cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
haris kusumawardana
Contact Email
wijayakusuma.lrev@gmail.com
Phone
+6285778166646
Journal Mail Official
wijayakusuma.lrev@gmail.com
Editorial Address
Beji-Karangsalam Street, No. 25, Karangsalam Kidul, Kedung Banteng, Banyumas, Central Java, Indonesia 53152
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Wijayakusuma Law Review
Published by Universitas Wijayakusuma Purwokerto
ISSN : 27229149     EISSN : 27229157     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Wijayakusuma Law Review aims to provide a forum for lecturers and researchers to publish the original articles about Law Science. The focus of Wijayakusuma Law Review is publishing the manuscript of a research study or conceptual ideas. We are interested in topics which relate Law issues (General) in Indonesia and around the world.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6, No 1 (2024)" : 9 Documents clear
Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pamijen Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Afrina Mayang; Wahyu Hariadi; Haris Kusumawardana; Esti Ningrum
Wijayakusuma Law Review Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v6i1.269

Abstract

Abstract The village as the smallest governmental entity, plays a crucial role in regional autonomy, with the readiness of the village in establishing its governance system impacting the development anda welfare of its community. The management of village finances, especially the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes), is crucial in supporting village development. This research aims to understand how the implementation of Pamijen Village Regulation Number 03 of 2023 concerning the Amendment of the Pamijen Village Revenue and Expenditure Budget for the Fiscal Year 2023 in Sokaraja Subdistrict, Banyumas District, and to identify the challenges faced in the implementation of Pamijen Village Regulation Number 03 of 2023 concerning the Amendment of the Pamijen Village Revenue and Expenditure Budget for the Fiscal Year 2023 in sokaraja Subdistict, Banyumas District. The methodological approach used is normative juridical with descriptive analysis. Date were obtained from field studies at the Pamijen Village Office and trough interviews with villagr officials. The research findings indicate that the implementation of APBDes in Pamijen Village complies with applicable regulations. However, there are technical constraints and budget changes that affect activity realization. It is recommended that the village government continue to evaluate and minimize constraints in the implementation of APBDes. This research is expected to contribute to the development of knowledge, particularly in the context of village financial management Keywords: Implementation, Village Regulation, APBDes Abstrak Desa sebagai entitas pemerintahan terkecil memilikiperan penting dalam otonomi daerah, dengan kesiapan desa dalam membangun system pemerintahannya berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Pengelolaan keuangan desa, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi krusial dalam mendukung pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Peraturan Desa Pamijen Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pamijen Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Peraturan Desa Desa Pamijen Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pamijen Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Data diperoleh dari studi lapangan di Kantor Desa Pamijen dan melalui wawancara dengan perangkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan APBDes di Desa Pamijen sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, terdapat kendala teknis dan perubahan anggaram yang memengaruhi realisasi kegiatan. Disarankan agar pemerintah desa terus melakukan evaluasi dan meminimalisie kendala dalam pelaksanaan APBDes. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan desa. Kata kunci : Pelaksanaan, Peraturan Desa, APBDes
Tinjauan Yuridis Budaya Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Dan Kartu Di Kabupaten Kebumen Ferdian Pamungkas; Muhammad Yusril Irza
Wijayakusuma Law Review Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v6i1.274

Abstract

Abstract Gambling is dangerous for society, nation, and state, as well as very contradictive with religion, ethics and morality. Several gambling forms have developed in daily life, many do it either openly or secretly. Society considers that gambling is something ordinary, not violating the law, not be issued by local community, and even assumes that gambling is only a small violation. This research uses empirical normative research. The data sources that are used are primary and secondary data sources that are obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. Primary data obtaining method is done by interview and secondary data obtaining method is done using related documents. The result of this research states that: (i) Society views that gambling is considered as ordinary act and becomes daily livelihood. Society views and values gambling as a recreation and accepts its existence, which they value it based only on its profit, without considering the negative impact. (ii) Coping of Cockfight Gambling and Card Gambling are using Economical, Legal, Social, and Religious Approach. People hold conference in order to give appeal/warning directly or indirectly. Keywords: Legal Culture, Gambling; Cockfighting, Playing Cards Abstrak Judi berbahaya bagi masyarakat, bangsa, dan negara, serta sangat kontradiktif dengan agama, etika dan moralitas. Berbagai bentuk perjudian telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari, banyak yang melakukannya baik secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi. Masyarakat menilai bahwa perjudian adalah sesuatu yang biasa, tidak melanggar hukum, tidak dikeluarkan oleh masyarakat setempat, bahkan menganggap bahwa perjudian hanyalah pelanggaran kecil. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan metode pengambilan data sekunder dilakukan dengan menggunakan dokumen terkait. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: (i) Masyarakat memandang bahwa perjudian dianggap sebagai perbuatan biasa dan menjadi mata pencaharian sehari-hari. Masyarakat memandang dan menghargai perjudian sebagai rekreasi dan menerima keberadaannya, yang mereka hargai hanya berdasarkan keuntungannya, tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya. (ii) Penanganan Judi Sabung Ayam dan Judi Kartu menggunakan Pendekatan Ekonomis, Hukum, Sosial, dan Keagamaan. Orang-orang mengadakan konferensi untuk memberikan himbauan/ peringatan secara langsung maupun tidak langsung. Kata Kunci: Budaya Hukum, Perjudian; Sambung Ayam, Kartu Remi
Pertimbangan Besaran Upah Minimum Kabupaten Banyumas Oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Banyumas Haris Kusumawardana; Agus Djatmiko; Wahyu Hariadi
Wijayakusuma Law Review Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v6i1.270

Abstract

Abstract This paper is entitled Considerations of the Banyumas Regency Minimum Wage Amount by the Banyumas Regency Wage Council. This study aims to determine the process of implementing the Banyumas Regency minimum wage in 2023. This research is a sociological juridical research with the subject of study by the Banyumas Regency Manpower, Cooperatives and SMEs Service. The aim of this research is to build synergy between the Banyumas Regency Wage Council and the obstacles in determining the minimum wage in Banyumas Regency. Wages are income received by workers in the form of money, which includes not only wages/salaries, but also overtime and allowances received on a regular basis, excluding holiday allowances which are annual, quarterly, and other allowances which are not routine. Wages are all kinds of payments arising from work contracts, regardless of the type of work, which are a form of income received by workers as compensation for the work they do. To determine the district minimum wage in accordance with community standards, the district minimum wage is determined by the government, namely the district Department of Manpower, Cooperatives and Small and Medium Enterprises. Keywords: Wages, Wage Council, Banyumas Regency Abstrak Karya tulis ini berjudul Pertimbangan Besaran Upah Minimum Kabupaten Banyumas Oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Banyumas. Studi ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan upah minimum Kabupaten Banyumas Tahun 2023. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan subjek kajian Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun sinergitas dari Dewan Pengupahan Kabupaten Banyumas dan kendala dalam menetapkan besaran upah minimum di Kabupaten Banyumas. Upah merupakan pendapatan yang diterima tenaga kerja dalam bentuk uang, yang mencakup bukan hanya upah/ gaji, tetapi juga lembur dan tunjangan tunjangan yang diterima secara rutin atau reguler, tidak termasuk Tunjangan Hari Raya yang bersifat tahunan, kwartalan, tunjangan-tunjangan lain yang bersifat tidak rutin. Upah adalah segala macam pembayaran yang timbul dari kontrak kerja, terlepas dari jenis pekerjaannya yang merupakan bentuk penghasilan yang diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya. Untuk menentukan penetapan upah minimum kabupaten agar sesuai dengan standar kebutuan masyarakat, maka upah minimum kabupaten ditentukan oleh pemerintah yaitu Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kabupaten. Kata kunci: Upah, Dewan Pengupahan, Kabupaten Banyumas
Tinjaun Yuridis Terhadap Kesiapan Kewajiban Spin Off Bagi Unit Usaha Syariah (UUS) Menjadi Bank Umum Syariah (BUS) Wiwin Muchtar Wiyono
Wijayakusuma Law Review Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v6i1.275

Abstract

Abstract Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking in Article 68 paragraph 1 and Article 40 Article 40 PBI No. 11/10/PBI/2009 mandates that every Sharia Business Unit (UUS) which is a sharia unit in a Conventional Commercial Bank (BUK) to separate itself (spin-off). and it is explained that UUS is obliged to separate into BUS if the value of UUS assets has reached 50% (fifty percent) of the total asset value of its parent BUK. The spin-off time is no later than 15 (fifteen) years from the enactment of the law, namely 2023. The aim of this writing is to determine the impact of the spin-off on UUS by analyzing the solutions that can be offered. The research results show that it is necessary to review Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking by considering the financial condition of UUS. Apart from that, UUS which has carried out a spin-off by becoming a new BUS can optimize the use of Third Party Funds in the form of financing and other services. In order to encourage BUS growth, support from the government is needed, such as providing tax incentives and simplifying regulations on capital participation. Apart from that, the new BUS needs to carry out various innovations by adding financing products and developing existing products. This research aims to determine the readiness of the Spin Off obligation for UUS to become a BUS and the issue of readiness to fulfill the obligations of UUS to become a BUS in July 2023. Keywords: Spin-off Obligations, Sharia Business Units (UUS), Sharia Commercial Banks (BUS) Abstrak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Pasal 68 ayat 1 dam Pasal 40 Pasal 40 PBI No. 11/10/ PBI / 2009 mengamanahkan bahwa setiap Unit Usaha Syariah (UUS) yang menjadi unit syariah pada Bank Umum Konvensional (BUK) untuk memisahkan diri (spin-off). serta dijelaskan bahwa UUS wajib memisahkan menjadi BUS apabila nilat aset UUS telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset BUK induknya. Waktu spin-off paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak undang-undang tersebut diberlakukan yakni pada tahun 2023. Tujuan dari penulisan untuk mengetahui dampak spin-off bagi UUS dengan menganalisis solusi yang dapat ditawarkan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu dilakukannya peninjauan kembali terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dengan mempertimbangkan kondisi finansial UUS. Selain itu UUS yang telah melaksanakan spin-off dengan menjadi BUS baru dapat mengoptimalkan pemanfaatan Dana Pihak Ketiga dalam bentuk pembiayaan dan layanan lainnya. Dalam rangka mendorong pertumbuhan BUS maka dibutuhkan dukungan dari pemerintah seperti pemberian insentif pajak dan penyederhanaan regulasi pada penyertaan modal. Selain itu, BUS baru perlu melakukan berbagai inovasi dengan penambahan produk pembiayaan maupun pengembangan produk yang telah dijalankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang kesiapan kewajiban Spin Off bagi UUS menjadi BUS dan persoalan yang menyangkut kesiapan untuk memenuhi kewajiban UUS untu menjadi BUS di bulan Juli tahun 2023. Kata Kunci: Kewajiban Spin-off, Unit Usaha Syariah (UUS, Bank Umum Syariah (BUS)
Analisis Hukum Terhadap Konsep Riba Dalam Transaksi Jual Beli Online Menggunakan Shopee Pay Later Pada Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Antony Charles; Wiwin Mochtar Wiyono; Ferryani Krisnawati; Eti Mul Erowati
Wijayakusuma Law Review Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v6i1.271

Abstract

Abstract The purpose of this research is to determine the mechanism for using Shopee PayLater in the Shopee application and the views of the compilation of sharia economic law on the mechanism of buying and selling contracts using Shopee PayLater. This research uses an empirical normative juridical approach and the type of research uses a qualitative approach which includes the results of online surveys and interviews, with various written information that explains the buying and selling mechanism using Shopee PayLater payments in the view of the Sharia Economic Law Compilation. This data relates to Shopee PayLater service provisions, payment systems, billing and user statements. The techniques used by the author are direct and online interviews as well as literature study. The results of this research are that the requirements for activating Shopee PayLater are that you must have a Shopee account that has been verified by Shopee and must have an ID card to activate it. The payment system is in installments 2 times, 3 times, 6 times and 12 times per month. Bill payments can be made via m-banking, ATM, Indomart, Alfamart, or other payments. The use of Shopee PayLater is included in the qardh contract which has been regulated in the Compilation of Sharia Economic Law in article 20 paragraph 36 which explains the meaning of Qard and the articles related to qard in the use of Shopee PayLater, namely in article 606, article 607, article 608, Article 609 and Article 611. According to several legal opinions, Shopee PayLater can be said to be usury when there is an ziyadah or additional element required in advance by the paylater publisher for its consumers. Included in the type of debt usury which is prohibited. However, if Shopee PayLater charges additional fees then it is not usury. As long as the additional costs are counted as services or ijarah. Keywords: Usury, Online Buying and Selling, Shopee PayLater, Compilation of Sharia Economic Law Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme penggunaan Shopee PayLater pada aplikasi Shopee dan pandangan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme akad jual beli menggunakan Shopee PayLater. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif empiris dan jenis penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif yang meliputi hasil survei online dan wawancara, dengan berbagai informasi tertulis yang menjelaskan mekanisme jual beli menggunakan pembayaran Shopee PayLater dalam pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Data tersebut berkaitan dengan ketentuan layanan Shopee PayLater, sistem pembayaran, tagihan, dan pernyataan pengguna. Teknik yang digunakan oleh penulis berupa wawancara secara langsung dan online serta studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu syarat mengaktifkan Shopee PayLater adalah harus memiliki akun Shopee yang sudah terverifikasi oleh pihak Shopee dan wajib memiliki KTP untuk mengaktifkannya. Sistem pembayarannya melalui cicilan 2 kali, 3 kali, 6 kali, dan 12 kali perbulannya. Pembayaran tagihannya bisa melalui m-banking, atm, indomart, alfamart, ataupun pembayaran lainnya. Penggunaan Shopee PayLater termasuk ke dalam akad qardh yang dimana telah diatur ke dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 20 ayat 36 yang menjelaskan pengertian dari Qard dan pasal pasal yang terkait dengan qard dalam penggunaan Shopee PayLater yaitu pada pasal 606, pasal 607, pasal 608, pasal 609, dan pasal 611. Menurut beberapa pendapat hukum Shopee PayLater ini bisa dikatakan riba ketika adanya unsur ziyadah atau tambahan yang disyaratkan di muka oleh pihak penerbit paylater kepada konsumennya. Termasuk dalam jenis riba utang yang diharamkan. Namun, jika Shopee PayLater membebankan biaya tambahan maka bukan termasuk riba. Asalkan biaya tambahan tersebut dihitung sebagai jasa atau ijarah. Kata Kunci: Riba, Jual Beli Online, Shopee PayLater, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Dampak Restrukturisasi Perjanjian Kredit Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Dalam Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Suryati Suryati; Teguh Anindito; Aris Priyadi
Wijayakusuma Law Review Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v6i1.267

Abstract

Abstract The aim of this research is to determine the impact of credit agreement restructuring on mortgage guarantees in an effort to rescue problem loans. To achieve this goal, the approach method used is empirical juridical. Data sources include primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly by conducting field research in the form of free, guided interviews with respondents. Meanwhile, secondary data consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data obtained was then analyzed qualitatively. Conclusion: Based on the results of research and analysis of data collected by the author, it is concluded that the impact of credit agreement restructuring on mortgage guarantees in efforts to save problematic loans is: the position of collateral whose credit agreement has been restructured through an addendum deed is that the guarantee remains valid because the object of the guarantee Bank Jateng has charged it with a guarantee institution in the form of a mortgage which has the characteristic of always following the object being pledged as collateral in the hands of whoever the object is in (droid de suite). Then, for the initial credit agreement which has been restructured through an addendum, it remains in effect as a binding condition between legal subjects in their legal relationship and the addendum cannot be separated from the original credit agreement. Keywords: Impact, Restructuring, Credit Agreement, Mortgage Rights, Problematic Credit Abstrak Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui dampak restrukturisasi perjanjian kredit terhadap jaminan Hak Tanggungan dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah. Untuk mencapai tujuan tersebut maka Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat langsung dengan melakukan penelitian lapangan yang berupa wawancara secara bebas terpimpin dengan responden. Sedangkan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif. Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang berhasil dihimpun oleh penulis maka disimpulkan, bahwa dampak restrukturisasi perjanjian kredit terhadap jaminan Hak Tanggungan dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah yaitu: kedudukan jaminan yang perjanjian kreditnya telah direstrukturisasi melalui akta addendum adalah jaminan tersebut tetap berlaku karena objek jaminan tersebut oleh Bank Jateng telah dibebankan dalam suatu lembaga jaminan baik berupa hak tanggungan yang memiliki sifat selalu mengikuti objek yang dijaminkan di tangan siapapun objek itu berada (droid de suite). Kemudian untuk perjanjian kredit awal yang telah direstrukturisasi melalui addendum, tetap diberlakukan sebagai syarat yang mengikat antara subjek hukum dalam hubungan hukumnya serta addendum tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kredit awalnya. Kata Kunci: Dampak, Restrukturisasi, Perjanjian Kredit, Hak Tanggungan ., Kredit Bermasalah
Keamanan Pangan Berbasis Kearifan Lokal Semarang Dalam Pendekatan Komparatif Antropologi Hukum Emy Handayani; Mas’ut Mas’ut; Surya Kusuma Wardana
Wijayakusuma Law Review Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v6i1.272

Abstract

Abstract Food safety for local products is very necessary for people who live in several regions in Indonesia, especially the city of Semarang. Food safety can be characterized as food that is good, high quality, has quality, guaranteed good nutrition, safe for consumption. Protection of local food safety in local communities prioritizes food safety and health of local Semarang residents who consume local food products in Semarang City. So that it can provide legal protection for local communities, in this case local consumers, so supervision is needed in food policy and strengthening food institutions. The suggestion used through the Comparative Legal Anthropology approach is that it is hoped that food safety based on local wisdom can provide legal regulations related to the Food Law which will be compared with the conditions of society in Semarang City. Keywords: Local Product Food Safety, Local Consumer Protection, Comparative Legal Anthropology Abstrak Keamanan terhadap pangan produk lokal sangat diperlukan untuk masyarakat yang mendiami beberapa daerah di Indonesia, khususnya Kota Semarang. Keamanan pangan dapat dicirikan sebagai pangan yang baik, berkualitas, memiliki mutu, terjamin akan nutrisi yang baik, aman untuk dikonsumsi. Perlindungan atas keamanan pangan lokal pada masyarakat lokal mengutamakan keamanan makanan dan kesehatan masyarakat lokal Semarang yang mengonsumsi produk pangan lokal di Kota Semarang. Sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat lokal, dalam hal ini konsumen lokal, sehingga diperlukan pengawasan dalam kebijakan pangan dan penguatan kelembagaan pangan. Saran yang digunakan melalui pendekatan Komparatif Antropologi Hukum diharapkan keamanan pangan berbasis kearifan lokal dapat memberikan pengaturan-pengaturan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Pangan yang akan diperbandingkan dengan kondisi masyarakat di Kota Semarang. Kata Kunci: Keamanan Pangan Produk Lokal, Perlindungan Konsumen Lokal, Komparatif Antropologi Hukum
Tradisi Seren Taun berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kasepuhan (Suatu Kajian Holistik Antropologi Hukum) Emy Handayani; Endang Sumiarmi; Dominikus Rato; Sekhar Candra; Yustika Niken Sharaningtyas
Wijayakusuma Law Review Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v6i1.268

Abstract

Abstract Seren Taun is a series of agricultural activities carried out every year by a traditional community in a traditional area which is usually called a traditional traditional ritual, as a form of respect for the ancestors and the Goddess Sri with all forms of rituals and cultural arts performances of the Kasepuhan indigenous community from very from long ago to modern art displayed by indigenous peoples. The rice was brought, paraded, accompanied by everyone present to be stored in the Leuit Si Jimat communal barn. The local wisdom of the Kasepuhan traditional community of Banten Kidul is a community that still upholds and carries out traditions with the supervision of the Abah as the Traditional Leader. Kasepuhan residents are devout followers of the Islamic religion, but in their daily lives they are characterized by mythical and animist beliefs or they still maintain ancestral beliefs such as burning incense, giving offerings, traditional ceremonies, placing fences on doors, and other ancestral beliefs. The Holistic Study of Legal Anthropology illustrates that traditional rituals based on local wisdom are a manifestation of the behavior or actions of indigenous people in an effort to get closer to God. Because rituals are ceremonies carried out by indigenous people throughout their lifetime, they are carried out by every indigenous community in their traditional territory, because they are ceremonies for the life cycle of an individual's life as a member of society (the universal circle of life). Keywords: Seren Taun Tradition, Local Wisdom of the Kasepuhan Indigenous Community, Holistic Study of Legal Anthropology Abstrak Seren Taun adalah rangkaian kegiatan pertanian yang dilaksanakan setiap tahun pada suatu masyarakat adat di suatu wilayah adat yang biasa disebut dengan ritual tradisi adat, sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan Dewi Sri dengan segala bentuk ritual dan pertunjukkan seni budaya warga masyarakat adat kasepuhan dari kesenian yang sangat lama sampai dengan kesenian modern ditampilkan masyarakat adat. Padi dibawa, diarak, diiringi oleh semua orang yang hadir untuk disimpan di lumbung komunal Leuit Si Jimat. Kearifan lokal masyarakat adat kasepuhan Banten Kidul merupakan masyarakat yang masih memegang teguh dan menjalankan tradisi dengan pengawasan abah sebagai Ketua Adat. Warga kasepuhan merupakan pemeluk agama Islam yang taat, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari diwarnai kepercayaan-kepercayaan bersifat mitos dan animisme atau masih mempertahankan kepercayaan leluhur seperti membakar menyan, memberikan sesajen, upacara-upacara adat, memasang tolakbala di pintu, dan kepercayaan leluhur lainnya. Kajian Holistik Antropologi Hukum menggambarkan bahwa Ritual adat berbasis kearifan lokal merupakan perwujudan tingkah laku atau tindakan masyarakat adat dalam upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan NYA. Karena ritual merupakan upacara yang dilakukan masyarakat adat sepanjang masa kehidupan dilaksanakan oleh setiap masyarakat adat di wilayah adat, karena merupakan upacara rangkaian hidup bagi kehidupan seorang individu sebagai anggota masyarakat (lingkaran hidup yang bersifat universal). Kata Kunci: Tradisi Seren Taun, Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kasepuhan, Kajian Holistik Antropologi Hukum
Tanggung Jawab Dokter/Rumah Sakit Akibat Malpraktik Medis Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pasien Aris Priyadi
Wijayakusuma Law Review Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v6i1.273

Abstract

Abstract The relationship between a doctor and a patient is basically a civil law relationship, where the patient comes to the doctor to cure his illness and the doctor promises to try to treat or cure the illness. Civil relations are legal relations carried out by parties who are in equal positions. The relationship between the doctor and the patient gives rise to rights and obligations or in other words the agreement/agreement between the doctor and the patient gives rise to an obligation, in this case a business contract (inspanning verbintennis) because it is based on an obligation to do business. Doctors are obliged to provide care with care and attention in accordance with professional standards. So if the patient/family finds out that the doctor has not fulfilled his obligations as stated in the agreement, he can file a lawsuit for breach of contract before the court and ask for the agreement to be fulfilled and can demand compensation. Likewise, if a doctor in his service to a patient commits an act that violates the law, then in accordance with the provisions of Article 1365 of the Civil Code which regulates unlawful acts, the plaintiff (victim, patient) can demand compensation, both material and immaterial. The principle of the reverse burden of proof can be applied in medical cases, so the rights of the patient (plaintiff) will be protected, meaning that the plaintiff (patient), even though it is difficult or impossible to prove the fault of the defendant (doctor, hospital) and will still obtain his rights, namely in the form of compensation both material and immaterial. Keywords: Doctor's liability, malpractice, medical Abstrak Hubungan antara doker dengan pasien pada dasarnya merupakan hubungan hukum keperdataan, dimana pasien dating kepada dokter untuk disembuhkan penyakitnya dan dokter berjanji akan berusaha mengobati atau menyembuhkan penyakit tersebut. Hubungan keperdataan merupakan hubungan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berada dalam kedudukan yang sederajat. Hubungan antara dokter dengan pasien tersebut menimbulkan hak dan kewajiban atau dengan kata lain perjanjian/persetujuan antara dokter dengan pasien menimbulkan perikatan, dalam hal ini perikatan usaha (inspanning verbintennis) karena didasarkan atas kewajiban berusaha. Dokter wajib memberikan perawatan dengan hati-hati dan penuh perhatian sesuai dengan standar profesi. Sehingga apabila pasien/keluarganya mengetahui bahwa dokter tidak memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum dalam perjanjian, maka dapat menuntut gugatan wanprestasi ke muka sidang pengadilan dan meminta perjanjian tersebut dipenuhi serta dapat menuntut ganti rugi. Demikian pula apabila dokter dalam pelayanannya terhadap pasien melakukan perbuatan melanggar hokum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur perbuatan melanggar hukum, penggugat (korban,pasien) dapat menutut ganti rugi baik materiil maupun immateriil. Prinsip beban pembuktian terbalik dapat dterapkan dalam perkara medis, maka hak-hak pasien (penggugat) akan terlindungi artinya penggugat(pasien) walaupun sulit atau tidak bias membuktikan kesalahan tergugat (dokter,rumah sakit) dan tetap akan memperoleh hak-haknya yaitu berupa ganti rugi baik materiil maupun immateriil. Kata Kunci: Tanggung jawab dokter, malpraktik, medis

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 01 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol 2, No 01 (2020) Vol 1, No 1 (2019)