cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Regan Vaughan
Contact Email
pharmindo19@gmail.com
Phone
+6281221604555
Journal Mail Official
decisionjournal.ap@unpas.ac.id
Editorial Address
Jl.Lengkong Besar No.68 FISIP Universitas Pasundan
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Decision: Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Pasundan
ISSN : 2655884X     EISSN : 26564939     DOI : http://dx.doi.org/10.23969/decision
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal ini menghimpun artikel ilmiah hasil penelitian maupun kajian dalam ilmu admministrasi publik yang terbit dua kali dalam setahun pada bulan Maret dan September dengan jumlah 5 artikel.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 71 Documents
 1   2   3   4   5 
INOVASI PELAYANAN PUBLIK DALAM MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DI KOTA BANDUNG Muharam, Riki Satia
Decision Vol 1 No 01 (2019): DECISION: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Prodi Administrasi Publik FISIP UNPAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (540.672 KB) | DOI: 10.23969/decision.v1i01.1401

Abstract

Perkembangan teknologi yang semakin canggih, dunia kini memasuki era revolusi industri 4.0, yakni menekankan pada pola digital economy, artificial intelligence, big data, robotic, dan lain sebagainya atau dikenal dengan fenomena disruptive innovation, hal ini menjadikan kota menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Pertambahan jumlah penduduk secara alami maupun migrasi pun menjadi pemicu munculnya berbagai permasalahan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Masyarakat menuntut pelayanan yang semakin maksimal dari penyelenggara pemerintahan kota, sementara sumber daya yang dimiliki seringkali tidak mendukung. Inovasi dapat diartikan sebagai proses dan/atau hasil dari pengembangan pemanfaatan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam menciptakan atau memperbaiki produk baik itu berupa barang atau jasa, proses, dan/atau sistem yang baru yang dapat memberikan nilai berarti secara signifikan. Pemerintah Kota Bandung memiliki banyak inovasi dalam memberikan Pelayanan Publik, melalui paper ini menjelaskan Bagaimana inovasi-inovasi pelayanan publik dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. di Kota Bandung.
ANALISIS KOMPETENSI PEGAWAI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUBANG firdausijah, taqwaty
Decision Vol 2 No 2 (2020): DECISION : Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Prodi Administrasi Publik FISIP UNPAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.081 KB) | DOI: 10.23969/decision.v2i2.3170

Abstract

Kompetensi pegawai berperan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian organisasi untuk mencapai tujuannya. Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kompetensi pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kompetensi pegawai dan untuk mengetahui unsur-unsur kompetensi yang menjadi penentu dalam implementasi kompetensi pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan karyawan dalam memahami persyaratan pendaftaran serikat pekerja masih rendah, hal ini disebabkan kurangnya daya tanggap karyawan dalam menyelesaikan masalah keterlambatan proses pembuatan pencatatan serikat pekerja. Keahlian pegawai nampaknya belum maksimal dengan indikator adanya permasalahan sebagai berikut: dalam pencatatan kegiatan Serikat Pekerja masih terdapat data yang tidak sinkron yang menyebabkan kualitas pelayanan terkait data serikat pekerja dari Perusahaan ke Jasa, Khususnya Bidang Pembangunan dan Perlindungan Ketenagakerjaan yang dilaporkan sampai data yang ada tidak tercatat. perbarui secara teratur. Unsur determinan dalam pelaksanaan kompetensi pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang menurut hasil penelitian adalah sikap. Dengan adanya landasan perilaku pegawai yang berlandaskan nilai-nilai serta Kode Etik dan Tata Tertib diharapkan dapat menciptakan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab.
PENGARUH PROFESIONALISME BIROKRASI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BIRO PELAYANAN SOSIAL DASAR SETDA JABAR Bhagya, Tombak Gapura
Decision Vol 2 No 1 (2020): DECISION : Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Prodi Administrasi Publik FISIP UNPAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (496.988 KB) | DOI: 10.23969/decision.v2i1.2380

Abstract

This research is based on the main problem, namely low employee performance. This is allegedly due to the incomplete professionalism of the Bureaucracy and the Development of Human Resources at the West Java Regional Secretariat for Basic Social Services. Lack of Employee Performance can be seen from several indicators, namely: the accuracy of low quality work, low work cooperation and low employee work attitudes. Based on these facts, the allegations arise because of bureaucratic professionalism and optimal human resource development. The research method used was an explanatory survey, using a quantitative approach through Path Analysis. The results showed that the professionalism of the bureaucracy and the development of natural resources had a significant influence on the performance of employees at the West Java Regional Secretariat of Social Services. Keywords: Profesionalism, Development, performance
PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL TERHADAP KINERJA PEGAWAI BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS Ariffin, Hari Busthomi
Decision Vol 1 No 2 (2019): DECISION: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Prodi Administrasi Publik FISIP UNPAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (883.798 KB) | DOI: 10.23969/decision.v1i2.1817

Abstract

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, setiap pemerintah daerah diberi ruang dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Kepemimpinan merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan organisasi/pemerintahan. Kepemimpinan transformasional merupakan pemimpin yang mampu menjadi motor penggerak perubahan (transformation) guna menciptakan bentuk kerjasama yang baik dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dengan menguasai visi, misi dan tujuan organisasi, sehingga mampu mengoptimalkan kinerja pegawai dalam mencapai tujuan organisasi. Ada beberapa faktor kurangnya pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja Pegawai pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis, yaitu: Pemimpin belum optimal dalam memberikan perhatian kepada seluruh pegawainya agar bekerja secara optimal. Sumber daya manusia yang kurang cakap dan kurang kompeten dalam melakukan tugasnya. Tekanan kerja yaitu tekanan internal yang dapat menghambat kinerja pegawai. Secara teoritis, fakta tersebut berkaitan dengan penerapan Kepemimpinan Transformasional di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis belum optimalnya, berdasarkan prinsip Idealized influence, Intellectual stimulation, Inspiration motivation, Individualized consideration. Masalah-masalah tersebut berkaitan dengan Kepemimpinan Transformasional yang mempengaruhi peningkatan kinerja pegawai di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis, baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LALU LINTAS BERBASIS ELEKTRONIK SEBAGAI PENEGAKAN HUKUM DI ERA DIGITAL Wardanaaa, Yuditiaaa
Decision Vol 3 No 1 (2021): DECISION : Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Prodi Administrasi Publik FISIP UNPAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.691 KB) | DOI: 10.23969/decision.v3i1.4487

Abstract

ABSTRACT Timbulnya masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Masalah pelanggaran lalu lintas cenderung mengakibatkan timbulnya ketidaktertiban dan kecelakaan dalam berlalu lintas. Setiap pengguna jalan semestinya mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Fenomena yang terjadi di Indonesia masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas, pihak kepolisian bertindak tegas dengan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Berbagai upaya telah ditempuh oleh pihak berwajib dalam menegakkan peraturan lalu lintas, salah satunya adalah memberikan sanksi bukti pelanggaran atau yang disingkat dengan istilah tilang. Tilang adalah denda yang dikenakan oleh pihak kepolisian kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas. Dengan latar belakang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, maka pemerintah berinovasi membuat kebijakan terkait tilang tersebut. Adapun tilang yang dimaksud adalah Tilang Online. Tilang Online atau yang disebut juga dengan E-Tilang ini tidak melakukan tilang secara langsung yang menggunakan blangko/surat tilang, akan tetapi pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. Pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif digunakan sebagai metode penelitian. Hasil penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan dengan menggunakan teori George C. Edwards III dengan variabel: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, E-Tilang.
ANALISIS RESTRUKTURISASI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT Soeardi, Eden Komarudin
Decision Vol 1 No 01 (2019): DECISION: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Prodi Administrasi Publik FISIP UNPAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (601.345 KB) | DOI: 10.23969/decision.v1i01.1444

Abstract

Masalah dalam penelitian ini yaitu rendahnya kualitas pelayanan publik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat disebabkan belum efektifnya restrukturisasi organisasi. Penelitian ini mengidentifikasi masalah: penelitian ini, sebagai berikut: 1. Berapa besar pengaruh restrukturisasi organisasi terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat. 2. Bagaimana restrukturisasi organisasi mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey deskriptif analisis. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanatoris, yaitu menyoroti pengaruh antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesissecara simultan dan secara parsial. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh besar pengaruh variable restrukturisasi organisasi terhadap kualitas pelayanan publik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat sebesar 71,73%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh hasil bahwa pengaruh variabel restrukturisasi organisasi berpengaruh cukup kuat terhadap kualitas pelayanan publik. Secara Parsial, pengaruh Kompleksitas sebesar 40.16%. Formalitassebesar 10.32% dan Sentralisasisebesar 21.19% terhadap kualitas pelayanan publik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat.
IMPLEMENTASI PELAYANAN KONSULTASI PERPAJAKAN PADA MALL PELAYANAN PUBLIK Ilhami, Rizky
Decision Vol 2 No 2 (2020): DECISION : Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Prodi Administrasi Publik FISIP UNPAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (114.826 KB) | DOI: 10.23969/decision.v2i2.3171

Abstract

Penelitian ini didasarkan untuk melihat bagaimana penerapan pajak konsultasi pada pelayanan publik mal di bogor sebagai bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah kota bogor. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan mengadopsi keduanya secara kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan suatu peristiwa yang sedang berlangsung. Saat ini dan juga di masa lalu jika dibandingkan memberikan penjelasan dengan menggunakan analisis.Hasil penelitian ini adalah penyediaan layanan dilihat dari tengibles, reliability, responsiveness, assurance, emphaty yang diberikan sudah cukup baik namun masih terdapat kekurangan dalam di atas bahwa pelayanan yang dilaksanakan belum optimal.
PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS Permatasari, Arini
Decision Vol 2 No 1 (2020): DECISION : Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Prodi Administrasi Publik FISIP UNPAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.719 KB) | DOI: 10.23969/decision.v2i1.2382

Abstract

A government efforts to create good service or maximal to society not yet thoroughly reached because still complaint quantity and society criticism towards performance apparatus bureaucracy never decreased. Various wisdom stills to received as symbolic by government, because in carry out law and regulation not yet thoroughly on the basis of for public service enhanced, but only carry out higher instruction. The mentioned is watched from inwrought service unit formation or pattern service pattern one roof at region not yet achieve target, because inwrought service unit that is formed not yet ambulatory well. Keywords : good government, service
PENGEMBANGAN MODEL DESENTRALISASI ASIMETRIS KAWASAN PERKOTAAN (STUDI DI KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT) Anggraeni, Rinny Dewi; Maulana, Aradea Mochammad Akbar
Decision Vol 1 No 2 (2019): DECISION: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Prodi Administrasi Publik FISIP UNPAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (713.682 KB) | DOI: 10.23969/decision.v1i2.1840

Abstract

Kabupaten Indramayu dalam kedudukannya sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat sebagai pusat perdagangan dan pertemuan stategis dua kawasan, yaitu Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Kuningan kawasan Indramayu yang dulunya bercirikan agraris berubah menjadi kawasan perkotaan. Dalam kebijakan desentralisasi ini perlu diarahkan menjadi kajian berupa kebijakan yang dapat mengakomodasikan berbagai perbedaan karakteristik serta kondisi masing-masing daerah. Pemberlakuan (treatment) berbeda ini dikenal dengan sebutan desentralisasi asimetris (asymmetric decentralization). Kajian pengembangan desentralisasi asimetris di Indonesia, terutama di Kabupaten Indramayu, yaitu: bagaimana kondisi eksisting penyelenggaraan kebijakan desentralisasi asimetris di kabupaten Indramayu; dan bagaimana model desentralisasi asimetris di Indramayu sebagai kawasan perkotaan yang dapat dijadikan alternatif meminimalisasikan hubungan pusat-daerah, sekaligus dapat mendorong peningakatan daya saing daerah dalam upaya percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakatnya. Sesuai dengan prinsip pendekatan kualitatif, pilihan narasumber penelitian ini tidak ditarik dari populasi melainkan secara purposif, dan membuka kemungkinan melakukan penelusuran narasumber secara snowbolling. Para narasumber (informan) dipilih menurut pertimbangan keahlian, memiliki kedudukan/jabatan resmi terkait masalah (pembuat kebijakan, pelaksana birokrasi), serta para pihak yang mempunyai keterkaitan masalah/ kepentingan dengan tema dan obyek penelitian. Lebih jelasnya, narasumber yang diwawancari adalah kalangan akademisi/pakar bidang pemerintahan lainnya, tokoh masyarakat/ LSM yang bergerak dalam masalah di Kabupaten Indramayu, Pemda Provinsi Jawa Barat, Pemda Kabupaten Indramayu maupun jajaran pejabat terkait, unsur DPRD Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Indramayu, dan lain-lain yang terkait dengan masalah yang diteliti. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengembangan Model Desentralisasi Asimetris di Kabupaten Indramayu harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) adanya rasionalisasi kewenangan, artinya banyak berdiri kokoh kelembagaan pemerintah daerah yang masing-masing memiliki wewenang secara konstitusional atau rule of government; (2) adanya deferensiasi struktur, maksudnya didalam tubuh setiap kewenangan kelembagaan pemerintah daerah terdapat bobot dan ruang lingkup otoritas yang tidak saling sikut, saling klaim, dan saling lempar tanggung jawab; (3) adanya perluasan peran serta komunikasi politik massa atau rule of law instrument dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah daerah. Dalam hal ini peran politik massa secara aktif dan kritis terhadap landasan filosofis pemerintahan demokratis, yaitu: adanya akuntabilitas, partisipatif, kesepakatan, kesetaraan hak, check and ballance. Dalam penerapan model desentralisasi asimetris ini, seperti di Kabupaten Indramayu, sebaiknya ada perbedaan perlakuan (treatment) antara satu daerah dan daerah yang lain dengan mempertimbangkan keragaman potensi daerah. Hal ini akan membantu proses mobilisasi sumber daya daerah dan sumber daya pemerintah yang lebih efisien untuk meningkatkan masyarakat di daerah. Oleh karena, esensi desentralisasi dan otonomi daerah yang dibangun di Indonesia pasca reformasi diterapkan jenis-jenis otonomi yang ada di Indonesia (otonomi reguler dan otonomi khusus) yang menjadi bukti empiris yang bisa dijadikan dasar untuk pengadopsian konsep desentralisasi asimetri
KAPABILITAS DINAMIS DALAM KEPEMIMPINAN: STUDI ATAS KEPEMIMPINAN BUPATI PURWAKARTA DEDI MULYADI Muslim, Muhammad Azis
Decision Vol 1 No 01 (2019): DECISION: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Prodi Administrasi Publik FISIP UNPAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (586.59 KB) | DOI: 10.23969/decision.v1i01.1445

Abstract

Perubahan lingkungan yang sedemikian pesat (disruptive era) menuntutrespon yang cepat dan tepat oleh pemimpin dalam setiap organisasi. Perubahan tersebut tidak saja dialami oleh sector privat yang biasanya cenderung lebih adaptif dengan kondisi yang ada, namun juga sector public yang saat ini memilik tuntutan yang sama dari masyrakat. Bupati Dedi Mulyadi dalam kepemimpinannya disebut-sebut membawa perubahan yang lebih baik untuk Kabupaten Purwakartadengan berbagai kontroversinya.Tidak sedikit kebijakan yang dibuat menimbulkan pro kontra di berbagai lapisan masyarakat. Berdasarkan kondisi factual tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisisKapabilitas Dinamis Kepemimpinan Bupati Dedi Mulyadi. Penelitian ini menggunakanteori kapabilitas dinamis dalam dynamic governance yang dikemukakan oleh Neo Boon Shiong dan Geraldine Chen. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi ini telah memiliki kapabilitas dinamis dalam menjalankan pemerintahannya. Kendati demikian, kapabilitas dinamis yang dimiliki ini belum sepenuhnya terpenuhi, masihterdapat beberapa dimensi yang tidak terpenuhi dan beberapa masalah dalam pelaksanannya.

Page 2 of 8 | Total Record : 71

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2025): Decision: Jurnal Administrasi Publik Vol 7 No 1 (2025): Decision: Jurnal Administrasi Publik Vol 6 No 2 (2024): Decision: Jurnal Administrasi Publik Vol 6 No 1 (2024): Decision: Jurnal Administrasi Publik Vol 5 No 01 (2023): DECISION: Jurnal Administrasi Publik Vol 5 No 2 (2023): Decision: Jurnal Administrasi Publik Vol 4 No 2 (2022): DECISION: Jurnal Administrasi Publik Vol 4 No 1 (2022): DECISION: Jurnal Administrasi Publik Vol 3 No 2 (2021): DECISION : Jurnal Administrasi Publik Vol 3 No 1 (2021): DECISION : Jurnal Administrasi Publik Vol 2 No 2 (2020): DECISION : Jurnal Administrasi Publik Vol 2 No 1 (2020): DECISION : Jurnal Administrasi Publik Vol 1 No 01 (2019): DECISION: Jurnal Administrasi Publik Vol 1 No 2 (2019): DECISION: Jurnal Administrasi Publik More Issue