cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
ardiansyah
Contact Email
ardi.ansyah@stainmajene.ac.id
Phone
+6281253281796
Journal Mail Official
jurnalqisthosia@stainmajene.ac.id
Editorial Address
jalan BLK Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat
Location
Kab. majene,
Sulawesi barat
INDONESIA
Qisthosia
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene
ISSN : -     EISSN : 28081676     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
This Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum intents to publish issues on law studies and practices in Indonesia covering several topics related to Islamic law, Islamic Law of Criminal, Islamic Law of Family, Islamic Economic Law, Social Community, Constitutional law, International Law, Environmental Law, Criminal Law, Private Law, Agrarian Law, Administrative Law, Criminal Procedural Law, Commercial Law, Human Rights Law, Civil Procedural Law and Adat Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 72 Documents
 1   2   3   4   5 
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAM DI BIDANG EKONOMI, SOCIAL, DAN BUDAYA Mohammad Maulana; Nur Akifah Janur
QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.552 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Tanggung jawab Negara dalam pemenuhan HAM di bidang Ekonomi, social, dan budaya. Penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Tanggungjawab Negara dalam Pemenuhan HAM dI Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya”.ini menggunakan penelitian hukum normatif (normative legal research). Olehnya itu orientasi penelitian ini adalah Law in books . Kesimpulan dalam penelitian inia adalah Tanggungjawab negara dalam pemenuhan HAM di bidang ekonomi, sosial, dan budaya adalah bahwa negara harus melakukan proses harmonisasi, internalisasi dan implementasi isi kovenan dalam peraturan perundangan yang ada dan akan dibuat serta mewujudkan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya kepada semua warga negara.
PERSPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP AKURASI ARAH KIBLAT DENGAN PENGGUNAAN ALAT MODERN: Studi Analisis Masjid Binaan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Bone Andi Jusran Kasim; Supriadi Supriadi; Aswar Anas
QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.79 KB)

Abstract

Penentuan arah kiblat masjid-masjid khususnya di wilayah Kabupaten Bone telah ditetapkan oleh para pendiri, tokoh dan imam masjid sejak puluhan tahun lalu dengan menggunakan metode yang masih klasik menurut tafsir masing-masing, namun pada zaman modern dengan data pendukung. metode kecanggihan teknologi. Menelaah arah kiblat masjid bukanlah suatu keharusan dalam rangka memberikan keyakinan dari segi keilmuan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat, fakta yang ditemukan di lapangan beberapa arah kiblat masjid di Kabupaten Bone belum mengarah ke arah kiblat yang tepat secara akurat. , maka dari itu harus ada lembaga di tengah masyarakat yang berkompeten dalam memberikan pembinaan secara komprehensif terkait pentingnya penentuan arah kiblat masjid, tidak boleh dilakukan secara subyektif, oleh karena itu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) ) IAIN Bone hadir untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya menentukan arah kiblat tanpa sembarangan melainkan menggunakan metode penentuan arah kiblat menggunakan alat bantu. - alat ilmiah dan akurat modern, penelitian ini difokuskan pada orang-orang yang berada di masjid-masjid yang dibangun oleh lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat Institut Islam Negeri Bone untuk mendidik mereka dengan mengubah perspektif mereka, bahwa keakuratan arah kiblat sangat penting.
ALASAN HARTA KEPEMILIKAN ORANG TUA TERBAGI DI AWAL SEBELUM ADANYA KEMATIAN Aminuddin Aminuddin; Ardiansyah Ardiansyah
QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.17 KB)

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengulas mengenai‚ “Alasan harta kepemilikan orang tua terbagi di awal sebelum adanya kematian di Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar”. Bentuk penelitian menggunakan kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang dilaksanakan di lapangan berupa pengelolaan data yang dikumpulkan dalam bentuk wawancara yang terstruktur. Adapun pola analisis pada penelitian ini, berupa pendekatan descriptif analisis. Berdasarkan fakta lapangan yang didapatkan memberikan petunjuk bahwa alasan harta kepemilikan orang tua terbagi pada awal sebelum adanya kematian di Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar yaitu: Pertama; adanya kemaslahatan yang diperoleh keluarga yang ditinggalkan dengan dasar pertimbangan adat dan budaya yang begitu kental. Kedua; keadilan dan kesetaraan antara pihak anak laki-laki dengan perempuan dengan melihat pada sisi biaya kehidupan yang didapatkan selama masa hidupnya. Ketiga; kebutuhan berumah tangga pada anak yang baru saja melangsungkan pernikahan. Keempat; kemudahan dalam pembagian harta dibandingkan dengan pembagian harta yang dilakukan pada Pengadilan Agama, dan. Kelima; masalah konfilik antara anak ketika orang tua telah tiada di antara mereka. Implikasi Penelitian; Hukum Islam pada dasarnya tidaklah mutlak bersifat kaku namun dapat bersifat pleksibel terhadap suatu persoalan semalama itu masih memiliki dasar hukum dalam Islam baik itu dari Alquran, hadis, ijma, dan qiyas. Namun yang menjadi dasar atas perubahan atau peralihan tersebut tentunya juga memiliki alasan kemaslahatan demi perbaikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tetapi perlu digaris bawahi bahwa dalam hal perubahan dan mencari alternatif penyelesaian masalah dalam hukum Islam tentunya perlu kiranya diperhatikan dan lebih berhati-hati agar tidak malah lebih jauh dan cenderung akan ke hal-hal kesyirikan dengan dalih adat dan budaya yang dijalani.
PELANGGARAN HAM DALAM PANDEMI COVID-19 Nur Akifah Janur; Fatri Sagita
QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.806 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peningkatan Pelanggaran HAM yang berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sehingga diperlukan percepatan penanganan COVID-19 dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 semakin meluas. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini menimbulkan pro kontra, timbuk kehkawatiran dalam masyarakat terkait kemungkinan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam hal pemberlakukan PSBB, maka dari itu melului tulisan ini, penulis akan melakukan penelitian terkait bagaimana ketentuan hukum Penanggulangan Covid 19 serta bagaiamna realisasi pelaksanaan PSBB dalam perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia di Kota Makassar. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode normative- empiris, yaitu penulis menjabarkan ketentuan huku terkait pelaksanaan PSBB lalu kemudian data normative tersebut dianalisis ke lapangan apakah terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Sehingga dalam penlitian ini penulis memperoleh kesimpulan bahwa 1. Pembatasan Sosial Berskala Besar diterapkan dengan kriteria yang ditetapkan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. 2. Terdapat beberapa pelanggaran HAM dalam penerapan PSBB di Kota Makassar antara lain tindak kekerasan, dugaan kriminalisasi, hingga penangkapan sera pemberhentian massal bagi pekerja.
PENANAMAN NILAI MALAQBIQ DALAM PENDIDIKAN KELUARGA SUKU MANDAR DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Atirah Atirah; Muhammad Ainun Najib
QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.249 KB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah memperdalam nilai Malaqbiq keluarga merupakan dasar pendidikan utama bagi seorang anak dimana dalam pendidikan keluarga anak belajar melalui contoh teladan yang diberikan orang tua. Meneladani orang tua dengan perilaku dan akhlak yang baik serta tutur kata yang bijak membuat anak dapat tumbuh menjadi anak yang baik berkat teladan orang tua. Selain itu cara pembiasaan juga merupakan salah satu bentuk didikan dalam keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif dengan kajian kepustakaan (library research) dimana penelitian ini berusaha menggambarkan fenomena fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Hasil penelitian diungkapkan bahwa Sehingga dalam pengalaman dan penanaman nilai malaqbiq masyarakat mandar tidak hanya dimulai dari pendidikan keluarga tetapi tetap dijunjung hingga tingkat pendidikan tinggi, hal ini seperti layaknya mengamalkan Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-sehari sebagaimana pengamalan nilai malaqbiq dalam kehidupan sehari-hari.
RELEVANSI PIDANA BERSYARAT DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN INTEGRATIF DI INDONESIA Abdul Rahman; Nur Intan Ismail; Saiful Haq
QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.902 KB)

Abstract

Pidana bersyarat adalah pidana pokok yang telah dijatuhkan oleh hakim berupa pidana penjara, yang pelaksanaannya tidak segera dijalani dalam tembok lembaga permasyarakatan, melainkan (hanya) di tengah-tengah masyarakat, dengan syarat selama masa percobaan yang telah ditentukan oleh hakim, terpidana bersyarat tidak boleh melakukan pelanggaran.Untuk menyesuaikan usaha pendayagunaan pidana bersyarat di dalam kerangka pembaharuan hukum pidana yang berprikemanusiaan dengan falsafah negara Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka seharusnya diusahakan agar pengaturan dan penerapan pidana bersyarat secara integratif dapat memenuhi perangkat tujuan pemidanaan berupa pencegahan, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbalan. Keuntungan penerapan pidana bersyarat antara lain: memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, b) memungkinkan terpidana untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia, yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat,; serta c) akan mencegah terjadinya stigma yang diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan sebagai salah satu konsekuensi di luar hukum yang harus diperhitungkan dalam kebijaksanaan para penegak hukum.
IMPLIKASI SALAT BERJAMAAH SEBAGAI KONTROL SOSIAL KEHIDUPAN MASYARAKAT DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DI KOTA MAKASSAR Andi Sumardin Andis
QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.172 KB) | DOI: 10.4790/jhki.v2i2.127

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menjelaskan implikasi salat berjamaah sebagai kontrol sosial di Kota Makassar pada masa pandemi Covid-19. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif, kemudian lokasi penelitian di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan fenomenologis, pendekatan normatif, dan pendekatan antropologis, adapun metode dalam mengumpulkan data adalah wawancara mendalam, observasi non partisipasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implikasi salat berjamaah sebagai kontrol sosial di Kota Makassar pada masa pandemi Covid-19 antara lain sebagai kontrol sosial terhadap dampak Covid-19 adalah memberi peran penting pada jamaah untuk sementara bersabar menghadapi cobaan dari Allah swt dengan adanya wabah Covid-19. Salat berjamaah memberi semangat untuk lebih sadar dalam meningkatkan keimanan dan memohon perlindungan dari segala wabah yang akan menimpah para jamaah.
EFEKTIVITAS BERPERKARA SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) DI MASA PANDEMI COVID-19 : Studi Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B Kaimuddin Kaimuddin; Andi Jusran Kasim; Dwi Utami Hudaya Nur
QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.17 KB) | DOI: 10.4790/jhki.v2i2.128

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas berperkara secara elektronik (e-court) di masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B. Metode dalam Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan analisis data yang bersifat kualitatif. Data kualitatif dalam hal ini berupa kata-kata, sehingga laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian yang berasal dari kegiatan observasi, wawancara dan beberapa catatan lapangan untuk ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Polewali sudah melakukan beberapa upaya dalam menerapankan persidangan secara elektronik, diantaranya mempersiapkan hakim-hakim yang professional, melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan pesidangan secara elektronik, sosialisasi yang dilakukan memalui media cetak maupun media online, menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan persidangan secara elektronik, mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk mengoprasikan aplikasi persidangan elektronik, melakukan evaluasi dan pembaharuan dalam penerapan aplikasi persidangan secara elektonik, dan bekerjasama dengan pos bantuan hukum dalam merealisasikan persidangan secara elektronik.
EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DALAM MENURUNKAN ANGKA PERNIKAHAN USIA DINI DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR: Studi di Pengadilan Agama Polewali Mandar Alfian Alghifari; Nuzha Nuzha; Dwi Utami Hidaya Nur
QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.49 KB) | DOI: 10.4790/jhki.v2i2.129

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 terhadap kondisi perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Polewali Mandar. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahani juga mengetahui tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dibawah umur di Kabupaten Polewali Mandar, dan untuk mengetahui dan memahami factor yang menjadi penghambat Efektivitas Undang-Undang ini. Penilitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis, adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder (studi kepustakaan dengan cara menelaah/menganalisa buku-buku, literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan skripsi penulis). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Implikasi dari penelitian ini untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat secara umum tentang dampak perkawinan di bawah umur dan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya menikah tepat waktu untuk melangsungkan perkawinan agar terwujudnya tujan perkawinan sesuai yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yaitu untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ONLINE OLEH MAHASISWA STAIN MAJENE Fatri Sagita
QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.865 KB) | DOI: 10.4790/jhki.v2i2.130

Abstract

Tujuan dari penelitian adalah kecenderungan masyarakat yang khususnya beragama Islam mengabaikan sah atau tidak sahnya jual beli online dalam hukum Islam dan kurangnya fiter terhadap situs-situs internet yang tidak sesuai umur untuk melakukan transaksi jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk mnganalisis hukum islam dari transaksi jual beli online. Metode penelitian yang digunakan adalah deskrtif kualitatif. Fokus penelitian berupa jual beli online dalam perspektif hukum Islam. Instrumen penelitian yang digunakan adalah dokumentasi berupa Al-Qur’an, hadits, buku, jurnal, dan karya ilmiah. Data diperoleh dengan teknik membaca, menonton, mengamati, membedah, mendeskripsikan, menafsirkan, dan menyimpulkan. Berdasarkan analisis data yang diperoleh bahwa hasil penelitian ini menunjukkan jual beli online dalam perspektif hukum Islam diperbolehkan dan sah selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan, paksaan, kecurangan dan semacamnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat dari akad jual beli dan rukun-rukun serta syarat-syarat dari jual beli itu sendiri dan transaksi jual beli online diperbolehkan dalam perspektif hukum Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang terpenuhi sesuai dengan jual beli menurut Islam, yaitu dikhususkan pada prinsip jual beli as-salam, kecuali pada barang dan jasa yang tidak boleh dijual belikan menurut hukum Islam.

Page 2 of 8 | Total Record : 72

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2025) Vol. 5 No. 2 (2024) Vol. 5 No. 1 (2024) Vol. 4 No. 2 (2023) Vol. 4 No. 1 (2023) Vol. 3 No. 2 (2022) Vol. 3 No. 1 (2022) Vol. 2 No. 2 (2021) Vol. 2 No. 1 (2021) Vol. 1 No. 2 (2020) Vol. 1 No. 1 (2020) More Issue