cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Syauqi
Contact Email
ahmad.syauqi@hotmail.com
Phone
+6287876999070
Journal Mail Official
jurnal.adhikari@gmail.com
Editorial Address
Bukit Golf Cibubur Blok Arcadia C4/11 Bojong Nangka, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor 16963, Jawa Barat, Indonesia
Location
Kab. bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Adhikari
Published by Citra Institute
ISSN : 27989178     EISSN : 27989186     DOI : 10.53968
Core Subject : Social,
Social Sciences
Focus Jurnal Adhikari aims to provide information on social, politic and government issues through publication of research based articles and critical analysis articles. Scope Jurnal Adhikari concerns on the following issues :  Civil Society Movement  Community Welfare  Community Development  Digital Society and Disruption  Information and Literacy  Radicalism and Terrorism  Social Engineering  Conflict Resolution  Comparative Politics  Democracy and Civil Society  Economy Politics  Gender and Political Identity  General Election  International Politics and Security  International Relation  Political Party  Political Thought  Political Communication  Business Administration  Bureaucracy  Citizenship and Public Management  Decentralization and Local Autonomy  E-Government  Good Governance  Government Ethics  Local Politic  Public Policy  Public Policy Innovation  Public Management
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 63 Documents
 2   3   4   5   6 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM JUAL BELI HAK ATAS TANAH DENGAN KUASA MENJUAL NOTARIS BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN PEMERINTAH NO.18 TAHUN 2021 Risky Amelia
Jurnal Adhikari Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53968/ja.v2i1.57

Abstract

Di dalam Jual Beli Hak atas tanah, banyak sekali praktik yang dapat dilakukan. Dalam penelitian ini akan dibahas praktik yang biasa dilakukan dalam pelaksanaan Jual beli, yaitu menggunakan Kuasa Menjual sebelum dilakukan Jual beli tersebut. Di dalam penelitian ini perjanjian pengikatan Jual Beli dilakukan secara di Bawah Tangan antara pihak penjual dan pihak pembeli dengan menggunakan sistem angsuran di mana para pihak yang menentukan sendiri klausul-klausul yang disepakati bersama sebagai ketentuan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli secara di bawah tangan hak atas tanah yang telah bersertifikat dengan menggunakan sistem angsuran. Akta PJB dan Kuasa menjual berkedudukan atau berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan untuk menyiapkan atau terselenggaranya AJB Balik Nama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum kuasa menjual yang didasarkan kepada akta keterangan lunas yang dibuat oleh notaris dan mengetahui perlindungan hukum yang diberikan terhadap para pihak dalam pelaksanaan jual beli atas tanah diantara para pihak secara di bawah tangan dengan menggunakan kuasa menjual yang didasarkan kepada akta keterangan lunas yang dibuat oleh notaris. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Jual beli, Kuasa Menjual.
ANALISIS KOMPETENSI APARATUR DALAM MENINGKATKAN KINERJA DI KELURAHAN GROGOL SELATAN KECAMATAN KEBAYORAN LAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN Fahrozi Hardi
Jurnal Adhikari Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53968/ja.v2i1.58

Abstract

Berbagai upaya telah dilakukan oleh birokrasi Pemerintah Daerah terlebih organisasi pemerintahan terdepan seperti Kantor Kelurahan guna meningkatkan kinerja terutama dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, namun belum mencapai hasil yang optimal. Realitas tersebut terlihat dari kurangnya kompetensi aparatur dalam meningkatkan kinerja yang diselenggarakan di Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi aparatur dalam meningkatkan kinerja di Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana kompetensi aparatur dalam meningkatkan kinerja, faktor-faktor yang berperan dalam kompetensi aparatur menggunakan pendapat Spencer dan Spencer yaitu motives, traits, self concept, knowledge, dan skill. Sementara strategi yang digunakan dalam kompetensi aparatur guna meningkatkan kinerja, menggunakan analisis SWOT dan Litmus Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aparatur dalam meningkatkan kinerja di Kelurahan Grogol Selatan kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan belum mencapai hasil yang optimal. Berbagai kendala ditemui disebabkan karena kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh aparatur dalam menyelenggarakan layanan sipil. Di samping itu masih terdapat distribusi pekerjaan yang kurang merata kepada setiap aparatur yang berdampak pada kurangnya motivasi dan disiplin, yang terlihat dari aparatur yang masuk kantor tidak tepat waktu, sehingga berdampak pada hasil kerja belum dicapai secara optimal. Kata Kunci: Kompetensi Aparatur, Kinerja
EVALUASI PROGRAM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN PANCORAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DKI JAKARTA Adi Prakoso
Jurnal Adhikari Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53968/ja.v2i1.59

Abstract

Berbagai program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menata kehidupan masyarakat terutama dalam menikatkan taraf hidup dan kesejahteraannya, namun belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan. Hal itu terlihat dari masih sulitnya Satuan Kerja Pemerintah Daerah memberikan pelayanan yang berkualitas seperti dalam program penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, sehingga berdampak pada kinerja organisasi yang menjadi kurang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan evaluasi program penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Polisi Pamong Praja Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagai satuan kerja pemerintah daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan telahan dokumen. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan evaluasi program penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, yang menyoroti bagaimana pelaksanaan evaluasi program, berbagai dimensi pendukung dan penghambat pelaksanaan evaluasi program, serta upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi program penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, belum terlaksana secara optimal. Beberapa kendala ditemui dalam pelaksanaan evaluasi program disebabkan karena masalah penyimpangan mekanisme dan prosedur, masalah sumber daya, baik aparat pelaksana, sarana dan prasarana serta keterbatasan anggaran, sehingga program itu belum mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan. Kata Kunci: Evaluasi Program, Penataan dan Pemberdayaan
PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG Imam Ahmad Al Ansori
Jurnal Adhikari Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53968/ja.v2i1.61

Abstract

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan negara dalam menyelenggarakan urusan dan kepentingan negara yang bertujuan mensejahterakan rakyatnya. Pemerintah dalam hal ini tidak dapat diartikan menjalankan eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Tujuan penelitian ini yaitu :1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap peningkatan kinerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemberian tunjangan daerah terhadap peningkatan kinerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang. 3) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya kepemimpinan dan pemberian tunjangan dalam mempengaruhi kinerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang. Desain penelitian ini berawal dari masalah yang bersifat kuantitatif dan membatasi permasalahan yang ada pada rumusan masalah. Populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 140 pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang, pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin, dengan rumus slovin didapat sampel sebanyak 58 pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang. Hasil penelitian 1) Terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Terbukti nilai thitung untuk variabel X1 (Kepemimpinan) sebesar 12.995, sedangkan nilai ttabel untuk n = 58 sebesar 2.002. Jadi thitung > ttabel atau 12.995 > 2.002. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kepemimpinan (X1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pegawai (Y). 2) Terdapat pengaruh tunjangan terhadap kinerja pegawai. Terbukti nilai thitung untuk variabel X2 (Tunjangan) sebesar 13.973, sedangkan nilai ttabel untuk n = 58 sebesar 2.002. Jadi thitung > ttabel atau 13.973 > 2.002. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Tunjangan (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pegawai (Y). 3) Terdapat pengaruh kepemimpinan dan tunjangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Terbukti dari uji ANOVA diperoleh nilai Fhitung sebesar 181.913 sedangkan Ftabel ( 0,05) untuk n = 58 sebesar 2.76. Jadi Fhitung > dari Ftabel ( 0,05) atau 181.913 > 2.76, dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 karena 0,000 < 0,05, maka dapat dikatakan bahwa Kepemimpinan (X1) dan Tunjangan (X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai (Y). Sedangkan nilai R Square sebesar 0.869, hal ini menunjukan bahwa sebesar 86.9% variabel Kepemimpinan (X1) dan variabel Tunjangan (X2) secara simultan (bersama-sama) berhubungan dengan variabel Kinerja Pegawai (Y) dan sisanya sebesar 13.1% berhubungan dengan faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kata Kunci : Insentif, Kedisiplinan, Kinerja Pegawai
BIROKRASI SEBAGAI INSTRUMEN POLITIK PETAHANA; KASUS PILKADA DI LEBONG DAN BANTEN Heru Wahyudi; Zakaria Habib Al-Ra’zie
Jurnal Adhikari Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53968/ja.v2i1.62

Abstract

Birokrasi di Indonesia masih kental dengan stigma negatif di masyarakat, utamanya terkait proses rumit dan panjang. Dari perspektif budaya birokrasi Indonesia masuk dalam kategori birokrasi patrimonial, yakni rekrutmen pejabat dilakukan atas dasar kriteria pribadi, jabatan disalahgunakan untuk mengumpulkan kekayaan dan keuntungan pribadi, para pejabat mengontrol fungsi politik dan administrasi, serta setiap tindakan mereka didasarkan pada hubungan pribadi dan politik. Potret Birokrasi tersebut berlaku di semua tingkat pemerintahan mulai dari pusat hingga daerah. Terkait dengan politik, birokrasi di daerah memiliki kecenderungan dimanfaatkan untuk kepentingan politik, utamanya dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ada cukup banyak contoh kasus politisasi birokrasi pada kontestasi politik di tingkat lokal, baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Penelitian ini dilakukan untuk menguji sejauh mana keterlibatan birokrasi dalam urusan politik dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu dan Provinsi Banten. Penelitian ini menggunaan metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini ditemukan kesamaan antara kasus politisasi birokrasi di Lebong dan Banten, yakni birokrasi menjadi alat politik yang populer untuk dimanfaatkan petahana guna mempertahankan dan memperluas kekuasaannya di pemerintahan daerah. Pola hubungan yang terbangun bukan berdasarkan profesionalisme dan prestasi kerja, melainkan cenderung pada hubungan patrimonial atau hubungan personal. Semakin dekat birokrat pada kepala daerah, maka kesempatan untuk naik jabatan dan akumulasi kesejahteraan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin jauh hubungan birokrat dengan Kepala Daerah maka perjalanan karirnya di birokrasi akan berjalan biasa saja, lambat mengalami peningkatan, atau bahkan disingkirkan oleh Kepala Daerah. Kata Kunci : Birokrasi, Politik, Pilkada
FRONT MATTER VOLUME 2 NOMOR 1, JULI 2022 Jurnal Adhikari
Jurnal Adhikari Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

FRONT MATTER VOLUME 2 NOMOR 1, JULI 2022
BACK MATTER JURNAL ADHIKARI 2 (1) JULI 2022 Jurnal Adhikari
Jurnal Adhikari Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

BACK MATTER JURNAL ADHIKARI 2 (1) JULI 2022
SELUBUNG MAKNA BALIHO ELITE PARTAI POLITIK; PERSPEKTIF FILSAFAT BAHASA BIASA Yusa' Farchan; Agisthia Lestari
Jurnal Adhikari Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53968/ja.v2i2.65

Abstract

Meskipun klimaks dari momentum politik masih akan berlangsung pada 2024 mendatang, namun di tahun kedua pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin atau tahun 2021, para elite politik telah memanaskan mesin dan suhu politik. Indikator yang paling nyata dari kecenderungan tersebut adalah maraknya pemasangan baliho elite partai politik di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis selubung makna atas teks-teks baliho elite parpol dari perspektif Filsafat Bahasa Biasa, serta mengungkap relasi antara baliho elite parpol dengan konsepsi ruang publik yang ideal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yaitu baliho-baliho politik yang beredar sepanjang tahun 2021 di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa hal. Pertama, dengan menggunakan pendekatan Filsafat Bahasa Biasa, meskipun mayoritas kalimat atau teks yang ada dalam baliho elite parpol tersebut tidak menyebut secara spesifik agenda kepentingan politiknya, namun keberadaan baliho elite parpol tersebut tetap merefleksikan suatu agenda atau kepentingan politik tertentu, yaitu kepentingan pemenangan pemilu 2024. Kedua, keberadaan baliho elite parpol di tahun pandemi merefleksikan etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Perilaku elite parpol yang memasang baliho secara massif di musim pandemi covid-19, jelas merefleksikan perilaku elite yang tidak sensitif krisis karena lebih mengutamakan agenda-agenda politiknya daripada mencari terobosan penting terhadap upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi covid-19. Ketiga, dengan menggunakan perspektif teori Habermas, korporasi-korporasi besar, pemerintah dan pemilik modal termasuk para elite parpol berkantong tebal cenderung menguasai ruang publik secara hegemonik. Kondisi ini tentu jauh dari prasyarat ruang publik ideal yang mampu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Ruang publik yang otonom untuk civic-participation merupakan elemen fundamental demokrasi. Oleh karena itu, sudah selayaknya jika ruang publik yang tersedia bersifat netral dan tidak diskriminatif dalam rangka membangun partisipasi politik yang lebih luas. Kata Kunci: Baliho politik; Ruang Publik; Filsafat Bahasa Biasa
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN SEKTOR PERTANIAN DI DESA PUSIAN BARAT KECAMATAN DUMOG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA Susiana Setianingsih; Riando Romario Mameyao
Jurnal Adhikari Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53968/ja.v2i2.66

Abstract

Penelitian ini mengambil judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sektor Pertanian“. Tujuan penelitian ini ada tiga, yaitu pertama untuk mengetahui gambaran mengenai peran pemerintah dalam pengelolaan sektor pertanian di Desa Pusian Barat. Kedua untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan sektor pertanian di Desa Pusian Barat. Ketiga untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan sektor pertanian di Desa Pusian Barat. Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Variabel eksogen adalah peran pemerintah desa dan variabel endogen adalah Pengelolaan Sektor Pertanian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian menggunakan lembar kuesioner. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Pemerintah Desa Peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan sektor pertanian di Desa Pusian Barat dinilai sudah berjalan cukup baik yaitu dengan peran pemerintah dalam meningkatkan sektor pertanian dengan membantu masyarakat membangun Sistem irigasi/pengairan ke lahan lahan pertanian milik masyarakat tani. Kemudian faktor pendukung peran pemerintah desa dalam pengelolaan pertanian di Desa Pusian Barat ini dapat berjalan dengan baik adalah adanya komitmen dan kerja keras dari Pemerintah Desa Pusian. Sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan akses lahan, penyediaan modal dan umur petani yang sudah tua. Upaya dari Peran pemerintahan desa dalam pengelolaan sektor pertanian di Desa Pusian Barat sudah baik dalam mengupayakan yaitu dengan memberikan penyuluhan, membangun jalan perkebunan serta melakukan upaya rehabilitasi pertanian. Kata Kunci : Peran Pemerintah, Sektor Pertanian, Komitmen, Kerja Keras
BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA DALAM TINDAK.PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 56 KUHAP BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 305/Pid. B/2021/PN. Dpk Suci Kusumawardhani
Jurnal Adhikari Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53968/ja.v2i2.67

Abstract

Dalam terjadinya suatu peristiwa pidana, butuh dipahami apa yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut ataupun motif seseorang melakukan sesuatu tindak pidana. Ada pun yang melatarbelakangi sehingga terjadi tindak pidana bisa berasal dari diri pelakunya sendiri maupun ajakan ataupun dorongan dari orang lain. Tentunya, latar belakang tersebut bisa memberikan pengaruh terhadap ancaman sanksi pidana yang telah diatur di dalam peraturan yang ada di Indonesia. Di dalam aturan Undang- undang diatur tentang perbedaan penjatuhan sanksi pidana dengan berlandaskan kedudukan atau peran dari tiap- tiap pelaku tindak pidana, dan tentunya penegak hukum harus teliti dalam menganalisa sesuatu tindak pidana. Bantuan Hukum diberikan kepada pelaku tindak pidana dalam seluruh tingkatan pada proses pemeriksaan, baik proses pada tingkat kepolisian, pada proses tingkat kejaksaan ataupun dalam proses tingkat pemeriksaan dalam pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHAP, Pasal 55 KUHAP, Pasal 56 Ayat (1), dan Pasal 114 KUHAP. Adapun kasus yang diangkat oleh penulis antara lain Pertama, Bagaimanakah prosedur seseorang Terdakwa ataupun Tersangka memperoleh Bantuan Hukum. Kedua, Apakah efektifitas Bantuan Hukum untuk Terdakwa ataupun Tersangka Tindak Pidana Pemerasan Serta Pengancaman Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 56 KUHAP Berdasarkan pada Putusan Majelis Hakim No 305/ Pid. B/ 2021/ PN. Dpk. Penelitian ini menggunakan metode penulisan secara deskriptif kualitatif, dengan metode pengambilan informasi melalui Observasi serta Kepustakaan. Hasil penelitian yaitu, Pertama, prosedur seorang Tersangka ataupun Terdakwa mendapatkan Bantuan Hukum sangat dengan mudah didapatkan oleh Pemohon pencari keadilan, baik yang merupakan seorang Tersangka ataupun Terdakwa. Kedua, Efektifitas Bantuan Hukum untuk pelaku tindak pidana dalam semua proses tingkat pemeriksaan, diharapkan pula dapat membantu tersangka ataupun terdakwa agar dapat mempertahankan hak-haknya dalam proses penegakan hukum. Kata Kunci: Bantuan Hukum, Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman.

Page 4 of 7 | Total Record : 63

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Adhikari Vol. 2 No. 4 (2023): Jurnal Adhikari Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Adhikari Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Adhikari Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Adhikari Vol. 1 No. 4 (2022): Jurnal Adhikari Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Adhikari Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Adhikari Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Adhikari