cover
Contact Name
Zulkarnaini
Contact Email
jkp@ejournal.unri.ac.id
Phone
+628127679365
Journal Mail Official
jkp@ejournal.unri.ac.id
Editorial Address
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru.
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Publik
Published by Universitas Riau
ISSN : 19780680     EISSN : 26555204     DOI : http://dx.doi.org/10.31258/jkp.10.1.p.1-8
Jurnal Kebijakan Publik contains articles and scientific papers in the form of research and non-research results, both in government institutions or in the community. This journal focuses on the theoretical and practical study of public policy starting from the formulation, implementation, and evaluation of policies carried out by the government in dealing with the changing needs and demands of society. Therefore, the publication of this journal as a scientific media regarding issues of public policy, both in the form of legislation, legal government, regional regulations, policy government, and government programs and actions. The publication of this journal aims to disseminate theoretical and practical studies in the field of public policy throughout higher education, government institutions, non-governmental at the central, provincial, and city/district levels.
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2012)" : 7 Documents clear
Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan Zaili Rusli
Jurnal Kebijakan Publik Vol 3, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.3.1.p.%p

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihatpelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui program Usaha EkonomiKelurahan-Simpang Pinjam (UEK-SP) di Kota Pekanbaru. Penelitian difokuskan kepada kajian dikawasan pemberdayaan masyarakat supaya dapat ditemukan hasil menyeluruh dalam melakukanpenyelidikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan programpemberdayaan masyarakat miskin melalui program UEK-SP di Kota Pekanbaru walaupun masihmengalami banyak kendala, namun implementasinya sudah bisa berjalan sesuai dengan ketentuandan aturan yang berlaku.Kata Kunci: kemiskinan, pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat
Formulasi Kebijakan Pembangunan Pulau Terluar Meyzi Heriyanto
Jurnal Kebijakan Publik Vol 3, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.3.1.p.%p

Abstract

Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis kondisi empirik dan merumuskan kebijakan pembangunan pulau terluar di KabupatenBengkalis Provinsi Riau. Kajian difokuskan untuk memotret kebijakan yang harus dilakukan olehpemerintah terhadap dugaan-dugaan kuat ketidaksejahteraan dan kemungkinan lepas darikedaulatan negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan partisipatori atau disebutjuga dengan metode Partisipatory Rural Apraisal (PRA). Metode PRA dioperasikan denganmelibatkan orang untuk berpartisipasi dalam menilai, menemu-kenali dan memahami suatu yangdibutuhkan secara cepat dan secara bersama-sama melakukan penilaian serta mencarai solusiatas masalah yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pembangunan pulau terluardi Kabupaten Bengkalis belum berjalan efektif, karena ketiadaan regulasi yang memadai untukmengatur masalah lintas batas.Kata Kunci: formulasi kebijakan, pembangunan, pulau terluar
Potret Pelayanan Perizinan pada Era Otonomi Daerah Mustafa, Delly
Jurnal Kebijakan Publik Vol 3, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.3.1.p.%p

Abstract

Tujuan penelitian ini adalahuntuk mengetahui proses pelayanan perizinan khususnya perizinan usaha di era otonomi daerahdi Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisiskualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggunakan cara memaparkanhasil informasi yang diperoleh dari hasil wawancara yang laksanakan dan pengamatan lapangan,kemudian dianalisa dan diinterprestasikan dengan memberikan kesimpulan. Hasil penelitianmenunjukkan pelayanan perizinan masih mengalami keterlambatan dikarenakan instansti yangmelayani tidak didukung oleh kapasitas dan sumber daya manusia yang memadai.Kata Kunci: pemerintah, pelayanan publik, perizinan usaha
Penyimpangan Kebijakan Pengiriman TKI ke Luar Negeri Parwadi, Redatin
Jurnal Kebijakan Publik Vol 3, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33578/jkp.3.1.p.%p

Abstract

Tujuan penelitian iniuntuk menjawab pertanyaan mengapa selalu terjadi penyimpangan kebijakan penempatan TKI keluar negeri khususnya terhadap tenaga kerja perempuan. Penelitian ini tergolong ke dalam analisisdeskriptif yang menjelaskan tentang penyimpangan kebijakan pengiriman TKI ke luar negeridengan mengambil studi di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian akibatkebijakan pengiriman TKI ke luar negeri adalah jika berhasil berdampak positif di bidangperekonomian, karena menghasilkan devisa yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi nasional.Bagi TKI dan keluarganya adanya peningkatan kesejahteraan, pengalaman kerja bagi eks TKI.Bagi yang tak berhasil karena adanya trafiking yang diderita oleh TKI, akan mengakibatkanpenderitaan bagi eks TKI dan keluarganya.Kata Kunci: TKI, penyimpangan kebijakan, trafiking
Kualitas Pelayanan Publik dalam Pengurusan IMB Pane, Nur Masyitah
Jurnal Kebijakan Publik Vol 3, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33578/jkp.3.1.p.%p

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuibagaimana kualitas pelayanan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Dinas CiptaKarya dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatifdimana pengambilan data dilakukan dengan teknik snowball. Hasil penelitian menunjukkanpelayanan yang diberikan oleh Dinas Cipta Karya dan Pertambangan belum berjalan dengan baik.Hal ini dibuktikan dengan kondisi sarana dan parasarana yang tidak memadai, kekurangan jumlahpegawai, kemampuan pegawai yang belum menciptakan pelayanan yang baik, cepat, danmemuaskan dikarenakan belum adanya SOP yang mengatur atau belum masuk dalam standarpelayanan prima.Kata Kunci: kualitas pelayanan, publik, pengurusan IMB
Perbandingan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Aman, Raja Ilyas; ', Adianto; Sulistianingsih, Endang; ', Zulkarnaini
Jurnal Kebijakan Publik Vol 3, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33578/jkp.3.1.p.%p

Abstract

Tujuan penelitian iniuntuk mengetahui dan menganalisis perbandingan kualitas pelayanan administrasi kependudukanantara Sistem Siak Online dan Sistem Manual di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. Penelitianini menggunakan metode kuantitatif melalui penyebaran kuisioner. Setelah data tersebut terkumpul,data tersebut dikelompokkan dan ditabulasikan menurut jenis dan macam data tentang fenomenayang berhubungan dengan perbandingan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Hasilpenelitian menunjukkan pelayanan administrasi kependudukan dengan Sistem Siak Online jauhlebih baik dari Sistem Manual.Kata Kunci: administrasi kependudukan, kualitas pelayanan, Sistem Siak Online, Sistem Manual
Perilaku Fraud dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia Ayi Karyana
Jurnal Kebijakan Publik Vol 3, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.3.1.p.%p

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi tentang penipuan dalam konteks SistemAdministrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI). Penelitian ini menggunakan metodeanalisis deskriptif. Penipuan adalah tindakan mal-administrasi dan penyakit administrasi yangmemicu rusaknya tatanan dan tujuan SANKRI. Dalam prakteknya, perilaku penipuan telahmemasuki titik kritis karena penyebab ketidakefisienan, ketidakefektifan, sumber daya manusiamenjadi tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, dan tidak sesuai dengan aturan. Penelitianini merekomendasikan pentingnya reformasi pengawasan dalam berbagai aspek SANKRI untukmencapai sistem yang baik dari administrasi negara di Indonesia.Kata Kunci: fraud, mal-administrasi, SANKRI

Page 1 of 1 | Total Record : 7