cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Syauqi
Contact Email
ahmad.syauqi@hotmail.com
Phone
+6287876999070
Journal Mail Official
jurnal.adhikari@gmail.com
Editorial Address
Bukit Golf Cibubur Blok Arcadia C4/11 Bojong Nangka, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor 16963, Jawa Barat, Indonesia
Location
Kab. bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Adhikari
Published by Citra Institute
ISSN : 27989178     EISSN : 27989186     DOI : 10.53968
Core Subject : Social,
Social Sciences
Focus Jurnal Adhikari aims to provide information on social, politic and government issues through publication of research based articles and critical analysis articles. Scope Jurnal Adhikari concerns on the following issues :  Civil Society Movement  Community Welfare  Community Development  Digital Society and Disruption  Information and Literacy  Radicalism and Terrorism  Social Engineering  Conflict Resolution  Comparative Politics  Democracy and Civil Society  Economy Politics  Gender and Political Identity  General Election  International Politics and Security  International Relation  Political Party  Political Thought  Political Communication  Business Administration  Bureaucracy  Citizenship and Public Management  Decentralization and Local Autonomy  E-Government  Good Governance  Government Ethics  Local Politic  Public Policy  Public Policy Innovation  Public Management
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 63 Documents
 1   2   3   4   5 
PENGARUH PENERAPAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) TERHADAP PERILAKU BIROKRASI DAN PELAKU USAHA SERTA DAMPAKNYA BAGI PERCEPATAN INVESTASI DI KABUPATEN BANGKA SELATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG M. Faisal Orywika
Jurnal Adhikari Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53968/ja.v1i2.31

Abstract

Penerapan Online Single Submission (OSS) atau sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik merupakan tujuan yang menjadi pokok dari pelaksanaan kebijakan yang ada di Kabupaten Bangka Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh OSS/Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Elektronik (Y) terhadap perilaku birokasi (X1), Pelaku Usaha (X2) serta dampaknya pada Percepatan Investasi (Z) di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melalui tahapan-tahapan uji statistik yang merupakan rangkaian dari penelitian ilmiah ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Online Single Submission (OSS) atau Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dipengaruhi oleh perilaku birokrasi (X1), pelaku usaha (X2) dan percepatan investasi secara berurutan sebesar 1,53%, 0,01%, dan 17,64%. Sementara jika ketiga variable tersebut dikombinasikan secara simultan maka akan mempengaruhi OSS sebesar 26,2%.
KAPASITAS ADAPTIF DESAIN SISTEM PEMILIHAN UMUM TERHADAP SITUASI PANDEMI; STUDI KASUS PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2020 Yusa' Farchan
Jurnal Adhikari Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53968/ja.v1i2.32

Abstract

Meskipun pilkada serentak 2020 dianggap sebagai success story dan role model penyelenggaraan pilkada di tengah situasi pandemi covid-19, namun pilkada serentak 2020 tetap menyimpan berbagai persoalan krusial, terutama dari sisi basis legal atau pengaturan pilkada. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan penting yaitu; pertama, bagaimana kapasitas adaptif desain sistem pemilihan umum (pilkada) terhadap situasi pandemi?; kedua, bagaimana evaluasi pelaksanaan pilkada serentak 2020 di tengah pandemi covid-19?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis deskriptif. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa hal. Pertama, UU dan berbagai peraturan pilkada sebelum datangnya pandemi covid-19 di Indonesia, awal Maret 2020, belum memadai karena tidak menyediakan ruang pengaturan yang cukup terhadap situasi bencana non alam. Dengan kata lain, desain sistem pemilihan umum (pilkada) tidak memiliki kapasistas adaptif terhadap situasi bencana non alam. Kedua, meskipun secara umum pelaksanaan pilkada serentak 2020 berlangsung aman dan terkendali, namun terdapat sejumlah masalah antara lain: pelanggaran protokol kesehatan covid-19 di beberapa daerah; daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak ditempel; keterbatasan jaringan dalam penghitungan suara melalui Sirekap; dan hambatan cuaca. Ketiga, pilkada 2020 lebih merefleksikan kehendak kepentingan elite dari pada kepentingan publik secara luas. Keempat, pilkada di era pandemi membentuk standar cost politik dengan mengacu pada program sembako dalam praktek vote buying antara kandidat dengan pemilih. Kelima; penggunaan perangkat teknologi informasi yang belum optimal terutama bagi kandidat. Keenam, jaminan kesehatan dan perlindungan hak pilih yang belum optimal.
FRONT MATTER JURNAL ADHIKARI 1 (2) 2021 Jurnal Adhikari
Jurnal Adhikari Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

FRONT MATTER JURNAL ADHIKARI VOLUME 1 NOMOR 2, OKTOBER 2021
BACK MATTER JURNAL ADHIKARI 1 (2) 2021 Jurnal Adhikari
Jurnal Adhikari Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

BACK MATTER JURNAL ADHIKARI VOLUME 1 NOMOR 2, OKTOBER 2021
KETERWAKILAN PEREMPUAN KADER PDI PERJUANGAN DALAM PEMILU LEGISLATIF 2019 DI DPRD DKI JAKARTA Shinta Kartika Sari
Jurnal Adhikari Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53968/ja.v1i3.37

Abstract

Representasi perempuan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dalam Pemilu Legislatif 2019 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan hasil penelitian perannya cukup signifikan menunjukkan representasi dari perempuan serta juga sudah memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dan sudah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku. Kualitas politik perempuan kader PDI Perjuangan dalam Pemilu Legislatif 2019 yang telah terpilih di DPRD Provinsi DKI Jakarta, sebagian besar telah paham terhadap yang menjadi tugas, pokok, dan fungsinya (tupoksi) sebagai wakil rakyat. Kualitasnya dapat dianggap sudah bagus dan terbukti bahwa sebelas orang kader PDI Perjuangan ini telah cukup aktif sebagai legislator di DPRD DKI Jakarta. Ini semua dapat terwujud karena memang proses kaderisasinya sudah sangat baik dan dapat dilaksanakan dengan baik oleh PDI Perjuangan. Kata kunci: Keterwakilan Perempuan, DPRD DKI Jakarta, Pemilu Legislatif, PDI Perjuangan
PERAN ANGGOTA DPD RI PROVINSI DKI JAKARTA PERIODE 2014-2019 DALAM MENYERAP ASPIRASI WARGA DKI JAKARTA Agus Salman; Efriza
Jurnal Adhikari Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53968/ja.v1i3.38

Abstract

Peran Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) sebagai representasi suara daerah sangatlah diharapkan agar tercapainya sebuah check and balance dalam hubungan pusat dan daerah, begitu pula dengan daerah Provinsi DKI Jakarta dengan segala permasalahannya. Sebagai Ibukota Negara, DKI Jakarta menyimpan masalah-masalah yang harus segera ditangani agar menjadi sebuah suara daerah secara menyeluruh untuk disuarakan dalam level nasional. Namun ternyata, Peran Anggota DPD dari Provinsi DKI Jakarta Periode 2014-2019 dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi warga DKI Jakarta yang sangat heterogen dalam parlemen seakan tak terdengar atau tersosialisasikan dengan baik. Sementara, DPD dengan kewenangan yang terbatas seakan menjadi sebuah keterbatasan dalam bertindak sebagai penyerap aspirasi maupun merumuskan dalam proses legislasi yang memihak kepentingan aspirasi daerah. Kata kunci: Peran, Aspirasi, DPD, DKI Jakarta
KONFLIK KEPENTINGAN ELIT POLITIK LOKAL DALAM PROYEK PEMBANGUNAN : STUDI KASUS PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2017 Zakaria Habib Al-Ra’zie; Heru Wahyudi
Jurnal Adhikari Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53968/ja.v1i3.39

Abstract

Proyek pembangunan di daerah tidak jarang menjadi penyebab konflik kepentingan antara pihak-pihak yang ingin mendapatkan dan mendominasi keuntungan dari proyek tersebut. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu memiliki benturan kepentingan dengan Gubernur Bengkulu pada proyek pembangunan jalan Tahun Anggaran 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Alat analisis yang digunakan adalah teori konflik kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan konflik terjadi akibat setiap aktor ingin mendominasi keuntungan finansial secara tidak sah melalui fee proyek dari para pengusaha yang dimenangkan lelangnya.Ridwan Mukti menggunakan kekuasaanya sebagai Gubernur untuk memerintahkan Kuntadi selaku birokrat Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu supaya mengkondisikan para pemenang lelang proyek untuk mengikuti keinginannya. Dia mengancam para birokrat yang tidak memahami keinginannya dan patuh terhadap perintahnya sewaktu-waktu akan diberikan punishment berupa pencopotan atau mutasi jabatan ke tempat kerja yang lebih tidak strategis. Pilkada berbiaya tinggi menjadi motivasi utama terjadinya praktif curang dan konflik kepentingan tersebut. Kedua belah pihak memiliki tujuan sama namun dengan motivasi yang berbeda. Keduanya sama-sama memanfaatkan potensi keuntungan dari paket proyek pembangunan di Provinsi Bengkulu. Kata Kunci : Konflik Kepentingan, Proyek Pembangunan Jalan, Fee proyek.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN YALIMO PROVINSI PAPUA Leonard Nekwek
Jurnal Adhikari Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53968/ja.v1i3.40

Abstract

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan unsur utama sumber daya manusia yang mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengembangan kompetensi sumber daya ASN di Kabupaten Yalimo, faktor-faktor penghambat, serta upaya-upaya yang dilakukan BKPSDM Kabupaten Yalimo agar perannya dapat berjalan dengan baik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus dan pendekatan teori secara deduktif. Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling. Informan terdiri dari dalam BKPSDM dan SKPD lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan masih belum berjalan dengan optimal. Berdasarkan teori George C Edwards III, dari empat dimensi penentu keberhasilan sebuah implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana dan struktur birokrasi, terdapat faktor penghambat yaitu faktor keterbatasan anggaran, faktor keterbatasan fasilitas dan faktor politik. Berbagai upaya telah dilakukan BPKSDM Kabupaten Yalimo di antaranya melakukan perbaikan proses perencaanan anggaran dan fasilitas, membangun komunikasi dan koordinasi yang intensif ke pihak penyelenggara, menyampaikan telaahan staf dan menyusun standar operasional prosedur agar ada transparansi dalam penetapan peserta Diklat PIM. Implementasi kebijakan pengembangan kompetensi sumber daya ASN di Kabupaten Yalimo belum berjalan dengan optimal sehingga diperlukan penataan komunikasi, sumber daya, disposisi, pola kerja/struktur birokrasi, dan perbaikan perencanaan anggaran dengan data yang akurat. Selain itu, diperlukan adanya penambahan anggaran, fasilitas dan penataan proses seleksi peserta Diklat PIM secara transparan serta pengangkatan pejabat struktural sesuai dengan kompetensi ASN. Kata kunci : Implementasi Kebijakan, pengembangan kompetensi SDM ASN, Diklat Kepemimpinan
DINAMIKA SISTEM POLITIK OTORITARIANISME ORDE BARU Yusa' Farchan
Jurnal Adhikari Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53968/ja.v1i3.41

Abstract

Beragam studi yang pernah dilakukan mengenai Orde Baru, pada umumnya melahirkan beberapa label tentang politik Indonesia. Beberapa label tersebut mencakup antara lain; "state-qua-state" yang dipopulerkan Benedict Anderson, "bureaucratic poliity" oleh Karl D. Jackson, "bureaucratic pluralism" oleh Donald Emmerson, "bureaucratic authoritarianism" oleh Dwight King, dan "limited pluralism"-nya William Liddle (Maclntyre 1990). Meskipun terdapat perbedaan pendapat antar mereka dalam menggambarkan politik Orde Baru, namun umumnya mereka sependapat bahwa aparat negara mendominasi arena politik dan mengontrol masyarakat. Kajian ini ingin menelaah bagaimana dinamika sistem politik otoritarianisme yang telah dipraktikkan Orde Baru. Selain itu, kajian ini juga ingin menjawab pertanyaan penting mengapa pemerintahan Soeharto memilih jalan otoritarianisme sebagai sistem politiknya?. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus yang diangkat adalah format sistem politik otoritarianisme Orde Baru. Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi teks-teks yang berkaitan dengan objek penelitian. Dari hasil kajian ditemukan beberapa hal. Pertama, kekuasaan politik Orde Baru yang yang bercorak otoriter setidaknya berakar dari lima sumber utama, yaitu; represi; kekuasaan material yang terkonsentrasi; wacana politik partikularistik; subordinasi bisnis terhadap negara; dan pengendalian birokrasi sipil dan militer. Kedua, dari aspek stabilitas, Indonesia di bawah Orde Baru dapat dikatakan stabil karena gejolak politik, ekonomi, dan sosial tidak terjadi, atau setidaknya jarang terjadi sepanjang pemerintahan Orde Baru. Dengan demikian, stabilitas Indonesia di bawah Soeharto dapat dikategorikan ke dalam Sistem Otoritarianisme Terbuka. Ketiga, jalan otoritarianisme sengaja dipilih Soeharto dengan tujuan untuk mempermudah agenda-agenda pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini, diperlukan stabilitas politik yang terkendali melalui format sentralisme politik untuk mempermudah alat kontrol bagi penyelenggaraan kekuasaan. Kata Kunci; Otoritarianisme; Orde Baru; Soeharto
FRONT MATTER JURNAL ADHIKARI 1 (3) 2022 Jurnal Adhikari
Jurnal Adhikari Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

FRONT MATTER JURNAL ADHIKARI 1 (3) 2022

Page 2 of 7 | Total Record : 63

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Adhikari Vol. 2 No. 4 (2023): Jurnal Adhikari Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Adhikari Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Adhikari Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Adhikari Vol. 1 No. 4 (2022): Jurnal Adhikari Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Adhikari Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Adhikari Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Adhikari