cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zulkarnaini
Contact Email
jkp@ejournal.unri.ac.id
Phone
+628127679365
Journal Mail Official
jkp@ejournal.unri.ac.id
Editorial Address
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru.
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Publik
Published by Universitas Riau
ISSN : 19780680     EISSN : 26555204     DOI : http://dx.doi.org/10.31258/jkp.10.1.p.1-8
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Social Sciences
Jurnal Kebijakan Publik contains articles and scientific papers in the form of research and non-research results, both in government institutions or in the community. This journal focuses on the theoretical and practical study of public policy starting from the formulation, implementation, and evaluation of policies carried out by the government in dealing with the changing needs and demands of society. Therefore, the publication of this journal as a scientific media regarding issues of public policy, both in the form of legislation, legal government, regional regulations, policy government, and government programs and actions. The publication of this journal aims to disseminate theoretical and practical studies in the field of public policy throughout higher education, government institutions, non-governmental at the central, provincial, and city/district levels.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10, No 2 (2019)" : 8 Documents clear
KOMUNITARIAN MASYARAKAT NELAYAN INDONESIA: KAWASAN PESISIR RUPAT UTARA Meiwanda, Geovani; Meilani, Nur Laila; Amri, Khairul
Jurnal Kebijakan Publik Vol 10, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33578/jkp.10.2.p.83-90

Abstract

Wilayah pesisir Provinsi Riau berhadapan langsung dengan Selat Malaka, bagian utara wilayah pesisir Pulau Rupat. rupat utara terkenal akan pariwisata, melalui pantai pasir putih yang indah. Masalah yang menarik dari makalah ini adalah bahwa komunitas nelayan yang selalu dalam data menjadi komunitas miskin. laut dan nelayan telah menjadi mitra sejak lama, telah membentuk komunitas tetapi komunitas ini tidak memberikan kesejahteraan. Fokus penelitian dalam artikel ini adalah di desa Tanjung Medang, Desa Teluk Rhu dan juga Desa Tanjung Punak. Ketiga desa ini adalah desa paling utara dengan garis pantai, dan rumah tangga nelayan berdomisili di daerah ini. desa-desa ini memiliki komunitas nelayan dan beberapa kelompok usaha kecil bersama (KUBE). dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, didukung oleh data sekunder dan data primer. artikel ini menjelaskan keberhasilan dan tantangan masyarakat desa nelayan dalam produk laut. Melalui konsep Communitarian oleh Etzioni, penulis ini menggambarkan realitas konsep subsidi yang terjadi pada masyarakat nelayan di desa-desa yang bersifat lokus, dan kehadiran negara dalam mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir.
ANALISIS STAKEHOLDER DALAM KONFLIK REVITALISASI EMPLASEMENT STASIUN KERETA API Hidayatul Fajri; Artha Dini Akmal; Pratiwi Nurhabibi
Jurnal Kebijakan Publik Vol 10, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.10.2.p.61-66

Abstract

Konflik seringkali merupakan kondisi yang kompleks karena banyaknya pihak yang terlibat di dalamnya dengan hubungan dan tujuan yang rumit. Konflik yang dibahas di dalam artikel ini pada awalnya merupakan konflik perebutan lahan yang terjadi antara 204 Keluarga yang mendiami emplasement stasiun emplasement stasiun kereta api di Bukittingg dengan pihak PT. Kereta Api Indonesia yang ingin kembali merevitalisasi jalur dan fasilitas perkeretaapian di Sumatera Barat Khususnya di Bukittinggi. Namun, konflik kemudian meluas bukan lagi antara dua pihak tetapi melibatkan pihak-pihak yang pada awalnya dianggap tidak memiliki kepentingan di dalam konflik tersebut. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi para pemangku kepentingan, menganalisis kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat, pengaruh dan hubungan para pemangku kepentingan, dan membangun model kualitatif untuk membantu melihat kepentingan para pihak di dalam konflik emplasement stasiun emplasement stasiun kereta api di Bukittinggi. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode analisis stakeholder. Menggunakan pendekatan semi terstruktur dengan melakukan wawancara mendalam dengan masing-masing stakeholder. Hasil penelitian mengidentifikasi terdapat 13 pihak yang secara langsung terlibat, yang terdiri dari 1 pihak berperan sebagai key player, 2 pihak yang berperan sebagai subject, 3 pihak sebagai context setter, dan 9 pihak sebagai crowd. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa adanya satu pihak yang mendominasi menyebabkan sulitnya mencapai win-win solution dalam konflik ini. Penelitian ini menyarankan adanya forum yang berisikan multi-pihak agar dapat ditemukan solusi yang tidak menyebabkan adanya pihak yang terlalu dirugikan di dalam suatu konflik.
PERAN KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN BERKELANJUTAN DANAU BAKUOK Afrizal Afrizal; Mimin Sundari Nasution
Jurnal Kebijakan Publik Vol 10, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.10.2.p.91-96

Abstract

Danau Bakuok merupakan kawasan konservasi (Conservat area) dan Danau Adat atau lubuk larangan yang memiliki kegiatan perikanan yang berbasis budaya. Semua kegiatan yang dilaksanakan di Danau Bakuok ini dikendalikan oleh pemangku adat Kenegrian Tambang dimana memiliki visi yang sama dalam upaya pelestarian dan perlindungan kawasan danau. Di Sisi lain secara ekologis Danau Bakuok ini sangat memprihatinkan, dengan adanya Pohon Sawit dan Karet yang ditanam dipinggir danau, serta adanya keramba Ikan. Berdasarkan aturan tentang larangan di Danau Bakuok tersebut, tidak semua aturan tersebut terjalankan dan terlaksana dengan baik, meskipun sudah ada yang mengawasi, masih ada juga pelanggaran yang terjadi. Banyaknya kelembagaan yang terlibat dalam pengembangan Danau Bakuok selama ini masih bersifat temporal atau sementara, serta berjalan masing-masing dan belum membentuk kolaborasi yang sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran kelembagaan dalam pengelolaan berkelanjutan Danau Bakuok. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh (holistik) dari sebuah fenomena di Danau Bakuok tersebut. Hasil penelitian menunjukkan beberapa item penting bahwa Ninik Mamak mempunyai peran yang cukup besar terhadap pengelolaan Danau Bakuok di Desa Aur Sati, segala keputusan ataupun aturan dibuat berdasarkan kesepakatan ninik mamak yang ada di Kecamatan Tambang, Baik Peran sebagai pengambil kebijakan dan peran strategis lainnya.
IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN (PINDU) Hasniah Hasan
Jurnal Kebijakan Publik Vol 10, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.10.2.p.97-104

Abstract

Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PINDU) di Kabupaten Pinrang merupakan sebuah inovasi di bidang pelayanan informasi dan pengaduan, yang bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berintegritas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, implementasi pembentukan PINDU (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) di Kabupaten Pinrang, ditinjau dari dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, secara umum sudah berjalan baik namun perlu dioptimalkan lagi. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor pendukung, yaitu support (political will), sumberdaya (capacity), dan nilai manfaat (value). Sedangkan faktor penghambatnya adalah adanya kesalahan-kesalahan dan kekeliruan dalam penentuan kanal akses, minimnya keterlibatan pihak non pemerintah, dan penurunan alokasi anggaran PINDU setiap tahunnya. Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi berbagai hambatan tersebut adalah membangun suasana politik (political environment) yang kondusif; menjalankan kepemimpinan (leadership) yang baik; melakukan perencanaan (planning) yang komprehensif; membangun sinergitas dengan semua stakeholders; menjalankan transparansi data (transparency/visibility) dalam pelayanan; memberikan alokasi anggaran (budgets) yang memadai; menyediakan sarana prasarana teknologi (technology) pendukung; merangsang serta memotivasi lahirnya inovasi (Innovation) dan kreativitas baru.
EKONOMI POLITIK DALAM PENGELOLAAN HUTAN DESA KENEGERIAN GUNUNG SAHILAN Mayarni Mayarni; Dedi Kusuma Habibie
Jurnal Kebijakan Publik Vol 10, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.10.2.p.67-74

Abstract

Pengelolaan hutan desa merupakan bagian program perhutanan sosial, secara umum tujuan program tersebut adalah pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu: lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia, aspek kelestarian dalam pengelolaannya juga menjadi pedoman dalam mengelola hutan, kebijakan pengelolaan hutan sendiri memiliki pro dan kontra karena begitu banyaknya kepentingan yang saling tarik menarik antara kepentingan ekonomi dan kepentingan untuk menjaga kelestarian lingkungan, begitupun dengan pengelolaan hutan desa kenegerian gunung sahilan, perlu tinjaun khusus untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan pengelolaan hutan desa kenegerian gunung sahilan, apa sebenarnya yang diharapkan oleh berbagai pihak dengan kebijakan pengelolaan hutan desa, apa saja isu-isu yang dianggap penting yang mempengaruhi pengelolaan hutan desa serta bagaimana dampak kebijakan pengelolaan hutan desa kenegerian gunung sahilan bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT Tri Maylani; Dadang Mashur
Jurnal Kebijakan Publik Vol 10, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.10.2.p.105-110

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu masalah lingkungan yang sering terjadi dan dianggap penting sehingga menjadi perhatian pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah melibatkan berbagai pihak seperti sektor swasta dan masyarakat untuk dapat bekerja sama dalam mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan gambut yang disebut collaborative governance. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui collaborative governance dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis. Teori yang digunakan adalah teori proses kolaborasi antar organisasi oleh Huxham dan Siv Vangen, yaitu ada enam proses: tujuan; kompromi; komunikasi; demokrasi dan kesetaraan; kekuatan dan kepercayaan; tekad, komitmen dan stamina. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa collaborative governance dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis belum maksimal. Ada beberapa indikator yang belum maksimal, yaitu: tujuan, kompromi dan komunikasi, sementara demokrasi dan kesetaraan; kekuatan dan kepercayaan; dan tekad, komitmen dan stamina telah berjalan dengan baik.
DISEMINASI PERATURAN DESA (PERDES) UNTUK PENCEGAHAN KEBAKARAN LAHAN GAMBUT Zulkarnaini, Zulkarnaini; As'ari, Hasim
Jurnal Kebijakan Publik Vol 10, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33578/jkp.10.2.p.75-82

Abstract

Masyarakat desa yang tinggal sekitar lahan gambut memanfaatkan dan mengelola lahan gambut berdasarkan kebiasaan mereka yang kurang bijak, misalnya membuka lahan dengan cara membakar untuk kemudian ditanami. Sebagai akibatnya, terutama pada musim kering, kebakaran lahan gambut tidak bisa terhindarkan. Tujuan penulisan ini memfokuskan perlunya inisiasi dari masyarakat lokal dalam pengelolaan lahan gambut agar dapat mencegah terjadinya kabakaran. Lokus penelitian di desa-desa rawan terjadi kebakaran lahan gambut di pesisir Kabupaten Bengkalis, tepatnya Kecamatan Bandar Laksamana. Kajian ini sejalan dengan program Badan Restori Gambut (BRG) Republik Indonesia yang mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lahan gambut, terutama masyarakat desa yang berada di wilayah target restorasi. Untuk hal itu BRG saat ini sedang menggalakkan program Desa Peduli Gambut sebagai salah satu bentuk penggalangan dan penguatan partisipasi masyarakat. Salah satu kegiatan yang menjadi bagian dari Desa Peduli Gambut adalah memfasilitasi pemerintah dan masyarakat desa untuk menyusun peraturan yang dapat digunakan untuk mendukung restorasi gambut di wilayah desanya terutama terkait dengan aspek pencegahan kebakaran. Meskipun sudah ada aturan formal di lingkup nasional tentang pengelolaan dan perlindungan lahan gambut, namun implementasinya masih belum menyentuh masyarakat di tingkat bawah. Perlu kiranya dirancang aturan lokal yang berangkat dari nilai-nilai kearifan dan semangat swadaya yang dimiliki masyarakat demi menjaga lingkungannya dari dampak buruk akibat peristiwa kabakaran yang sering terjadi di lahan gambut. Karena berasal dari inisiatif dan kesepakatan mereka, tentunya aturan tersebut akan lebih mengikat, sehingga penerapannya akan lebih maksimal. Peraturan Desa (Perdes) adalah satu aspek sangat dimungkinkan diterapkan.
KONFLIK DALAM PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG Prastya, Imam Yudhi
Jurnal Kebijakan Publik Vol 10, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33578/jkp.10.2.p.111-118

Abstract

Munculnya kebijakan tentang penetapan hutan lindung sei pulai seharusnya memberikan kepastian dalam melakukan pengelolaan hutan, terlebih kawasan tersebut merupakan daerah tangkapan air untuk pada waduk Sei Pulai yang merupakan sumber air baku utama PDAM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Tanjungpinang. Akan tetapi dalam pengelolaan hutan tersebut muncul dinamika antara pemerintah dan masyarakat yang berada dikawasan hutan. Penelitian ini berusaha untuk mengurai konflik dalam pengelolaan hutan lindung Sungai Pulai dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tingkat eksplanasi secara deskripstif, untuk melihat dan memetakan sumber konflik dalam pengelolaan hutan lindung sampai dengan resolusi potensial untuk mengakhiri konflik melalui pendekatan kelembagaan dan social. Selanjutnya menempatkan wawancara secara mendalam sebagai core pengumpulan data. Hasil dari penelitian dilakukan adalah konflik yang terjadi disebabkan karena tumpang tindihnya regulasi, sedangkan objek konfliknya adalah sebagian lahan pada kawasan hutan lindung sungai pulai. Dampak dari ketidakjelasan status lahan tersebut adalah masyarakat belum mendapatkan hak-hak sebagai warga Negara dalam mendapatkan pelayanan publik seperti infrastruktur jalan, listrik dan administrasi kependudukan karena pemerintah daerah berpedoman pada SK penetapan kawasan tersebut sebagai hutan lindung. Sedangkan masyarakat berpedoman pada surat alas hak yang terbit sebelum SK penetapan sebagai hutan lindung itu terbit sehingga masyarakat terus untuk menuntut terpenuhinya hak-haknya. Kebijakan tentang pelepasan kawasan hutan dan perubahan batas kawasan hutan untuk sumber tanah objek reforma agrarian sudah terbit, komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut akan sangat menentukan dalam penyelesaikan konflik.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 3 (2025) Vol 16, No 2 (2025) Vol 15, No 4 (2024) Vol 15, No 2 (2024) Vol 15, No 1 (2024) Vol 14, No 4 (2023) Vol 14, No 3 (2023) Vol 14, No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 4 (2022) Vol 13, No 3 (2022) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 7, No 1 (2016) Vol 5, No 3 (2014) Vol 4, No 01 (2013) Vol 4, No 2 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 1, No 01 (2010) Vol 1, No 2 (2010) More Issue