cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nanang Haryono
Contact Email
nanang.haryono@fisip.unair.ac.id
Phone
+628155026603
Journal Mail Official
jap@journal.unair.ac.id
Editorial Address
Kampus B Universitas Airlangga Jl Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, 602886
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jejaring Administrasi Publik (JAP)
Published by Universitas Airlangga
ISSN : 20863101     EISSN : 28083989     DOI : http://dx.doi.org/10.20473/jap.v13i1.29351
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jejaring Administrasi Publik (JAP) adalah jurnal dengan akses terbuka dan peer-review jurnal. Tujuan dari JAP adalah untuk menerbitkan artikel-artikel kritis dan orisinal yang memajukan pemahaman teoritis, praktik administrasi negara/publik melalui penelitian. Jurnal JAP mendorong, dan terbuka pada makalah yang membahas menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif serta campuran kualitatif dan kuantitatif. Cakupan kajian diantaranya Public Policy, Governance, Administrative Reform, Collaborative Governance, Dynamic Public Service, Democracy dan Local Governance, e-governance, Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal JAP terbit dua kali dalam setahun Januari-Juni dan Juli-Desember. Jurnal JAP menerima artikel dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. p ISSN 2086-3101 dan e ISSN 2808-3989
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 60 Documents
 1   2   3   4   5 
Pengadaan Elektronik dan Reformasi Administrasi: Studi Kasus di Korea Selatan, Indonesia, dan India Wahyu Mahendra; Syifa Amania Afra
Jejaring Administrasi Publik Vol. 14 No. 1 (2022): Jejaring Administrasi Publik
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jap.v14i1.41881

Abstract

Pengadaan publik diperlukan di semua fungsi pemerintahan dan semua sektor, sehingga kesadaran pemerintah akan peran penting pengadaan meningkat di berbagai negara. Baik pemerintah di negara maju maupun berkembang mengalokasikan sejumlah besar anggaran untuk kebijakan pengadaan publik. Di sisi lain, sektor pengadaan menjadi rentan terhadap korupsi. e-procurement merupakan inovasi yang telah digagas oleh berbagai negara untuk mengurangi korupsi. Penerapan e-procurement di berbagai negara dipercaya mampu mengurangi korupsi sehingga dapat mengakselerasi reformasi administrasi di masing-masing negara tersebut. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk membandingkan penerapan e-procurement di Korea Selatan, India, dan Indonesia dalam kerangka reformasi administrasi. Artikel ini menggunakan pendekatan konstruktif dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara desk research terhadap literatur, dokumen kebijakan, peraturan, dan dokumen lain yang relevan. Penggunaan data yang ada dirangkum dan disusun untuk meningkatkan efektivitas penelitian secara keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-procurement di Korea Selatan, India, dan Indonesia merupakan bagian dari reformasi administrasi yang menghasilkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas, serta aksesibilitas dan pemerataan. Temuan utama artikel ini menunjukkan bahwa faktor yang memengaruhi Reformasi e-procurement di Korea Selatan, Indonesia, dan India adalah karena adanya akuntabilitas dan integritas, munculnya dukungan donor untuk negara berkembang yang melakukan reformasi administrasi publik, dan sistem ekonomi politik yang mampu menekan praktik “rent seeker” dalam proses pengadaan. Kisah sukses Korea Selatan dalam mengimplementasikan KONEPS dapat menjadi contoh bagi Indonesia dan India.  
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Banjarmasin Andin Akhmad Muhaimin; Muhammad Riyandi Firdaus
Jejaring Administrasi Publik Vol. 14 No. 1 (2022): Jejaring Administrasi Publik
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jap.v14i1.41882

Abstract

Kebijakan tentang penyandang disabilitas yang saat ini sedang diimplementasikan oleh Pemerintah diharap mampu memposisikan penyandang disabilitas sebagai subyek pembangunan yang berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam proses pembangunan, bukan lagi sebagai obyek semata. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya di Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin sudah optimal. Hal tersebut terlihat dari aspek komunikasi kebijakan yang efektif, sumber daya pelaksana yang optimal, kejelasan disposisi serta dukungan struktur birokrasi Pemerintah Daerah. Faktor-Faktor lain yang mempengaruhi jalannya kebijakan diantaranya adalah keberagaman jenis kecacatan, penyediaan fasilitas umum, minimnya sumber daya manusia (staf), latar belakang demografi, usia dan tingkat pendidikan, ketersediaan lapangan pekerjaan bagi difabel serta keberadaan anggaran dalam pemenuhan hak disabilitas.
Analisis Inaportnet Terhadap Kepuasan Pengguna Jasa Dengan Kinerja Karyawan Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Pelayaran Dian Arisanti; Nur Widyawati; Dwi Fitri Novitasari
Jejaring Administrasi Publik Vol. 14 No. 1 (2022): Jejaring Administrasi Publik
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jap.v14i1.41883

Abstract

Penggunaan Inaportnet memiliki manfaat seperti informasi tentang efektivitas dan efisiensi operasi di tempat, seperti kontrol perizinan, bongkar muat, rencana tambat, operator kapal tunda, dan lainnya. Inaportnet saat ini menyediakan INSW dengan informasi waktu tunggal. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kualitas sitem (X1), kualitas informasi (X2), kualitas pelayanan (X3) pada sistem Inaportnet terhadap kepuasan pengguna (Y) dengan melalui kinerja karyawan (X) sebagai variabel intervening. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi didalam penelitian ini adalah karyawan manajemen PT Anugerah Tirta Samudra sedangkan sampel berjumlah 35 respoden dengan menggunakan teknik sampel jenuh. Data yang digunakan yaitu diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda serta menggunakan uji path analysis yang digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh langsung maupun tidak langsung dari varibel. Sebelum data dianalisis, dilakukan pengujian kualitas data dengan uji validitas dan reliabilitas. Hasil olah data menunjukkan item kuisioner bersifat valid dan semua variabel bersifat reliabel. Setelah itu dilakukan uji sobel untuk mengetahui adanya pengaruh yang dilakukan oleh variabel intervening. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sistem (X1), kualitas informasi (X2), kualitas pelayanan (X3) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepuasan pengguna (Y) dan kinerja karyawan (Z). Serta adanya pengaruh variabel intervening melalui kinerja karyawan yang berpengaruh terhadap kepuasan pengguna sistem Inaportnet.
Optimalisasi Peran Guru SD dalam Perspektif Kebijakan Kurikulum Pembelajaran Mandiri Raden Roro Endang Kusripinah; Wiryanto Wiryanto
Jejaring Administrasi Publik Vol. 14 No. 1 (2022): Jejaring Administrasi Publik
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jap.v14i1.41884

Abstract

Kebijakan Kurikulum Mandiri Belajar merupakan tawaran dalam merekonstruksi sistem pendidikan nasional, dengan menata ulang sistem pendidikan guna menyongsong kemajuan perubahan dan kemajuan bangsa yang menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan optimalisasi peran guru sekolah dasar dalam perspektif kebijakan Kurikulum Mandiri Belajar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Hasil penelitian ini menggambarkan peran utama guru adalah membantu siswa dalam proses pengembangan diri serta mengoptimalkan bakat dan kemampuannya. Selain itu guru memegang peranan penting dalam pengelolaan kelas, salah satunya guru berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi siswa dalam pembelajaran agar kegiatan pembelajaran dapat tercapai. Seorang guru juga harus menjadi teladan yang baik bagi siswanya, memberikan dorongan untuk belajar dan dapat membangkitkan minat belajar siswa serta mengoptimalkan perspektif kebijakan Kurikulum Mandiri Belajar. menyimpulkan bahwa untuk mengoptimalkan peran guru SD dalam perspektif kebijakan Kurikulum Belajar Mandiri diperlukan berbagai unsur peran, antara lain sebagai berikut: 1.) Guru sebagai ukuran kognitif; 2.) Guru sebagai agen moral dan politik; 3.) Guru sebagai inovator; 4.) Guru memainkan peran kooperatif.
Kolaborasi Quadruple Helix: Pengembangan Eduwisata Semaggot (Sekaran Edukasi Maggot) berbasis potensi Desa Muhammad Chusnnul Khitam
Jejaring Administrasi Publik Vol. 14 No. 1 (2022): Jejaring Administrasi Publik
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jap.v14i1.41885

Abstract

Pengembangan eduwisata maggot memerlukan kerjasama banyak pihak untuk dilakukan. Konsep Kolaborasi antar sektor (pemerintah, akademisi, bisnis, masyarakat) menjadi kunci dalam menggerakkan kreatifitas dan inovasi pengembangan eduwisata. Kolaborasi yang ideal adalah menghasilkan interaksi yang setara dan saling berbagi pengetahuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik penelitian dilakukan dengan wawancara, Forum Grup Discussion studi dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini diperoleh bentuk kerjasama kolaboratif antar elemen Quadruple Helix di desa Sekaran dalam pengembangan eduwisata maggot. Model empat helix ini dinilai efektif karena memberi ruang yang seimbang kepada seluruh stakeholder yang ada, terutama masyarakat yang seringkali hanya diposisikan sebagai obyek. Melalui model ini, selain menciptakan inovasi konsep wisata edukasi, diharapkan juga dapat memaksimalkan potensi desa yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat desa.
Politik Birokrasi dalam Keamanan Pelabuhan di Indonesia: Sebuah Sebab Ketidakamanan Muhammad Samy
Jejaring Administrasi Publik Vol. 14 No. 2 (2022): Jejaring Administrasi Publik
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jap.v14i2.42821

Abstract

Abstract The economy of maritime states such as Indonesia rely on the sea, not only to extract natural resources but also as an essential medium for domestic and international trade. Focusing on the aspect of trade, it is important for maritime states such as Indonesia to have sea ports that function optimally. One of the determinants of the functionality of sea ports is port security. Despite being a maritime state, the security of sea ports in Indonesia is questionable. The presence of the so called “port mafia” and numerous accounts of crime in Indonesian sea ports as well as maritime traffic accidents indicate that Indonesia is not doing well enough to safeguard the security of her ports. This article scrutinizes the security of major international ports in Indonesia. Analysis is conducted using the bureaucratic politics theory framework. Based on the assumptions of the bureaucratic politics theory, this paper finds that the multiple actors involved in securing Indonesia’s major international ports have failed to function in a coordinated matter due to poor implementation of port security policy. The poor implementation of port security itself is caused by the competing interests of said actors.  Keywords: Bureaucratic competition, bureaucratic politics, Indonesia, Port security, Sea ports
Analisis Kebutuhan Pelatihan untuk Pengembangan Kompetensi Pelaku UMKM (Studi di Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Pamekasan) Moh. Afnan Rahmaturrahman
Jejaring Administrasi Publik Vol. 14 No. 2 (2022): Jejaring Administrasi Publik
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jap.v14i2.43147

Abstract

This study aims to analyze the training needs for competency development of MSMEs assisted by the Lembaga Perekenomian Nahdlatul Ulama Pamekasan. This research uses an interpretative qualitative descriptive design based on applied research. Research data were obtained by in-depth interviews and the use of secondary data in the form of documents. Informants consisted of LPNU Pamekasan administrators and assisted MSMEs. The interviews were then transcribed and analyzed by organizing the data, reducing the rough data, presenting the data (display data), and interpreting the results and drawing conclusions. The results of this study reveal that there is a lack of competence of MSME actors and requires training content consisting of aspects of marketing, production and financial management. The training delivery method can be done in the form of online training, informal discussions, and workshops.  Keywords: MSMEs, training, competency, training needs analysis
Model Business Process Reengineering dan Integrasi Pelaporan pada Pengendalian Intern Dian Silviani; Ahmad Yani
Jejaring Administrasi Publik Vol. 14 No. 2 (2022): Jejaring Administrasi Publik
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jap.v14i2.46269

Abstract

Internal control practices through assurance activities such as audits, reviews, evaluations, and monitoring; and consulting activities such as providing input, facilitation, and training have not been integrated with each other, thus affecting the effectiveness and efficiency of internal control.  Likewise, internal control reporting has not been integrated to external partners, which affects the quality of follow-up on the results of internal control activities. This study aims to initiate a model for implementing business process reengineering in integrating government internal control and finding a form of integrating internal control reporting to external partners to create certainty of follow-up on supervision results. The research method used is qualitative with a conceptual approach and case approach. The results showed that the business process reengineering model can be carried out by integrating assurance activities such as reviews, audits, evaluations, and monitoring with consulting activities such as providing advice, training, and agency facilitation into an integrated and connected system. The results also show the form of integrating agency performance reporting in integrated internal control in independent state institutions such as the Ombudsman and the State Civil Apparatus Commission, and an integrated internal control financial audit reporting system in independent state institutions such as the Corruption Eradication Commission and the Supreme Audit Agency. Keywords: Business Process Reengineering Model, Internal Reporting, Integration Control System
Kredibilitas Informasi di Era Post-Truth Dikalahkan Kecepatan Informasi: Pengabaian Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Meilya Syifa Aghniya Rahman; Silvi Puspita Dewi; Liza Shafira Ningtyas; Friska Lestari Samosir; Angelique Ezra Herviani; Zainal Abidin Achmad
Jejaring Administrasi Publik Vol. 14 No. 2 (2022): Jejaring Administrasi Publik
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jap.v14i2.46677

Abstract

Many people choose social media as a source of information that is considered the fastest and most up-to-date without knowing its credibility for sure. In the post-truth era, social media has shifted the power of logic and facts, and often the information on it is considered true. This study aims to gain an understanding of the credibility of information uploaded by the Twitter account @AREAJULID. By using a virtual ethnography approach. This qualitative research explores the existence of a phenomenon of attraction between the influence of information speed and information credibility. The results of the search on the @AREAJULID account show that many followers of the account have the assumption that the speed of content uploaded by @AREAJULID makes it a trusted source of information. They even disseminate the information by retweeting and sharing the link on other social media channels such as Facebook, TikTok and WhatsApp. The followers' actions ignore the existence of the Electronic Information and Transaction Law. The post-truth era makes the @AREAJULID account a credible source of information precisely because of the speed of uploading and not because of the truth of the information. Keywords: post-truth, virtual ethnography, information credibility
Kebijakan Berorientasi Misi untuk Mempromosikan Teknologi Digital dalam Mengatasi Ketimpangan Pendidikan dan Mendorong Pembangunan Inklusif di Brasil Veronica Honorio Gomes de Souza
Jejaring Administrasi Publik Vol. 14 No. 2 (2022): Jejaring Administrasi Publik
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jap.v14i2.48736

Abstract

The COVID-19 pandemic's consequences have increased inequality and poverty around the world, making it harder to meet the Sustainable Development Goals. One of the main issues is the lack of education experienced by those who are mostly socioeconomically disadvantaged. Due to the technology gap, many underprivileged kids were left behind during the lockdown and school closure since access to the digital tools and infrastructure required to provide continuity of learning remotely was adopted and accessed unequally. For example, 5.5 million children and teenagers in Brazil didn't have access to education in 2020. The present and future of a generation, their families, and the economic and productive capacity of the entire society are all impacted by such a loss, which enlarges the educational gap that already existed in the nation. This situation demonstrates the necessity for governments to prioritise strong measures to close the digital gap in addition to reopening schools. These policies can encourage learning and inclusion of children and adolescents in the information age, which is influencing new methods of learning, working, and living. As a result, this article analyses the digital education gap in Brazil's context and offers suggestions to the ministry of education. The goal is to direct the creation of well-structured policies to make use of technological opportunities to develop the fundamental educational system. The ideas are based on mission-focused and frame 3 innovation strategies, with a particular emphasis on bolstering digital inclusion in basic education, which is essential to advancing social justice and the SDGs.  Keywords: Mission-Oriented Policy, Digital Technology, Educational Inequality, Inclusive Development

Page 3 of 6 | Total Record : 60

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 2 (2025): Jejaring Administrasi Publik Vol. 17 No. 1 (2025): Jejaring Administrasi Publik Vol. 16 No. 2 (2024): Jejaring Administrasi Publik Vol. 16 No. 1 (2024): Jejaring Administrasi Publik Vol. 15 No. 2 (2023): Jejaring Administrasi Publik Vol. 15 No. 1 (2023): Jejaring Administrasi Publik Vol. 14 No. 2 (2022): Jejaring Administrasi Publik Vol. 14 No. 1 (2022): Jejaring Administrasi Publik Vol. 13 No. 2 (2021): Jejaring Administrasi Publik Vol. 13 No. 1 (2021): Jejaring Administrasi Publik Vol. 12 No. 2 (2020): Jejaring Administrasi Publik Vol. 12 No. 1 (2020): Jejaring Administrasi Publik More Issue