cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zulkarnaini
Contact Email
jkp@ejournal.unri.ac.id
Phone
+628127679365
Journal Mail Official
jkp@ejournal.unri.ac.id
Editorial Address
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru.
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Publik
Published by Universitas Riau
ISSN : 19780680     EISSN : 26555204     DOI : http://dx.doi.org/10.31258/jkp.10.1.p.1-8
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Social Sciences
Jurnal Kebijakan Publik contains articles and scientific papers in the form of research and non-research results, both in government institutions or in the community. This journal focuses on the theoretical and practical study of public policy starting from the formulation, implementation, and evaluation of policies carried out by the government in dealing with the changing needs and demands of society. Therefore, the publication of this journal as a scientific media regarding issues of public policy, both in the form of legislation, legal government, regional regulations, policy government, and government programs and actions. The publication of this journal aims to disseminate theoretical and practical studies in the field of public policy throughout higher education, government institutions, non-governmental at the central, provincial, and city/district levels.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 18 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 15, No 2 (2024)" : 18 Documents clear
KINERJA KELOMPOK TANI DALAM REHABILITASI HUTAN TAMAN Syifa Yolanda Surbakti; Simson Ginting
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i2.8506

Abstract

Resort Sekoci Taman Nasional Gunung Leuser terdapat banyak permasalahan yang menyebabkan hutan terdegradasi diantaranya perambahan, illegal logging dan alih fungsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kinerja Kelompok Tani Hutan Konservasi (KTHK) dalam Rehabilitasi Hutan Taman Nasional Gunung Leuser di Resort Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi serta kepustakaan. Penentuan informan menggunakan Teknik Purposive Sampling dan Snowball Sampling. Hasil penelitian menunjukan : Pertama, Kualitas Kerja masih banyak terdapat oknum KTHK yang menanam sawit dan karet serta banyak anggota KTHK yang belum paham tentang rehabilitasi hutan konservasi. Kedua, Kuantitas Kerja sedikitnya ada 4 tahap bantuan bibit yang diberikan untuk KTHK untuk melakukan reboisasi, pendampingan diberikan sedikitnya 1 kali setahun seperti pelatihan pembuatan bibit dan patroli gabungan dilakukan 18 hari dalam satu bulan. Ketiga, Pelaksanaan Tugas sebagian besar KTHK aktif, hal ini berdampak pada ekonomi masyarakat yang meningkat namun banyak anggota yang tidak aktif dengan berbagai alasan. Serta masih tidak ada pelaksanaan tugas dalam melestarikan keanekaragaman hayati dan tidak ada kearifan lokal karena didominasi oleh perambah yang bukan penduduk asli pinggiran hutan. Keempat, Tanggung Jawab KTHK aktif sudah banyak menanam Multy Purpose Tree Species. Namun KTHK tidak pernah melakukan laporan kinerja kepada Resort Sekoci. Sedangkan tanggung jawab Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser adalah memberikan pendampingan dan monitoring kepada KTHK yang akan dilaporkan ke Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BADAN USAHA MILIK DESA Kaisa Tri Prawiswati; Kalvin Edo Wahyudi
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i2.8477

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Wage merupakan badan usaha yang dibentuk berdasarkan pada potensi dan kebutuhan masyarakat desa. BUM Desa Wage tentunya sangat memerlukan sebuah acuan dalam mengelola usahanya yang dalam hal ini bisa mengacu pada Good Corporate Governance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai penerapan Good Corporate Governance pada BUM Desa Wage Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen. Analisa data penelitian ini menggunakan analisa data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan BUM Desa Wage Kabupaten Sidoarjo sudah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Pada prinsip transparency, penyampaian informasi dilakukan secara jelas, dan akurat. Accountability, adanya rincian tugas dan wewenang yang jelas, kompetensi kerja. Responsibility, adanya kepatuhan terhadap hukum dan memiliki tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Independency, tidak adanya dominasi dari pihak luar dan dalam. Fairness, memberikan perlakuan yang adil dan wajar, serta memberikan kesempatan yang sama kepada pihak yang terlibat. Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut bahwa Good Corporate Governance pada BUM Desa Wage Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan dengan baik, meskipun dalam penerapannya masih terdapat sedikit kendala.
KINERJA HUMAS DALAM PUBLIKASI INFORMASI MASYARAKAT Mirda Yuma Eka Putri; Indira Arundinasari
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i2.8485

Abstract

Minimnya transparansi dan akuntabilitas pada instansi pemerintah masih menjadi masalah serius dalam pelayanan informasi publik yang sampai saat ini kerap terjadi. Pelayanan informasi publik merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi penyebaran informasi dan dokumentasi kegiatan melalui berbagai macam media, baik elektronik maupun cetak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yaitu keterlambatan dalam penyebaran informasi pada media sosial di DPRD Provinsi Jawa Timur, informasi yang wajib dipublikasikan kepada masyarakat ternyata belum seluruhnya tersampaikan, informasi yang tersampaikan hanya bersifat internal dan bukan tentang permasalahan publik atau permasalahan yang sedang di alami masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja Humas Protokol Sekretyariat DPRD Provinsi Jawa Timur dalam Publikasi Informasi Kepada Masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Penelitian menggunakan teori Kinerja Organisasi menurut Simanjutak (2011:3) dengan tiga faktor utama yaitu : dukungan organisasi, kemampuan dan efektivitas manajemen, kinerja setiap orang dalam organisasi. Berdasarkan hasil penelitian kemudian disimpulkan bahwa Kinerja Humas Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dalam publikasi informasi kepada masyarakat sudah cukup baik, walaupun masih terdapat kendala. Adapun faktor penghambat dalam Kinerja Humas Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dalam publikasi informasi kepada masyarakat meliputi minimnya  sarana dalam pengambilan gambar kegiatan, kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan tugas kinerjanya dan kurangnya kamampuan sdm dalam pengiriman berita informasi.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PENGURUSAN SERTIFIKAT TANAH Mario Kiki Manurung; Tunggul Sihombing
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i2.8459

Abstract

Kualitas pelayanan dari Badan Pertanahan Nasional sering dikeluhkan oleh masyarakat, terutama dari sisi pelayanan, terlebih  yang berada di kantor-kantor Badan Pertanahan Nasional yang berada daerah-daerah. Beberapa permasalahan yang kerap muncul dan terjadi dalam pelayanan ialah permasalahan terkait dengan biaya, waktu serta sikap yang diberikan oleh pemberi layanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta mendeskripsikan kualitas pelayanan pengurusan sertifikat tanah oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dan informasi yang didapat, dianalisisi secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan teori kualitas pelayanan menurut Zeithaml, Parasuraman dan Berry tahun 1990, yang meliputi dari 5 variabel yaitu, tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dalam pendaftaran sertifikat tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan menggunakan pendekatan teori kualitas pelayanan menurut Zeithaml, Parasuraman dan Berry tahun 1990 masih belum diterapkan  maksimal. Karena dari variabel responsiveness dan empathy, pelayanan yang diberikan masih sangat belum maksimal dan maih jauh dari kata sempurna. Berbeda dengan variabel tangible, reliability dan assurance  sudah berjalan dengan tepat sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
DIGITALISASI LAYANAN DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN ANAK Afifatudz Dzurriyah; Singgih Manggalou
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i2.8487

Abstract

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan demi kesejahteraan mereka yang membutuhkan dukungan dari pemerintah. Hal ini karena kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya fenomena peningkatan kasus kekerasan anak yang disebabkan faktor keluarga dan kurangnya pengetahuan tentang pengasuhan anak. Fenomena tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah meluncurkan layanan PUSPAGA sebagai langkah terdekat dalam pencegahan kasus kekerasan anak pada lingkup keluarga yang dapat diakses melalui digital, khususnya di Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Digitalisasi Layanan Puspaga Dalam Pencegahan Kekerasan Anak di Kota Surabaya yang dianalisis berdasarkan lima elemen fokus teori inovasi oleh Rogers yaitu: keunggulan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemampuan uji coba, dan kemudahan diamati. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan proses digitalisasi layanan puspaga telah berjalan dengan baik dengan adanya inovasi aplikasi SIAP PPAK yang terintegrasi secara digital melalui layanan konseling. Meskipun masih terdapat kendala yang ditemui yaitu pemahaman masyarakat terhadap teknologi digital khususnya aplikasi SIAP PPAK serta kendala jaringan, tetapi dapat diatasi dengan sosialisasi lebih intensif oleh Fasilitator Puspaga serta penyediaan fasilitas tambahan bagi masyarakat pengguna layanan apabila terkendala jaringan.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGENDALIAN HAMA PERTANIAN Mia Priluddina; Andreo Wahyudi Atmoko
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i2.8503

Abstract

Kolaborasi pemangku kepentingan menjadi elemen krusial dalam kebijakan pengendalian hama pertanian. Hama pertanian dapat mengganggu kebutuhan pangan dan menyebabkan krisis pangan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme collaborative governance sebagai pendekatan kebijakan yang dilaksanakan dalam kebijakan pengendalian hama BK di Pulau Sumba. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam proses pengumpulan data, menggunakan metode purposive sampling yang dilakukan dengan wawancara kepada FAO, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat lokal. Data yang berhasil dihimpun kemudian dianalisis menggunakan pendekatan Miles, Huberman, dan Saldana (2014) melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan upaya kolaboratif dilakukan melalui kerjasama antar lembaga yang melibatkan Pemerintah Pusat, FAO/NGO, Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi serta masyarakat. Pola kolaborasi melalui empat rangkaian kegiatan secara berturutan dan berkesinambungan yaitu melakukan pemetaan dan identifikasi hama BK, melakukan pengendalian dengan melakukan penangkapan maupun penyemprotan hama BK di daerah yang sudah teridentifikasi, melakukan evaluasi teknologi pengendalian, dan melakukan monitoring dan surveilensi untuk memantau secara berkesinambungan. Peneliti menyimpulkan pendekatan collaborative governance sebagai mekanisme efektif dan berhasil menekan populasi hama BK secara drastis. Peneliti merekomendasikan dalam jangka panjang, skema pendekatan collaborative governance dapat ditingkatkan dengan menggunakan perangkat teknologi untuk dapat memprediksi dan mempercapat penanganan hama BK sehingga ruang gerak penanganan semakin cepat.
TATA KELOLA PROGRAM CSR MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE Sandhi Sada Arih Sitakar; Zoraya Alfathin Rangkuti
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i2.8498

Abstract

Program Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu program yang diwajibkan kepada perusahaan untuk melakukan tanggung jawabnya kepada sosial dalam rangka menghasilkan suatu dampak positif bagi masyarakat yang berada di lingkungan maupun di luar lingkungan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan secara rinci tata kelola program CSR melalui konsep Collaborative Governance dalam menunjang pembangunan daerah di Kabupaten Dairi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan Collaborative. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan program CSR yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dairi tidak dialokasikan sepenuhnya untuk menunjang program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Dairi. Pada dimensi kondisi awal, pemerintah memiliki motivasi dengan perusahaan untuk berkolaborasi dalam pembangunan daerah. Pada dimensi kepemimpinan, pemerintah kurang dalam memberikan komunikasi kepada publik terkait program CSR dan juga tidak pernah mengadakan forum resmi dengan perusahaan untuk mendiskusikan program CSR. Dimensi desain kelembagaan, tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tata kelola program CSR oleh pemerintah. Dimensi proses kolaborasi, pemerintah kurang aktif untuk bernegosiasi dengan perusahaan-perusahaan sehingga dana CSR sangat sedikit dan tidak ada sama sekali di tahun 2020 dan 2021. Dana CSR cenderung dialokasikan untuk membantu UMKM.
PERAN PENTAHELIX DALAM KEBIJAKAN PENGURANGAN RISIKO BANJIR Muhammad Amiruddin; Herlina Juni Risma Saragih; Sovian Aritonang; Pujo Widodo; Wilopo Wilopo
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i2.8491

Abstract

Kompleksitas masalah banjir di DKI Jakarta disebabkan oleh tiga faktor utama yang saling berkaitan yaitu perubahan iklim, penurunan permukaan tanah, serta perubahan sosial ekonomi dan kependudukan. Selama periode tahun 2001 sampai 2021, banjir sebagai bencana yang menelan banyak korban di DKI Jakarta. Untuk itu, upaya pengurangan risiko bencana perlu dihadirkan melalui pendekatan kolaboratif dengan peran pentahelix. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui wawancara dan analisis data sekunder, penelitian ini bertujuan menganalisis peran pentahelix dalam kebijakan pengurangan risiko bencana banjir. Hasil penelitian memperlihatkan terdapat lima unsur penting dalam kebijakan pengurangan risiko bencana di DKI Jakarta yaitu pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas dan media. Kolaborasi peran pentahelix dalam program pengurangan risiko bencana bergerak secara simultan yang disesuaikan dengan kapasitas, tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Namun demikian, berdasarkan pengukuran dampak bencana banjir tahun 2016-2020, menunjukan capaian yang kurang optimal. Angka jiwa terdampak, jumlah jiwa pengungsi, dan area terdampak masih fluktuatif dan cenderung tinggi. Terlebih jumlah korban jiwa justru meningkat pada tahun 2020. Dengan berbagai perbedaan pada kapasitas, wewenang, dan sumber daya yang dimiliki pada masing-masing pihak, kolaborasi pentahelix membutuhkan kepemimpinan yang kuat dalam proses perencanaan dan implementasi program. Peran Pentahelix masih perlu didorong lebih kuat dalam konteks sinergi peran, realokasi sumber daya, dan distribusi wewenang secara proporsional untuk memastikan kolaborasi peran pentahelix dapat terlaksana secara optimal. Peneliti merekomendasikan penguatan tata kelola kolaboratif pada tataran teknis pelaksanaan yang lebih aktual serta menguatkan kepemimpinan dalam manajemen pengurangan risiko di semua unsur pentahelix.

Page 2 of 2 | Total Record : 18

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 4 (2025) Vol 16, No 3 (2025) Vol 16, No 2 (2025) Vol 16, No 1 (2025) Vol 15, No 4 (2024) Vol 15, No 3 (2024) Vol 15, No 2 (2024) Vol 15, No 1 (2024) Vol 14, No 4 (2023) Vol 14, No 3 (2023) Vol 14, No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 4 (2022) Vol 13, No 3 (2022) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 7, No 1 (2016) Vol 5, No 3 (2014) Vol 4, No 01 (2013) Vol 4, No 2 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 1, No 01 (2010) Vol 1, No 2 (2010) More Issue