cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan
ISSN : 23027517     EISSN : 23027525     DOI : -
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan is a scientific journal, focused on Rural Sociological which refers to the key terminology of "Sodality" where the dynamics of the local structures (village/rural) and extra-local has created spaces of social disharmony, thus require the analysis and synthesis of multidisciplinary science to explain empirical facts dimensions of socio-economic-ecological in village/rural.
Arjuna Subject : -
Articles 410 Documents
Sistem Penghidupan dan Nafkah Pedesaan: Pandangan Sosiologi Nafkah (Livelihood Sociology) Mazhab Barat dan Mazhab Bogor Dharmawan, Arya Hadi
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 1 No. 2 (2007): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan
Publisher : Departement of Communication and Community Development Sciences, Faculty of Human Ecology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.201 KB) | DOI: 10.22500/sodality.v1i2.5932

Abstract

Kajian kemiskinan yang dilakukan oleh Sajogyo dan sekelompok sarjana ilmu sosial di Institut Pertanian Bogor (IPB) selama tiga dekade terakhir di abad 20, tidak dapat dielakkan akhirnya menyentuh ranah studi “mekanisme bertahan hidup” baik yang dibangun pada aras individu, rumahtangga, maupun aras kelompok. Analisis sistem nafkah dalam konteks transformasi struktur agraria dan pedesaan yang dikembangkan Soyogyo dan murid-muridnya, menghasilkan cara pandang yang khas tentang sistem penghidupan (livelihood system) dan kaitannya dengan dinamika perubahan sosial pedesaan. Konsistensi analisis yang dibangun tentang sistem penghidupan dan nafkah pedesaan mengantarkan studi nafkah berkembang cabang baru dalam sosiologi, yaitu sosiologi nafkah (livelihood sociology). Tulisan ini mengupas serba ringkas perbandingan tradisi/mazhab Bogor (Sajogyo dan para muridnya) dan mazhab Eropa (Chambers dan kawan-kawan dari Sussex Inggris) dalam menganalisis sistem penghidupan dan nafkah pedesaan.
BEDAH BUKU: Politics and the Environment: From Theory to Practice Adiwibowo, Soeryo
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 1 No. 1 (2007): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan
Publisher : Departement of Communication and Community Development Sciences, Faculty of Human Ecology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (111.28 KB) | DOI: 10.22500/sodality.v1i1.5933

Abstract

Abstraksi : Identitas Buku dan PenulisConnelly, J and Smith, G. 2003. Politics and the Environment - From Theory to Practice. Second Edition. Routledge. London. James Connelly adalah Kepala Studi Politik di Southampton Institute of Higher Education, Inggris. Graham Smith adalah Research Fellow di Strathclyde University, Inggris. Struktur dan Isi Buku Buku ini disusun untuk menjawab pertanyaan penting yang diajukan oleh para penulisnya: Why is it so difficult to secure environmental policy? Oleh para penulisnya sejumlah jawaban atas pertanyaan tersebut dirangkai sehingga tersusun buku
Mengkaji Ulang Perspektif Desentralisasi Demokrasi Sumberdaya Alam: Sebuah Langkah Menuju Cita-Cita Sustainable Development ., Zusmelia
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 1 No. 1 (2007): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan
Publisher : Departement of Communication and Community Development Sciences, Faculty of Human Ecology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.834 KB) | DOI: 10.22500/sodality.v1i1.5934

Abstract

Tulisan ini mencoba menggaris bawahi bahwa penteorian yang terbaru pada saling hubungan sosial dengan alam—dalam bentuk saling hubungan yang lebih humanis (humanistic relationship)--telah menawarkan suatu alternatif dalam pengelolaan sumberdaya alam (lingkungan) ke depan, sehingga harapan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan jelas merupakan tujuan. Disamping itu tulisan ini akan berkontribusi pada ranah akademik diskursus--pada eko-politik “kritis”, artinya dengan melihat pengetahuan demokratisasi lingkungan dan disisi lain akan disinggungkan dengan kebijakan desentralisasi, sebagai upaya mencapai demokratisasi yang dimaksud, jelas pembahasannya akan menghasilkan muatan politik. Artinya, ada kemungkinan atau alternatif untuk menantang dan mengambil alih dominasi penjelasan dan pengelolaan lingkungan. Tentunya tidak mungkin, atau bahkan akan sulit untuk menjelaskan bagaimana persoalan lingkungan tanpa merefleksikan politik. Bila itu dilakukan, jelas hasil dari penjelasan persoalan lingkungan menjadi tidak akurat dan bahkan mungkin tidak berguna dalam berbagai konteks (Little, 2000; dan Forsyth, 2003)
Ekofeminisme Transformatif: Alternatif Kritis Mendekonstruksi Relasi Perempuan dan Lingkungan Retno Wulan, Tyas
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 1 No. 1 (2007): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan
Publisher : Departement of Communication and Community Development Sciences, Faculty of Human Ecology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.658 KB) | DOI: 10.22500/sodality.v1i1.5935

Abstract

Gerakan feminisme dan ekologi mempunyai tujuan yang saling memperkuat, keduanya hendak membangun pandangan terhadap dunia dan prakteknya yang tidak berdasarkan dominasi. Pada titik inilah kajian ekofeminisme sebagai relasi antara feminisme dan ekologi menjadi krusial dibahas. Untuk merunut hal tersebut, kajian ini mempertanyakan: 1. Bagaimana proses terjadinya reproduksi pengetahuan yang justru memposisikan perempuan (sebagai korban terbesar dalam kerusakan lingkungan) namun justru dituntut untuk bertanggungjawab terhadap kerusakan lingkungan; 2. Merunut akar gerakan dan tipologi ekofeminisme serta bagaimana formulasi ke depan atau gerakan ekofemisme seperti apakah yang mampu meminimalisir “unequal power relations” dalam reproduksi pengetahuan lingkungan? Hasil kajian menunjukkan bahwa reproduksi pengetahuan tidak pernah bebas nilai, namun selalu dikonstruksi oleh kelompok yang berkuasa, sehingga kajian feminisme pascakolonial menemukan relevansi untuk mendekonstruksi reproduksi pengetahuan bagi kelompok subordinat (lokal, miskin dan perempuan) di dunia ketiga. Terdapat beberapa pandangan dalam ekofeminisme. Aliran keras ekofeminisme (sosialis) menuduh bahwa laki-laki yang paling banyak berperan dalam merusak alam, apalagi bila dikaitkan dengan karakter maskulin dan budaya patriarki. Kaum feminis moderat (spiritualis) mengusulkan bahwa cara berelasi manusia dengan yang non manusia harus dikaji ulang. Pada titik ini penulis memilih ekofeminisme transformatif yang memberi “ruang berpikir" tempat perempuan dan laki-¬laki dari seluruh dunia dapat berkumpul untuk bergabung dan bertukar pandangan feminis yang beragam sekaligus ada semangat agar bekerja sama melawan patriarki kapitalis dan isme-isme destruktif lain. Pada titik ini ekofeminisme transformatif secara lebih kuat mampu menerangkan mengapa kesetaraan jender pada akhirnya bukan hanya menguntungkan kaum perempuan, tetapi juga kaum lelaki
Konflik-Konflik Sumberdaya Alam di Kalangan Nelayan di Indonesia Rilus, A. Kinseng
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 1 No. 1 (2007): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan
Publisher : Departement of Communication and Community Development Sciences, Faculty of Human Ecology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (136.858 KB) | DOI: 10.22500/sodality.v1i1.5936

Abstract

Belakangan ini kaum nelayan di Indonesia sering terlibat dalam konflik sosial yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya alam (konflik sumberdaya). Diperkirakan konflik sumberdaya di kalangan kaum nelayan akan semakin sering terjadi di masa yang akan datang, karena potensi sumberdaya perikanan tangkap di Indonesia cenderung berkurang atau semakin langka. Dalam artikel ini akan diuraikan beberapa contoh konflik sumberdaya yang terjadi di kalangan kaum nelayan di Indonesia, dengan mengambil kasus di Balikpapan (Kalimantan Timur). Dijelaskan bahwa dominasi yang bersumber pada perbedaan tingkat teknologi penangkapan merupakan pemicu konflik sumberdaya tersebut
Hak Ulayat Laut di Era Otonomi Daerah sebagai Solusi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Kasus Awig-awig di Lombok Barat Solihin, Akhmad; Satria, Arif
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 1 No. 1 (2007): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan
Publisher : Departement of Communication and Community Development Sciences, Faculty of Human Ecology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.631 KB) | DOI: 10.22500/sodality.v1i1.5937

Abstract

Kebijakan pembangunan perikanan Indonesia di masa lalu banyak mengalami kegagalan, hal ini dikarenakan doktrin common property, sentralistik dan anti pluralisme hukum. Akibatnya, kebijakan seperti ini telah menciptakan permasalahan yang kompleks di masyarakat pesisir, seperti kerusakan ekologi pesisir dan laut, kemiskinan nelayan, konflik dan lain sebagainya.  Sementara itu, kehadiran Undang-Undang (UU) No 22/1999 dan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang membuka akses dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan lebih luas telah menciptakan pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan. Rekonstruksi peran hak ulayat laut yang ada di masyarakat Lombok Barat bagian Utara, seperti upacara adat sawen merupakan cikal bakal dari ketetapan bersama secara tertulis dalam mengelola sumberdaya perikanan, yaitu Awig-awig. Terbentuknya aturan ini dipengaruhi oleh faktor utama, yaitu konflik. Adapun konflik tersebut disebabkan oleh kondisi ekologi, demografi, lingkungan politik legal, proses distribusi pasar, mata pencaharian dan perubahan teknologi. Sedangkan, proses pembentukannya adalah melalui tahapan informal hingga formal. Sementara dalam tahap revitalisasi awig-awig mempunyai beberapa aturan, yaitu : (1) wilayah tangkapan sejauh 3 mil dari daratan hanya diperuntukan nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisional (alat tangkap skala kecil); (2) unit sosial pemegang hak bersifat individual (terbuka); (3) sumber legalitasnya adalah dari upacara adat sawen dan kesadaran masyarakat akan kerusakan sumberdaya perikanan oleh aktivitas pengeboman dan pemotasan; dan (4) pelaksanaan awig-awig ditegakkan secara tegas oleh Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Utara (LMNLU) yang mempunyai sanksi, pertama denda meteri maksimal Rp 10.000.000,00; kedua pembakaran alat tangkap dan ketiga pemukulan massa namun tidak sampai mati. Pemberlakuan awig-awig sangat efektif dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Lombok Barat bagian Utara, hal ini tercermin dari kian menurunnya kegiatan nelayan yang destruktif, seperti penggunaan bom, dinamit, potasium dan alat-alat yang merusak lainnya.
Krisis-Krisis Socio-Politico-Ecology di Kawasan Konservasi: Studi Ekologi Politik di Taman Nasional Gunung Merapi Repelita Kuswijayanti, Elisabet; Hadi Dharmawan, Arya
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 1 No. 1 (2007): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan
Publisher : Departement of Communication and Community Development Sciences, Faculty of Human Ecology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.367 KB) | DOI: 10.22500/sodality.v1i1.5938

Abstract

Gunung Merapi telah lama menjadi kawasan penopang kelangsungan sistem penghidupan (livelihood system) masyarakat lokal di dua provinsi yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta/DIY dan Jawa Tengah. Sejak 4 Mei 2004, Gunung Merapi ditetapkan sebagai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) Nomor 134/2004. Segera setelah kebijakan itu dijalankan, terlihat dampak sosio-politiko-ekologis di tiga kawasan yang berbeda letak geografis dan khas secara ekologis lokal, yaitu: 1) Desa Ngargomulyo di Magelang Jawa Tengah, 2) kawasan penambangan pasir di Jurangjero Ngargosoka Magelang Jawa Tengah dan 3) kawasan wisata Kaliurang di Kabupaten Sleman, DIY. Untuk mengantisipasi dinamika eko-politik lebih jauh disusun studi dengan dua tujuan utama: 1) memetakan realitas hak-hak pemilikan/penguasaan atas sumberdaya alam (SDA) serta mekanisme akses pemanfaatan SDA di TNGM dan 2) menganalisis konflik-konflik sosial dan benturan kepentingan yang berlangsung sebagai akibat tumpang-tindihnya klaim pemanfaatan SDA serta “konflik advokasional” yang melibatkan multi-pihak seperti Organisasi Non-Pemerintah Lingkungan (Ornop-L), instansi Negara, swasta dan masyarakat lokal. Hasil studi mengungkapkan bahwa SK Menhut tentang TNGM sebagai conservation zone serta-merta membatasi akses komunitas lokal kepada sumber-sumber nafkah asli yang selama ini ada di Gunung Merapi (lahan pertanian dan aktivitas ekstraksi SDA lain). Penetapan status TNGM yang membiarkan penambangan pasir beroperasi secara ekstraktif di dalam kawasan konservasi oleh para penambang dari luar komunitas lokal dianggap sebagai fenomena ketidakadilan sosio-ekologis. Studi merekomendasikan: 1) perlu adanya kesepahaman atas pengertian konsep zona-konservasi sehinga access mechanism yang ditetapkan dan dipraktekkan oleh semua pihak 2) Proses perumusan dan implementasi serta penafsiran sebuah kebijakan pengelolaan SDA mensyaratkan perlunya membuka akses-akses komunikasi antar pihak, agar konflik kepentingan dapat ditekan.
Dinamika Sosio-Ekologi Pedesaan: Perspektif dan Pertautan Keilmuan Ekologi Manusia, Sosiologi Lingkungan dan Ekologi Politik Dharmawan, Arya Hadi
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 1 No. 1 (2007): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan
Publisher : Departement of Communication and Community Development Sciences, Faculty of Human Ecology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (507.114 KB) | DOI: 10.22500/sodality.v1i1.5939

Abstract

Perkembangan bidang keilmuan ekologi-manusia, sosiologi lingkungan, dan ekologi-politik dipandang sangat impresif, selama dua dekade terakhir. Sekalipun berjalan tidak linier, transformasi ekologi-manusia menjadi sosiologi-ekologi-manusia (sosiologi lingkungan) telah mendorong munculnya ekologi-politik sebagai bidang keilmuan baru untuk melengkapi dua bidang sebelumnya. Sekalipun memiliki akar epistemologis yang sama, namun ketiga bidang studi tetap bekerja pada “wilayah keilmuan” yang otonom. Sebagai bidang kajian paling mutakhir, ekologi politik dapat dikatakan sebagai bidang keilmuan yang mengambil manfaat paling besar atas dua bidang keilmuan sebelumnya yaitu sosiologi-ekologi-manusia dan antropologi budaya (cikal-bakal human ecology). Dari perspektif lain, bidang kajian ekologi politik berkembang sebagai konsekuensi kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh sistem ekologi planet bumi, dimana relasi manusia dan alam berlangsung relatif rumit dan saling menegasikan satu sama lain. Manakala aspek kekuasaan (power), konflik kepentingan, dan kekuatan-kekuatan ekonomi-politik harus diperhitungkan, maka ekologi-politik lebih mampu membedah persoalan yang tidak dapat dianalisis oleh ekologi manusia. “Dinamika konflik sumberdaya alam dan lingkungan” serta “olah kekuasaan pemangku kepentingan” menjadi fokus kajian ekologi politik saat ini. Dengan makin rumitnya dimensi persoalan ekologi dan lingkungan di abad 21, maka kerjasama para ahli dari ketiga cabang ilmu di atas makin diperlukan.
Rise of Local Economy: Emerging Phenomenon Ponggawa Aquaculture and Export Shrimp Processing Industry in The Mahakam Delta P. Setia, Lenggono; Arya Hadi, Dharmawan
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 6 No. 2 (2012): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan
Publisher : Departement of Communication and Community Development Sciences, Faculty of Human Ecology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (576.013 KB) | DOI: 10.22500/sodality.v6i2.6079

Abstract

Kegagalan sistem pengelolaan hutan di Dunia Ketiga telah menyebabkan kemerosotan hutan dan menciptakan kemiskinan pada desa-desa di pinggir hutan. Dalam hal tersebut, kegiatan pertambakan di kawasan Delta Mahakam dengan konversi Kawasan Budi daya Kehutanan, sangat menarik dicermati karena mampu menggerakkan kapitalisasi pertambakan. Penelitian ini bertujuan mengungkapkan secara historis dan kontekstual, terjadinya penguasaan hutan mangrove oleh migran Bugis dan pengaruhnya terhadap proses pembentukan ekonomi lokal di kawasan Delta Mahakam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembentukan ekonomi lokal terjadi akibat beroperasinya kegiatan industri perikanan ekspor pada 1974 yang membuka ruang bagi kehadiran pedagang perantara pada area-area yang tidak mampu ditangani langsung perusahaan. Banyak diantara pengusaha lokal yang sukses adalah para ponggawa pengikut yang berhasil melakukan ekstensifikasi usaha, dengan memanfaatkan momentum “keunggulan pada kesempatan pertama untuk memulai”, pasca pelarangan trawl pada 1983. Meskipun aktivitas ekonomi tersebut berdampak pada perubahan tatanan ekologi lokal, akibat “pembiaran negara” atas Kawasan Budi daya Kehutanan, yang menjadi ajang konversi pertambakan pribadi. Dengan hegemoni kulturalnya, para ponggawa mampu melakukan “eksploitasi” melalui penciptaan struktur pasar yang monopolistis atau monopsonistis, sehingga terjadi monopoli bahan mentah dan akumulasi kapital yang mendorong dilakukannya indutrialisasi perikanan ekspor oleh Ponggawa. Meskipun demikian, pola hubungan pertambakan masih menyisakan ruang resiprositas yang melekat pada tradisi passe’, sehingga mereduksi pola hubungan yang cenderung ekploitatatif. Pola hubungan patron-klien yang adaptif seperti inilah yang kemudian menopang keberlangsungan ekonomi lokal-pertambakan yang sarat persaingan dan ketidakpastian.Kata Kunci: ekonomi lokal, pertambakan, ponggawa, kuasa sumber daya alam, kawasan budi daya kehutanan, industri pengolahan udang ekspor.
Contestation and Conflict in the Seizure of Gold in Poboya Zainudin, Sulthan; Soetarto, Endriatmo
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 6 No. 2 (2012): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan
Publisher : Departement of Communication and Community Development Sciences, Faculty of Human Ecology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (614.184 KB) | DOI: 10.22500/sodality.v6i2.6080

Abstract

Terjadinya konflik yang melibatkan antara masyarakat dengan pemerintah dan perusahaan disebabkan oleh perspektif yang berbeda dalam memandang sumber daya alam. Sebagai konsekuensinya, hal ini akan membawa pada perbedaan manajemen dan pemanfaatan sumber daya alam, sehingga hal itu akan berakhir dengan perbedaan pandangan dalam pengelolaan sumber daya alam antara pemerintah dan masyarakat setempat. Dalam tingkat makro, studi ini sebenarnya akan membahas diferensiasi makna yang berakhir dengan konflik sumber daya alam di Poboya, aktor yang terlibat dan representasi masyarakat adat dan kelompok-kelompok LSM konservasi sumber daya alam dari ekspansi kapitalis. Dengan menggunakan perspektif ekologi politik, studi ini menunjukkan bahwa ada banyak pihak yang terlibat dalam Poboya, seperti pemerintah pusat, para elit politik lokal, masyarakat adat, kepolisian daerah, CPM, dan masyarakat setempat. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa asal usul konflik Poboya ini terjadi antara pemerintah, perusahaan (CPM) dan masyarakat adat adalah dalam hal kontestasi sumber daya alam. Sementara itu, konflik antara perusahaan, pemerintah dan LSM menjadi suatu diskursus. Representasi masyarakat adat diwujudkan dalam bentuk pengendalian kegiatan pertambangan, sedangkan LSM yang diberikan penguatan dan berdiri di belakang tindakan masyarakat di Poboya.Kata Kunci: kontestasi kekuasaan, masyarakat adat, penambangan.

Page 10 of 41 | Total Record : 410


Filter by Year

2007 2025


Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2025): Sosiologi: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 12 No. 3 (2024): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 12 No. 2 (2024): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 12 No. 1 (2024): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 11 No. 3 (2023): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 11 No. 2 (2023): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 11 No. 1 (2023): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 10 No. 3 (2022): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 10 No. 2 (2022): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 10 No. 1 (2022): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 9 No. 3 (2021): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 9 No. 2 (2021): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 9 No. 1 (2021): Sodality Edisi Khusus Tribute to Prof. Dr. SMP. Tjondronegoro Vol. 8 No. 3 (2020): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 8 No. 2 (2020): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 8 No. 1 (2020): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 7 No. 3 (2019): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 7 No. 2 (2019): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 7 No. 1 (2019): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 6 No. 3 (2018): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 6 No. 2 (2018): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 6 No. 1 (2018): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 5 No. 3 (2017): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 5 No. 2 (2017): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 5 No. 1 (2017): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 4 No. 3 (2016): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 4 No. 2 (2016): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 4 No. 1 (2016): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 3 No. 3 (2015): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 3 No. 2 (2015): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 3 No. 1 (2015): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 2 No. 3 (2014): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 2 No. 2 (2014): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 2 No. 1 (2014): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 1 No. 3 (2013): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 1 No. 2 (2013): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 1 No. 1 (2013): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 6 No. 3 (2012): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 6 No. 2 (2012): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 6 No. 1 (2012): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 5 No. 3 (2011): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 5 No. 2 (2011): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 5 No. 1 (2011): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 4 No. 3 (2010): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 4 No. 2 (2010): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 4 No. 1 (2010): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 3 No. 3 (2009): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 3 No. 2 (2009): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 3 No. 1 (2009): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 2 No. 3 (2008): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 2 No. 2 (2008): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 2 No. 1 (2008): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 1 No. 3 (2007): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 1 No. 2 (2007): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 1 No. 1 (2007): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan More Issue