cover
Contact Name
Regan Vaughan
Contact Email
pharmindo19@gmail.com
Phone
+6281221604555
Journal Mail Official
decisionjournal.ap@unpas.ac.id
Editorial Address
Jl.Lengkong Besar No.68 FISIP Universitas Pasundan
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Decision: Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Pasundan
ISSN : 2655884X     EISSN : 26564939     DOI : http://dx.doi.org/10.23969/decision
Jurnal ini menghimpun artikel ilmiah hasil penelitian maupun kajian dalam ilmu admministrasi publik yang terbit dua kali dalam setahun pada bulan Maret dan September dengan jumlah 5 artikel.
Articles 71 Documents
Mulyadi, Deddy Studi Kebijakan Politik dan Pelayanan Publik Bandung:Alfabeta. Yati, Ida
Decision Vol 3 No 1 (2021): DECISION : Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Prodi Administrasi Publik FISIP UNPAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.668 KB) | DOI: 10.23969/decision.v3i1.3444

Abstract

Program Pamsimas merupakan salah satu program Pemerintah untuk meningkatkan akses jumlah warga miskin perdesaan yang dapat terlayani perbaikan pelayanan fasilitas air minum dan sanitasi serta untuk meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi kajian evaluasi Pamsimas dengan tujuan utama mengevaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Pamsimas tahun 2018-2019 di Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta. Evaluasi pelaksanaan kebijakan program Pamsimas dianalisis dengan menggunakan enam aspek evaluasi program yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Metode penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus. Validasi data diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan program Pamsimas tahun 2018-2019 di Desa Cikadu Kecamatan Cibatu belum memberikan pengelolaan program Pamsimas dengan optimal sehingga belum bermanfaat secara menyeluruh untuk masyarakat Desa Cikadu Kecamatan Cibatu. Program Pamsimas baru mencapai sebanyak 45 KK dengan jumlah penduduk 132 jiwa dari data awal berdasarkan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang telah disepakati adalah 322 KK, maka pencapaian kinerja pada penyediaan air minum/bersih sangat rendah yaitu baru mencapai 14 %. Hambatan yang paling utama mempengaruhi dalam keberhasilan pelaksanaan program Pamsimas Di Desa Cikadu yaitu kurang terjalinnya koordinasi dengan baik antar anggota Pokja AMPL Kabupaten Purwakarta. Hal penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunan air minum dan sanitasi adalah keberlanjutan sarana yang dibangun.Untuk mengatasi permasalahan pembangunan paska kontruksi program Pamsimas tersebut maka Aspek Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan Berbasis Masyarakat dengan adanya peran aktif dari Pokja AMPL Kabupaten untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pamsimas guna tercapainya tujuan program Pamsimas berkelanjutan. Kegiatan kolaborasi, peran program Pamsimas sangat penting untuk mendorong SKPD terkait melakukan percepatan pengembangan akses air minum dan sanitasi perdesaan. Kata Kunci: Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan, Program, Pamsimas.
Dian Herrdiana,Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Cimahi IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19): IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Herdiana, Dian
Decision Vol 2 No 2 (2020): DECISION : Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Prodi Administrasi Publik FISIP UNPAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.027 KB) | DOI: 10.23969/decision.v2i2.2978

Abstract

Artikel ini membahas upaya pemerintah untuk mengatasi COVID-19 yang telah menyebar ke semua provinsi. Pemerintah pusat telah menetapkan COVID-19 sebagai bencana non-alami sehingga upaya penanggulangannya dikoordinasikan langsung oleh pemerintah pusat. PSBB dipilih oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi COVID-19 dan dilaksanakan di beberapa daerah yang memiliki kasus infeksi COVID-19 yang tinggi. Berdasarkan uraian di atas, tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan PSBB diimplementasikan sebagai upaya untuk mengatasi COVID-19. Pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif digunakan sebagai metode penelitian. Hasil analisis menggunakan tiga indikator yaitu substansi kebijakan, para pelaksana dan kelompok sasaran menunjukan bahwa PSBB memiliki substansi kebijakan yang jelas dan telah dilaksanakan oleh para pelaksana dengan baik, tetapi masalahnya yaitu masyarakat sebagai kelompok sasaran tidak sepenuhnya mematuhi kebijakan PSBB yang disebabkan oleh tiga hal, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebijakan PSBB, keengganan masyarakat untuk mematuhi kebijakan PSBB dan ketidakmampuan masyarakat untuk mematuhi kebijakan PSBB.
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN KUNINGAN -, Ediyanto
Decision Vol 2 No 1 (2020): DECISION : Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Prodi Administrasi Publik FISIP UNPAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (532.616 KB) | DOI: 10.23969/decision.v2i1.2381

Abstract

This research focuses on the study of the Application of the Principles of Good Governance in Public Services in Cigugur District, Kuningan Regency. Cigugur Subdistrict Kuningan Regency has so far applied the principles of good governance, especially in the implementation of public services. but in its implementation is still not optimal. With the lack of adequate infrastructure in the Cigugur Subdistrict office, the employees provide less than optimal services to the community, especially in population administration services and services related to community activities programs in the Cigugur sub-district. Phenomenon in the field The application of the principles of good governance in public services in Cigugur Subdistrict, Kuningan Regency so far has not run optimally in accordance with interviews from the sub-district and cigugur Kuningan community. Judging from the still not optimal Accountability and Transparency in the implementation of public services in Cigugur Subdistrict, Kuningan Regency, for example, long-winded service procedures, uncertainty of time and prices that make services difficult to reach naturally by the public. This causes mistrust to the service providers so that people look for alternative ways to get services through certain methods, namely by providing additional costs. In providing public services. The method used in this research is qualitative method. Data collection techniques through literature study, observation and interviews. Seeing from this problem, the researcher gave a suggestion, namely that the Accountability of public services in the District of Cigugur, Kuningan Regency needs to be improved by making better operational service standards so that the timeliness in service can be completed in accordance with the specified time. The need for transparency with regard to the costs of obtaining documents in full to the end so that the public knows their obligations in managing land documents. Keywords: good governance, public service
PRAKTIK PELAYANAN PUBLIK: PUSKESMAS SEBAGAI GARDA TERDEPAN PELAYANAN KESEHATAN Luthfia, Agusniar Rizka; Alkhajar, Eka Nada Shofa
Decision Vol 1 No 2 (2019): DECISION: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Prodi Administrasi Publik FISIP UNPAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (479.905 KB) | DOI: 10.23969/decision.v1i2.1802

Abstract

Artikel ini mendiskusikan pentingnya revitalisasi Puskesmas mengingat peran utamanya sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, artikel ini menemukan bahwa kehadiran lembaga ini sangat diperlukan untuk menyukseskan pembangunan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut lembaga ini perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas. Sementara itu, pemerintah juga harus terus mengadakan perbaikan dan pembangunan infrastruktur berkaitan dengan fasilitas kesehatan secara merata. Adapun untuk menjadikan Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan dibutuhkan sinergi dari para pemangku kepentingan terkait dari berbagai tingkatan.
kompetensi Prediksi Kompetensi Bagi Da'i Yang Unggul: - Suhendar, Atep -
Decision Vol 3 No 1 (2021): DECISION : Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Prodi Administrasi Publik FISIP UNPAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (460.233 KB) | DOI: 10.23969/decision.v3i1.4300

Abstract

This study aims to find the competencies that make the preacher successful or superior. The research method used is descriptive analytical with a qualitative approach. The sample obtained was 10 Da'i who were selected based on the opinion of the audience at the time of da'wah, given an ordinal questionnaire, namely the choice of competence. The competence chosen by the Da'i is the level of competence. Then the results of the data are processed through Cluster Analysis with Dendogram and to find or find differentiating competencies between the Superior and the ordinary Da'i, the Difference Test is carried out with Mann Whitney from SPSS. From the results of this data processing, it is found that superior preachers have distinguishing competencies, namely Innovation (Inov) level 3, Analytical Thinking (BA) level 3, and Tenacity (Keu) for level 2. Decision, Organizing, Oral Communication, and Planning are the minimum competencies that need to be possessed by both the Superior Da'i and the ordinary Da'i. The limitations of this paper are the small number of samples and the prediction of initial competence for Da'i based on observations Keyword : Da'i, Competence, Superior
STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI UNTUK MEWUJUDKAN SMART ASN DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BANDUNG Nuraeni, Sonia
Decision Vol 3 No 2 (2021): DECISION : Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Prodi Administrasi Publik FISIP UNPAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/decision.v3i2.5075

Abstract

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) is the spearhead of ASN development, because of it’s role as a Regional Apparatus Organization that manages all ASN, therefore the quality of ASN is determined by the quality of BKPSDM. Competency development includes education and training, internships, seminars, and courses. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach aimed at explaining a symptom, phenomenon or social reality in the field. The results of the study reveal that competency development to realize SMART ASN has been carried out quite well in the environment of BKPSDM Kota Bandung, the less than optimal implementation of the competency development program is due to the Covid-19 pandemic which requires changing all concepts outside the network to be in the network, in this case BKPSDM Kota Bandung is not ready to make changes to the entire program in a short time. Nevertheless, there are still competency development programs that are carried out online using video conferencing facilities. Competency Development Strategy to Realize SMART ASN at BKPSDM Kota Bandung, based on the Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023, with a mission to Realize Servant, Effective, Efficient, and Clean Governance. The competency development program in the BKPSDM Kota Bandung environment consists of Tugas belajar dan izin belajar, managerial, socio-cultural, and technical education and training.
EVALUASI PROGRAM SISTEM INFORMASI PENILAIAN (SIP) BANDUNG JUARA DI BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA FAUSTINE, ELIIKA DEWI
Decision Vol 3 No 2 (2021): DECISION : Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Prodi Administrasi Publik FISIP UNPAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/decision.v3i2.5074

Abstract

Every government either central or regional is often required to always innovate, especially in the activities of qualified public servants. One of them is innovation whose activities are spread across each region in the city of Bandung is the Assessment Information System (SIP) Bandung Juara, which is a program built to assess the performance results of each camat and lurah in public service, the implementation of evaluation is measured based on the results of the activity report uploaded to the SIP Bandung Juara website, camat and lurah evaluation activities have several stages to get the final results of the assessment. The purpose of this research is to analyze and describe the Evaluation of The (SIP) BDG Juara Program in the Governance Section of the Bandung City Regional Secretariat to know, examine more deeply the problems, achievements, as well as the way of the evaluation process in the Bandung Champion SIP Program in carrying out services and identify the advantages of its shortcomings, therefore the focus on the problem is on the evaluation of the program. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques are used with litelatur studies, observations, documents and interviews. To measure the evaluation of Program SIP BDG Juara researchers use the Program Evaluation Theory which has indicators Of Evaluation Context, Evaluation Input, Evaluation Process, Evaluation Product (CIPP). This research, has problems in performance has not been maximal, citizen assessment activities are not realized.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN PUSAT PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN KREATIVITAS MASYARAKAT DI KOTA BANDUNG wicaksono100, Ferdyansyah -
Decision Vol 3 No 2 (2021): DECISION : Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Prodi Administrasi Publik FISIP UNPAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/decision.v3i2.5076

Abstract

This article describes the collaborative implementation of a policy that involves different stakeholders in achieving goals, primarily related to community empowerment through the development of inclusive economic and creativity facilities. Through collaborative governance, it is present as a forum for mutual interaction between policy actors in building commitment and cooperation through their roles so that the positive goals of each party are achieved. In this case, it is emphasized through the “ABCGM” pattern that connects the government, private sector, universities, the media, and the community as a foundation in building synergy so that this pattern provides conditions that describe the respective roles between actors and their authorities and even obstacles between actors in building collaboration. . The research method uses a descriptive qualitative approach through data collection techniques of observation, interviews and documentation. This article concludes that the inter-institutions involved in implementing a policy need to be accompanied by commitment as a continuous process of building trust so that collaborative action is able to accommodate the interests and goals of all parties and is inclusively felt by all parties.
Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Zona Merah Kota Sukabumi Dwipasari, Tannya
Decision Vol 3 No 2 (2021): DECISION : Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Prodi Administrasi Publik FISIP UNPAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/decision.v3i2.4318

Abstract

Persoalan Pedagang Kaki Lima di tengah kota sangat berdampak besar terhadap keindahan dan ketertiban di lingkungan Kota Sukabumi. Maka dari itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deduktif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan Purposive Sampling. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Zona Merah Kota Sukabumi. Hasil Penelitian ini menyimpulkan Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, bahwa terdapat kebijakan yang masih belum mencapai hasil yang optimal sesuai tujuan yang ditentukan. Hal ini dapat terlihat dari kondisi PKL yang masih melanggar aturan masih berdagang di area Zona Merah. Penindakan Pedagang Kaki Lima belum diterapkannya denda ataupun sanksi bagi yang melanggar larangan bertransaksi. Juga terdapat PKL menggunakan bahu jalan dan trotoar untuk berdagang dan belum ada penanganan mengenai penerbitan TDU (Tanda Daftar Usaha) yang fungsinya sebagai tanda persetujuan dari pemerintah untuk izin berdagang. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penataan , Pemberdayaan PKL
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA (Studi Pada Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung) Permatasari, Arini
Decision Vol 3 No 2 (2021): DECISION : Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Prodi Administrasi Publik FISIP UNPAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/decision.v3i2.5073

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peran Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung. berdasarkan kenyataan yang ada desa Alamendah merupakan desa yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani serta tingkat pendidikan masyarakat yang usia produktif cenderung masih rendah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Alamendah telah mampu memberdayakan masyarakat melalui beberapa program-program pemberdayaan yaitu: pertama pengaktifan kelembagaan, kedua peningkatan peran serta masyarakat dengan kegiatan pelaksanaan kerja bakti, musrenbang desa serta pembangunan Fisik, ketiga peningkatan ekonomi produktif dengan kegiatan pembangunan. akan tetapi dalam melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa Alamendah mengalami kendala-kendala di antaranya partisipasi masyarakat yang, serta kurangnya fasilitas yang tersedia dalam mendukung kegiatan pemberdayaan.