cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Putu Eka Trisna Dewi
Contact Email
trisnadewi.ecak@gmail.com
Phone
+6283853378247
Journal Mail Official
widyapublika@unr.ac.id
Editorial Address
Jl. Kampus Universitas Ngurah Rai, Penatih, Denpasar, Bali Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Widya Publika
Published by Universitas Ngurah Rai
ISSN : 23382554     EISSN : 28090691     DOI : https://doi.org/10.70358/widyapublika.v9i1
Core Subject : Social,
Environmental Science Social Sciences
Jurnal Widya Pubika adalah jurnal ilmiah Ilmu Administrasi Publik yang mempublikasikan kajian tentang Konsentrasi Ilmu Administrasi Publik (Kebijakan Publik dan Manajemen Publik). Jurnal ini juga didedikasikan untuk memberikan ruang intelektual diskusi ilmiah dibidang Administrasi Publik. Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian penelitian Ilmu Administrasi Publik yang belum pernah dipublikasikan, orisinal, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tulisan yang masuk ke redaksi akan diseleksi dan melalui tahap review mitra bestari (double blind review by peer group system) sebagai syarat untuk dapat dimuat. Widya Publika diterbitkan secara online dua kali dalam setahun oleh Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, Yaitu di bulan Juni dan Desember
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 90 Documents
 5   6   7   8   9 
KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERTAMINA DENGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PERTASHOP DI DESA BUKTI KECAMATAN KUBUTAMBAHAN Dharmasatya, I Ketut; Sandiasa, Gede
Jurnal Widya Publika Vol 12 No 1 (2024): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v12i1.1227

Abstract

BUMN, dalam hal ini Pertamina, meluncurkan program kemitraan Pertashop. Kemitraan ini melibatkan Pertamina dan pengusaha UMKM di daerah. Pertashop (Pertamina Shop) adalah outlet skala kecil yang disiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen non-subsidi yang tidak atau belum terlayani oleh lembaga penyalur Pertamina lainnya. Sebagai bentuk kemitraan baru, banyak pengusaha lokal yang ingin bermitra dengan Pertamina. Kehadiran Pertashop berdampak pada lingkungan sekitar, namun para mitra mengalami kendala dalam proses pembangunan Pertashop. Berdasarkan uraian di atas, pokok permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana bentuk kemitraan Pertashop dengan Pertamina?, 2) Apakah dampak yang ditimbulkan oleh Pertashop di Desa Bukti? Dan 3) Apakah ada kendala bagi mitra dalam mendirikan Pertashop di Desa Bukti? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan maksud memperoleh gambaran yang jelas tentang kemitraan Pertamina dengan usaha kecil dan menengah Pertashop di Desa Bukti. Pengambilan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan pemanfaatan dokumen. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan fakta bahwa bentuk kemitraan Pertamina dengan Pertashop meliputi jaminan asuransi, dukungan akses permodalan, pengembangan usaha, dan digitalisasi Pertashop. Dampak yang ditimbulkan meliputi dampak positif seperti pengembangan ekonomi masyarakat dan kemudahan pelayanan bahan bakar minyak (BBM), serta dampak negatif seperti terancamnya kelangsungan pedagang eceran BBM dan kebisingan suara mobil tangki. Kendala yang dihadapi pengusaha Pertashop meliputi kendala internal, yaitu permodalan dan sumber daya manusia, serta kendala eksternal, yaitu inkonsistensi perizinan yang harus dipenuhi, bebasnya pedagang pengecer BBM ilegal, dan produk Pertashop yang berupa BBM non-subsidi.
KOMUNIKASI POLITIK CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN BULELENG S.AB, Ni Nyoman Kartika Yanti
Jurnal Widya Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v10i2.784

Abstract

Dalam penelitian ini wilayah penelitian tidak begitu luas hanya sebatas wilayah desa, yang sangat kental dengan adat istiadatnya dan kekerabatan, kekeluargaan yang masih sangat erat dan kuat. Hal demikian dapat menimbulkan pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali menjadi tidak atau kurang rasional. Pada sistem demokrasi modern mengharapkan pilihan-pilihan masyarakat didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan rasional. Untuk itulah maka penelitian terhadap komunikasi politik calon anggota DPRD Provinsi Bali dalam masa kampanye menjadi penting. Permasalahannya mempertanyakan bagaimana komunikasi politik calon anggota DPRD Provinsi Bali dilihat dari unsur-unsur komunikasi itu sendiri. Penelitian dilakukan dengan survey dan mengambil sampel 347 orang pada 2 wilayah banjar yang ada di Desa Kedis Kecamatan Busungbiu. Metode pengolahan datanya dilakukan secara deskriptif. Temuan penelitian memberikan gambaran, bentuk komunikasi yang dipakai oleh calon anggota DPRD Provinsi Bali adalah komunikasi antar pribadi dan komunikasi publik. Sebagian besar responden menyatakan bahwa kedua calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dapat dipercaya dan dinilai mempunyai kemampuan untuk menjadi wakil mereka, serta mempunyai latar belakang pergaulan kemasyarakatan yang baik dan latar belakang pengalaman kerja yang baik. Menyampaikan visi dan misinya menggunakan media komunikasi verbal dan media komunikasi tertulis. Sebagai media, ucapan kata dan bahasa tulis para calon anggota DPRD Provinsi Bali selama masa kampanye berlangsung dinilai jelas oleh responden. Masyarakat calon pemilih memberikan perhatian serius terhadap pesan dalam visi misi para calon anggota DPRD Provinsi Bali. Masyarakat calon pemilih menyatakan memahami terhadap pesan dalam visi dan misi calon anggota DPRD Provinsi Bali dan akan menentukan sikap memilih berdasarkan persetujuannya dengan isi pesan yang dipahami. Gambaran umum penelitian menunjukkan komunikasi calon anggota DPRD Provinsi Bali selama masa kampanye, memberilan efek pada perilaku masyarakat dalam menentukan pilihannya secara rasional, tidak menentukan pilihan hanya semat-mata atas pertimbangan kedekatan hubungan antara calon anggota DPRD Provinsi Bali dengan masyarakat pemilihnya.
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN GIANYAR Sri Suliatini, Ni Made; Wirata, Gede; Sriwidnyani, Ida Ayu Putu
Jurnal Widya Publika Vol 9 No 2 (2021): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v9i2.800

Abstract

The Healthy Living Community Movement is a systematic and planned action carried out jointly by all components of the nation with awareness, willingness and ability to behave in a healthy manner to improve the quality of life. The Healthy Living Community Movement in Gianyar Regency is supported by Gianyar Regent Regulation Number 50 of 2018. This study aims to determine and analyze the implementation of Gianyar Regent's Regulation Number 50 of 2018 concerning Healthy Living Community Movement in Gianyar Regency. This research is a qualitative descriptive study based on the theory of Merilee S. Grindle. Collecting data through interviews, documentation and observation with 12 informants. Based on the results of the research, it has described an effort that has been carried out in a coordinated manner, the process has been running in accordance with referring to policy actions. The impact on society individually and in groups is still not optimal. Barriers and problems still exist in implementing The Healthy Living Community Movement policy. The conclusion of this study is that the implementation of the Gianyar Regent's Regulation Number 50 of 2018 has been implemented and is still running until now, but support from cross-sectoral and community is still needed.
ANALISIS EFEKTITAS KEBIJAKAN PUBLIK DALAM UPAYA PERBERDAYAAN MASYARAKAT, DI KECAMATAN KINTAMANI, KABUPATEN BANGLI. Sedia, I Wayan
Jurnal Widya Publika Vol 9 No 2 (2021): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v9i2.801

Abstract

This study aims to determine the main factors that hinder community empowerment and the efforts made by local governments and the importance of applying local wisdom such as the values ​​contained in Tat Twam Asi, in reducing poverty in Kintamani. This research used interview and observation method, then the data found were analyzed and presented descriptively. From the results of the study, it was found that Bangli local government policies, culture and local wisdom greatly influenced efforts to empower and alleviate poverty in Kintamani. Regional policies that are inappropriate and conflict with local needs and traditions are the main factors that hinder efforts to reduce poverty in Kintamani. Likewise, the traditions of society are difficult to change following the developments and dynamics of the times
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KOTA DENPASAR Wirati, Ni Wayan
Jurnal Widya Publika Vol 9 No 2 (2021): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v9i2.803

Abstract

Sampah plastik merupakan masalah yang sangat sulit diatasi dan perlu mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat karena masyarakat masih banyak menggunakan kantong plastik dalam kesehariannya. Untuk itu masalah sampah plastik mutlak harus ditangani secara bersama-sama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran dan komitmen bersama menuju perubahan sikap, perilaku dan etika yang berbudaya lingkungan. Penyebab utama kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurangan kantong plastik adalah (a) Kurangnya dukungan lingkungan mencakup lingkungan sosio kultural serta keterlibatan masyarakat untuk mentaati aturan, (b) kurangnya dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia, (d) kurangnya dukungan kemampuan agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola kerja yang jelas.Bertitik tolak dari identifikasi masalah, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalahnya seperti: Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Denpasar. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Denpasar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan data kuantitatif dan kualitatif yang bersumber dari data primer dan skunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan internet/online, dikaji dengan teori Menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli, ada empat variabel : Kondisi lingkungan masyarakat, Hubungan antara organisasi instansi lain, Sumberdaya organisasi untuk implementasi program, Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.Berbagai upaya dan strategi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar meliputi pendataan penggunaan kantong plastik, penandatanganan komitmen bersama, kampanye, sosialisasi, talkshow, penetapan regulasi/ kebijakan terkait seperti Peraturan Walikota Denpasar No. 36 Tahun 2018.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG Susriana, I Made
Jurnal Widya Publika Vol 9 No 2 (2021): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v9i2.804

Abstract

Peningkatan kesejahteraan dewan perwakilan rakyat daerah telah dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif dewan perwakilan rakyat daerah.Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut, di dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung kebijakan tersebut sudah dilaksanakan namun kinerja lembaga tersebut belum maksimal dimana tingkat kehadiran anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung dalam setiap sidang paripurna tidak pernah 100 %, bahkan cukup banyak yang tidak hadir tanpa keterangan.Kemudian terhadap capaian kinerja berdasarkan fungsi-fungsinya juga belum maksimal terlihat dari capaian ranperda yang dihasilkan,subsatnasi pembahasan APBD dan APBDP dan pengawasan yang belum terencana.Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa dengan dilaksanakannya peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah di dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung ditemukan bahwa implimentasi kebijakan tersebut belum mampu meningkatkan kinerja lembaga dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung.Fungsi legislasi belum tercapai seperti target dalam program pembentukan peraturan daerah,dalam pembahasan APBD dan APBDP kabupaten Badung kaitannya dengan fungsi anggaran belum mampu masuk ke substansi sehingga APBD kabupaten Badung mengalami defisit yang cukup besar.Kemudian dalam pelaksaaan fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung belum memiliki rencana kerja yang jelas.Kendalan-kendala yang dihadapi untuk peningkatan kinerja lembaga dewan,dimana anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan partai dari pada kepentingan lembaga sehingga menghambat pelaksanan tugas pokok dan fungsinya yang berujung pada capaian kinerja yang kurang maksimal.Selanjutnya solusi yang telah dilakukan untuk meyelesaikan kendala yang menghambat kinerja lembaga dewan perwakilan raklyat daerah kanupaten Badung adalah (1)Membuat tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung (2) Memberikan pemahamkan kepada anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung terkait tugas pokok dan fungsinya (3)Mengefektifkan semua alat kelengkapan yang ada di dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung.
STRATEGI KOMUNIKASI DALAM MENINGKATKAN KINERJA SOPIR POOL DI BIRO UMUM DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI BALI Putu Widiarianto, I Gusti
Jurnal Widya Publika Vol 9 No 2 (2021): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v9i2.805

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian pendekatan deskriptif kualitatif untuk meneliti strategi komunikasi dalam meningkatkan kinerja sopir pool di Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali. Fokus penelitian ini menjelaskan sejauh mana strategi komunikasi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja sopir pool Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali, serta upaya apa yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala–kendala yang ada. Dalam penelitian ini difokuskan pada pengukuran kinerja yang dilihat dari lima faktor keberhasilan pencapaian prestasi yaitu fisiologis, keselamatan/keamanan, rasa memiliki, penghargaan dan aktualisasi diri. Tujuan dari penelitian ini adalah memberi suatu kesimpulan tentang strategi komunikasi dalam meningkatkan kinerja sopir pool di Biro Umum dan komunikasi serta kendala yang dihadapi strategi komunikasi dalam meningkatkan kinerja sopir pool di Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali. Data yang dianalisis adalah hasil wawancara dengan Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali, Kepala Bagian Rumah Tangga, Kepala Sub Bagian Urusan Dalam, Staf koordinator, sopir pool Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali serta pemakai jasa transportasi dari OPD lain, serta telaah dokumen di Biro Umum dan Protokol Serda Provinsi Bali.Hasil penelitian menunjukkan strategi komunikasi dalam meningkatkan kinerja sopir pool di Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali sangat penting dilihat dari komunikasi yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan kinerja sopir pool di Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali.
GOVERNMENT RESPONSE: REVIEW OF RESEARCH IN CHINA AND PRACTICE IN INDONESIA Judi, Tjatur Ermitajani
Jurnal Widya Publika Vol 9 No 2 (2021): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v9i2.806

Abstract

Studies in China and Indonesia have not explained how the actual practice of government response is based on factual observations. Based on the conceptual findings of research in China, this study elaborates on the practice of government response as a process in Indonesia. Research takes the object of research as the object of observation. Researchers review research achievements in China and intuitively observe practices in Indonesia. The results of the review and observation of government response research as a process show that almost all concepts, models and types of government responses in China are practiced by the Indonesian government. Studies in China and practice in Indonesia, following the perspective of governance, government-citizen interaction, response attitude, and the manner and content of government responses. Based on a study in China, which is very rich in concepts, the Indonesian government's response appears to be more chronological, careful, flexible, and considerate. Scholars in both countries can learn from and draw on experiences for further studies that are useful in the construction of respondent government models, as well as provide useful empirical examples for improving government response capacity.
Evaluasi Kebijakan WFH Terhadap Pelayanan Publik Di Indonesia S.AB, Ni Nyoman Kartika Yanti
Jurnal Widya Publika Vol 10 No 1 (2022): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v10i1.823

Abstract

Kebijakan WFH di masa pandemic berdampak pada pelayanan publik. Pelayanan yang biasanya dilakukan secara manual, kini mengharuskan pemerintah untuk beradptasi dengan kondisi pembatasan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Kebijakan WFH Terhadap Pelayanan Publik di Indonesia. Studi ini menggunakan studi kepustakaan dengan sumber yang berasal dari buku, jurnal, atau situs resmi pemerintah. Teori yang digunakan dalam kajian ini adalah Teori Evaluasi Kebijakan William Dunn. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah harus terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar terwujud pelayanan yang cepat, terjangkau, dan efektif. Hasil evaluasi kebijakan WFH terhadap pelayanan public di Indonesia yakni Dari segi efektivitas, pelayanan di masa pandemic covid dapat dikatakan efektif karena pemerintah telah melakukan perbaikan tata kelola yang tetap sesuai protokol kesehatan. Dari segi efisiensi, berdasarkan analisis penulis pada masa pandemi Covid 19 pekerja akan lebih produktif karena bisa menghemat waktu. Dari segi kecukupan, sangat mencukupi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayaan singkat dan memuaskan. Dari segi perataan, sistem online dapat dinikmati oleh semua masyarakat baik yang kaya ataupun yang miskin. Dari segi responsivitas, pelayanan publik online lebih responsif dimana dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya, dari segi ketepatan, masyarakat yang memanfaatkan platform online justru akan sangat terbantu untuk mendapatkan pelayanan tepat sesuai kebutuhan. Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, WFH, Pelayanan Publik
STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA Suardita, I Ketut
Jurnal Widya Publika Vol 10 No 1 (2022): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v10i1.863

Abstract

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang program merdeka belajar kampus merdeka yang diatur melalui Permendikbud No. 3/2020, dimana pada kebijakan ini mengatur tentang hak mahasiswa untuk melakukan pembelajaran di luar program studi maksimal selama tiga semester dengan tujuan agar mahasiswa memperoleh kesempatan menambah wawasan dan meningkatkan kompetensi sesuai minat, bakat serta cita-cita yang dimiliki. Program ini diharapkan sebagai jawaban atas tuntutan keterkaitan dan kesesuaian dengan dunia kerja. Tujuan daripada penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Fakultas Teknik Universitas Udayana dan kendala-kendala yang terjadi serta untuk mengetahui dan menganalisis solusi dari kendala-kendala dalam Implementasi kebijakan MBKM di Fakultas Teknik Universitas Udayana. Metode deskriptif kualitatif digunakan pada penelitian ini, dimana analisis dilakukan terhadap data yang telah terkumpul melalui pengamatan, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran online, yang kemudian dideskripsikan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah yang ada, dianalisis dengan teori G.C.Edward III dengan empat indikator yang turut mempunyai pengaruh pada kesuksesan implementasi kebijakan publik yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap dan struktur birokrasi. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa implementasi kebijakan merdeka belajar kampus merdeka di Fakultas Teknik Universitas Udayana belum optimal. Masih ada kendala dalam implementasi kebijakan tersebut yaitu: kurangnya komunikasi dan koordinasi di internal dan lintas sektor, kurangnya sumber daya informasi, dan belum ada insentif/reward bagi peserta yang berprestasi. Solusi dari kendala-kendala implementasi kebijakan merdeka belajar kampus merdeka di Fakultas Teknik Universitas Udayana adalah: 1) Solusi komunikasi: lebih intensif melakukan sosialisasi, komunikasi dan koordinasi di internal fakultas dan dengan lintas sektor tentang kebijakan MBKM, 2) solusi sumber daya informasi: pihak universitas agar menerbitkan Peraturan Rektor tentang konversi nilai mata kuliah sebagai acuan bagi program studi, pihak program studi agar melakukan restrukturisasi kurikulum untuk mengakomodasi pelaksanaan MBKM, 3) solusi insentif/reward: pihak universitas agar menerbitkan peraturan rektor dan panduan tentang pemberian reward kepada peserta yang berprestasi, mengalokasikan anggaran dana, dilakukan peninjauan ulang sistem pembobotan beban kerja dosen pembimbing MBKM

Page 7 of 9 | Total Record : 90

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 1 (2025): Widya Publika Vol 12 No 2 (2024): Widya Publika Vol 12 No 1 (2024): Widya Publika Vol 11 No 2 (2023): Widya Publika Vol 11 No 1 (2023): Widya Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Widya Publika Vol 10 No 1 (2022): Widya Publika Vol 9 No 2 (2021): Widya Publika Vol 9 No 1 (2021): Widya Publika Vol 8 No 2 (2020): Widya Publika Vol 8 No 1 (2020): Widya Publika Vol 7 No 2 (2019): Widya Publika Vol 7 No 1 (2019): Widya Publika More Issue