cover
Contact Name
Regan Vaughan
Contact Email
pharmindo19@gmail.com
Phone
+6281221604555
Journal Mail Official
decisionjournal.ap@unpas.ac.id
Editorial Address
Jl.Lengkong Besar No.68 FISIP Universitas Pasundan
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Decision: Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Pasundan
ISSN : 2655884X     EISSN : 26564939     DOI : http://dx.doi.org/10.23969/decision
Jurnal ini menghimpun artikel ilmiah hasil penelitian maupun kajian dalam ilmu admministrasi publik yang terbit dua kali dalam setahun pada bulan Maret dan September dengan jumlah 5 artikel.
Articles 82 Documents
ANALISA PERAN GREENPEACE DAN PENGARUHNYA TERHADAP POLITIK LINGKUNGAN GLOBAL zidni alfiyan rosadi; Ave Anak Anugrah; Fathir Nutthoriq; Ratu Aisyah Diva Maha; Jerry Indrawan
Decision Vol 7 No 2 (2025): Decision: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Prodi Administrasi Publik FISIP UNPAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/decision.v7i2.29359

Abstract

Isu lingkungan kini menjadi bagian penting dalam politik global, mendorong keterlibatan aktor non-negara seperti Greenpeace. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Greenpeace dalam memengaruhi kebijakan lingkungan internasional melalui kampanye transnasional. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, penelitian ini menelaah strategi Greenpeace dalam advokasi lingkungan. Hasilnya menunjukkan bahwa Greenpeace mampu membentuk opini publik, menekan aktor negara, dan berkontribusi dalam pembentukan norma global melalui aksi langsung, kampanye digital, serta partisipasi dalam forum internasional. Meski menghadapi tantangan politik dan budaya, Greenpeace tetap berperan sebagai aktor penting dalam tata kelola lingkungan global.
GERAKAN SOSIAL BURUH PEREMPUAN DALAM MENDAPATKAN HAK MATERNITAS DI PT AMOS INDAH INDONESIA ariana, ratu
Decision Vol 7 No 2 (2025): Decision: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Prodi Administrasi Publik FISIP UNPAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/decision.v7i2.30943

Abstract

ABSTRAK Ratu Ariana Zuariyah, NIM. 6670210033, Gerakan Sosial Buruh Perempuan dalam Mendapatkan Hak Maternitas di PT. Amos Indah Indonesia. Laeli Nur Khanifah, M.I.P, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2025. Penelitian ini membahas mengenai gerakan sosial buruh perempuan, khususnya melalui Federasi Serikat Buruh Perempuan Indonesia (FSBPI) di PT. Amos Indah Indonesia, dalam memperjuangkan hak maternitas. Meskipun undang-undang ketenagakerjaan telah mengatur hak-hak maternitas, pelanggaran terhadap hak tersebut masih sering terjadi, terutama dalam bentuk kesulitan akses cuti haid, cuti keguguran dan cuti melahirkan. Teori yang digunakan adalah gerakan sosial Sidney Tarrow yang terdapat 4 indikator yakni mobilisasi sumber daya, struktur organisasi, aksi kolektif, framing. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi Edmund Husserl. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi FSBPI berperan penting dalam memperjuangkan hak maternitas buruh perempuan melaui: Pertama, pendidikan memberikan berbagai kegiatan pembelajaran yang mendorong buruh perempuan untuk memahami hak-hak mereka dan berani melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan di tempat kerja. Kedua, advokasi FSBPI aktif melibatkan buruh perempuan dalam proses penyelesaian pelanggaran hak maternitas baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Ketiga, kampanye media sosial, FSBPI menyebarluaskan informasi mengenai kasus pelanggaran hak buruh melalu Instagram dan Facebook. Namun, masih terdapat kendala seperti intimidasi perusahaan, beban kerja yang tinggi, serta status kerja kontrak yang membuat buruh perempuan sulit mengakses haknya secara penuh dan menempatkan mereka dalam posisi sulit. Kata Kunci: Gerakan Sosial, Buruh Perempuan, FSBPI, Hak Maternitas
THE INFLUENCE OF ASN BERAKHLAK CORE VALUES ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT THE POPULATION AND CIVIL REGISTRATION SERVICE OF SERANG CITY Vedyra Jotha, Tinka; Widyastuti, Yeni
Decision Vol 7 No 2 (2025): Decision: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Prodi Administrasi Publik FISIP UNPAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/decision.v7i2.35048

Abstract

The State Civil Apparatus has an important role in carrying out public service activities, both in government agencies or institutions in which there is a work culture that is adopted and implemented by ASN as actors in public organizations. To realize the work culture of the state civil apparatus as expected, it is necessary to strengthen the work culture of the state civil apparatus regularly and in a structured manner. For this reason, the Circular of the Minister of PANRB Number 20 of 2021 concerning the Implementation of Core Values and Employer Branding of the State Civil Apparatus was issued, in order to strengthen the work culture as one of the strategies for transforming ASN management towards a world-class government for the uniformity of the basic values of ASN that must be upheld by all ASN, namely the core values of ASN BerAKHLAK. The purpose of this study is to determine how much influence the core values of ASN BerAKHLAK have on employee performance at the Population and Civil Registration Service of Serang City. The research method used in this study is the associative research method using a quantitative approach. The population in this study were State Civil Apparatus working at the Population and Civil Registration Service of Serang City with a sample size of 27 people. The sampling technique used the Saturated Sampling technique. The results of this study indicate that there is a significant influence between the core values of ASN BerAKHLAK on employee performance with a magnitude of influence reaching 73.1% and the remaining 26.9% is estimated to be influenced by other factors. The suggestions in this study are to improve the understanding and implementation of the core values of ASN BerAKHLAK, and focus on improving the quality of service to the community, as well as providing training for employee competency development. Keywords : Core Values, ASN Ber-AKHLAK, Employee
KOMPETENSI PEGAWAI UNTUK PENGELOLAAN DESTINASI OBJEK PARIWISATA PADA BIDANG DESTINASI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN Dhimas Rachman Mahendra; Rifqi Khairul Arifin; R. Hari Busthomi Ariffin
Decision Vol 8 No 1 (2026): Decision: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Prodi Administrasi Publik FISIP UNPAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/decision.v8i1.7793

Abstract

Penelitian ini memiliki latar belakang mengenai kompetensi pegawai untuk pengelolaan destinasi objek pariwisata pada bidang destinasi dinas pariwasata dan kebudayaan kabupaten pangandaran.Penulis tertarik untuk meneliti masalah ini karena ingin mengetahui lebih dalam tentang Kompetensi Pegawai Untuk Pengelolaan Destinasi Objek Pariwisata Pada Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan terdapat beberapa masalah yaitu mengenai Pengetahuan, Pemahaman, Kemampuan/Keterampilan, Nilai, Sikap dan Minat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori menurut Gordon dalam Sutrisno (2011:204 ) Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui kompetensi pegawai untuk pengelolaan destinasi objek pariwisata pada bidang destinasi dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten pangandaran 2) Untuk mengetahui dimensi-dimensi yang dianalisis mengenai kompetensi pegawai untuk pengelolaan destinasi objek pariwisata pada bidang destinasi dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten pangandaran. Dengan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, yang dilakukan kepada kepala Kasubab Umum dan Kepegawaian, Kasubad Sub Destinasi UPT Wilayah Pangandaran dan Aparatur Sub- Umum dan Kepegawaian dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten pangadaran, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan prosedur kualitatif menurut Miles & Huberman (1992:16) meliputi teknik analisis Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kompetensi pegawai untuk pengelolaan destinasi objek pariwisata masih belum sepenuhnya berjalan baik dan masih kurang optimal dalam pengelolaannya yang karena mengingat sumber daya pegawai dinas yang masih kurang dan masih adanya kekurangan dalam penggunaan teknologi informasi pada pengelolaan objek pariwisata. Saran peneliti untuk dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten pangandaran dalam pengelolaan destinasi objek pariwisata di kabupaten pangandaran harus bisa lebih aktif dan berkembang lagi dalam peningkatan kompetensi pegawai dalam pengelolaan destinasi objek pariwisata agar dalam segi peningkatan yang berhubungan dengan objek pariwisata bisa berjalan baik dan lebih maju lagi dalam pengelolaan yang dilaksanakan oleh pegawai dinas untuk bisa meningkatkan berbagai promosi pengelolaan yang menggunakan media, internet dan media sosial dalam proses yang berhubungan dengan kompetensi pegawai untuk pengelolaan objek destinasi pariwisata di kabupaten pangandaran.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PERENCANAAN PENATAAN PARIWISATA MENUJU WISATA DUNIA DI BAPPEDA KABUPATEN PANGANDARAN Angga Pramuditiya; Andre Ariesmansyah
Decision Vol 8 No 1 (2026): Decision: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Prodi Administrasi Publik FISIP UNPAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/decision.v8i1.7794

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Collaborative Governance Dalam Perencanaan Penataan Pariwisata menuju wisata Dunia di Bappeda Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana jenis data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi langsung dilapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari data yang telah dikumpulkan peneliti melalui dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis dalam penelitian ini yaitu reduksi data (Data Reduction), penyajian data (Data Display), dan penarikan kesimpulan (Conclusion Drawing). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Collaborative Governance dalam Perencanaan Penataan Pariwisata menuju wisata Dunia di Bappeda Kabupaten Pangandaran sudah berjalan sejak Pangandaran mulai memisahkan diri dari Ciamis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa proses Collabrative Governance dalam perencanaan Penataan Pariwisata di Kabupaten Pangandaran sudah tertata dan juga mengajak masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pengembangan wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran.
DAMPAK PERALIHAN PENGELOLAAN DESA WISATA KETAPANG URBAN AQUACULTURE TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT Bintang Kamila
Decision Vol 8 No 1 (2026): Decision: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Prodi Administrasi Publik FISIP UNPAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/decision.v8i1.34730

Abstract

Penelitian ini membahas dampak peralihan pengelolaan Desa Wisata Ketapang Urban Aquaculture terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kasus dan teori struktural fungsional Talcott Parsons dengan indikatr AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integracy, Latency). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan pengelolaan Desa Wisata Ketapang Urban Aquaculture dari pemerintah ke BUMD PT. Mitra Kerta Raharja berdampak signifikan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Analisis menggunakan teori AGIL Talcott Parsons mengungkapkan lemahnya Adaptation, Goal Attainment, Integracy, Latency akibat naiknya biaya, menurunnya wisatawan, terbatasnya partisipasi, serta pudarnya nilai lokal. Pengelolaan yang berorientasi korporat cenderung mengabaikan kesejahteraan warga dan memicu ketimpangan sosial ekonomi. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif dan partisipatif dalam pengembangan desa wisata agar keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Kata kunci : Peralihan pengelolaan, Desa wisata, Sosial ekonomi.
RELASI KUASA PADA EKSPLOITASI SEKSUAL DI DUNIA KERJA (STUDI KASUS: EKSPLOITASI BURUH DI KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (KBN) CILINCING, JAKARTA UTARA) harnum wulandari; Gilang Ramadhan
Decision Vol 8 No 1 (2026): Decision: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Prodi Administrasi Publik FISIP UNPAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/decision.v8i1.34742

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi kuasa terhadap eksploitasi seksual di dunia kerja dengan fokus pada kasus buruh perempuan di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cilincing. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus serta teori relasi kuasa Michel Foucault. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan buruh, lembaga advokasi, dan pihak pemerintah, serta diperkuat dengan studi dokumentasi dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan kekuasaan di lingkungan kerja, budaya patriarki, serta lemahnya pengawasan hukum menyebabkan buruh perempuan berada dalam posisi rentan terhadap pelecehan verbal, fisik, dan simbolik. Selain itu, stigma sosial membuat korban enggan melapor, memperkuat siklus eksploitasi. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa eksploitasi seksual di dunia kerja merupakan konsekuensi dari struktur kekuasaan yang timpang, sehingga diperlukan penguatan sistem perlindungan hukum dan kesadaran gender di lingkungan kerja. Kata kunci: Relasi Kuasa, Eksploitasi Seksual, Buruh Perempuan, Dunia Kerja
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMASARAN DAN PROMOSI PARIWISATA PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG BARAT Nisa Yuniarti
Decision Vol 8 No 2 (2026): Decision : Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Prodi Administrasi Publik FISIP UNPAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/decision.v8i2.7778

Abstract

This study aims to determine the implementation of tourism marketing and promotion policies at the Department of Tourism and Culture of West Bandung Regency. In this study using qualitative research methods with a case study approach. Data collection techniques in this study were carried out by observation, interviews and documentation. And the data analysis used is using memos, coding, transcripts and data categorization. Based on the research obtained, it can be seen that the Implementation of Tourism Marketing and Promotion Policies at the Tourism and Culture Office of West Bandung Regency aims to increase tourist visits to tourist destinations in West Bandung Regency. Tourism marketing and promotion policies have been implemented at the Tourism and Culture Office of West Bandung Regency and tourist destinations in West Bandung Regency but there are still shortcomings that cause the success of the Implementation of Tourism and Tourism Promotion Policies at the Tourism and Culture Office of West Bandung Regency.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA EDUKASI MANGROVE BULAKSETRA DI DESA BABAKAN KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN Daffa Putra Laksana
Decision Vol 8 No 2 (2026): Decision : Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Prodi Administrasi Publik FISIP UNPAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/decision.v8i2.7792

Abstract

Penelitian ini memiliki latar belakang masalah untuk menganalisis implementasi kebijakan dalam pengembangan objek wisata edukasi mangrove Bulaksetra di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori dan indikator dari George C. Edward III. Teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian ini adalah (1) komunikasi, dimana pemerintah desa cukup baik dalam berkomunikasi namun belum optimal dalam konsistensi komunikasi sehingga masyarakat kurang memahami isi kebijakan, (2) sumber daya, pemerintah desa dan kelompok PPKP sudah memiliki staf yang berkompeten namun kurang koordinasi dan fasilitas yang tidak terpenuhi membuat pelaksanaan program kebijakan menjadi terbatas, (3) disposisi (sikap), pemerintah desa memiliki sikap antusias dalam program tersebut, namun belum optimal melakukan koordinasi antar sesama pelaksana kebijakan, ( 4) struktur organisasi memiliki SOP sebagai acuan utama dalam melaksanakan program kebijakan namun tahapan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing unit belum optimal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat pendukung dan hambatan dalam melaksanakan kebijakan dalam pengembangan objek wisata edukasi mangrove Bulaksetra yang terdapat pada dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi.
DIGITALISASI PELAYANAN TRANSPORTASI SEBAGAI BENTUK INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA Maudhy Satyadharma
Decision Vol 8 No 2 (2026): Decision : Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Prodi Administrasi Publik FISIP UNPAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/decision.v8i2.65706

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis digitalisasi pelayanan transportasi sebagai bentuk inovasi pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi mendorong perubahan pelayanan dari mekanisme manual menuju pengelolaan berbasis teknologi informasi, meliputi administrasi, pengelolaan data, pembayaran, penyampaian informasi, dan monitoring. Digitalisasi memberikan manfaat berupa peningkatan efektivitas, kemudahan akses, transparansi, akuntabilitas, serta keterlacakan proses pelayanan publik. Namun, penerapannya menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, konektivitas, kompetensi aparatur, integrasi sistem, dan literasi digital masyarakat. Pengembangan digitalisasi perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui penguatan sumber daya manusia, integrasi data, keamanan sistem, dan evaluasi pelayanan.