cover
Contact Name
Ahmad Syauqi
Contact Email
ahmad.syauqi@hotmail.com
Phone
+6287876999070
Journal Mail Official
jurnal.adhikari@gmail.com
Editorial Address
Bukit Golf Cibubur Blok Arcadia C4/11 Bojong Nangka, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor 16963, Jawa Barat, Indonesia
Location
Kab. bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Adhikari
Published by Citra Institute
ISSN : 27989178     EISSN : 27989186     DOI : 10.53968
Core Subject : Social,
Focus Jurnal Adhikari aims to provide information on social, politic and government issues through publication of research based articles and critical analysis articles. Scope Jurnal Adhikari concerns on the following issues :  Civil Society Movement  Community Welfare  Community Development  Digital Society and Disruption  Information and Literacy  Radicalism and Terrorism  Social Engineering  Conflict Resolution  Comparative Politics  Democracy and Civil Society  Economy Politics  Gender and Political Identity  General Election  International Politics and Security  International Relation  Political Party  Political Thought  Political Communication  Business Administration  Bureaucracy  Citizenship and Public Management  Decentralization and Local Autonomy  E-Government  Good Governance  Government Ethics  Local Politic  Public Policy  Public Policy Innovation  Public Management
Articles 63 Documents
ANALISIS PERBANDINGAN PENGELOLAAN KOALISI DAN KINERJA KEPEMIMPINAN ANTARA PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DAN PRESIDEN JOKO WIDODO Efriza; Rochendi Suryadinata
Jurnal Adhikari Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53968/ja.v2i2.69

Abstract

Penelitian ini membahas untuk membandingkan pengelolaan koalisi dan kinerja kepemimpinan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam pengelolaan koalisi yang menjadi penelitian ini juga teruraikan mengenai relasi kekuasaan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama satu dekade kepemimpinan Presiden SBY dan juga delapan tahun dari kepemimpinan Presiden Jokowi. Kedua pemerintahan ini punya satu persamaan acapkali terjebak dalam ketegangan antarlembaga disebabkan oleh desain dari koalisi yang dibangun dalam model pemerintahan presidensial. Meski Indonesia, menerapkan sistem presidensial, tetapi kebutuhan koalisi dianggap sebagai hal utama bagi pemerintahan. Ini disebabkan lemahnya karakter institusional partai politik di DPR yang turut memengaruhi hubungan saling pengaruh dan mempengaruhi antara presiden dan DPR, serta persepsi diri presiden berhadapan dengan DPR. Situasi pemerintahan ini juga turut berdampak terhadap kepemimpinan kedua presiden yang dianggap oleh masyarakat lebih sibuk dalam persoalan politik dibandingkan memikirkan persoalan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian berupa metode deskriptif kualitatif dan juga menggunakan studi kasus bersifat instrumental untuk menjelaskan mekanisme perbandingan antara pengelolaan koalisi dan kinerja kepemimpinan dari Presiden SBY dengan Presiden Jokowi. Studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pengelolaan koalisi dan hubungan antara Presiden dan DPR dalam kerangka sistem presidensial. Kata Kunci: Sistem Presidensial, Koalisi, Kepemimpinan, Sistem Multipartai
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP ALOKASI APBD TERHADAP PEMULIHAN UMKM DKI JAKARTA SELAMA PANDEMI COVID-19 Nana Nurwaesari
Jurnal Adhikari Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53968/ja.v2i2.70

Abstract

UMKM menjadi sektor yang sangat penting bagi perekonomian masyarakat DKI Jakarta. Penelitian lapangan yang dilakukan penulis menunjukkan sekitar 90 persen pelaku usaha ultra-mikro mendominasi Jakarta. Terbukti pada Krisis Moneter 1998, UMKM hadir menjadi pahlawan perekonomian masyarakat dan pada Krisis Global 2008, UMKM tidak berdampak. Sayangnya, kondisi ini sangat berbeda saat pandemi COVID-19 hadir di mana kondisi UMKM Jakarta menjadi ‘pincang’. Studi literatur dan data lapangan menunjukkan bahwa alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk UMKM di DKI Jakarta tidak seberapa tinggi seperti dua sektor utama lain yakni, sektor Pendidikan dan Kesehatan. Padahal, selama ini UMKM selalu digadang-gadangkan menjadi sektor penting penyelamat perekonomian rakyat terutama, kelas menengah ke bawah, terutama saat krisis ekonomi melanda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap alokasi APBD UMKM DKI Jakarta pada 2019 hingga 2021, di mana penulis akan membandingkan dan menganalisis alokasi APBD tersebut dari satu tahun sebelum pandemi, saat pandemi hadir, dan tahun berikutnya. Dari hasil penelitian didapat 3 (tiga) temuan. Pertama, pandemi COVID-19 memberi dampak buruk terhadap pelaku UMKM Jakarta. Minimal sekitar 70 persen omzet pelaku UMKM Jakarta menurun. Kedua, dampak pandemi terhadap pelaku UMKM melibatkan dinamika ekonomi-politik APBD di mana hal ini juga melibatkan peran para aktor Eksekutif dan Legislatif Pemprov DKI Jakarta, yang mana ditemukan perbedaan signifikan antara alokasi APBD UMKM Jakarta pada 2019, 2020, dan 2021. Ketiga, KSBB UMKM sebagai salah satu program bantuan untuk pemulihan UMKM selama pandemi masih belum merata dan efektif secara keseluruhan. Pada bagian akhir, peneliti menyertakan rekomendasi kebijakan publik untuk mempercepat pemulihan dan pengembangan UMKM di DKI Jakarta. Kata Kunci : UMKM; APBD DKI Jakarta; Ekonomi Politik; Kebijakan Publik; Pandemi COVID-19
FRONT MATTER VOLUME 2 NOMOR 2, OKTOBER 2022 Jurnal Adhikari
Jurnal Adhikari Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

FRONT MATTER VOLUME 2 NOMOR 2, OKTOBER 2022
BACK MATTER JURNAL ADHIKARI 2 (2) OKTOBER 2022 Jurnal Adhikari
Jurnal Adhikari Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

BACK MATTER JURNAL ADHIKARI 2 (2) OKTOBER 2022
THE NEGOTIATION OF KEY ACTORS TOWARDS PETE-PETE (MINIBUS PUBLIC TRANSPORT) INTEGRATION IN MAMMINASATA BRT Muhammad Saifullah; Isabella
Jurnal Adhikari Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53968/ja.v2i3.76

Abstract

Trans Mamminasata BRT in South Sulawesi is one of the national priority transportation program to solve traffic congestion in the region. The BRT operation will have a challenge since it is impacted the existing minibus public transport (Pete-pete). Many drivers have done several demonstrations against the BRT operation. Therefore, the negotiation strategy is need to be designed and implemented to realize this BRT program as all stakeholder’s goals. The objective of this study that used literature review method is to find out the most appropriate scheme options for Pete-pete’s actors (drivers and owners) to be integrated with Trans Mamminasata BRT system based on lessons learned from previous cases that occurred in DKI Jakarta Province and Semarang City through a negotiation process between dispute parties. For further studies, we suggest doing research to gain an existing players perspective on the BRT transition and testing the transition package as part of the negotiation. Key words: BRT, negotiation, transportation, bus reform, Mamminasata
PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN Ahmad Syauqi; Tomi Riyadi
Jurnal Adhikari Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53968/ja.v2i3.77

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Banten. (2) pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Banten. (3) pengaruh budaya organisasi dan motivasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Banten. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dengan analisis regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Motivasi Kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang. Secara keseluruhan penilaian responden terhadap variabel Motivasi Kerja diperoleh nilai rata-rata sebesar 78,9%. 2) Budaya organisasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang. Secara keseluruhan penilaian responden terhadap variabel Budaya Organisasi diperoleh nilai rata-rata sebesar 78,9%. 3) Motivasi kerja dan budaya organisasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang. Secara keseluruhan penilaian responden terhadap variabel kinerja pegawai diperoleh nilai rata-rata sebesar 83,3%. Kata Kunci : budaya organisasi; motivasi kerja; kinerja pegawai
LEMBAGA REPRESENTATIF PUBLIK: RELASI KEKUASAAN DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN SISTEM PRESIDENSIAL VS SISTEM PARLEMENTER STUDI KASUS INDONESIA DENGAN INGGRIS Syauyiid Alamsyah; Nurdin
Jurnal Adhikari Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53968/ja.v2i3.78

Abstract

Studi komparatif sistem pemerintahan antara Indonesia dan Inggris, menjadi sesuatu yang menarik jika disandingkan keduanya. Berlatar belakang sistem yang berbeda, yakni presidensial dan parlementer menjadikan penerapan kedua sistem ini di dua negara tersebut masing-masing memiliki karakteristik yang dapat diketahui. Indonesia dengan sistem presidensial dan multi partainya, dan Inggris sebagai pelopor atau ibu dari sistem parlementer di dunia, memperlihatkan bagaimana pembagiaan kekuasaan dijalankan dengan konsep demokrasi yang menjadi pedoman bagi negara demokrasi lainnya. Metode penelitian menggunakan data literature review dan data studi pustaka yang dapat mendukung analisis penelitian dengan relevan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan presidensialisme di Indonesia dikombinasikan dengan sistem multi partai, hal ini dikarenakan tingkat kemajemukan masyarakat yang sangat tinggi dan pluralitas sosial yang kompleks. Sedangkan, Inggris dengan sistem parlementernya dikenal dengan sistem dwi partainya dengan pemerintahan mayoritas satu partai yang kuat dan kerap mengalami pertukaran kekuasaan antara kubu Konservatif dan Buruh. Dalam konsep demokrasi, relasi kekuasaan lembaga representatif publik mengalami berbagai dinamika politik dan konflik politik. Demokrasi yang menitipkan aspirasi rakyat direpresentasikan ke dalam suatu lembaga yakni parlementer, membuat dalam sistem presidensial dan parlementer memiliki kekuataan lebih dalam proses perumusan kebijakan. Relasi kekuasaan tersebut bahkan bisa terjadi deadlock dalam sistem presidensial karena tidak adanya kata sepakat dan dukungan terhadap kebijakan yang pemerintah ambil. Sedangkan dalam lembaga parlemen, relasi kekuasaan antara eksekutif dan legislatif dapat berakhir pada proses mosi tidak percaya dan parlemen dapat menjatuhkan putusan mengganti perdana menteri. Demikian relasi antar kedua konsep menjalankan sistem pemerintahan, baik presidensial maupun parlementer. Keduanya memiliki esensi yang sama yakni, membawa kepentingan publik ke dalam perumusan kebijakan publik. Kata Kunci: Sistem Pemerintahan, Sistem Presidensil, Sistem Parlementer
PENGEMBANGAN HUKUM PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN PERUSAHAAN RINTISAN DIGITAL Awaludin Marwan; Amalia Syauket
Jurnal Adhikari Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53968/ja.v2i3.79

Abstract

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang meningkat pesat. Perusahaan rintisan digital bermunculan, sebagian menjadi raksasa perusahaan teknologi dan dijadikan rujukan regional dan internasional. Namun ada satu elemen yang banyak terlupakan dalam pembangunan ekosistem perusahaan rintisan digital ini. Perusaan Modal Ventura (PMV) sebagai satu elemen kunci perlu mendapatkan perhatian besar. Tanpa PMV ini, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia sulit bisa dimaksimalkan. Tulisan ini akan membahas posisi hukum PMV saat ini dan rekomendasi pembaharuannya di masa depan. Berkaitan dengan stimulasi peningkatan jumlah PMV yang terdaftar di otoritas, norma penyertaan dan permodalan, insentif pajak, termasuk memilih pasangan usaha (perusahaan rintisan digital) ini perlu terus dikembangkan. Apa dan bagaimana sejarahnya hukum PMV di Indonesia juga dibahas dalam tulisan ini. Kata Kunci: Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Rintisan Digital
NEXUS PENGAWASAN SIBER SEBAGAI INSTRUMEN KEAMANAN NASIONAL DAN RELEVANSINYA DENGAN DEMOKRASI: PERBANDINGAN BEBERAPA NEGARA Anggi Anggraeni Kusumoningtyas
Jurnal Adhikari Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53968/ja.v2i3.80

Abstract

Beberapa tingkat pengawasan dan kerahasiaan negara diperlukan untuk melindungi dari ancaman keamanan nasional. Akan tetapi, pengawasan siber dengan transparansi minimal mengancam hak-hak politik yang melekat pada nilai-nilai demokrasi jika tidak dilakukan sesuai dengan kriteria yang ketat. Penelitian ini berfokus pada perdebatan nexus pengawasan siber sebagai instrumen keamanan nasional dan relevansinya dengan demokrasi. Untuk mendapatkan hasil yang komprehensif, peneliti menggunakan metode kualitatif yang datanya dikumpulkan melalui studi pustaka dan analisis bukti dokumen. Adapun teori yang digunakan ialah teori dan infrastruktur pengawasan siber Lawrence Lessig, serta Jack Balkin dan Sanford Levinson dengan fenomena national surveillance state-nya. Kemudian peneliti juga menggunakan konsep demokrasi dan konsep keamanan nasional untuk mengkaji penggunaan pengawasan siber dalam kaca mata demokrasi sehingga menghasilkan perdebatan di antara keduanya. Dari hasil penelitian ini ditemukan hal-hal sebagai berikut: Pertama, komponen utama dari debat pengawasan siber dan demokrasi adalah kompetisi teknologi. Kedua, keseimbangan dalam praktik pengawasan siber dengan memperhatikan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia harus dihasilkan oleh demokrasi. Kata Kunci : Pengawasan Siber, Demokrasi, Keamanan Nasional, Teknologi Siber.
FRONT MATTER VOLUME 2 NOMOR 3, JANUARI 2023 Jurnal Adhikari
Jurnal Adhikari Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Adhikari
Publisher : Citra Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53968/ja.v2i3.81

Abstract

FRONT MATTER VOLUME 2 NOMOR 3, JANUARI 2023