehingga keberhasilan dalam menjalankan putusan pengadilan sangat bergantung pada perkara yang disengketakan dan sikap kooperatif. Lalu hambatan dalam yaitu tidak ada fungsi pemaksaan pada pengadilan TUN; kurangnya peran intansi atasan pejabat TUN; kurangnya kekuatan uang paksa dalam eksekusi putusan, dan kurangnya efektivitas media massa. Disarankan perlunya kesadaran hukum dan tanggung jawab sebagai aparat pemerintahan, sehingga pelaksanaan putusan bermanfaat dan memiliki kepastian hukum. Melakukan pembinaan dan sanksi admnistratif oleh atasan pejabat TUN kepada pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan pengadilan agar pejabat TUN selanjutnya lebih berhati-hati dalam mengeluarkan keputusan tersebut. Kata kunci: Pelaksanaan putusan, Pengadilan TUN.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM BERAGAMA (Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 Tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain I’tiqad Ahlussunnah Waljama’ah Yang Bersumber Dari Hukum Mazhab Syafi’iyah) ]]>
<![CDATA[Jumia Ulfa]]>;
<![CDATA[M. Gaussyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 1: Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak - Aceh merupakan daerah istimewa yang telah diberikan empat kewenangan khusus yaitu penyelenggaraan pendidikan, penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat istiadat, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Diterbitkannya Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 tentang larangan mengadakan pengajian selain i’tiqad ahlussunnah waljama’ah yang bersumber dari hukum mazhab syafi’iyah melahirkan banyak polemik dan permasalahan mengenai aspek kehidupan beragama ditengah masyarakat karena dinilai tidak sesuai dengan amanat konstitusi negara Indonesia dan tidak selaras dengan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam sehingga diperlukan sebuah penelitian konkret untuk menemukan kepastian hukum. Dalam hal ini yang ingin dikaji adalah perlindungan hak konstitusional yang diberikan oleh negara terhadap kebebasan beragama bagi setiap warga negara dan kedudukan surat edaran dalam Peraturan Perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta implikasi surat edaran tersebut terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan warga negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang diperoleh dari data kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi dari berbagai media online serta data lapangan berupa hasil wawancara dengan narasumber terkait.Kata Kunci : Hak Atas Kebebasan Beragama, Kedudukan Surat Edaran, Perlindungan Hak Konstitusional]]>
<![CDATA[TRIAL CRIME OF MURDER IN INDONESIAN CRIMINAL LAW (A PUNISHMENT PERSPECTIVE) ]]>
<![CDATA[Akbar Rifqy Kautsar]]>;
<![CDATA[M. Ya’kub Aiyub Kadir]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 1: Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[- Trial to commit a criminal act can be interpreted as an act intended to realize what is categorized by law as a criminal act, but the act does not succeed in realizing the original plan to be achieved. It has already begun, but it is not finished. The purpose of this thesis is to investigate the criminal act of trial crime of murder in the (KUHP), and the judge's consideration in imposing a sentence for trial crime of murder in Indonesia, as also called a punishment perspective. The study finds that the sentence for a person who commits the crime of trial crime of murder has a one-third reduction of the sentence in the main criminal offense. The judges' considerations the object of the research were in the form of intention, initiation of implementation, and incomplete actions due to reasons other than the perpetrator. This research uses normative legal research method. Normative legal research is process to find legal rules, legal principles, and doctrines of law. based on the KUHP namely Article 338 juncto articles 53, The judge should define in determining the length of the sentence imposed, as well as pay attention to the mental state and motive of the perpetrator to commit the act, so that there is no punishment disvarities.Keywords: Trial; Trial Crime; Murder; Trial Crime of Murder; KUHP Indonesia.]]>
<![CDATA[DIFFERENCE IN FAITH AS AN ULTIMATE REASON IN SUBMITTING DIVORCE LAWSUITS IN INDONESIAN FAMILIES OF DIFFERENT RELIGIONS ]]>
<![CDATA[Fachrian Rizki]]>;
<![CDATA[M. Ya’kub Aiyub Kadir]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 1: Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[As the issuance of various Indonesian Court Decisions which permit couples of different religion to perform marriage, marriage between people of different religion becomes a common practise among the nowadays society. These families of different religions, as another families, certainly may be faced with any kinds of household problems, which in some cases lead to divorce lawsuits before District Court of their domicile. I argue that the difference in faith used as an ultimate reason in submitting divorce lawsuits before the court, whereby difference in faith said as the cause of the failure of marriage’s intention, id est to establish a happy and eternal family. In this regard, this research will be conducted by analysing and interpreting the collected data, id est Secondary Data Source which obtained through library research, in order to discover the backgrounds underlying them. Key Words: Difference in Faith, Divorce Lawsuits, Indonesian Court Decisions, Families of Different Religions.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENDIRIAN BANGUNAN YANG BERADA PADA SEMPADAN SUNGAI DI WILAYAH KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR ]]>
<![CDATA[Afrizal Saputra]]>;
<![CDATA[Ilyas Ismail]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 1: Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sempadan sungai merupakan kawasan perlindungan yang di atasnya dilarang mendirikan bangunan sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Qanun No. 4 Tahun 2013 tentang RTRW Aceh Besar. hal ini dibuat untuk kepentingan keberlanjutan dan keberlangsungan kawasan yang bersangkutan. Akan tetapi masih terdapatnya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui apakah pendirian bangunan pada sempadan sungai sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta menjelaskan penegakan hukum dari pelanggaran tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Data yang dipergunakan adalah dari studi kepustakaan dan studi lapangan guna mendapatkan data sekunder dengan menelaah dan mengutip dari ketentuan perundang-undangan yang berkaitan, serta penelitian lapangan didapatkan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis penegakan hukum berdasarkan Qanun Nomor 4 tahun 2013 belum optimal. Dikarenakan tidak semua warga yang berada pada sempadan sungai mendapatkan surat peringatan yang merata, dengan artian ada warga yang diberikan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali dan ada juga yang sekali. Serta tidak semua bangunan pada sempadan sungai Krueng Aceh di Kecamatan Ingin Jaya dilakukan penertiban, karena masih terdapatnya sebagian bangunan yang berdiri tanpa ada izin resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh Besar, serta telah melanggar ketentuan mengenai RTRW. kecuali terhadap bangunan gedung ANRI, tidak akan dilakukan penertiban dikarenakan bangunan tersebut tidak menyalahi ketentuan penataan ruang, serta bangunan tersebut telah memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh Besar. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk dapat mengevaluasi kembali kinerjanya dalam hal penegakan hukum dan memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggar, serta diharapkan ketentuan mengenai RDTR dapat dibuat secepatnya. Kata Kunci : Sempadan Sungai, Krueng Aceh, Kecamatan Ingin Jaya, Penataan Ruang.]]>
<![CDATA[Temporary Blocking Internet Access on Papuan’s People: An Analysis of Article XIX on ICCPR in Handling Hoaxes ]]>
<![CDATA[Khalil Armi]]>;
<![CDATA[Sophia Listriani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 1: Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study aims to analyze human rights violation on action that done by Indonesian government. The method used in this research is normative legal research. The results of this study shows that temporary blocked the internet to Papuan people is regulated under ICCPR and Indonesian law number 19 of 2016 about information and electronic transaction. Although, the reason for the temporary blocking action is to keep security of public but in other way that action was done in wrong procedure that make this action is illegal and against Indonesian law particularly law number 19 of 2016 about information and electronic transaction and also article 19 of international covenant on civil and political rights that have been ratified by Indonesian government through law number 12 of 2005 about ratification of ICCPR.Keyword : ICCPR, International Human rights, Freedom of Expression, Legal problems.]]>
<![CDATA[PROVINCIAL GOVERNMENT AUTHORITY ON FOREIGN INVESTMENT COMPANY (STUDY OF PT. EMAS MINERAL MURNI (EMM) NAGAN RAYA DISTRICT, PROVINCE OF ACEH) ]]>
<![CDATA[Rahmad Maulidin]]>;
<![CDATA[Sophia Listriani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 1: Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract PT. EMM is a foreign company engaged in the field of gold mining in the Nagan Raya district, Aceh. The mining business licenses of PT. EMM is invalid because the Central Government does not conduct consultation with the Governor of Aceh as stated under the Government Regulation Number 3 year 2015 and the overlapping of regulation between the Ministerial Decree of Energy and Mineral Resources number 25 year2015 and Act number 11 year 2006 on Aceh Government. This study aims to analyze the meaning of host state control on foreign investment, the implementation of host state control on Act Number 25 year 2007 on Investment and the authority of Aceh government at PT. EMM Nagan Raya district regarding mining license. This research is normative legal research stipulates a systematic exposition by comparing the existing rules and interviewing the mining business licenses foreign company. The outcome shows that the meaning of host state control is the state has rights and responsibility on foreign investment, and the implementation of host state control in Indonesia shows that Indonesia has controlled foreign investment according to Act No.25 year 2007 on investment. Regarding licensing of PT. EMM is the authority of Aceh Government according to Act number 1 year 2006 on the Government of Aceh (UUPA). It is suggested to The Central Government in carrying out its legislation should clarify the rules of authority over foreign investment in the Aceh so that there is no legal overlap between the central government and the Aceh government.Keywords : Host State, Foreign Investment, Authority, Mining License. ]]>
