cover
Contact Name
Nanang Haryono
Contact Email
nanang.haryono@fisip.unair.ac.id
Phone
+628155026603
Journal Mail Official
jap@journal.unair.ac.id
Editorial Address
Kampus B Universitas Airlangga Jl Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, 602886
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jejaring Administrasi Publik (JAP)
Published by Universitas Airlangga
ISSN : 20863101     EISSN : 28083989     DOI : http://dx.doi.org/10.20473/jap.v13i1.29351
Core Subject : Social,
Jejaring Administrasi Publik (JAP) adalah jurnal dengan akses terbuka dan peer-review jurnal. Tujuan dari JAP adalah untuk menerbitkan artikel-artikel kritis dan orisinal yang memajukan pemahaman teoritis, praktik administrasi negara/publik melalui penelitian. Jurnal JAP mendorong, dan terbuka pada makalah yang membahas menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif serta campuran kualitatif dan kuantitatif. Cakupan kajian diantaranya Public Policy, Governance, Administrative Reform, Collaborative Governance, Dynamic Public Service, Democracy dan Local Governance, e-governance, Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal JAP terbit dua kali dalam setahun Januari-Juni dan Juli-Desember. Jurnal JAP menerima artikel dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. p ISSN 2086-3101 dan e ISSN 2808-3989
Articles 65 Documents
Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengendalian Overconsumption Masyarakat Urban di Era Digital Dwi Fadillah Nimas Utari; Eko Supeno
Jejaring Administrasi Publik Vol. 18 No. 1 (2026): Jejaring Administrasi Publik
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jap.v18i1.81228

Abstract

Perkembangan era digital dan modernisasi perkotaan telah mendorong peningkatan overconsumption di kalangan masyarakat urban di Indonesia. Kondisi ini menimbulkan tantangan kebijakan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas instrumen kebijakan pemerintah dalam mengendalikan konsumsi berlebih, serta mengidentifikasi faktor penyebab lemahnya implementasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis literatur kebijakan, studi empiris terbaru, dan dokumen regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan masih rendah akibat lemahnya mekanisme pengawasan, regulasi promosi digital yang belum adaptif, serta rendahnya literasi konsumsi masyarakat. Selain itu, kemudahan akses kredit daring dan maraknya pemasaran berbasis influencer memperkuat perilaku konsumtif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi iklan digital, peningkatan literasi konsumen, serta penyediaan ruang publik non-konsumtif sebagai alternatif. Temuan ini diharapkan mendukung pencapaian SDGs 12. Kata kunci : Evaluasi Kebijakan, Overconsumption, Masyarakat Urban.
Evaluasi Efektivitas PMT Berbasis Pangan Lokal Menggunakan Data Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Tiara Wahyuni; Pandji Sukmana; T. Herry Rachmatsyah; Sunarto
Jejaring Administrasi Publik Vol. 18 No. 1 (2026): Jejaring Administrasi Publik
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jap.v18i1.83058

Abstract

Penanggulangan stunting memerlukan kombinasi intervensi gizi dan tata kelola publik yang efektif. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal di Kabupaten Sumba Barat Daya dengan memanfaatkan data sekunder Dinas Kesehatan tahun 2020–Oktober 2025. Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif pada data kasus stunting per puskesmas (16 puskesmas) dan sintesis literatur terkait implementasi program gizi. Hasil menunjukkan tren kenaikan kasus stunting dari 5.917 (2020) menjadi puncak 9.796 (2023), kemudian menurun menjadi 8.556 (2024) dan 6.191 (Oktober 2025). Analisis per-puskesmas mengindikasikan variasi besar antar wilayah beberapa puskesmas menunjukkan beban kasus sangat tinggi pada 2022–2023 sementara yang lain relatif stabil. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas PMT berbasis pangan lokal di Kabupaten ini belum merata dan sangat dipengaruhi oleh faktor tata kelola: koordinasi lintas sektor, kapasitas SDM, kesinambungan anggaran, serta rantai pasokan bahan pangan lokal. Rekomendasi mencakup penguatan SOP PMT, integrasi anggaran rutin, pelatihan kapasitas pelaksana, dan sistem monitoring berbasis data terstandar untuk meningkatkan efektivitas program dan menurunkan prevalensi stunting. Kata kunci: Stunting, PMT, Pangan Lokal, Efektivitas Program, Administrasi Publik, Sumba Barat Daya.
E-Participation in the Shadow of the Digital Divide in Rural South African Municipalities John Mamokhere
Jejaring Administrasi Publik Vol. 18 No. 1 (2026): Jejaring Administrasi Publik
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jap.v18i1.90973

Abstract

Digital transformation, spatial planning and service delivery in the Global South remains a key focus of public administration scholarship. Yet, much of the literature examines governance challenges in a fragmented manner, overlooking interconnected institutional, technological, and socio-economic factors influencing e-participation. In South Africa, e-participation has emerged as a governance mechanism to enhance transparency, accountability, efficiency, and citizen engagement in municipal planning and decision-making. However, its implementation in rural municipalities unfolds in the shadow of a persistent digital divide. Despite supportive policy frameworks and digital inclusion initiatives, rural provinces such as Limpopo, the Eastern Cape, and KwaZulu-Natal experience barriers to effective e-participation. This study, grounded in Relative Deprivation Theory (RDT), examines how unequal access to digital resources reinforces feelings of exclusion among rural communities compared to better-connected urban populations. A qualitative methodology was adopted, using thematic content analysis. RDT has been embraced, which explains how feelings of exclusion in rural communities, compared with urban areas, perpetuate inequality. The findings reveal persistent constraints, including poor broadband connectivity, unreliable electricity supply, outdated digital infrastructure, high data costs, and limited access to ICT devices, particularly in rural communities. These challenges are compounded by gender and age disparities, with women, youth, and older persons facing greater exclusion from limited digital skills and language barriers. The study recommends strengthened investment in digital infrastructure, targeted community-based digital literacy programs, locally responsive e-participation models, and institutional reforms. It concludes that meaningful e-participation in rural municipalities can only be achieved by addressing deep-rooted structural and socio-economic digital inequalities. Keywords: Digital Divide, Digital Transformation, E-participation, Infrastructure and Rural Communities
Implementation of Indonesia–Ecuador Diplomatic Education Cooperation through Indonesia–NAM Senior Diplomatic Training 2021 Zaky Ismail; Abdul Khakim Mahfud Zubaidi
Jejaring Administrasi Publik Vol. 18 No. 1 (2026): Jejaring Administrasi Publik
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jap.v18i1.91311

Abstract

This article provides a description of the implementation of diplomatic education and training cooperation between Indonesia and Ecuador through the Indonesia–NAM Senior Diplomatic Online Training program in 2021. It focuses on how a previously stagnant Memorandum of Understanding (MoU) was reactivated and operationalized within the framework of South–South Cooperation (SSC). Using a qualitative descriptive approach, this research draws on document analysis, literature review, and in-depth interviews to explore institutional processes, program design, and adaptive strategies. The findings show that the Center for Diplomatic Education and Training (Pusdiklat) of the Indonesian Ministry of Foreign Affairs played a pivotal role in translating formal agreements into practical implementation. The program demonstrated strong institutional adaptability in responding to digital transformation and pandemic-related constraints. In addition, the training enhanced participants’ professional competencies while fostering knowledge exchange, mutual understanding, and transnational professional networks. This study highlights that non-binding MoUs can be effectively implemented through clear program design, institutional capacity, and contextual responsiveness. It contributes to the literature on policy implementation and capacity-building diplomacy by providing empirical evidence on how dormant bilateral agreements can be reactivated through digital diplomatic training. Keywords: Diplomatic Education, Indonesia–Ecuador Cooperation, Online Training, South–South Cooperation, Capacity-Building Diplomacy.
Evaluasi Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Kasemen Kota Serang Berbasis Model IPO-O Cyintia Teresa Sebayang; Putri Sesya Aprillia; Siti Alfiannisa; Riswanda
Jejaring Administrasi Publik Vol. 18 No. 1 (2026): Jejaring Administrasi Publik
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jap.v18i1.93105

Abstract

Tingginya jumlah penerima bantuan sosial di Kecamatan Kasemen dan masih ditemukannya persoalan ketepatan sasaran menjadi dasar penting untuk mengevaluasi implementasi Program Bantuan Langsung Tunai sebagai instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Data Kota Serang Dalam Angka menunjukkan bahwa Kecamatan Kasemen memiliki jumlah penerima bantuan sosial tertinggi di Kota Serang pada 2022, dengan 5.525 penerima yang direncanakan dan 5.476 penerima yang terealisasi. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi Program Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Kasemen dengan menggunakan model IPO-O yang mencakup dimensi input, process, output, dan outcome. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi input, program telah didukung oleh regulasi, anggaran, perangkat pelaksana, pendamping, dan mekanisme distribusi bantuan. Namun, kualitas basis data penerima, kapasitas verifikasi lapangan, dan sarana pendukung pendataan masih perlu diperkuat. Pada dimensi process, koordinasi antara kecamatan, kelurahan, Kementerian Sosial, PT Pos Indonesia, RT/RW, dan pendamping telah berjalan, tetapi sosialisasi, pembaruan data, verifikasi penerima, dan pengawasan belum optimal. Pada dimensi output, bantuan tunai sebesar Rp600.000 telah tersalurkan kepada penerima manfaat, tetapi masih ditemukan indikasi ketidaksesuaian sasaran, termasuk penerima yang dinilai relatif mampu dan warga miskin yang belum terdaftar. Pada dimensi outcome, bantuan membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan dalam beberapa kasus dimanfaatkan sebagai modal usaha kecil, tetapi dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masih terbatas karena bantuan bersifat sementara dan belum sepenuhnya tepat sasaran. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan data penerima secara berkala, penguatan verifikasi berbasis kelurahan, peningkatan transparansi informasi, mekanisme pengaduan masyarakat, dan pengawasan distribusi yang lebih akuntabel. Kata kunci : Evaluasi kebijakan, Bantuan Langsung Tunai, IPO-O, Kemiskinan, Kecamatan Kasemen, Ketepatan Sasaran.