cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zulkarnaini
Contact Email
jkp@ejournal.unri.ac.id
Phone
+628127679365
Journal Mail Official
jkp@ejournal.unri.ac.id
Editorial Address
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru.
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Publik
Published by Universitas Riau
ISSN : 19780680     EISSN : 26555204     DOI : http://dx.doi.org/10.31258/jkp.10.1.p.1-8
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Social Sciences
Jurnal Kebijakan Publik contains articles and scientific papers in the form of research and non-research results, both in government institutions or in the community. This journal focuses on the theoretical and practical study of public policy starting from the formulation, implementation, and evaluation of policies carried out by the government in dealing with the changing needs and demands of society. Therefore, the publication of this journal as a scientific media regarding issues of public policy, both in the form of legislation, legal government, regional regulations, policy government, and government programs and actions. The publication of this journal aims to disseminate theoretical and practical studies in the field of public policy throughout higher education, government institutions, non-governmental at the central, provincial, and city/district levels.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10, No 1 (2019)" : 8 Documents clear
IMPLEMENTASI PERDA NO. 09 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN Museliza, Virna; Nesneri, Yessi
Jurnal Kebijakan Publik Vol 10, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33578/jkp.10.1.p.9-16

Abstract

Implementasi Perda No. 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 09 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan dan kendala-kendala implementasinya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 09 tahun 2014 ada 4 (empat) indikator penelitian yaitu Pada Penataan, segi penentuan lokasi sudah sesuai dengan Rencana Umum TataRuang Setempat; Pemberdayaan sudah berdasarkan visi dan misi dan mengadakan pelatihan khusus kepada pengelola dalam hal pelatihan untuk menjaga kebersihan dan keamanan pasar, agar tetap higienis dan cara mengelola pedagang agar berjualan dengan tertib dalam kios serta tercipta manajemen yang profesional dan Pembinaan, meningkatkan kompetensi pedagang pasar yakni dengan melakukan pelatihan tentang tata cara melayani pembeli dan telah melakukan sosialisasi; sedangkan Pengawasan belum mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 09 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan dikarenakan belum beroperasinya secara optimal, sedang dilaksanakan renovasi, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru belum melaksanakan inspeksi secara langsung dan laporan hasil Pengawasan belum di laporkan kepada Walikota dan DPRD. Kendala pada 1). Penataan, Sempitnya lokasi pasar; 2). Pemberdayaan, sulitnya melakukan pembinaan disiplin kepada para pedagang;3). Pembinaan, sulitnya mendapatkan sumber alternatif pendanaan, serta tidak efektifnya hasil sosialisasi; dan 4). Pengawasan, tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan, masyarakat yang punya kios/los disewakan kepada pedagang lain dengan harga sewa yang mahal, pengawasan dalam penarikan uang retribusi pedagang.
TINJAUAN PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI Bandiyono, Agus; Andiani, Sri
Jurnal Kebijakan Publik Vol 10, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33578/jkp.10.1.p.47-52

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai sistem pelelangan secara sederhana di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi dan membandingkan proses Pengadaan Barang/Jasa berupa Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dengan metode lelang yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh dan menganalisis data adalah: metode penelitian lapangan yang terdiri atas teknik wawancara dan teknik observasi serta metode penelitian kepustakaan. Hasilnya yaitu mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi melalui metode pelelangan sederhana, pihak tersebut adalah Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Bendahara Pengeluaran, Staf Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia dari Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Gambaran pengadaan barang pada Kanwil DJBC Sulawesi dimulai dari penyusunan dokumen pengadaan, penyusunan harga perkiraan sendiri, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan jadwal pengadaan oleh ULP Provinsi Sulawesi Selatan, memasang pengumuman lelang, melaksanakan proses lelang, sampai dengan mengumumkan pemenang lelang telah dilaksanakan. Berikutnya, penyedia barang/ jasa yang ditunjuk sebagai pemenang menandatangani dengan Pejabat Pembuat Komitmen dari Kanwil DJBC Sulawesi. Setelah itu, penyedia melaksanakan kontrak, melakukan serah terima barang dan menyelesaikan pekerjaannya, hingga pencairan dana yang tercantum dalam kontrak.
EVALUASI PELAYANANWAJIB PAJAK DALAMAKTIVASIE-FIN Agus Bandiyono; Muhammad Ziyad Al Fajar
Jurnal Kebijakan Publik Vol 10, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.10.1.p.17-24

Abstract

Evaluasi Pelayanan Wajib Pajak dalam Aktivasi e-FIN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online; mengevaluasi pelayanan yang diberikan berdasarkan pada teori pelayanan publik; dan mengetahui hambatan dan upaya yang telah dilakukan KPP Pondok Aren dalam mengoptimalkan pelayanan aktivasi e-FIN. Metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh dan menganalisis data adalah metode penelitian lapangan yang terdiri atas teknik wawancara dan teknik observasi serta metode penelitian kepustakaan. Pelaksanaan pelayanan aktivasi e-FIN telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online yang memuat ketentuan mengenai pengajuan permohonan aktivasi e-FIN. Pelayanan aktivasi eFIN yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pratama Pondok Aren belum sepenuhnya memenuhi kriteria pelayanan publik yang baik sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara nomor KEP/25/M.PAN/2004 yang memuat pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah. Adapaun dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, ada hal-hal yang dapat ditingkatkan lagi pada beberapa kriteria yaitu Kejelasan dan Kepastian, dan Keterbukaan. Dalam praktiknya, pelayanan aktivasi e-FIN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren menemui beberapa hambatan. Adapun hambatan-hambatan tersebut terdapat pada jaringan internet yang lambat dan sering mengalami gangguan, kurangnya informasi yang diterima Wajib Pajak, perangkat keras yang sudah terlalu tua dan perangkat lunak yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, dan jumlah petugas pajak yang terbatas.
MANAJEMEN STRATEGI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DAERAH Ernawaty Ernawaty
Jurnal Kebijakan Publik Vol 10, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.10.1.p.53-60

Abstract

Potensi alam Kabupaten Bengkalis yang masih cukup baik, hutan rawa gambut, pantai dan pulau kecil serta potensi suku melayu asli merupakan daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Salah satu dari potensi alam yang terkenal di Kabupaten Bengkalis adalah wisata pantai Teluk Rhu Pulau Rupat. Salah satu objek wisata yang terdapat di Kecamatan Rupat Utara yakni Pantai Pesona. Pantai Pesona Kecamatan Rupat Utara adalah nama yang diberikan masyarakat Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Pantai ini dahulunya memiliki nama yang berbeda-beda sesuai penamaan dari warga masing-masing desa yaitu Pantai Tanjung Lapin, Pantai Tanjung Rhu maupun Pantai Tanjung Punak. Konsep teori yang digunakan pada penelitian ini adalah George R Terry dalam Manullang, yakni dilihat dari fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, teknik pengum-pulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor penghambat dalam pengembangan objek wisata Pantai Pesona Kecamatan Rupat Utara Kebupaten Bengkalis yakni faktor dana atau anggaran, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, sampai saat ini objek wisata Pantai Pesona belum dapat memberikan kontribusi PAD terhadap daerah.
ADAPTATION AND MITIGATION OF CLIMATE CHANGE BASED ON COMMUNITY EMPOWERMENT Dadang Mashur; Geovani Meiwanda
Jurnal Kebijakan Publik Vol 10, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.10.1.p.25-32

Abstract

Kabupaten Bengkalis, salah satu daerah yang paling terkena dampak perubahan iklim. Kecamatan Bantan, abrasi Pantai Kabupaten Bengkalis yang semakin parah setiap tahun hampir 30 cm kehilangan luas lahan. Ini merupakan ancaman bagi ekosistem pantai, kondisi hutan bakau di sepanjang pantai telah rusak. Kerusakan mangrove disebabkan oleh eksploitasi dan eksplorasi oleh perusahaan dan masyarakat sekitar untuk kepentingan ekonomi. Menanggapi hal ini, pemerintah (pusat dan daerah) menciptakan Program Desa Iklim (ProKlim) untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan semua pihak dalam melakukan tindakan lokal untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan mengurangi gas emisi rumah kaca (GRK). Kegiatan di ProKlim adalah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian berasal dari masyarakat di Kecamatan Bantan dan institusi terkait. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik analisis interaktif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa masyarakat di Kecamatan Bantan telah menyadari bahwa daerah tersebut mengalami abrasi parah akibat kerusakan ekosistem mangrove dan dampak gelombang laut dari Selat Malaka, di mana masyarakat, dunia usaha dan pemerintah daerah memiliki adaptasi dan mitigasi dalam bentuk memberdayakan masyarakat yang tinggal di pantai untuk melakukan konservasi bakau, pemanfaatan bakau non-kayu, dan membuat kawasan wisata.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PERKEBUNAN SAWIT RAKYAT PADA LAHAN GAMBUT Febri Yuliani
Jurnal Kebijakan Publik Vol 10, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.10.1.p.33-40

Abstract

Besarnya kontribusi sawit terhadap ekspor membuat sawit ditetapkan pemerintah sebagai komoditas unggulan Indonesia. Lebih dari itu, dari perspektif ekonomi global, sawit adalah komoditas yang merupakan kekhasan Indonesia dimana Indonesia memiliki keunggulan yang komparatif dalam produksi sawit. Tujuan penelitian adalah menemukan dan mengimplementasikan kebijakan kelembagaan yang sesuai dan mendorong industri kelapa sawit rakyat agar memiliki nilai tambah bagi peningkatan daya saing. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei, dimana analisis data secara deskriptif kualitatif untuk mengungkapkan secara komprehensif terkait kerangka peraturan dan kelembagaan dalam pengelolaan petani kelapa sawit swadaya di Kabupaten Siak.Hasil penelitian menunjukan pembangunan sub sektor perkebunan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah harus mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan selaras dengan potensi sumber daya alam yang tersedia. Sehingga peran penting perkebunan sebagai penggerak perekonomian sebagai penggerak perekonomian daerah, mendukung pengembangan wilayah, penyerapan tenaga kerja, pendorong pengembangan industri hilir, penyumbang pendapatan daerah, penyedia devisa negara serta peran pentingnya mendukung kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup akan semakin meningkat.
CITIZEN-CENTRIC E-GOVERMENT PELAYANAN PUBLIK Habibie, Dedi Kusuma
Jurnal Kebijakan Publik Vol 10, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.10.1.p.1-8

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi berbagai lini kehidupan, termasuk perkembangan sistem pemerintahan. Saat ini pemerintah pusat maupun daerah gencar menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana publik, tuntutan terhadap keterbukaan informasi yang menyeluruh, serta layanan publik berbasis internet akan mempengaruhi sistem birokrasi yang akan datang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ternyata terlalu cepat berkembang dibanding dengan perkembangan birokrasi. Desakan untuk menyediakan birokrasi yang acceptable semakin masif, tidak hanya pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan melainkan juga memberikan informasi dan pelayanan berbasis masyarakat. Artikel ini menjelaskan peran e-Goverment dalam pelayanan publik, berbagai isu e-Goverment dimasa yang akan datang, dan Citizen-Centric e-Goverment sebagai cara pandang pelayanan publik berbasis teknologi infomasi dan komunikasi. Untuk menjawab berbagai topik tersebut penulis menggunakan pendekatan literatur review serta mengangkat berbagai studi kasus dari berbagai karya ilmiah yang terkait dengan dengan topik yang diangkat.
STRATEGI PEMBERDAYAAN KOMUNITASADAT TERPENCIL (KAT) SUKU BONAI Mayliza, Mayliza; Adianto, Adianto
Jurnal Kebijakan Publik Vol 10, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33578/jkp.10.1.p.41-46

Abstract

Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan salah satu isu di Indonesia dan juga menjadi sebuah isu dan tantangan bagi pemerintah daerah salah satunya Kabupaten Rokan Hulu. Masyarakat KAT masih ada dan tersebar di pelosok ataupun daerah perbatasan yang lokasinya secara geografis relative sulit dijangkau dan pada umumnya jauh tertinggal secara ekonomi maupun sosial politik dibandingkan dengan masyarakat yang hidup secara umum. Masyarakat KAT suku bonai merupakan bagian dari masyarakat Kabupaten Rokan Hulu yang juga memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan juga merasakan hasil dari pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu. Melalui pemberdayaan masyarakat komunitas adat terpencil (KAT) yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dinas Sosial Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi penanggung jawab dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat KAT suku bonai diharapkan mampu membantu mereka keluar dari kehidupan perbatasan dan pedalaman menuju kehidupan yang lebih baik. Kajian ini merupakan studi literature dari berbagai referensi yang ada, kemudian data tersebut dikemas dan digali sebagai bahan data dan informasi yang dapat memberikan gambaran tentang Strategi pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Rokan Hulu. Strategi dalam pemberdayaan merupakan suatu cara dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan peluang yang ada dalam mengahadapi kelemahan serta tantangan dalam memberdayakan komunitas adat terpencil Suku Bonai.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 3 (2025) Vol 16, No 2 (2025) Vol 15, No 4 (2024) Vol 15, No 2 (2024) Vol 15, No 1 (2024) Vol 14, No 4 (2023) Vol 14, No 3 (2023) Vol 14, No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 4 (2022) Vol 13, No 3 (2022) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 7, No 1 (2016) Vol 5, No 3 (2014) Vol 4, No 01 (2013) Vol 4, No 2 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 1, No 01 (2010) Vol 1, No 2 (2010) More Issue